alexametrics
Minggu, 20 Juni 2021
Minggu, 20 Juni 2021

Pulang Kampung, TKI dari Malaysia Akan Dikarantina 14 Hari

JAKARTA–Pemerintah memperbarui kebijakan wajib karantina bagi para TKI dan WNI maupun WNA yang datang dari luar negeri. Dari semula karantina lima hari, kini ditambah menjadi 14 hari. Karantina dimulai setelah keluar dari bandara.

Langkah ini diambil pemerintah untuk mengantisipasi rencana pemulangan 7.300 pekerja migran Indonesia (PMI) dari Malaysia. Masa karantina bagi mereka yang pulang ke tanah air akan diperpanjang menjadi 14 hari.

Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito, perwakilan Indonesia di Malaysia sudah melakukan persiapan untuk pemulangan PMI dari negeri jiran. ”Demi memastikan langkah pemulangan yang penuh perlindungan bagi seluruh WNI atau PMI di Malaysia,” terangnya.

Guna mencegah persebaran kasus Covid-19, kata Wiku, mekanisme skrining, baik pengujian maupun karantina, untuk masuk maupun keluar Indonesia harus dilakukan dengan baik. Menurut dia, pemerintah akan menetapkan perpanjangan durasi karantina yang semula 5 x 24 jam menjadi 14 x 24 jam. Hal itu berlaku bagi pelaku perjalanan dari negara yang sedang mengalami krisis Covid-19.

”Ini akan segera dirangkum dalam surat edaran terbaru. Mohon menunggu rilis resminya,” tutur dia.

Wiku menambahkan, persiapan pemulangan juga termasuk masalah deportasi dari Malaysia ke Indonesia. Menurut dia, pemerintah sudah melakukan diplomasi dengan Malaysia terkait hal tersebut. ”Diplomasi dilakukan untuk pemulangan secara bertahap sesuai dengan besar risiko kesehatan,” ujarnya.

Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengatakan, pada dasarnya pihaknya mendukung langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilakukan pemerintah dalam upaya mencegah persebaran dan pengendalian Covid-19. Namun, pemerintah juga harus konsisten dalam setiap pengambilan kebijakan tersebut. Dan yang tidak kalah penting adalah harus berkeadilan bagi semua.

Pada 2 Juni lalu, kata Nihayatul, tim pengawas DPR RI terhadap perlindungan PMI juga telah melakukan raker dan RDP dengan sebelas kementerian/lembaga untuk membahas kepulangan 7.300 PMI bermasalah. Menurut laporan yang disampaikan Kemenkes, sudah ditemukan varian baru Covid-19 yang dibawa PMI pulang ke tanah air. Varian baru tersebut lebih cepat menular sehingga harus diwaspadai.

”Sebenarnya inilah yang menjadi pertimbangan utama kenapa pemerintah memperpanjang masa karantina menjadi 14 hari,” paparnya kepada koran ini kemarin (6/6).

Selain mempersiapkan secara matang kepulangan PMI, lanjut Nihayatul, pemerintah harus memperketat pengawasan. Baik untuk WNA maupun WNI. Jadi, pengawasan atau skrining yang ketat tidak diberlakukan bagi PMI saja, tapi juga bagi WNA maupun WNI yang kembali ke Indonesia.

Politikus PKB itu menegaskan bahwa perpanjangan karantina bagi WNA, WNI, dan PMI menjadi 14 hari ini merupakan kebijakan yang bagus. ”Yang perlu diperhatikan dan dipersiapkan ya tempat karantina, bagaimana kelayakan, kesiapan obat, dan lainnya,” tutur dia.

 

Kerja Sama WHO

Di sisi lain, Indonesia dan WHO telah bekerjasama untuk memahami infeksi Covid-19 dan kekebalan populasi. Indonesia sendiri telah bergabung  dengan studi serologi global untuk Covid-19. Studi ini diorganisir oleh WHO.

Menurut Perwakilan WHO untuk Indonesia N Paranietharan, dengan bergabungnya dalam studi internasional merupakan cara mendapatkan informasi untuk memahami tingkat infeksi pada populasi umum. Kajian ini akan melibatkan peneliti dari multidisiplin.

’’WHO memberi dukungan kepada Kemenkes untuk melakukan penekitian dan mengadaptasi protokol global unity studi dengan peraturan lokal dan karakteristik epidemologi di Indonesia,’’ ungkapnya.

Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) Hammam Riza menjelaskan varian baru Covid-19 sudah menyebar di seluruh dunia. Untuk itu dia mengatakan penanganan Covid-19 tidak bisa dijalankan sendiri-sendiri oleh satu negara.

Dengan semakin beragamnya varian baru Covid-19 pemantauan genomic surveillance juga terus berkembang. ’’Virus SARS-CoV-2 merupakan virus RNA yang memiliki laju mutasi tinggi,’’ katanya kemarin (6/6). Tingginya laju mutasi tersebut menyebabkan variasi patogenesis dan virulensi atau kemampuan untu.

Untuk itu dia menekankan perlunya pemahaman dan upaya mengenali mutasi atau munculnya varian Covid-19 tersebut. Sehingga bisa memprediksi transmisi infeksi virus, proteksi imunitas, dan pengembangan vaksin baru.

Dia menyampaikan dukungan terhadap pembaharuan upaya genom surveillance Covid-19 yang ada di Indonesia. Sehingga para periset di Indonesia dapat mengikuti, memonitor penyebaran, mendata, serta menganalisis gen sekuen. Kemudian juga dapat memitigasi potensi resiko penyebaran varian baru Covid-19 lebih luas di Indonesia.

’’Jika ingin memetakan keseluruhan dari varian virus ini, maka perlu upaya pengenalan melauli pattern recognition,’’ jelasnya. Disertai dengan kemampuan kecerdasan yang bisa deep leraning atau supervised leraning. Hammam mengatakan dalam penelusuran dan pelacakan varian baru Covid-19 perlu kolaborasi lintas disiplin keilmuan.

Secara khusus Hammam mengatakan pelacakan varian baru Covid-19 tersebut dapat memanfaatkan data sains seperti kecerdasan buatan atau big data. Dia mengatakan keduanya bisa dimanfaatkan dalam clinical dan genomic diagnostic. ’’Ini merupakan tantangan dalam akselerasi genomics surveillance,’’ jelasnya.

Hammam menuturkan ke depan riset genom nasional memiliki kemampuan big data dan supercomputing. Sehingga dapat melakukan proses penggalangan, monitoring, mitigasi, serta menghasilkan rekomendasi dan aksi strategis. Dengan kolaborasi lintas disiplin keilmuan, keberadaan konsorsium genomics menjadi model ekosistem dan data kesehatan nasional.

 

Mulai Keteteran

Sementara itu, lonjakan kasus terjadi di beberapa daerah. Setelah Kudus, dampak kenaikan kasus Covid-19 juga terlihat di Pati, Jawa Tengah, dan Bangkalan, Jawa Timur.

Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto bersama Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo memimpin rapat penanganan Covid-19 di Kudus, Jawa Tengah (Jateng). Kemarin (6/6) Hadi meminta supaya pemerintah daerah serta aparat TNI dan Polri di sana bisa menekan pertumbuhan kasus Covid-19. “Karena saat ini 60 desa yang menjadi zona merah. Agar menjadi hijau kembali, Tentunya harus memiliki sistem yang baik,” ungkap dia.

Hadi meminta seluruh jajaran TNI dan Polri di Kudus mendukung dan membantu secara total langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah setempat. “Dandim dan kapolres serta jajarannya harus membantu bupati, agar terbentuk sistem yang baik dalam penanganan Covid-19 di Kudus,” pinta orang nomor satu di tubuh institusi militer tanah air tersebut. Kondisi di Kudus, lanjut dia, harus disekapi cepat. Dia ingin kesadaran masyarakat menerapkan protokol kesehatan ditingkatkan.

Pria yang pernah bertugas sebagai kepala staf angkatan udara (KSAU) itu menyatakan bahwa perlu dibuat posko PPKM skala mikro di setiap desa di Kudus. “Tugasnya menegakkan protokol kesehatan, membantu dan mendata pelaksanaan PCR, dan segera dilakukan pemisahan untuk isolasi jika sudah terkonfirmasi positif,” terang Hadi. Dengan begitu, dia optimistis zona merah berkurang dan kembali menjadi hijau. Dia menyampaikan bahwa penebalan sudah dilaksanakan di daerah lain di Jateng.

Penebalan yang dia maksud tidak lain adalah penguatan satgas PPKM skala mikro. Selain Kudus, kemarin Hadi juga datang ke Grobogan. Di sana, dia juga meminta pemerintah daerah dan aparat TNI – Polri mengevaluasi pelaksanaan PPKM skala mikro. Dia meminta seluruh pemangku  kepentingan di Grobogan mengupayakan peningkatan tes PCR. “Saya berharap, Kabupaten Grobogan dapat meningkatkan kemampuan uji PCR agar kasus konfirmasi dapat diketahui dan mempercepat memutus rantai penularan,” ujarnya.

Kabupaten tetangga Kudus yakni Pati juga berpotensi mengalami kenaikan kasus. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sekaligus Ketua Satuan Tugas (Satgas) Penanganan COVID-19 meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pati memperhatikan lima hal dalam upaya mengendalikan peningkatan kasus COVID-19.

”Pertama, kembali tingkatkan kedisiplinan masyarakat untuk mentaati protokol kesehatan dengan 3 M, mengurangi mobilitas dan mengurangi kerumunan,” jelas Ganip dalam kunjungannya ke Pati kemarin.

Kemudian meningkatkan dan memperbanyak peralatan dalam pelaksanaan 3 T atau tracing, tracking, treatment guna memantau setiap kasus aktif baru sekaligus memantau aktivitas mobilitas masyarakat serta pelaksanaan protokol kesehatan agar tidak terlanjur menyebar di tengah masyarakat.

Hal kedua adalah penanganan pasien COVID-19. ”Jangan sampai terlambat ditangani di rumah sakit, karena inilah yang menyebabkan tingginya angka kematian,” ucap Ganip.

Ketiga, Ganip mengarahkan untuk Pemkab Pati memprioritaskan pemberian vaksinasi kepada masyarakat yang masuk dalam kategori orang lanjut usia atau lansia serta penanganan tepat orang yang memiliki komorbid atau penyakit penyerta.

Keempat adalah memperhatikan pasien COVID-19 dengan komorbid dengan penanganan yang tepat karena pasien dengan komorbid menjadi salah faktor pemicu kematian yang cukup tinggi. Kemudian yang kelima adalah kecepatan pelayanan. “Kecepatan dan ketepatan tindakan rumah sakit dalam mengambil langkah medis menangani pasien COVID-19 harus menjadi perhatian bersama,” ucapnya.

Ganip juga meminta pihak rumah sakit untuk memastikan ketersediaan tempat tidur, tempat isolasi mandiri, zonasi protokol kesehatan dan kemampuan sumber daya manusia tenaga kesehatan dalam antisipasi penanganan lonjakan kasus COVID-19 pascalibur panjang.

Di Bangkalan, Madura, kenaikan kasus juga sudah mulai terlihat dampaknya. RSUD Syarifah Ambami Rato Ebu sudah ‘’berteriak’’ meminta pertolongan karena tak mampu menampung lonjakan pasien. Tempat tidur di ruang isolasi dan ICU sudah penuh.

Dinas Kesehatan Jawa Timur pun mengeluarkan surat kepada beberapa direktur rumah sakit di Surabaya. Kota Surabaya memang dekat dengan Bangkalan. Ada enam rumah sakit yang dimintai tolong agar mau menampung pasien dari Bangkalan. Rumah sakit tersebut adalah RSUD dr Soetomo, RSU Universitas Airlangga, RSU Haji Surabaya, RSU PHC, RSU Adi Husada Undaan, dan RSU Al Irsyad.

Juru Bicara Kementerian Kesehatan terkait Covid-19 Siti Nadia Tarmizi membetulkan adanya lonjakan kasus di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Menurutnya kasus melonjak karena arus mudik. Pemerintah pusat memang sudah melarang mudik. Namun, gelombang mudik masih terjadi.

Penyebab lainnya adalah banyak kasus yang tidak dilaporkan. Nadia menduga bahwa dinas yang berwenang tidak langsung masukkan data ke National all Record. Penyebab lainnya adalah tracing dan testing tidak maksial sehingga tidak bisa segera menghentikan laju penularan kasus. Nadia menjelaskan, ada beberapa daerah lain yang berpotensi meledaknya kasus Covid-19. ‘’Tasik, Bandung, Sragen, Kota Tegal, Musi Rawas, ada beberapa daerah lagi,’’ ungkapnya.

Menurutnya pemerintah daerah berperan dalam hal ini. Jangan sampai takut dianggap menjadi zona merah membuat angka testing dan tracing turun. ‘’Kemendagri dan Satgas Covid-19 harus tegas,’’ ujarnya. (lum/tau/syn/lyn/wan/JPG/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks