alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Arab Saudi Naikkan Pajak, Biaya Umrah Membengkak

JAKARTA–Ketika penyelenggaraan umrah nanti dibuka kembali oleh pemerintah Arab Saudi, harga paket yang dijual ke masyarakat berpotensi naik. Sebab, Saudi menaikkan pajak pertambahan nilai (PPN) hingga 100 persen alias dua kali lipat.

Ketua Umum Sarikat Penyelenggara Haji dan Umrah Indonesia (Sapuhi) Syam Resfiadi mengatakan, di dalam aturan yang lama, besaran PPN di Saudi dipatok 10 persen. Perinciannya, 5 persen untuk pemerintah pusat dan 5 persen untuk pemerintah daerah di sana.

’’Sekarang (pemerintah, Red) pusat 15 persen dan pemda 5 persen,’’ kata Syam kemarin (7/8). Dengan begitu, total PPN yang berlaku saat ini di Saudi 20 persen atau naik 100 persen dibanding ketentuan PPN sebelumnya. Dia belum mendapat kabar secara pasti pelayanan apa saja di Saudi yang nanti terkena ketentuan PPN sebesar itu. Namun, hampir bisa dipastikan pelayanan umrah yang vital seperti hotel dan transportasi darat selama di Saudi dikenai tarif baru PPN tersebut.

Kenaikan PPN itu, kata Syam, tentu berdampak pada harga umrah yang dijual di Indonesia. ’’Walaupun (kenaikan, Red) tidak besar, menaikkan harga jual juga,’’ jelasnya.

Lantas, bagaimana dengan nasib jamaah umrah yang sudah telanjur membayar, tetapi belum bisa berangkat karena pandemi Covid-19? Syam mengungkapkan, pemerintah Indonesia mengusulkan supaya harga komponen umrah tidak naik. ’’Tapi, apa mungkin,’’ tegasnya.

Konsul Haji KJRI Jeddah Endang Jumali juga membenarkan adanya kenaikan PPN tersebut. Tarif hotel dan transportasi darat yang digunakan para jamaah umrah tidak lepas dari kebijakan kenaikan PPN itu. Sambil bercanda dia mengatakan, yang tidak kena PPN di Arab Saudi hanya buang air besar dan kecil. Kebijakan tarif baru PPN tersebut diterapkan mulai 1 Juli lalu.

Sebelumnya, saat menggelar rapat bersama asosiasi penyelenggara haji, Kemenag menyampaikan kemungkinan adanya penambahan biaya perjalanan ibadah umrah bagi jamaah yang tertunda. Selain karena kenaikan pajak, ada faktor penerapan protokol kesehatan. Baik itu saat keberangkatan di tanah air maupun di Arab Saudi.

Dalam rapat itu, Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim meminta penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) mulai menyusun rencana keberangkatan jamaah umrah yang tertunda karena pandemi. Tetapi, dia meminta rencana yang disusun itu tanpa mencantumkan tanggal keberangkatan dan harga paket. Sebab, sampai sekarang belum ada kepastian kapan akses umrah dibuka kembali oleh Saudi.

Seperti diketahui, perjalanan umrah dihentikan sejak 27 Februari lalu. Data Kemenag menyebutkan, jumlah jamaah umrah musim 1441 Hijriah yang sudah mengantongi visa mencapai 588 ribu orang. Dari jumlah itu, jamaah umrah yang sudah berangkat sebanyak 530.898 orang. Dengan demikian, ada sekitar 50 ribu calon jamaah yang sudah memegang visa umrah, tetapi belum bisa berangkat. Informasi terbaru, visa yang sudah telanjur keluar, tetapi perjalanan umrahnya tertunda, sudah dibatalkan pemerintah Arab Saudi. (wan/c7/oni/JPG/r6)

 

Data Jamaah Umrah Indonesia

 

TAHUN  1437 H

677.509 orang

TAHUN 1438 H

858.933 orang

TAHUN 1439 H

1.005.802 orang

TAHUN 1440 H

974.650 orang

TAHUN 1441 H

588.000 orang (yang sudah berangkat 530.898 orang)

TAHUN 1442 H

Belum ada keputusan kapan dibuka

 

Sumber : Kementerian Agama

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks