alexametrics
Sabtu, 5 Desember 2020
Sabtu, 5 Desember 2020

Protes Omnibus Law, Buruh Serukan Mogok Nasional Tiga Hari

PARA buruh dengan tegas menolak UU Cipta Kerja. Sebagai bentuk penolakan, mereka pun melalukan mogok nasional mulai kemarin (6/10) sampai Kamis (8/10) besok. Mereka menilai undang-undang yang baru disahkan itu merugikan kaum buruh.

Ketua Departemen Komunikasi dan Media Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Kahar S. Cahyono mengatakan, sebelumnya beredar surat yang menyebutkan bahwa KSPI membatalkan aksi mogok nasional. Dia menegaskan bahwa informasi itu hoaks. “Kami tetap menggelar aksi mogok nasional selama tiga hari,” tegasnya kepada Jawa Pos kemarin.

Mogok nasional dilakukan sesuai dengan UU No 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum dan UU No 21 Tahun 2000, khususnya Pasal 4 yang menyebutkan, fungsi serikat pekerja salah satunya adalah merencanakan dan melaksanakan pemogokan.

Selain itu, dasar hukum mogok nasional adalah UU No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan UU No 12 tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik.

Kahar mengatakan, aksi mogok nasional dilakukan secara serentak di berbagai daerah. Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap Pemerintah bersama DPR RI yang mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. “Sikap KSPI tidak berubah. Tetap melakukan mogok nasional, sebagai bentuk protes terhadap disahkannya Omnibus Law Cipta Kerja,” terangnya.

KSPI mengecam pihak-pihak yang sengaja membuat selebaran pembatalan mogok nasional tersebut. Menurutnya, hal itu tidak lain untuk melemahkan aksi penolakan Omnibus Law. Dia menghimbau kepada buruh Indonesia dan elemen masyarakat yang lain untuk mendukung aksi tersebut.

Kahar menegaskan, KSPI menolak tujuh poin yang ada dalam RUU tersebut. Yaitu, pertama, terkait UMK bersyarat dan dihapusnya UMKS. Menurutnya, UMK  tidak perlu bersyarat dan UMSK harus tetap ada. Karena UMK tiap kabupaten/kota berbeda nilainya.

Kedua, buruh menolak pengurangan nilai pesangon dari 32 bulan upah menjadi 25 bulan. Dimana 19 bulan dibayar pengusaha dan 6 bulan dibayar BPJS Ketenagakerjaan. Yang menjadi pertanyaan dari mana BPJS mendapat sumber dananya? Bisa dipastikan BPJS akan bangkrut.

Selanjutnya, pihaknya juga menolak PKWT atau kontrak seumur hidup, outsourcing pekerja seumur hidup tanpa batas jenis pekerjaan, waktu kerja yang eksploitatif, hilangnya hak cuti dan hak upah atas cuti hilang.

Cuti haid dan melahirkan bagi pekerja perempuan hilang, karena hak upahnya atas cuti tersebut hilang. Cuti panjang dan hak cuti panjang juga hilang. Yang terkahir, lanjut dia, karena karyawan kontrak dan outsourcing seumur hidup, maka jaminan pensiun dan kesehatan bagi mereka hilang.

Terpisah, Menteri Ketenagakerjaan (menaker) Ida Fauziyah menilai aksi turun ke jalan yang dilakukan serikat buruh/pekerja tidak relevan. Pasalnya, semua aspirasi yang disampaikan oleh mereka telah diakomodasi semaksimal mungkin dalam UU Ciptaker.

Karenanya, dia berharap, para pekerja/buruh mau meluangkan waktu untuk membuka kembali dan mencermati UU tersebut. ”Banyak berita beredar di teman-teman pekerja atau buruh jauh dari kenyataannya. Apa yang jadi tuntutan  teman-teman pekerja atau buruh sudah diakomodaasi,” ujarnya.

Ia menegaskan, bahwa proses penyusunan RUU Ciptaker sejatinya telah melibatkan partisipasi publik. Baik itu unsur pekerja/buruh yang diwakili serikat pekerja/serikat buruh, pengusaha, kementerian/lembaga, praktisi, akademisi dari, hingga lembaga lainnya, seperti International Labour Organization (ILO). Sehingga, bisa diartikan bahwa rumusan klaster ketenagakerjaan yang ada dalam RUU Cipta Kerja saat ini merupakan inti sari dari hasil kajian pakar/ahli, focus group discussion (FGD), Rembug Tripartit (pemerintah, pekerja/buruh dan pengusaha) yang sejak lama dilakukan atas beberapa materi ketenagakertjaan yang krusial.

Bahkan, kata dia, pada saat RUU Cipta Kerja telah masuk dalam tahap pembahasan di DPR, pemerintah melakukan kembali pendalaman rumusan klaster ketenagakerjaan yang melibatkan pengusaha (APINDO) dengan perwakilan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh sesuai arahan presiden pada 24 April 2020. Dalam pertemuan tersebut, pemerintah banyak menerima masukan dari serikat pekerja/serikat buruh. ”Dengan proses yang telah dijalankan ini, pemerintah telah dengan seksama menyerap berbagai aspirasi, khususnya dari unsur pekerja/buruh,” ungkapnya.

Ida mengakui, bahwa dalam proses penyusunan RUU Ciptaker, terdapat perbedaan pandangan pro-kontra. Menurutnya, ini hal yang wajar dalam dinamika sosial dan demokrasi. Namun demikian, pada akhirnya pemerintah harus memutuskan dan menyiapkan draf yang akan dibahas bersama DPR. Lagi pula, proses pembahasan RUU Ciptaker antara Pemerintah dan DPR berjalan secara transparan. Bahkan untuk pertama kalinya pembahasan suatu RUU dilakukan secara terbuka dan disiarkan melalui kanal-kanal media sosial yang tersedia. ”Hal ini dimaksudkan agar publik dapat mengawal proses pembahasan RUU Cipta Kerja secara seksama,” katanya.

Selanjutnya, mengenai sejumlah tuntutan pekerja/buruh soal PKWT seumur hidup, outsourching, jam kerja eksploitatif higga hak cuti, menaker memastikan bahwa penyusunan ketentuan klaster ketenagakerjaan memperhatikan hasil putusan Mahkamah Konstitusi atas uji materi UU 13/2003. Kemudian, ketentuan mengenai sanksi ketenagakerjaan dikembalikan kepada UU 13/2003.

Soal PKWT, dia mengatakan, bahwa RUU Ciptaker tetap mengatur syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh PKWT. Di mana, hal tersebut  yang menjadi dasar dalam penyusunan perjanjian kerja. ”Disamping itu, RUU Cipta Kerja mengatur perlindungan tambahan berupa kompensasi kepada pekerja/buruh pada saat berakhirnya PKWT,” tegasnya.

Kemudian untuk kegiatan Alih Daya (outsourcing), lanjut dia, syarat-syarat dan perlindungan hak bagi pekerja/buruh masih tetap dipertahankan. Bahkan RUU Ciptaker memasukkan prinsip pengalihan perlindungan hak-hak bagi pekerja/buruh apabila terjadi pergantian Perusahaan Alih Daya. Hal ini sesuai dengan amanat putusan Mahkamah Konstitusi No. 27/PUU-IX/2011.

”Kemudian dalam rangka pengawasan terhadap Perusahaan Alih Daya, RUU Cipta Kerja juga mengatur syarat-syarat perizinan terhadap perusahaan yang terintegrasi dalam sistem Online Single Submission (OSS),” jelas Politisi PKB tersebut.

Sementara, mengenai ketentuan waktu kerja dan waktu istirahat, Ida memastikan bahwa keduanya tetap diatur seperti UU eksisting. Meski, ada penambahan ketentuan baru mengenai pengaturan waktu kerja dan waktu istirahat pada sektor usaha dan pekerjaan tertentu. “Hal ini untuk mengakomodir tuntutan perlindungan pekerja/buruh pada bentuk-bentuk hubungan kerja dan sektor tertentu yang di era ekonomi digital saat ini berkembang secara dinamis,” papar Ida.

Untuk penetapan upah minimum, diakuinya, terdapat penegasan variabel dan formula berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan inflasi. Sayangnya, ia tidak merinci konsep perhitungannya. Namun, dia memastikan, bahwa ketentuan mengenai Upah Minimum Kabupaten/Kota tetap dipertahankan. Disamping itu, RUU Cipatker juga mengatur ketentuan pengupahan bagi sektor Usaha Mikro dan Kecil untuk memperkuat perlindungan upah bagi pekerja/buruh serta meningkatkan pertumbuhan di sektor tersebut.

Perlindungan lain yang diberikan dalam RUU Cipatker ini adalah ketika pekerja/buruh menghadapi proses pemutusan hubungan kerja (PHK). Dalam RUU ini tetap mengatur ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara PHK. Selain itu, RUU ini juga memberikan ruang bagi Serikat Pekerja/Serikat Buruh dalam memperjuangkan kepentingan anggotanya yang sedang mengalami proses PHK.

”RUU Cipta Kerja juga semakin mempertegas pengaturan mengenai “upah proses” bagi pekerja/buruh selama PHK masih dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial ,sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (incraht),” tegasnya. Hal ini sebagaimana amanat Putusan MK No.37/PUU-IX/2011.

Kemudian dalam rangka memberikan jaminan sosial bagi pekerja/buruh yang mengalami PHK, RUU Ciptaker juga mengatur ketentuan mengenai program Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) . di mana, manfaatnya berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

”RUU Cipta Kerja tetap mengatur hak-hak dan perlindungan bagi pekerja/buruh sebagaimana peraturan perundang-undangan eksisting dan selanjutnya akan diatur dalam Peraturan Pemerintah yang baru,” katanya.

Ia pun mengajak seluruh pihak untuk mau duduk bersama menyempurnakan peraturan turunan dari RUU ini nantinya. Sehingga, perlindungan terhadap pekerja/buruh benar-benar bisa ditegakkan. (lum/mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Korona Mulai Reda, Perguruan Tinggi di NTB Pede Kuliah Tatap Muka

Perguruan tinggi di NTB mulai merespons kebijakan terbaru pemerintah pusat mengenai kuliah tatap muka yang bisa digelar pertengahan Januari tahun depan. Wakil Rektor (WR) I Unram Agusdin menjelaskan, kendati kebijakan tersebut diberlakukan pada awal tahun, namun kampus memulai perkuliahan semester genap pada Februari.

Pengamat : Nadi Bisa Kalahkan Joda

Paslon H Najmul Akhyar- H Suardi (Nadi) dinilai memiliki kans lebih besar untuk memenangkan pilkada Lombok Utara dibandingkan pesaingnya Djohan-Danny (Joda),           ”Nadi punya kekuatan yang tidak dimiliki Joda,” ujar Pengamat Politik NTB Dr. Kadri kepada Lombok Post, kemarin (4/12).

Koalisi Rapatkan Barisan, Survei PRESISI Sebut JODA Ungguli NADI

Partai politik (parpol) koalisi paslon Djohan Sjamsu dan Danny Carter Febriyanto Ridawan (Jadi) akan merapatkan barisan menuju pemenangan Joda, pada pilkada Lombok Utara, 9 Desember, mendatang.

Parpol Pengusung Tidak Kendorkan Mesin, Kawal Pemenangan NADI di KLU

Pada hari-hari terakhir kampanye, partai politik pengusung paslon Najmul Akhyar dan Suardi (Nadi) terus memacu mesin partai. Seluruh perangkat partai digerakkan untuk memastikan kemenangan pasangan Nadi. Paslon Nadi didukung sejumlah parpol. Seperti Partai Nasdem, PBB, Partai Demokrat, Partai Golkar, PPP, Hanura dan Gelora.

Kilas Balik Jalan Panjang SALAM

Gerakan pasangan Selly-Manan (SALAM) sepanjang masa kampanye Pikada Kota Mataram, bukan sekadar parade politik penuh kepentingan janji manis belaka. Kilas balik jejak kampanye jago koalisi PDIP - PKS ini juga memberi edukasi dan menginspirasi masyarakat dalam banyak aspek. Mulai dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya, nilai keberagaman, hingga penegakan protokol kesehatan di masa pandemi.

Akhir Tahun, Okupansi Hotel di Mataram Masih Rendah

Bulan Desember harusnya menjadi bulan yang paling ditunggu pengusaha hotel yang ada di Kota Mataram. Di akhir tahun, hunian hotel biasanya memasuki puncaknya. Namun pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat okupansi masih anjlok.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks