alexametrics
Kamis, 6 Agustus 2020
Kamis, 6 Agustus 2020

Amandemen UUD 1945 Harus Sesuai Kehendak Rakyat

ANGGOTA Badan Pengkajian MPR RI H Johan Rosihan menegaskan, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) perlu dan wajib mendengarkan aspirasi dan kehendak rakyat. Untuk menolak atau menerima wacana amandemen UUD 1945 Negara Republik Indonesia.

Pria yang akrab disapa Johan ini menjelaskan, wacana amandemen UUD 1945 tidak boleh didasarkan pada kepentingan elit dan kelompok tertentu saja. Amandemen, sambungnya, mesti lahir dari kehendak rakyat seperti semangat dalam reformasi.

“Saya menegaskan kembali sikap PKS yang sudah disampaikan Presiden PKS, amandemen bukan berdasar kepentingan elit atau kelompok, tapi juga harus melibatkan ahli-ahli dibidangnya,” tegasnya.

“Dan benar-benar lahir dari kehendak dan keinginan rakyat sebagaimana pernah bangsa Indonesia lakukan pada Amandemen UUD NRI 1945 I,II,III dan IV pada periode 1999-2002 pasca Reformasi 1998,” tambah anggota DPR RI Dapil NTB I ini.

Ini disampaikan Johan dalam kegiatan penyerapan aspirasi masyarakat di salah satu hotel di Denpasar, Bali, 7 Desember lalu. Ia menuturkan, acara tersebut untuk meminta masukan masyarakat atas salah satu rekomendasi badan pengkajian tentang Pokok-Pokok Haluan Negara.

“Kegiatan ini nantinya akan dijadikan sebagai bahan yang akan disampaikan dalam Rapat Pleno Badan Pengkajian MPR berikutnya,” terangnya.

Pemilihan lokasi acara di Bali, kata dia, Bali merupakan minatur keberagaman yang terkelola secara baik untuk tercapainya kehidupan nasional yang Bhinneka Tunggal Ika.

Sementara itu, Akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Udayana Made Gde Karma Resen menegaskan, dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea ke 4 menyatakan prinsip kesejahteraan dengan 2 kata kunci. Yaitu, memajukan kesejahteraan umum dan keadilan sosial. Artinya, para founding fathers Negara Indonesia telah menyepakati bahwa salah satu tujuan didirikannya negara Indonesia adalah agar keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan sosial bisa terwujud.

“Karena itu cita-cita akan kesejahteraan inilah kemudian tersirat dan tersurat ke dalam Pembukaan UUD NRI 1945,” katanya.

Menurutnya, tujuan bernegara dapat dikonsepkan sebagai persesuaian kehendak bersama dari pilihan rasional setiap warga negara. Yang terformulasi dalam state fundamental norm dan aturan hukum serta dipertahankan, diperjuangkan oleh kekuasaan negara.

“Sifatnya ajeg, tidak dapat diubah,” ucap Karma.

Sedangkan konsep Welfare State sangat rentan bertransformasi. Terjadinya transformasi model welfare state ini sesuai dengan pertimbangan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 50/PUU-VIII/2010 jo Putusan Mahkamah Konstitusi No. 007/PUU-III/2005 Uji materiil terhadap UU No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Menurutnya, welfare state di Indonesia sifatnya terbuka. Terbuka terjadinya transformasi. Namun, Karma kembali mengkritisi ideologi welfare state yang dilakukan oleh pemerintah cenderung kepada kebijakan institusionalis yang konservatif.

Sehingga ia memberikan tiga catatan, sebagai tantangan ke depan. Pertama, kontestasi dan konstelasi politik, perubahan visi misi, perbedaan motif, pengaruh dan pilihan kepentingan. Kedua, negara seluas Indonesia memerlukan perencanaan negara sebagai pemandu arah pelaksanaan pembangunan nasional yang berkesinambungan.

“Tiga, sehingga dibutuhkan suatu perencanaan matang, terarah, terstruktur, berfokus pada hasil dan tujuan yaitu kesejahteraan umum,” tutupnya. (ewi/adv)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Masuk Destinasi Wisata Terpopuler Asia 2020, Lombok Siap Mendunia

”Kalau masuk di ranking dunia artinya kita adalah destinasi yang memang layak untuk dikunjungi,” kata Ketua Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) NTB Awanadi Aswinabawa, Rabu (5/8/2020).

Buntut Penutupan Savana Propok, TNGR Perketat Pemeriksaan Pengunjung

”Dengan penutupan ini semua akan lihat, kalau berbuat begitu pasti akan ditutup,” kata Kepala Balai Taman Nasional Gunung Rinjani (TNGR) Dedy Asriady, Rabu (5/8/2020).

Kasus Sewa Lahan Desa Sesela, Penyidik Perdalam Keterangan Saksi

Berkas penyidikan kasus dugaan korupsi penyewaan lahan untuk pembangunan tower tahun 2018 masih dilengkapi. Sejumlah saksi diperiksa maraton untuk melengkapi berkas penyidikan. ”Yang sudah kita periksa baru Ketua RT dan ada juga dari BPD (Badan Permusyawaratan Desa),” kata Kajari Mataram Yusuf, Rabu (5/8).

Efek Pandemi, Omzet Penjual Perlengkapan Sekolah di Mataram Merosot

”Tak hanya buku paket dan buku tulis saja. Hampir seluruh jenis peralatan sekolah alami penurunan penjualan. Bahkan menjalar ke barang-barang peralatan kantor,” katanya.  

Totalitas dalam Melindungi Hak Pilih

SALAH satu asas penting dalam pelaksanaan pemilu/pemilihan adalah asas jujur. Kata jujur ini tidak hanya muncul sebagai asas penyelenggaraan pemilu/pemilihan, namun juga hadir sebagai prinsip dalam penyelenggaraannya. Setiap kata yang disebut berulang-ulang apalagi untuk dua fondasi yang penting (asas-prinsip) maka kata itu menunjukkan derajatnya yang tinggi.

Sanksi Tak Pakai Masker, Bayar Denda atau Bersihkan Toilet Pasar

Peraturan daerah (Perda) tentang Penanggulangan Penyakit Menular berlaku efektif bulan ini. Denda bagi aparatur sipil negara (ASN) yang melanggar lebih berat dibandingkan warga biasa.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Gawat, 300 Mata Air di NTB Menghilang

Perusakan lingkungan, khususnya hutan membuat NTB kehilangan hampir 300 mata air. ”Dari 700-an mata air sekarang tersisa 400 sekian titik mata air,” ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) NTB H Madani Mukarom, Seninn (3/8).

Tabrakan, Pengendara Terbakar di Sindu Cakranegara

Satlantas Polresta Mataram menelusuri penyebab kecelakaan sepeda motor yang terjadi di Jalan Gora, Sindu Cakranegara, Senin malam (3/8). Peristiwa itu menyebabkan pengendara, Gusti Gede Kumbang meninggal dunia dengan kondisi terbakar.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Ungkap Dugaan Pembunuhan LNS, Polres Mataram Periksa 13 Saksi

Penemuan jasad LNS, 23 tahun dalam posisi tergantung di dalam sebuah rumah di di perumahan BTN Royal, Jempong Baru, Sekarbela, Mataram menyisakan tanda tanya. Penyidik Polresta Mataram  memeriksa sejumlah saksi secara maraton.
Enable Notifications.    Ok No thanks