alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Demo UU Ciptakerja, Pemerintah Bakal Tindak Tegas Pelaku Aksi Anarkis

TADI malam Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD bersama Kapolri Jenderal Polisi Idham Azis, Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto, dan Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan menyampaikan sikap atas aksi demo kemarin.

Menurut Mahfud, pemerintah menghargai dan menghormati kebebasan berpendapat. Termasuk yang terkait dengan penolakan UU Cipta Kerja. Namun, pemerintah tidak bisa terima apabila semua itu dibarengi tindakan di luar batas yang mengganggu ketertiban umum. ”Tindakan itu jelas merupakan kriminal yang tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan,” tegas Mahfud. Dia memastikan bahwa pemerintah akan bersikap tegas untuk menindak pelaku yang melanggar aturan dalam demo tersebut.

”Atas aksi-aksi anarkis yang justru bertujuan menciptakan kondisi rusuh dan ketakutan di dalam masyarakat,” kata dia. Pemerintah juga memastikan memproses hukum semua pihak yang terlibat. Bukan hanya pelaku di lapangan, tetapi pihak-pihak di balik aksi tersebut juga bakal dikejar. ”Sekali lagi, pemerintah akan bersikap tegas dan melakukan proses hukum terhadap semua pelaku dan aktor yang menunggangi aksi-aksi anarkis,” terang mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

Semestinya, lanjut Mahfud, ketidaksetujuan terhadap UU Cipta Kerja disalurkan melalui mekanisme konstitusi. Mahfud juga kembali menegaskan bahwa UU Cipta Kerja dibuat untuk menyejahterakan masyarakat. Bukan untuk menyengsarakan. ”Melalui penciptaan lapangan kerja yang semakin banyak, perlindungan terhadap buruh, penyederhanaan birokrasi, dan kemudahan berusaha,” ungkap dia.

Sementara itu, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (HAM) mendesak pemerintah dan DPR membuka ruang dialog terkait dengan polemik UU Ciptaker. Bukan hanya di level pusat, ruang dialog tersebut juga harus dilakukan pemerintah daerah (pemda) dan DPRD. ”Karena aksi (penolakan UU Ciptaker) tersebar di seluruh Indonesia,” kata Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara.

Komnas HAM menyebutkan bahwa semakin banyak ruang dialog yang dibangun, akan semakin banyak pula kanal yang bisa digunakan massa untuk meluapkan gagasannya kepada pihak pemerintah dan wakil rakyat. ”Pemerintah dan DPR agar membuka dialog yang sejati dengan masyarakat secara luas didasarkan prinsip transparansi,” imbuh Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik.

 

Tak Ada Naskah

 

Sementara itu, salah satu fraksi yang keras menentang pengesahan UU Ciptaker mengungkap bahwa sebenarnya naskah UU tersebut belum tersedia saat ketok palu Senin (5/10). Karena itu, perlu ditegaskan bahwa UU tersebut cacat prosedur.

Anggota Fraksi Demokrat DPR Didi Irawadi Syamsuddin menyatakan bahwa ini merupakan pertama kali dalam tiga periode DPR terakhir, ada UU yang disahkan meski prosedurnya tak sesuai tata tertib DPR. “Tidak ada naskah RUU Ciptaker saat paripurna,” jelasnya kemarin (8/10).

Naskah tersebut, lanjut dia, tidak dibagikan kepada anggota yang hadir saat rapat Senin lalu. Padahal menurut Didi, para anggota DPR seharusnya sudah membaca rancangan UU tersebut lebih dulu sebelum sama-sama menyepakati untuk ketok palu. Tidak hanya mengikuti suara fraksi saja.

“Sebagai perbandingan, bahan-bahan untuk rapat tingkat komisi dan badan saja kami bisa dapat beberapa hari sebelumnya,” lanjut Didi. Padahal UU Ciptaker tergolong penting karena berdampak luas bukan hanya untuk buruh, tetapi juga UMKM dan lingkungan hidup.

Didi pun menyatakan bahwa sebelumnya jadwal pengesahan adalah Kamis (8/10). Pelaksanaan paripurna yang diajukan pun menimbulkan tanda tanya besar. “Inilah undangan rapat yang memecahkkan rekor, sungguh tidak etis untuk sebuah RUU sepenting dan sekrusial ini,” tegasnya.

Fraksi Partai Demokrat kembali menyampaikan lima hal yang perlu diperhatikan DPR. Salah satunya adalah penegasan soal cacat substansi dan cacat prosedur yang bisa digugat. Apalagi alasan karena ada anggota yang positif Covid-19, menurut Didi, tidak bisa dijadikan pembenaran untuk mempercepat paripurna. “Justru itu, khusus terkait RUU Ciptaker yang sangat penting ini mutlak harus ditunda dulu,” jelas Didi.

Dari Fraksi PKS, mereka mendorong agar Perppu dikeluarkan atau ada pengajuan judicial review ke MK. Sebab, jelas ada ketidaklaziman formil dalam persetujuan UU ini. “Bagaimana mungkin fraksi dipaksa menyampaikan pendapat mininya, dan bahkan pendapat akhir di paripurna, tetapi draf utuh RUU itu tidak dibagikan lebih dulu,” tegas anggota FPKS Hidayat Nurwahid.

Anggota Badan Legislasi DPR Firman Soebagyo menjelaskan bahwa draf final UU itu memang belum ada karena masih perlu dirapikan. Karena itu dia menyayangkan adanya draf beredar di media sosial, karena bisa berbeda dengan draf dari Baleg.

“Sampai hari ini kami sedang rapikan kembali naskahnya. Jangan sampai ada salah typo dan sebagainya,” jelas Firman di DPR kemarin. Setelah masalah teknis itu selesai, dia menyatakan bahwa draf akan segera dikirimkan ke Presiden untuk ditandatangani.

Anggota Komisi X DPR Ferdiansyah memperkirakan butuh waktu sekitar satu bulan sampai keluar naskah resmi UU Ciptaker. Termasuk dengan nomornya. Dia mengatakan saat ini masih dilakukan pemeriksaan teknis tata bahasanya. ’’Istilahnya membersihkan kutu-kutunya,’’ katanya.

Maksudnya adalah memeriksa dari aspek tanda baca seperti titik, koma, titik dua, dan lainnya. Setelah itu baru dikirim ke Presiden. Nanti akan diperiksa kembali oleh parlemen. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Misalnya sampai terjadi perubahan kata-kata yang berakibat para perubahan substansi undang-undang.

Menurut dia butuh waktu sampai sebuah undang-undang secara resmi keluar beserta nomornya dan menjadi lembar negara itu sudah biasa. Jadi tidak serta merta setelah disahkan di DPR, sebuah undang-undang langsung keluar nomor undang-undangnya.

Yang tidak kalah lebih penting bagi politisi Golkar itu adalah pengawalan terhadap peraturan pemerintah atau turunan lain dari UU Ciptaker. Dia mengatakan parlemen tetap akan terus mengawal pembuatan regulasi-regulasi turunannya. Supaya aturan tersebut berjalan dengan baik.

 

MK Siap Terima JR

 

Sementara itu, Juru Bicara Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono menyatakan lembaganya siap memfasilitasi kekecewaan publik yang menggugat UU Ciptaker. “Ya pasti siaplah. MK memastikan siap,” ujarnya, kemarin.

Fajar menambahkan, kalaupun gugatan yang masuk membludak, itu tidak jadi masalah. Sejauh ini, MK sudah berpengalaman menangani gugatan yang membanjir. “Kalo misalnya pemohon banyak, strateginya bisa dengan menggabungkan persidangan,” imbuhnya.

Terkait skeptisisme masyarakat terhadap MK, pria asal Jogja itu mengaku tidak mempersoalkan. Dia memastikan, hakim MK akan netral dan melihat persoalan omnibus law secara konstitusional. “MK gak akan terkurangi kejernihan berpikirnya dengan peristiwa apapun, apalagi menyangkut kebenaran dan keadilan berdasarkan UUD,” tuturnya.

Bahkan, pihaknya mempersilakan masyarakat memantau langsung proses penanganan perkara. Persidangan MK dilakukan secara terbuka sehingga bisa memastikan perkara berjalan sesuai koridor ketentuan peraturan perundang-undangan.

Disinggung soal permintaan dukungan yang disampaikan Presiden Jokowi saat menghadiri laporan tahunan MK, Fajar mengatakan itu diluar kuasa MK. Yang pasti, MK tidak pernah menyatakan pendapat mendukung atau tidak pernyataan presiden.

“Sebagai pernyataan politik ya itu tak bisa dihindarkan. Tapi, semua tahulah, MK tak terlibat dalam dukung mendukung suatu UU atas nama kewenangan yang dimiliki,” pungkasnya. (syn/tyo/deb/wan/far/c6/oni/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Mandiri Syariah Launching Fitur E-mas di Mandiri Syariah Mobile

Berdasarkan tren dan kebutuhan customer tersebut, kami melakukan inovasi produk layanan digital berbasis emas melalui fitur e-mas di MSM,” jelas Syafii.

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks