alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Kasus LCC, BPKP Belum Sentuh Kompensasi Kades Gerimak

MATARAM-Sidang perkara korupsi pengelolaan Lombok City Center (LCC) digelar Selasa (5/5). Sidang yang menjerat mantan Dirut PT Tripat L Azril Sopandi dan bendaharanya Abdurrazak itu menghadirkan Adi Sucipto selaku saksi ahli audit kerugian negara dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Adi menerangkan, pihaknya telah melakukan audit berdasarkan permintaan penyidik. Dari hasil audit yang dilakukan ditemukan kerugian negara Rp 980.621.313. ”Jumlah kerugian negara itu muncul dari dua item,” kata Adi memberikan keterangan dihadapan majelis hakim yang diketuai Sri Sulastri.

Diantaranya, dari penyertaan modal senilai Rp 1,7 miliar yang memunculkan kerugian negara Rp 436.194.473. Ditambah lagi dari ruilslag gedung Dinas Pertanian yang berdiri di lahan LCC sebesar Rp 2,7 miliar. ”Dari penggantian Dinas Pertanian memunculkan kerugian negara Rp 544.426.836,” bebernya.

Dari keterangan itu, hakim mempertanyakan, mengapa hanya dua item itu saja kerugian negara yang di audit?. Padahal banyak item yang bisa di audit. ”Ya, hanya itu saja yang dimintakan untuk di audit oleh APH (aparat penegak hukum),” Jawab Adi.

Dari fakta persidangan yang ada, terungkap surat piutang PT Tripat terhadap PT Bliss ada sebanyak Rp 3,8 miliar. Surat piutang itu ditandatangani Azril selaku Direktur PT Tripat.

Munculnya, piutang PT Tripat sebesar Rp 3,8 miliar itu sebagai pengganti atas pembayaran ruilslag gedung Dinas Pertanian Rp 2,7 miliar. Ditambah lagi untuk pemberian kompensasi Rp 1 miliar kepada kepala desa Gerimak, biaya pengosongan lahan Rp 50 juta, dan biaya pembayaran BPHTB Rp 148,2 juta.

Adi memaparkan, dokumen itu sudah diterimanya. Tetapi, berdasarkan hasil ekspose bersama JPU banyak pertimbangan-pertimbangan yang dihasilkan. ”Makanya, diputuskan hanya dua item itu yang dilanjutkan auditnya berdasarkan pertimbangan bersama JPU,” bebernya.

Uang PT Bliss sebesar Rp 2,7 miliar itu diserahkan ke PT Tripat. Padahal uang tersebut dapat dikatakan uang daerah karena pihak PT Bliss telah menadatangani surat piutang. ”Artinya, ada uang pengganti yang harus dibayarkan PT Tripat. Sehingga hal itu masuk ranah uang negara,” ujarnya.  

Mendengar jawaban tersebut hakim  memperuncing pertanyaannya. Jika memang itu menjadi uang daerah karena sudah ditandatangani surat piutangnya mengapa yang lain tidak diaudit.

Seperti pemberian uang kompensasi ke Kades Gerimak Rp 1 miliar dan pembayaran BPHTB. Kenapa tidak diusut itu?. Adi sedikit terdiam. ”Hhmmm, karena tidak ada permohonan permintaan audit terhadap item itu,” Jawab Adi.

Apakah BPKP tidak memiliki inisiatif untuk mengusut itu dan memberikan tanggapan ke APH untuk mengusut itu?. Mendengar pertanyaan itu, Adi tak bisa menjawab. ”Saya tidak tahu yang mulia. Itu bukan ranah kami,” kata dia.

Mendengar jawaban itu, hakim Sri Sulastri sedikit jengkel. Mengapa hanya kerugian negaranya yang kecil-kecil saja yang di audit. Padahal ada Rp 1 miliar yang tidak jelas peruntukannya itu lenyap. ”Itu harus diusut juga dong. Semua kan sudah terbongkar,” tegasnya.

Pertanyaan hakim beralih ke persoalan agunan tanah. Apakah menurut ahli tanah pemda yang diagunkn itu dapat dikatakan merugikan negara?. ”Saya tidak bisa menjawab. Bukan ranah saya,” ujarnya.

Harus ada ahli pidana yang dapat menyatakan hal tersebut. Jika itu dapat dikatakan merugikan negara bisa saja dilakukan audit nantinya.

Menurutnya, dapat dikatakan merugikan negara apabila haknya sudah beralih. Dan saat ini, proses kreditnya masih berjalan. ”Aset itu belum lepas ke tangan orang lain. Jadi, belum bisa dikatakan sebagai merugikan negara,” bebernya. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.
Enable Notifications    Ok No thanks