alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

UU Perkawinan Harus Segera Direvisi, Indonesia Darurat Pernikahan Usia Anak

JAKARTA-Mahkamah Konstitusi akhir tahun lalu telah memutuskan agar undang-undang perkawinan direvisi. Terutama pada pasal yang menyatakan batas usia perkawinan. Sayangnya hingga sekarang belum ada pembahasan lebih lanjut.

                Deputi Tumbuh Kembang Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KPPPA) Lenu Nurhayati Rosalin menuturkam bahwa Indonesia mengalami krisis dalam perkawinan anak. Pasalnya Indonesia berada di peringkat tujuh se-dunia dan peringkat kedua se-Asia terkait hal tersebut. ”Tujuan akhirnya mau menjadikan Indonesia layak anak. Salah satunya ditandai dnegan tidak ada perkawinan anak,” katanya saat ditemui di Gedung KPPPA kemarin (8/3)

                Menurutnya dengan tingginya angka perkawinan anak maka indeks pembangunan manusia (IPM) akan rendah. Hal itu dikarenakan perkawinan pada usia anak dapat menyebabkan kemunduran dalam beberapa hal. Misalnya saja anak yang menikah maka tidak bisa menuntaskan pendidikan. Dia mencontohkan angka putus sekolah jenjang sekolah dasar (SD) di Kalimantan Selatan mencapai 462 anak pada 2017-2018. Kalimantan Selatan merupakan provinsi tertinggi angka perkawinan anak di Indonesia.

                Dari sisi kesehatan pun berisiko meningkatkan angka kematian ibu (AKI) dan melahirkan anak yang stunting. ”Anak yang hamil itu berebut nutrisi dengan janinnya. Harusnya energinya untuk dia tumbuh, tapi dibagi dua,” tuturnya.

                Menurut data yang dimilikinya, usia rentan dalam pernikahan anak terjadi pada 10-15 tahun. Rata-rata putus sekolah pada jenjang pendidikan sekolah dasar (SD). ”Kalau dilihat demografinya, lebih banyak terjadi di desa. Hal ini disebabkan alasan ekonomi,” ucap Leny.

                Anak yang telah melakukan pernikahan maka 68,64 persen bekerja di sektor informal. Menurut Leny ini dikarenakan angka putus sekolah yang tinggi. ”Ini membuktikan bahwa pernikahan usia anak tidak memutus rantai kemiskinan tapi membentuk kemiskinan baru,” katanya. Hal tersebut tentu berpengaruh pada perkembangan IPM. Leny lagi-lagi mencontohkan Kalsel yang memiliki IPM 69,65 persen. Daerah Istimewa Jogjakarta (DIJ)  yang merupakan provinsi dengan angka perkawinan usia anak terendah, IPMnya  78,89 persen. sedangkan IPM Indonesia menyentuh angka 70,81 persen.

                Jogjakarta menjadi provinsi dengan angka pernikahan anak, menurut Leny dikarenakan provinsi tersebut memiliki program wajib belajar yang bagus. Dengan fokus pada pendidikan maka menghindarkan anak menikah dini.

                Untuk mengurangi angka pernikahan usia anak, KPPPA bekerjasama dengan kementerian, lembaga, dan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Dengan kementerian dan lembaga negara, menghasilkan beberapa rumusan intervensi. Misalnya saja pembatasan dispensasi oleh Pengadilan Agama, rekomendasi kesehatan pra nikah, pendidikan kespro di sekolah, sosialisasi bagi anak-anak panti, dan menggiatkan kursus bagi calon pengantin.

                Sedangkan kerjasama dengan LSM dilakukan dengan 63 lembaga. Salah satunya adalah Koalisi Perempuan Indonesia. Koordinator Pokja Reformasi Kebijakan Publik Koalisi Perempuan Indry Oktakviani menjelaskan adanya revisi UU Perkawinan merupakan hal positif. Sebab jika aturan tersebut sudah direvisi maka bisa menjadi awal pembuatan peraturan daerah (Perda) tentang perkawinan usia anak. ”Sebab sekarang ini tidak ada perda perkawinan usia anak. UU ini juga bisa menjadi cantolan bagi Kemenag untuk dispensasi perkawinan,” tuturnya.

                Dia pun mendesak agar revisi UU Perkawinan segera direvisi oleh DPR. Setidaknya hingga sebelum pergantian anggita DPR. ” Ketua DPR Bambang Soesatyo mengatakan putusan MK harus jadi prioritas,” ungkap Indry. (lyn/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks