alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Beban Bertambah, Selain BPJS Pekerja Harus Bayar Iuran Tapera

JAKARTA–Sistem Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) akan mewajibkan seluruh pekerja baik sektor pemerintah maupun swasta untuk menjadi peserta. Meski demikian, hanya masyrakat dengan penghasilan rendah (MBR) yang akan mendapatkan manfaat pembiayaan perumahan.

Manfaat pembiayaan perumahan yang dimaksud bisa berupa pembelian rumah baru, dana pembangunan rumah di atas tanah milik pribadi, serta perbaikan/atau renovasi rumah.

Deputi Komisioner Bidang Pengerahan Dana Tapera Eko Ariantoro mengungkapkan, bahwa ada perbedaan pendapat mengenai peserta dan penerima manfaat. Eko menyebut, peserta adalah setiap orang yang bekerja di Indonesia. Baik pada institusi pemerintah maupun swasta. Baik pekerja penerima upah ataupun pekerja mandiri (wiraswasta). Termasuk para pekerja Informal.

“Semua peserta akan menerima manfaat. Namun hanya peserta tertentu yang akan menerima manfaat pembiayaan perumahan,” jelas Ari kemarin (5/6)

Ari menjelaskan, yang akan menerima manfaat berupa bantuan pembiayaan perumahan adalah mereka yang dikategorikan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) dengan kriteria penghasilan per bulan minimal sebesar Upah Minimum Regional (UMR) setempat dan maksimal Rp. 8 juta per bulan. Kriteria yang menjadi prioritas adalah mereka yang belum memiliki rumah. “Jadi ini sesuai dengan campaign kami yakni wujudkan rumah pertama,” jelas Ari.

Memang menurut Ari peserta yang belum memiliki rumah pertama belum tentu termasuk dalam kategori MBR. Maka dari itu, ia mengatakan BP Tapera akan lebih lanjut bekerjasama dengan Kementerian PUPR untuk menentukan kriteria MBR secara lebih detail.

Sementara peserta lain yang tidak masuk dalam kategori MBR atau yang memiliki penghasilan tinggi (lebih dari Rp. 8 juta per bulan) tetap akan mendapatkan manfaat berupa tabungan dan hasil pemupukan uang di masa akhir kepesertaan.

Untuk dua tahun pertama, Ari mengatakan bahwa pihaknya akan fokus untuk mengelola dana dan kepesertaan bagi ASN transfer program Bapertarum-PNS. ”Kami petakan ada basis peserta dari kelompok ASN. Sekitar 4.2 juta orang,” jelasnya.

Dalam 5 tahun periode pertama sampai 2024. 13 juta peserta. Adalah kelompok peserta. Segmen berikutnya siapa dari peserta yang akan menjadi penerima manfaat. Tidak seluruh peserta mendapatkan manfaat berupa pembiayaan.

Bagi MBR, manfaat pembiayaan rumah bisa didapatkan dengan masa kepesertaan minimal 12 bulan.  Sementara untuk ASN eks Bapertarum yang masuk kelompok MBR belum memiliki rumah pertama, maka BP Tapera akan melihat jumlah tabungan mereka. ”Kita lihat saldo awal tabungan mereka. apa mencukup masa kepesertaan minimal atau tidak,” katanya.

Deputi Komisioner Bidang Pemupukan Dana Tapera Gatut Subadio menuturkan, dana simpanan peserta Tapera dipastikan aman. Nantinya, dana itu akan dikelola dalam tiga instrumen yakni dana pemupukan, dana pemanfaatan, dan dana cadangan.

‘’Bagaimana cara kerja pemupukan, pemupukan adalah bagian dari upaya kita agar dana yang dihimpun tadi bertambah nilainya. Nah bagaimana kita mengelolanya, kita mengelola dengan model kontrak investasi,’’ jelasnya.

Pengelolaan itu nantinya akan menggandeng bank kustodian yang ditunjuk yakni BRI dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) sebagai penyediaan infrastruktur dana kelolaan.

Selanjutnya, dana kelolaan itu akan ditempatkan pada instrumen baik konvensional maupun syariah. Pemilihan ini juga diserahkan kepada para peserta.

Beberapa instrumen investasi BP Tapera di antaranya yakni  deposito perbankan; surat utang pemerintah pusat; surat utang pemerintah daerah; surat berharga di bidang perumahan dan kawasan permukiman; dan/atau bentuk investasi lain yang aman dan menguntungkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Dirjen Pembiayaan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Kementerian PUPR Eko Djoeli Heripoerwanto menuturkan, ada pengalihan dana dari dari Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) ke Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) secara bertahap mulai tahun depan. Total dana yang dialihkan itu mencapai Rp 40 triliun.

Eko menjelaskan, selama ini ada outstanding FLPP sekitar Rp 40 triliun yang ditanam pada LPDPP (Lembaga Pengelolaan Dana Pembiayaan Perumahan). ‘’Pengembalian pokok diangsur secara bulanan dan diterima kembali oleh pemerintah, itu kemudian dialihkan ke Tapera sebagai porsi pemerintah,’’ jelasnya.

Tetapi, selama BP Tapera belum sepenuhnya beroperasi, maka LPDPP masih beroperasi. Eko menjelaskan, paling lambat hingga 2027 nanti, seluruh dana FLPP harus sudah dialihkan ke BP Tapera.

 

Tambah Beban

 

CEO Indonesia Property Watch Ali Tranghanda khawatir Tapera akan menambah beban pengusaha atas banyaknya iuran lembaga pembiayaan. Seperti BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Meski, aturan iuran 2,5 persen dibebankan kepada pekerja dan 0,5 dibayarkan perusahaan. “Nyatanya tidak sedikit pekerja yang menolak. Sehingga, malah seluruhnya menjadi beban pengusaha,” ujar Ali, kemarin.

Mengenai modal dana Tapera akan dialirkan dari fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan (FLPP), Ali menilai pemerintah tidak paham. Mengingat, FLPP bersumber dari APBN, sedangkan Tapera berasal dari masyarakat.

Meski mengadopsi sistem gotong royong, kata Ali, Tapera tidak terlalu bermanfaat bagi pekerja yang sudah memiliki rumah. Karena dana hanya digunakan untuk membantu masyarakat berpenghasilan rendah. Padahal masyarakat menengah memiliki hak yang sama untuk memiliki rumah.

Ali khawatir program Tapera hanya untuk mengakomodasi kepentingan tertentu. “Apalagi pengelolaan dengan menunjuk manajemen investasi bertendensi ke arah komersial dengan bancakan pihak-pihak tertentu,” ujarnya.

Di sisi lain, Istana menepis anggapan bahwa PP Tapera merupakan aji mumpung atau pun tiba-tiba muncul di tengah pandemi. ’’Itu adalah terkait dengan hasil penelitian dan evaluasi langkah-langkah yang dilakukan pemerintah,’’ terang Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden Ali Mochtar Ngabalin. mulai UU, PP, hingga regulasi-regulasi lain yang terkait dengan Tapera maupun eks Bapertarum.

Dia meyakinkan bahwa program tersebut punya manfaat besar bagi masyarakat terkait kebutuhan rumah. ’’Jangan lupa, tidak semua orang punya rumah di negeri ini, dan mempersiapkan rumah itu tidak gampang,’’ lanjut Ngabalin. Hadirnya program tersebut adalah untuk memberikan kredit murah terkait perumahan beserta pengelolaannya.

Senada, juru bicara presiden Fadjroel Rachman menjelaskan, pada prinsipnya Tapera memberi mekanisme kemudahan proses dan solusi atas permasalahan pembiayaan perumahan. Sekaligus perlindungan dan penyediaan pembiayaan perumahan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Selama ini, unsur kemudahan dan perlindungan itu diakui masih sulit didapatkan masyarakat. tidak sedikit yang dihadapkan pada persyaratan yang rumit. Di saat bersamaan, risiko kehilangan dana juga besar di bisnis perumahan yang tidak kredibel. ’’Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo berupaya membentuk sistem yang memberi mekanisme kemudahan dan perlindungan bagi para pekerja,’’ terangnya.

Karena itu, lewat Tapera, persyaratan rumit tersebut bsia dipangkas. Tapera juga memberi mekanisme tanggung jawab pemberi kerja untuk membantu prosesnya. Salah satunya lewat kewajiban mendaftarkan para pekerjanya sebagai peserta Tapera. Mereka dilindungi lewat bukti kepesertaan, pencatatan administrasi, simpanan, dan akses informasi. Juga jaminan hak-hak peserta Tapera. (tau/dee/han/byu/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mataram Aktifkan Jam Malam, Lampu Jalan Dipadamkan

Pemkot Mataram kembali menerapkan aturan jam malam. Warga dilarang berkumpul di ruang publik di atas jam 10 malam. ”Sudah kita berlakukan lagi mulai pertengahan minggu ini,” kata Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh.

Berpolitik Praktis Tiga PNS Mataram Dapat Sanksi

Tiga ASN/PNS Pemkot Mataram mendapat sanksi dari pejabat pembina kepegawaian (PPK). ”Sudah kita lakukan. Ada sekitar tiga dari enam orang yang pernah diklarifikasi Bawaslu,” kata Sekda Kota Mataram H Effendi Eko Saswito

Dewan Mataram Sorot Kualitas Makanan untuk Pasien Korona

Pansus pengawasan covid DPRD Kota Mataram mengkritisi penanganan pasien di Wisma Nusantara (Wisnu). ”Pas kunjungan ke sana, kita tanyakan beberapa hal. Salah satunya soal makanan,” kata Ketua Pansus Abdurrachman,

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks