alexametrics
Rabu, 30 September 2020
Rabu, 30 September 2020

Pekan Depan Berkas Bendahara PT Tripat Dilimpahkan ke Pengadilan

MATARAM-Penyidik telah merampungkan penyidikan dugaan korupsi pengelolaan lahan Lombok City Center (LCC). Mereka telah melimpahkan berkas tersangka Abdurrazak ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). ”Ya, sudah dilimpahkan untuk tahap dua,” kata Juru Bicara Kejati NTB Dedi Irawan, kemarin (9/3).

Abdurrazak dibawa ke kantor Kejari Mataram menggunakan mobil tahanan sekitar pukul 10.00 Wita. Dia mengurus administrasi untuk pelimpahan dan penahanannya. ”Ditargetkan pekan depan sudah kita limpahkan ke pengadilan,” jelasnya.

Sementara itu, Kajari Mataram Yusuf membenarkan telah menerima pelimpahan tersangka dan barang bukti ke Kejari Mataram. “Ya, sudah kita terima dan sekarang masih diproses,”kata dia.

Dia masih memiliki waktu untuk melengkapi berkas untuk dilimpahkan ke pengadilan. Mereka memiliki waktu 20 hari untuk menjalankan prosesnya. ”Kita ingin segera menyelesaikan. Agar segera didaftarkan ke PN Tipikor untuk proses peradilannya,” ucapnya.

Edi Kurniadie penasihat hukum Abdurrazak mengaku, dia selalu mendampingi tersangka dalam proses penyidikan. Dia mendorong kliennya untuk membuka lebih terang kasus itu. ”Saya terus dorong klien saya ini untuk membongkar kasus itu. Agar kasus ini semakin terang,” kata Edi.

Menurutnya, Abdurrazak cukup kooperatif memberikan keterangan ke penyidik. Sehingga, berkasnya lebih cepat selesai. ”Memang penyidik menyegerakan penyelesaian berkas Abdurrazak agar lebih cepat di sidangkan,” jelasnya.

Karena lanjut Edi, berkas tersangka lain L Azril Sopandi yang sudah terlebih dahulu tahap dua masih  ditahan. ”Berkas Abdurrazak dipercepat agar dia bisa dilimpahkan bersama dengan berkas Azril di persidangan. Mereka kemungkinan akan menjalani sidang bersama di PN Tipikor,” ungkapnya.

Diketahui, ada dua item yang diusut Kejati NTB pada kasus LCC. Yakni,penyertaan modal,  PT Tripat selaku perusahaan daerah Lombok Barat (Lobar) sebesar Rp 1,7 miliar. Dari penyertaan itu sebanyak Rp 400 juta tak mampu dipertanggungjawabkan.

Terakhir, mengenai persoalan ruilslag gedung Dinas Pertanian yang berdiri di atas lahan LCC. Pada ruilslag tersebut, PT Bliss memberikan uang pengganti Rp 2,7 miliar ke PT Tripat untuk membangunkan gedung Dinas Pertanian.

Pada ruilslag tersebut muncul kerugian negara. Berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) kerugian negaranya mencapai Rp 600 juta. Total kerugian negara mencapai Rp 1 miliar. (arl/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

World Tourism Day, Pembangunan Harmoni Manusia dan Alam

PERUBAHAN arah pembangunan menuju pembangunan berkelanjutan saat ini menjadi tema utama dan agenda universal, termasuk dalam pembangunan disektor kepariwisataan. Pembangunan berkelanjutan yang dimaksud yakni menyeimbangkan dan mengintegrasikan antara pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan untuk kelangsungan hidup manusia dan bumi (Resolusi Majlis Umum PBB, 2015).

PLN Diskon 75 Persen Tambah Daya Hingga 3 Oktober

PLN NTB terus mendukung upaya pemulihan ekonomi di masa pandemi. Khususnya bagi pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan juga Industri Kecil Menengah. Salah satunya dengan memberikan keringanan Biaya Penyambungan Tambah Daya untuk memberdayakan dan menumbuhkan kegiatan perekonomian UMKM/IKM.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Masih Banyak Masyarakat Yakin Tak Tertular Korona

KESADARAN dan pemahaman masyarakat pada bahaya Covid-19 masih rendah. Hal itu tercermin dari survei Perilaku Masyarakat di Masa Pandemi yang dirilis Badan Pusat Statistik (BPS).

Omnibus Law Disahkan, Buruh Ancam Mogok Nasional

Pembahasan RUU Cipta Kerja atau Omnibus Law di DPR yang sudah rampung menimbulkan tanda tanya besar di kalangan pekerja. Sebab, pekerja akan paling terdampak dengan pasal-pasalnya. Salah satunya soal pemberian pesangon.

Optimisme Najmul – Suardi di Tengah Pandemi

Bencana gempa bumi 2018 dan pandemi Covid-19 membawa ujian berat bagi pariwisata di Kabupaten Lombok Utara (KLU). Tetapi semangat tidak boleh padam, masa-masa pandemi harus dilalui dengan penuh keteguhan dan ikhtiar yang kokoh.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)
Enable Notifications    Ok No thanks