alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Febrio menjelaskan, bansos itu diberikan bagi karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta. Kini, pemerintah memikirkan dengan matang skema pemberian bansos itu agar tepat sasaran.

‘’Ini bukan masalah besarannya, tapi bagaimana uang itu sampai ke kantong penerima. Ini sedang kita pikirkan bagaimana agar seefisien mungkin (menyasar penerima),’’ tuturnya di Jakarta, kemarin (6/8).

Kemenkeu memperkirakan kebutuhan anggaran pemberian bansos karyawan itu mencapai Rp 31,2 triliun. Pihaknya berharap, adanya stimulus baru ini bisa mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional (PEN).

Terpisah, Ketua Pelaksana Komite Penanganan Covid-19 dan PEN Erick Thohir menuturkan, tujuan utama pemberian bantuan gaji tambahan adalah mendorong konsumsi masyarakat. ’’Ini penting untuk menggerakkan perekonomian dan mendorong pemulihan ekonomi,’’ terangnya kemarin. Gaji tambahan itu berbentuk bantuan langsung tunai.

Saat ini, program tersebut sedang difinalisasi untuk segera dijalankan Kemenaker. ’’Fokus bantuan pemerintah kali ini adalah 13,8 juta pekerja non PNS dan BUMN yang aktif terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,’’ lanjut pria yang juga Menteri BUMN itu.

Para pekerja yang dipilih adalah yang nilai iurannya di bawah Rp 150 ribu per bulan. Yang artinya gaji bulanan mereka di bawah Rp 5 juta.

Bantuan tersebut nilainya Rp 600 ribu per bulan selama 4 bulan. Direncanakan untuk dimulai pada September mendatang. Pencairannya dilakukan dua kali atau per dua bulan, langsung ke rekening masing-masing pekerja. Artinya, dalam sekali pencairan, mereka mendapatkan Rp 1,2 juta.

Bantuan gaji untuk pekerja menjadi bagian dari berbagai program jaring pengaman sosial dampak Covid-19. Hanya saja, bantuan kali ini lebih ditujukan untuk memacu lebih banyak perputaran uang di masyarakat. Sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional. Di mana pertumbuhan ekonomi Indonesia salah satunya dipengaruhi oleh tingkat konsumsi masyarakat.

Terpisah, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Roeslani mengapresiasi kebijakan bansos karyawan tersebut. Rencananya pemerintah akan memberikan bantuan sebesar Rp 600 ribu selama 4 bulan dan diberikan per 2 bulan. ”Hal itu sangat positif karena akan mendorong konsumsi dan menjaga daya beli, sekaligus menahan penurunan perekonomian di Indonesia di masa mendatang,” tuturnya di Jakarta, kemarin (8/6).

Selain itu, menurut Rosan, sangat penting untuk diperhatikan adalah penyaluran kredit modal kerja bagi UMKM dan mikro yang harus segera dilakukan agar dampak pandemi terhadap pengangguran dan perekonomian tidak semakin dalam. “Untuk mengurangi kontraksi yang sangat besar di kuartal 3-2020, karena apabila tidak segera direalisasikan maka proses recovery akan semakin panjang,” terang dia.

Kadin pun mengharapkan pemerintah mempercepat implementasi kebijakan bagi dunia usaha dan UMKM, juga belanja anggaran pemerintah agar diperbesar dan dipercepat. “Ini untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan guna menjaga daya beli masyarakat pemberian bantuan langsung tunai (BLT) dan program Pra Kerja harus segara dipercepat,” ujarnya.

Senada, rencana pemerintah untuk memberikan bansos pada pekerja ini disambut positif oleh organisasi serikat pekerja/buruh. Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal berharap, program pemberian bantuan gaji kepada buruh ini bisa segera direalisasikan. Apalagi, di masa pandemi covid-19 ini banyak buruh yang tidak mendapatkan upah penuh. ”Dampaknya adalah daya beli buruh turun,” ujarnya.

Menurut dia, bantuan serupa sebetulnya sudah pernah diusulkan oleh pihaknya. yakni berupa program subsidi upah bagi buruh terdampak Covid-19. Dengan adanya subsidi upah ini maka manfaatnya bisa langsung dirasakan oleh buruh yang turun daya belinya. ”Program ini hampir mirip dengan subsidi upah di beberapa negara, seperti di Selandia Baru, Eropa Barat, Singapura, dan Australia,” katanya.

Meski sepakat dengan program tersebut, KSPI juga menekankan juga soal ketepatan sasaran dan tepat guna. Pemerintah didesak untuk memastikan data 13 juta buruh yang akan menerima bantuan itu valid. ”Tentunya disertai dengan pengawasan yang ketat terhadap implementasi program tersebut,” tegasnya.

Selain itu, lanjut dia, baiknya pemberian subsidi upah tidak hanya dikucurkan kepada buruh yang terdaftat di dalam BPJamsostek saja. Sebab, masih banyak pekerja bergaji di bawah 5 juta dan tidak terdaftar di BPJamsostek. Terlebih, mereka juga membayar pajak dan mempunyai hak yang sama sebagaimana diatur dalam konstitusi. Karenanya, dia mengusulkan agar pemerintah menggunakan data Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) atau data BPJS Kesehatan. Sebab, jikalau ada buruh yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJamsostek merupakan kesalahan pengusaha atau pemberi kerja. ” Jadi negara tidak boleh melakukan diskriminasi,” tegas pria yang juga menjabat sebagai presiden Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Pengurus Pusat (Governing Body) ILO ini.

Sementara itu, Ekonom Indef Tauhid Ahmad memandang, pemberian bansos karyawan itu akan menciptakan kesenjangan. Kebijakan itu juga disebutnya belum mampu menopang konsumsi rumah tangga yang terpuruk.

Tauhid menjelaskan, pendapat itu didasarkan pada fakta bahwa saat ini jumlah karyawan mencapai 52,2 juta orang. Sementara, bansos ditargetnya hanya menyentuh 13 jutaan karyawan saja. ‘’Ada ketidakadilan kalau itu diterapkan. Kenapa hanya peserta BPJS saja yang dijadikan dasar, ketika semua merasa berhak kalau konteksnya untuk pekerja,’’ jelasnya, kemarin.

Selain itu, dia mengimbau agar pemerintah lebih mendahulukan karyawan yang terkena PHK, terutama yang belum mendapat bantuan berupa bansos nontunai maupun Kartu Prakerja.

Dia juga menyoroti kategori masyarakat berpendapatan RP 5 juta per bulan sebenarnya bukan kategori warga miskin. Menurut dia, yang paling berhak menerima adalah masyarakat yang berpendapatan di bawah Rp 2,3 juta per bulan.

Apalagi, penghasilan buruh saat ini masih berada di kisaran Rp 2,9 juta per bulan. Artinya, mereka yang tidak termasuk buruh akan mendapatkan bantuan. Hal itu disebutnya akan menimbulkan kesenjangan yang semakin besar antara masyarakat desil 1 dengan kelompok lebih mampu.

Terlebih, dana yang akan digelontorkan pun dalam jumlah yang jumbo mencapai Rp 31 triliun. ‘’Itu luar biasa besar. Kalau dibagikan ke kelompok terbawah, desil satu, akan sangat berarti,’’ katanya.

Penyaluran bansos untuk penanganan dampak sosial dan ekonomi pandemi Covid-19 tidak hanya digarap oleh pemerintah. Tetapi juga dikeroyok oleh sejumlah lembaga sosial. Diantaranya melalui kerjasama Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) dan United National Development Programme (UNDP). Perjanjian kerjasama kedua pihak dilakuan kemarin (6/8).

Ketua Baznas Bambang Sudibyo mengatakan kerjasama dengan UNDP itu dalam rangka mendukung pencapaian SDGs. ’’Kemudian karena saat ini kita sedang menangani dampak Covid-19, kami juga berharap kerjasama dengan UNDP sampai kepada penanggulagan dampak kesehatan maupun sosial ekonomi,’’ katanya.

Namun Bambang belum menjelaskan dengan detail wujud kerjasama Baznas dengan UNDPT terkait penanganan dampai Covid-19. Dia hanya mengatakan adanya pandemi Covid-19 ini telah menimbulkan masalah kesehatan, sosial, dan ekonomi.

Di tengah pandemi ini, Baznas memiliki sejumlah program sosial. Seperti pemberdayaan masyarakat miskin. Menfasilitas masyarakat miskin untuk membuka warung. Sampai mengajak para supir angkot untuk mendistribusikan logistik keperluan penanganan Covid-19.

Kepala Perwakilan UNDP Christophe Bahuet mengatakan pandemi Covid-19 mmiliki dampak sosial ekonomi yang destruktur. ’’Situasi ini menambah tantangan pemulihan dan pembangunan pada masyarakat yang rentan atau menderita dari bencana alam baru-baru ini, jelasnya.

Dia mengatakan UNDP memiliki komitmen membantu pembangunan kehidupan yang lebih baik. Khususnya bagi orang-orang yang terkena dampak Covid-19. Dia berharap keberlanjutan kerjasama dengan Baznas itu bisa mewujdukan misi UNDP.

Pada kemitraan sebelumnya ada sejumlah program yang digarap bersama Baznas. Seperti pembangunan pembangkit listrik mikrohidro di Jambi. Pembangkit listrik itu telah dimanfaatkan oeh 4.000 masyarakat setempat. Kemudian juga bantuan kepada 10 ribu korban bencana alam di Sulawesi Tengah.

 

Bansos Tahap Kedua

 

Pada bagian lain, pemerintah mulai menyalurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap kedua. Berjalan mulai Juli hingga Desember 2020 ini berupa program sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST), Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLTDD), serta Bantuan Khusus Sembako Jabodetabek.

Untuk penyaluran tahap kedua ini, menurut Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy, akan melanjutkan penyaluran bansos tahap pertama yang sudah baik. Tapi bedanya, bakal ada penambahan nilai bantuan kepada keluarga miskin dan rentan penerima program reguler. Harapannya, daya beli masyarakat dapat meningkat dan dapat mengungkit gerak perekonomian utamanya usaha kecil menengah.

Penambahan nilai ini akan ditujukan pada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang terdaftar dalam program reguler Program Keluarga Harapan (PKH) dan Program Sembako. Bagi KPM PKH nantinya diberikan tambahan bantuan beras. Sementara, untuk KPM Program Sembako yang awalnya tidak dapat dana PKH, bakal ditambah uang tunai.

Detilnya, sebanyak 10 juta keluarga penerima PKH akan mendapat tambahan bantuan berupa beras kualitas medium sebanyak 15 kg/bulan. Kemudian, untuk 9,2 juta KPM penerima Program Sembako yang tidak mendapat PKH diberikan bantuan tambahan uang tunai sebesar Rp 500 ribu dalam sekali salur. ”Rencananya di bulan Agustus 2020,” tuturnya.

Untuk mekanisme penyaluran tambahan uang tunai bagi KPM Program Sembako, lanjut dia, pemerintah kembali mempertimbangkan melalui Himbara. Mengingat, seluruh penerima bantuan telah memiliki KKS (Kartu Keluarga Sejahtera) dari Himbara. Sementara untuk penyaluran Bansos Beras rencananya akan dilakukan oleh Perum Bulog.

”Mekanisme penyaluran melalui Himbara tersebut sesuai dengan Perpres 63 tahun 2017. Kemudian untuk Bansos Beras oleh Perum Bulog sampai ke titik bagi di tingkat desa atau kelurahan,”paparnya.

Selain itu, Muhadjir juga menyinggung pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam menentukan prioritas penerima bansos dan mekanisme penyaluran. Mengingat beberapa pemerintah daerah ada yang tidak meneruskan penyaluran bansos melalui APBD. Dia mewanti-wanti, agar jangan sampai ada kegelisahan di lapangan. ”Karena pihak-pihak yang selama ini sudah mendapatkan bantuan sosial dari APBD tapi tidak mendapatkan bantuan lagi,” ungkap Mantan Mendikbud tersebut.

Sementara itu, penyalurkan BST gelombang kedua atau tahap keempat telah dimulai Rabu (5/8) di Kota Bandung, Jawa Barat. Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara pun turun langsung untuk memastikan penyaluran tahap kedua ini berjalan dengan baik.

Mensos mengungkapkan, BST gelombang kedua ini merupakan kelanjutan komitmen Presiden Jokowi untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat miskin dan rentan yang terdampak pendemi. Meski, bantuan yang disalurkan tidak sebesar tahap pertama yang berlangsung sejak April-Juni 2020.

Adapun nilai BST gelombang kedua sebesar Rp300 ribu yang diberikan kepada 9 juta KPM. Bantuan diberikan selama enam bulan, terhitung sejak bulan Juli hingga Desember 2020. ”Program ini merupakan kelanjutan dari BST sebelumnya dengan nilai sebesar Rp600 ribu per bulan, yang telah dibagikan melalui tiga tahap sejak April,” ujarnya. Dengan jumlah anggaran total untuk gelombang pertama dan kedua sebesar Rp32,5 Triliun.

Dia menambahkan, program ini untuk membantu pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat terdampak Covid-19, namun belum terdaftar sebagai penerima Program Sembako dan PKH. Mereka meliputi keluarga fakir miskin, rentan, pemutusan hubungan kerja, Komunitas Adat Terpencil (KAT), lansia, penyandang disabilitas dan lainnya. ”Para penerima adalah keluarga yang terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ataupun yang diusulkan pemerintah daerah (Pemda),” jelas Mantan ketua IMI dua periode ini.

Untuk Kota Bandung sendiri, total nilai BST tahun 2020 sebesar Rp212.943.600.000 yang disalurkan kepada 59.151 KPM. Sedangkan total nilai BST yang disalurkan di Provinsi Jawa Barat Rp3.854.728.800.000 untuk 1.070.758 KPM.

”Kita harapkan mereka yang mendapatkan BST, khususnya di kota Bandung, bisa memenuhi kebutuhan dasar mereka,”ungkapnya.

Guna mempercepat penyaluran BST tahap kedua ini, kata dia, sejumlah upaya telah dilakukan. salah satunya dengan bersurat kepada pemerintah daerah kabupaten kota di seluruh Indonesia. Pemda diminta untuk secepatnya memperbaiki data penerima BST. ”Kita juga telah mempermudah sistem update data di DTKS,” katanya. Selain itu, Kementerian Sosial juga terus mendorong pemda menyisir ulang data usulan KPM BST agar semakin tepat sasaran.

Sebagai informasi, merujuk pada data Kementerian Sosial terkait realisasi penyaluran BST, pada  Gelombang I sudah hampir memenuhi target. Realisasi BST di Wilayah I telah mencapai 97,98 persen dengan jumlah 3.441.321 KPM. Sedangkan untuk Wilayah II mencapai realisasi tertinggi sebesar 98,62 persen dengan jumlah 2.986.655 KPM. Sementara, untuk Wilayah III mencapai 97,01 persen dengan jumlah 2.385.819 KPM.

Sementara itu, terhitung sampai 2 Agustus 2020, Kementerian Desa dan PDTT mencatat Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa Tersalur Rp. 12,97 Triliun. BLT tersebut diambilkan dari Dana Desa yang disalurkan pada Penerima Manfaat (KPM).

