alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Seleksi Capim KPK Selesai Sebelum Pelantikan DPR Baru

JAKARTA–Nama–nama calon pimpinan (Capim) KPK akhirnya diserahkan kepada Pimpinan DPR RI kemarin (4/9). Dewan pun akan membacakan surat dari Presiden Jokowi itu dalam rapat paripurna hari ini. DPR berjanji akan menuntaskan proses fit and proper test sebelum pelantikan dewan baru.

Ketua DPR RI Bambang Soesatyo membenarkan diterimanya surat dari presiden yang berisikan capim KPK. Kemarin, surat itu pun langsung dibahas dalam rapat badan musyawarah (Bamus). “Kemungkinan besar kita bawa langsung untuk segera dibacakan di rapat paripurna,” tutur dia saat ditemui di Kompleks Parlemen, Senayan kemarin.

Menurut Bamsoet, sapaan akrab Bambang Soesatyo, setelah dibacakan di rapat paripurna, nama capim KPK akan diserahkan ke Komisi III untuk menjalani fit and proper test, uji kelayakan dan kepatutan. Komisi yang membidangi hukum itu yang akan mengagendakan jadwal pengujian.

Terkait target penyelesaian uji kelayakan dan kepatutan, Bamsoet pun meminta Komisi III untuk menyelesaikan proses seleksi pada periode sekarang. Berarti sebelum pelantikan DPR baru pada awal Oktober mendatang, proses seleksi pimpinan KPK sudah rampung. “Kami harapkan selesai periode ini,” ujar dia.

Apakah ada catatan dari Presiden Jokowi terkait 10 nama capim KPK? Bamsoet mengatakan, sejauh yang biasa diterima DPR, surat berisikan tabel nama. “Tidak ada komentar apa-apa,” tutur mantan Ketua Komisi III itu. Legislator asal Jawa Tengah itu juga enggan menanggapi terkait nama capim yang mendapat sorotan dari publik. Menurut dia, hal itu merupakan kewenangan Komisi III untuk mendalaminya. Masyarakat juga bisa memberikan masukan kepada dewan terkait proses seleksi.

Penyerahan 10 nama capim KPK oleh istana ke DPR berjalan cukup cepat dan bertolak belakang dengan pernyataan Presiden Jokowi yang menyebut tidak ingin tergesa-gesa. Meski demikian, istana membantah jika penyerahan nama dianggap terlalu cepat.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan, pemilihan capim KPK sudah diatur dalam UU. Di situ disebutkan, penyerahan nama ke DPR memang harus dilakukan presiden usai menerima rekomendasi dari Pansel Capim KPK.

“Prosedur telah berjalan, kenapa mesti berlama-lama. Ini hal yang wajar. gak ada yang istimewa,” ujarnya.

Disinggung apakah istana sengaja menyerahkan “bola panas” ke DPR, mantan Panglima TNI itu membantahnya. Pemerintah mengaku ingin bekerja efektif. “Apa yang dilakukan pansel itu patut dihargai. Gak ada lempar bola panas,” imbuhnya.

Staf Khusus Presiden bidang Komunikasi Adita Irawati mengatakan, presiden sudah menyerap berbagai aspirasi. Soal ada yang menolak, dia menilai biasa. “Pasti ada yang kontra, ada yang pro, jadi pada dasarnya ini juga sudah mendengar banyak pihak,” ujarnya.

Terpisah, Wapres Jusuf Kalla (JK) menganggap suara-suara miring terhadap para capim KPK sebagai hal yang pasti terjadi. Hanya saja, dia menegaskan bahwa pansel dan pemerintah tidak bisa dipengaruhi begitu saja. ’’Tidak mungkin anda punya pendapat semua diterima kan,’’ terangnya di kantor Wapres kemarin.

Pansel KPK, lanjut JK, sudah melaksanakan tugasnya sesuai alur yang ditentukan oleh UU. Mereka menyeleksi ratusan orang menjadi 10, kemudian diserahkan kepada Presien. Setelahnya, presiden membawa 10 nama itu ke DPR untuk dipilih 5 di antaranya menjadi pimpinan.

Saat ini, bola sudah ada di tangan DPR. “Kalau ada sesuatu yang tidak pas, bilang, lobi ke DPR. mana yang tidak disenangi,’’ lanjut mantan Menko Kesra itu. Nantinya, tentu DPR yang akan mempertimbangkan. Untuk selanjutnya menentukan lima pimpinan baru yang akan mengawangi KPK ke depan.

Sementara itu, jajaran pimpinan KPK saat ini enggan mengomentari soal terpilihnya sepuluh nama dalam deretan capim KPK yang diserahkan pansel ke Presiden. Namun, mereka menyikapi soal pernyataan yang cukup kontroversial mengenai ditiadakannya kegiatan OTT. Kegiatan tersebut dianggap tidak sesuai rel hukum yang sudah ada. Sebaliknya, pencegahan harus digalakkan.

Wakil Ketua KPK Laode M Syarif menegaskan bahwa OTT harus tetap dilaksanakan. “Pencegahan yang paling efektif adalah penindakan yang konsisten,” terang Laode usai gelar perkara di KPK Selasa malam (3/9). Dia justru merasa aneh apabila ada penegak hukum tidak mengambil tindakan tegas ketika mengetahui terjadinya kejahatan.

Senada, Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan juga menjelaskan bahwa tindakan pencegahan dan penindakan harus seimbang. Bukan hanya mengutamakan pencegahan saja tetapi abai pada penindakan. Dia menampik isu bahwa saat ini KPK hanya fokus ke penindakan lewat OTT dan upaya pencegahan minim. “OTT bukan strategi tunggal. Kita juga lakukan pencegahan di pimpinan wilayah,” jelas Basaria.

LHKPN, lanjut dia, menjadi salah satu upaya utama untuk mengecek pejabat negara. Dari situ KPK bisa melacak pertambahan dan pengurangan harta kekayaan para pejabat. Trigger mechanism sendiri ditempatkan di berbagai daerah dalam bentuk APIP. Sebagai perpanjangan tangan KPK, Basaria meminta agar APIP juga memiliki keberanian melakukan upaya pencegahan dengan melaporkan apabila terjadi dugaan suap di instansi yang diawasi.

OTT, lanjut dia, justru lebih sedikit jumlahnya dibandingkan pencegahan yang dilakukan. Dia mencontohkan OTT paling tidak 15 sampai 30 kali setahun. Sementara upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi penganggaran dan pencegahan jual beli jabatan serta aset dilakukan secara berkeliling ke daerah-daerah. Itu pun belum tentu menyentuh semua karena jumlah instansi yang lebih dari 500 lembaga. “Perventif dan represif harus jalan sama-sama,” pungkasnya.

Di saat presiden menyerahkan nama capim KPK ke DPR, Badan Legislasi (Baleg) RI tiba-tiba mengusulkan revisi Undang-Undang KPK. Usulan itu akan dibahas dalam rapat paripurna yang akan digelar hari ini. Fraksi-fraksi di parlemen akan memberikan pandangannya, kemudian akan diambil putusan revisi itu sebagai RUU inisiatif DPR.

Menurut data yang diperoleh Jawa Pos, ada enam poin yang masuk agenda revisi. Yaitu, kedudukan KPK sebagai lembega penegak hukum yang berada pada cabang kekuasaan eksekutif atau pemerintah, KPK bisa melakukan penyadapan, tapi harus seizin dewan pengawas KPK, KPK harus bersinergi dengan lembaga penegak hukum lainnya, di bidang pencegahan korupsi setiap instansi wajib menyelenggarakan pengelolaan LHKPN, KPK dalam melaksanakan tugasnya diawasi dewan pengawas, dan yang terakhir KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan terhadap perkara (SP3) terhadap perkara yang tidak selesai dalam waktu setahun.

Anggota Baleg Masinton Pasaribu membenarkan rencana revisi yang diusulkan baleg. Sebenarnya, rencana revisi UU KPK sudah muncul sejak lama. Menurut dia, pada 2017, pemerintah dan DPR sudah sepakat untuk melakukan revisi. Namun, menurutnya, hanya ada empat poin revisi, yaitu penyadapan, dewan pengawas, kewenangan SP3, dan tentang pegawai KPK.

Politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu mengatakan, UU KPK sudah cukup lama, sejak 2002. Jadi, usianya sudah 17 tahun. Menurutnya, DPR dan pemerintah mempunyai kewenangan untuk mereview. Bukannya UU KPK, tapi seluruh produk perundangan-undangan. Apakah peraturan itu masih sesuai dengan perkembangan zaman.

“Kita kan ingin penegakan hukum  ke depan memiliki suatu kepastian, keadilan dan kemanfaatan,” paparnya. Dia menerangkan, revisi itu bertujuan untuk memberikan kepastian terhadap proses hukum yang dilakukan KPK dalam pemberantasan korupsi. Salah satunya, soal pemberian kewenangan SP3 terhadap KPK.

Selama ini, kata dia, ada beberapa kasus yang tidak jelas statusnya. Tidak dibawa ke pengadilan, dan tidak bisa dihentikan, karena KPK tidak memiliki kewenangan SP3. “Ada yang tersangka bertahun-tahun,” tegasnya. Dia menambahkan bahwa revisi UU KPK sudah menjadi kesepakatan baleg. Revisi UU KPK itu akan segera dituntaskan, sehingga pimpinan KPK yang baru nanti sudah bisa bekerja menggunakan UU yang baru juga. (lum/byu/far/deb/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks