alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Begini Jadinya kalau Bupati Main Proyek, Diciduk KPK, dari Dua Dinas Dapat Fee Rp 1,2 M

JAKARTA-Hari Minggu lalu seharusnya jadi hari istirahat bagi Agung Ilmu Mangkunegara sebelum memulai aktivitas Senin. Namun, bupati Lampung Utara itu malah diciduk KPK dalam operasi tangkap tangan. Agung diduga menerima uang terkait sejumlah proyek di dua dinas Kabupaten Lampung Utara.

                Agung diamankan di rumah dinasnya pada pukul 19.00. Sebelumnya, Raden  Syahril yang merupakan orang kepercayaan Agung diamankan lebih dulu pukul 18.00 di rumah dinas bupati. “Penyidik sedikit mengalami kendala ketika hendak masuk ke rumah dinas bupati karena tidak kooperatifnya beberapa pihak di tempat,” jelas Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan di Gedung KPK kemarin.

KPK mengamankan uang sejumlah Rp 200 juta di kamar Agung. Selain Agung, KPK juga mengamankan enam orang lainnya. Antara lain tangan kanan bupati Raden Syahril, Kepala Dinas Perdagangan Wan Hendri, Kepala Dinas PUPR Syahbuddin, dan Kasi Jalan dan Jembatan Dinas PUPR Fria Apristama. Dari pihak swasta, KPK mengamankan Chandra Safari dan Reza Giovanna.

                Ketika menangkap Syahbuddin, KPK mengamankan uang sejumlah Rp 38 juta. Kemudian dari Fria diamankan uang sejumlah Rp 50 juta. Tim penyidik berpindah ke rumah Raden Syahril dan berhasil mengamankan uang Rp 440 juta. Total seluruh uang yang diamankan dalam OTT kemarin sejumlah Rp 728 juta.

                Jumlah itu ditengarai hanya sebagian dari fee yang sudah diterima Agung melalui Raden. Basaria menjelaskan, Agung diduga telah menerima Rp 600 juta pada Juli lalu. Kemudian secara berturut-turut, Agung menerima Rp 50 juta pada September dan Rp 350 juta pada awal Oktober.

“Diduga uang yang diterima September dan Oktober itulah yang ditemukan di rumah RSY,” jelas Basaria. Sementara Rp 600 juta tidak termasuk. Sehingga perkiraan total uang yang diterima Agung tiga bulan terakhir mencapai Rp 1,2 miliar.

                Uang tersebut diduga terkait dengan proyek di dua dinas Kabupaten Lampung Utara. Secara rinci, Basaria menjelaskan ada tiga proyek yang terkait di Dinas Perdagangan. Antara lain pembangunan pasar tradisional Desa Comook Sinar Jaya Kecamatan Muara Sungkai, pasar tradisional Desa Karangsari Kecamatan Muara Sungkai, dan konstruksi fisik Pasar Rakyat Tata Karya.

Sementara dari lingkungan Dinas PUPR, diduga uang tersebut merupakan commitment fee antara Syahbudin dengan Agung. KPK menduga saat Syahbuddin ditawari jabatan kadis pada 2014, Agung memberi syarat agar Syahbudin rutin memberi fee pada setiap proyek. Dengan besaran antara 20-25 persen. Chandra Safari yang merupakan rekanan Dinas PUPR diketahui telah mengerjakan sepuluh proyek dan menyetor uang untuk setiap proyeknya pada Agung melalui Syahbuddin.

                Dengan bukti permulaan yang ada, KPK menetapkan enam orang sebagai tersangka. Empat tersangka penerima dikenai dua pasal KUHP yang berbeda. Agung dan Raden dikenai Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, sementara Syahbuddin dan Wan dikenai Pasal 65. Kemudian sebagai pemberi, Chandra dan Reza juga ditetapkan sebagai tersangka. (deb/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks