alexametrics
Kamis, 13 Agustus 2020
Kamis, 13 Agustus 2020

Cegah Penularan Korona ke Kampung, Wapres Dorong MUI Keluarkan Fatwa soal Mudik

JAKARTA–Sementara itu, di tengah kurva wabah Covid-19 yang terus menanjak, pemerintah belum berani mengambil keputusan tegas untuk melarang gelombang mudik. Padahal sudah terbukti bahwa salah satu media penularan virus korona adalah pemudik dari Jakarta dan sekitarnya.

Urusan mudik itu menjadi salah satu tema rapat online antara Wakil Presiden Ma’ruf Amin dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil kemarin (3/4). Di akhir rapat, Ma’ruf mengatakan sudah mendorong Majelis Ulama Indonesia (MUI) untuk menyatakan bahwa mudik itu haram hukumnya di tengah wabah Covid-19.

Ridwan Kamil (RK) langsung menyambut baik rencana Ma’ruf Amin itu. ’’Kalau bisa fatwa ulama, masyarakat lebih mendengar,’’ katanya. Sebagai pemerintah atau umara RK menuturkan nantinya bisa memperkuat adanya fatwa haram untuk mudik itu dengan kebijakan teknis Pemprov Jawa Barat.

Dia mencontohkan ketika Pemprov Jawa Barat mengeluarkan anjuran supaya tidak melaksanakan salat jumat di masjid dahulu. Banyak warga yang menghiraukannya. Tetapi setelah ada fatwa dari MUI, akhirnya anjuran mengganti salat jumat dengan salat duhur di rumah untuk daerah zona merah sebaran Covid-19 dijalankan oleh masyarakat.

Dia berharap fatwa MUI soal mudik haram di tengah wabah Covid-19 bisa segera keluar. Mumpung belum banyak masyarakat dari DKI Jakarta dan sekitarnya belum mudik ke kampung halaman masing-masing. Menurutnya fatwa tersebut demi kemaslahatan umat dan mencegah kemudaratan.

RK menuturkan pelarangan mudik merupakan bagian dari edukasi pencegahan penularan Covid-19. Menurut dia upaya edukasi ini lebih sulit ketimbang perawatan pasien positif korona maupun pelacakan kontak. Dalam rangka pencegahan penularan korona semakin luas, dia mengkhawatirkan gelombang mudik.

Catatan Pemprov Jawa Barat sampai saat ini sudah ada 70 ribu orang pemudik yang telah tiba di pelosok Jawa Barat. ’’Artinya kami tiba-tiba mendapati 70 ribu ODP (orang dalam pengawasan, Red) baru,’’ tuturnya. Padahal ODP yang sudah ada saja, sedang dalam proses tes cepat atau rapid test. Sehingga dengan datangnya puluhan ribu gelombang pemudik yang sekaligus berstatus ODP itu, bakal kehabisan alat rapid test.

Dia mencontohkan di Ciamis ada kasus seorang lansia sekarang dinyatakan positif korona dan dalam keadaan kritis. Setelah ditelusuri lansia itu positif setelah didatangi anaknya yang tinggal di Jakarta. Sebelum anak dari Jakarta itu datang, lansia tadi memang sudah sakit. Namun masih bisa menjalani perawatan di rumah. Contoh lainnya di Bandung ada kasus tiba-tiba positif korona. Setelah digali informasinya, ternyata sang istri kerja di Jakarta. Kemudian karena diliburkan, dia pulang ke Bandung. Kemudian menunjukkan gejala korona dan dinyatakan positif.

’’Dua cerita ini menunjukkan bahwa jika mudik ini tidak ditahan, kami di Jabar, Jateng, Jatim, dan Jogjakarta pasti akan kewalahan luar biasa. Karena pulangnya (pemudik, Red) itu ke pelosok-peolosk,’’ tuturnya.

RK menuturkan sudah membagikan alat rapid test gelombang baru di terminat atau point entry Jawa Barat. Jadi ketika ada pemudik dari Jabodetabek atau Malaysia datang, maka akan dilakukan prosedur pemantauan Covid-18. Tidak hanya tes suhu saja. Jika menunjukkan gejala batuk, lemas, pilek akan dilakukan pengetesan dengan durasi 15 menit di kamar khusus.

Upaya itu dilakukan untuk menyaring gelombang pemudik yang ngeyel pulang kampung. Tetapi kalau sudah terlanjur bocor dan sampai di kampung halaman, RK sudah membuat perintah kepada RT-RW untuk melaporkan ke Polsek. Tujuannya supaya pendatang atau pemudik itu mematuhi prosedur karantina diri setelah pulang selama 14 hari. Polisi atau aparat terkait akan memberikan Tindakan peringatan jika orang itu tidak mau karantina mandiri. Sebab masuk kategori membahayakan kesehatan masyarakat.

Sementara itu dari MUI belum ada tanggapan spesifik terkait permintaan Wakil Presiden Ma’ruf Amin untuk membuat fatwa haram mudik di tengah wabah Covid-19. Sekjen MUI Anwar Abbas menuturkan agama Islam diturunkan Allah untuk menjaga dan melindungi jiwa manusia. Oleh karena itu kalau melakukan suatu Tindakan, maka Tindakan itu tidak boleh mencelakakan diri kita sendiri dan orang lain. ’’Di dalam kaidah fiqhiyyah-nya dikatakan la dharara wala dhirara (tidak boleh memadaratkan dan tidak boleh dimadaratkan, Red),’’ katanya.

Lalu bagaimana kaitannya dengan mudik? Anwar mengatakan jika mudik dari daerah yang tidak ada wabah ke daerah yang tidak ada wabah, maka hukumnya mudik boleh-boleh saja. Karena tidak ada mudarat atau kejelekan yang akan muncul.

Tetapi jika mudik dari daerah pandemi wabah ke daerah lain, maka itu tidak boleh karena diduga keras dia akan bisa menularkan virus ke orang lain. Apalagi virus yang menular itu sangat berbahaya seperti virus korona yang mewabah saat ini. Untuk itu jika yang bersangkutan masih nekat mudik, maka telah melakukan sesuatu yang haram.

’’Jadi dengan demikian kalau pemerintah melarang warganya untuk pulang mudik di saat pandemi wabah korona, ya boleh saja. Bahkan hukumnya wajib,’’ tuturnya. Sebab kalau tidak dilarang, maka bencana dan malapetaka yang lebih besar tentu bisa terjadi.(JPG/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belajar Tatap Muka Harus Ada Izin Orang Tua Siswa

TALIWANG- Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin menegaskan belajar tatap muka di sekolah di tengah covid-19 bisa saja digelar. Tetapi syaratnya harus ada izin atau persetujuan orang tua siswa.

Lima Daerah di NTB Alami Kekeringan Parah, Ini Daftarnya

Lima daerah di NTB mengalami kekeringan ekstrem dengan status awas. Yaitu Kabupaten Dompu, Bima, Sumbawa, Sumbawa Barat, dan Lombok Timur. ”Masyarakat  kami imbau mewaspadai dampak dari kekeringan,” kata Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Stasiun Klimatologi Lombok Barat Luhur Tri Uji Prayitno, kemarin (11/8).

Tertular Korona, Satu Anggota DPRD Lombok Timur Diisolasi

SELONG-Salah seorang anggota DPRD Lotim berinisial SM terpapar covid-19. “Ya, ada anggota kami yang dikonfirmasi positif,” kata Wakil Ketua DPRD Lotim H Badran Achsyid membenarkan informasi tersebut saat dihubungi Lombok Post, Selasa (11/8).

Soal Wifi Gratis Dewan Mataram : Pak Sekda Jangan Siap-Siap Saja!

Niat DPRD Kota Mataram untuk memasang wifi gratis di setiap lingkungan segera terealisasi. “Pak Sekda sudah bilang siap. Tapi saya bilang jangan siap-siap saja. Harus segera, karena anak-anak sangat butuh,” terang Sekretaris Komisi IV DPRD Kota Mataram Nyayu Ernawati.

Lale-Yusuf atau Pathul-Nursiah, Siapa Didukung Golkar di Loteng?

MATARAM-Tampilnya H Yusuf Saleh mendampingi Lale Prayatni atau Lale Sileng membuat dinamika politik di Lombok Tengah (Loteng) semakin dinamis. Tidak hanya untuk peta perebutan kursi Kepala Daerah tetapi untuk arah dukungan partai Golkar.

H Masrun : TGH Saleh Hambali Harus Jadi Pahlawan Nasional

PRAYA-Kiprah dan nama besar ulama NU TGH Saleh Hambali tercatat dalam sejarah. Tokoh ulama karismatik yang berkontribusi nyata dalam membangun pendidikan dan semangat kebangsaan di Lombok, NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Penggali Kubur LNS di Mataram Sakit, Arwah Minta Organ Dikembalikan

Penyidik telah melakukan otopsi terhadap jenazah Linda Novita Sari (LNS) maha siswi unram yang diduga jadi korban pembunuhan. Bagian tubuh LNS diambil dokter forensik untuk proses pemeriksaan.

Berkarya Pecah, Baihaqi-Diyah Terancam

MATARAM-Dualisme kepengurusan di DPP Partai berkarya berimbas ke daerah. terutama bagi Paslon yang sebelumnya menerima SK dukungan dari kepengurusan Berkarya terdahulu. Salah satunya pasangan H Baihaqi-Hj Baiq Diyah Ratu Ganefi (Baru) di Pilwali Mataram.

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.
Enable Notifications.    Ok No thanks