Sisa dari anggaran Dana Desa akan digunakan untuk Padat Karya Tunai (PKT) dan gerakan setengah miliar masker untuk desa aman Covid-19 yang digagas Kemendes. Kepala desa memyediakan masker kain yang bisa dicuci sebanyak 4 buah per kepala. 2 Masker diambilkan dari Dana Desa, 2 lainnya adalah swadaya.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Abdul Halim Iskandar mengungkapkan, jumlah total tersebut adalah gabungan dari penyaluran termin I dan II.  Halim mengatakan, termin kedua belum sepenuhnya tersalurkan karena masih dalam periode bulan pertama. “Termin kedua baru cair sebesar Rp 73,61 Miliar. Sedangkan termin ke III akan mulai cair Bulan Oktober,” ujar Halim.

Penyaluran BLT Dana Desa sendiri dibagi melalui tiga termin, yakni termin I terdiri dari tiga bulan yakni Bulan ke 1 adalah April, Bulan ke 2 adalah Mei, dan Bulan ke 3 adalah Juni. Sementara termin kedua  disalurkan pada bulan pertama Juli, Bulan ke 2 Agustus, dan Bulan ke 3 September. Sedangkan termin ke III diperkirakan mulai cair pada Bulan Oktober.

Pria yang akrab disapa Gus Menteri ini mengatakan, penyaluran BLT Dana Desa Termin I Bulan ke 1 telah mencapai 99 persen. Penyaluran ini telah menyasar sebanyak 7.883.073 KPM, 31 persen diantaranya merupakan Perempuan Kepala Keluarga (PEKKA).

Menurutnya, sebagian besar PEKKA tersebut belum terdata oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). “Hanya sedikit yang sudah masuk DTKS tetapi belum mendapatkan PKH (Program Keluarga Harapan) atau jaring pengaman sosial lainnya. Artinya sangat tepat BLT Dana Desa ini sehingga menyentuh 31 persennya adalah PEKKA,” ujar Mantan Ketua DPRD Jawa Timur ini.

Selain itu, Halim menyebut masih terdapat Rp. 36,4 Triliun dari Rp. 71,2 Triliun anggaran dana desa (DD) tahun 2020 yang masih tersisa. Sisa anggaran ini dimaksimalkan untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PKTD). Ia memperkirakan, dengan jumlah segitu, PKT dapat menyerap sekitar 5,2 Juta tenaga kerja.

Kegiatan PKT di desa tersebut akan dilaksanakan sepanjang Bulan Agustus hingga September tahun 2020. Proporsi upah minimal 50 persen dari biaya kegiatan. ”Jadi dari Rp.36,4 Triliun, upahnya sekitar Rp. 18-19 Triliun, itu akan mengcover 5.202.279 pekerja. Kalau upahnya lebih dari 50 persen, berarti jumlahnya (tenaga kerja) akan lebih tinggi lagi,” jelasnya.

Gus Menteri mengatakan, PKTD dari dana desa bertujuan untuk dapat mengurangi angka kemiskinan dan meningkatkan daya beli masyarakat. Perekrutan pekerja PKTD sendiri harus sesuai kriteria, yakni masyarakat miskin, penganggur dan setengah penganggur, dan masyarakat marjinal lainnya.

“Upah diberikan setiap hari supaya meningkatkan daya beli masyarakat. Jangan lupa adaptasi kebiasaan baru, pakai masker, cuci tangan, dan jaga jarak,” tegas peraih gelar Doktor Honoris Causa dari UNY tersebut.

PKTD nantinya dapat dikelola oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) untuk kegiatan usaha ekonomi produktif. Ia mencontohkan, kegiatan usaha ekonomi produktif oleh BUMDes yang dimaksud seperti halnya menanami lahan kosong desa dengan tanaman pangan, membersihkan tempat wisata, tempat kuliner, pasar desa, gudang desa, dan kandang ternak bersama, perdagangan logistik dan pangan, serta bagi hasil perikanan dan peternakan.

“Untuk PKTD untuk usaha ekonomi produktif, misalnya menanami lahan desa dengan tanaman pangan bisa dikelola oleh BUMDes. Dengan ini masyarakat miskin bisa mendapatkan upah, lahan produktif, kemudian hasil produksi lahan dapat dijual untuk mendapat penghasilan yang dikelola oleh BUMDes,” terangnya.

Halim menegaskan, Dalam PKTD ini, desa diberi keleluasaan dalam menentukan lokasi pekerjaan hingga penerimaan tenaga kerja. Dengan tetap mengacu pada rambu-rambu tertentu yang diatur di dalam Surat Edaran Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 15 tahun 2020.

Di samping itu, Halim juga mengatakan, bahwa sebagian kecil dana desa yang masih tersisa dapat juga digunakan untuk program maskerisasi di desa. Dalam hal ini, sebagian kecil dana desa dapat digunakan untuk pengadaan masker yang diberikan kepada masyarakat miskin di desa.

Meski demikian, ia juga mendorong masyarakat desa yang mampu secara ekonomi dapat bekerjasama dan bergotong royong membantu pengadaan masker untuk masyarakat miskin di desa.

“Yang harus kita lakukan terkait desa aman covid 19, anggap saja Rp1-2 Triliun dari Rp36,4 Triliun dana desa yang masih tersisa untuk masker, itu sudah banyak. Berarti masih sekitar Rp35 Triliun, ini fokus untuk PKTD,” terangnya. (dee/byu/wan/agf/mia/tau/JPG/r6)

 

 

BANSOS KARYAWAN

  • Penerima adalah karyawan yang memiliki gaji di bawah Rp 5 juta
  • Nominal bansos yakni Rp 600 ribu selama 4 bulan. Sehingga totalnya Rp 2,4 juta
  • Bantuan diberikan per 2 bulan ke rekening masing-masing pekerja agar tidak ada penyalahgunaan
  • Sasaran bansos adalah 13,8 juta karyawan non PNS dan BUMN yang terdata di dalam BP Jamsostek dengan iuran di bawah Rp 150 ribu per bulan
  • Total anggaran diperkirakan mencapai Rp 31,2 triliun
  • Tujuan kebijakan ini adalah mendorong konsumsi masyarakat pada semester II 2020
  • Kebijakan ini dilakukan mulai September 2020

 

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Sejak Pandemi, Omzet Pedagang Pasar Tradisional Turun 40 persen

”Penurunan omzet juga diikuti penurunan kapasitas pedagang di pasar sebesar 40 persen,” katanya saat ditemui di ruang kerja, Senin (21/9/2020).

Manfaatkan Simulasi KBM Tatap Muka untuk Pembiasaan Pola Hidup Sehat

”Kita lihat mana yang belum pakai masker sekaligus kita kampanye 3M itu, bersama guru-guru yang lain,” jelas Winarna.

Menag Positif Korona, UIN Mataram Langsung Instruksikan Pegawai WFH

”Pegawai UIN Mataram semaksimal mungkin, agar bekerja dari rumah menyelesaikan tugas masing-masing,” tegas dia.

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Dua Terduga Pengedar Ekstasi Tertangkap di Karang Kediri

Dua terduga pengedar ekstasi berinsial PAW alias Patrick, 28 tahun, dan AZP alias Agli, 25 tahun, dibekuk tim Satnarkoba Polresta Mataram, Kamis (17/9) malam. ”Kita tangkap mereka di Lingkungan Karang Kediri, Cakranegara,” kata Kasatnarkoba Polresta Mataram AKP Elyas Ericson, kemarin (18/9).

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...
Enable Notifications    Ok No thanks