alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Khawatir Korona Melonjak, DPR Minta Relaksasi Tranportasi Ditinjau Ulang

JAKARTA–Ketua MPR Bambang Soesatyo meminta  Kemenhub meninjau ulang relaksasi transportasi, karena kebijakan tersebut dapat bertentangan dengan regulasi pencegahan dan penanganan Covid-19 yang masih diterapkan saat ini, sehingga berpotensi dapat memperpanjang masa pandemi Korona.

Menurut dia, dalam mengimplementasikan kebijakan, Kemenhub seharusnya mengedepankan aspek kesehatan, tidak hanya untuk penyelamatan ekonomi saja.”Kemenhub harus konsisten dalam memberlakukan sebuah kebijakan, terutama berfokus pada pengendalian pandemi Covid-19,” terang dia.

Mantan Ketua DPR itu mengatakan, pemerintah pusat dan daerah juga harus berkomitmen untuk mengawasi agar pergerakan transportas tetap berada dalam pantauan dan sesuai dengan protokol Covid-19. Mudik juga harus tetap dilarang, sebagaimana disampaikan ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

Sekretaris Fraksi PPP DPR Achmad Baidowi mengatakan, pelonggaran transportasi akan membuat pelaksanaan PSBB di sejumlah daerah menjadi tidak maksimal. Menurut dia,dalih Menhub bahwa tidak ada perubahan aturan hanya penjabaran aturan, hanyalah retorika belaka. Sebab substansinya sama bahwa perjalanan orang diperbolehkan. “Pelaksanaan yang berubah-ubah tersebut membuat masyarakat bingung dan terkesan ketidaktegasan dalam menerapkan sejumlah aturan,” papar dia.

Awiek, sapaan akrab Achmad Baidowi menyatakan, jika alasannya untuk pebisnis, atau pejabat, seberapa banyak jumlah mereka? Bukankah transportasi untuk kepentingan bisnis bisa di-cluster pada waktu-waktu tertentu, tidak dibebaskan waktunya seperti sekarang. Dengan adanya kelonggaran akses transportasi, lanjut Awiek, maka harus diwaspadai gelombang II penyebaran Covid-19. Jika ini terjadi, maka pemerintah yang paling disalahkan, bukan masyarakatnya.

Mantan wartawan itu menyatakan, dengan kembalinya mobilitas warga dari satu kota ke kota lain membuat himbauan physical distancing maupun social distancing  yang dilakukan selama ini menjadi tak terlalu bermakna. “Kalaupun ada pemeriksaan kesehatan bagi penumpang sebelum berangkat, bukankah masa inkubasi Covid-19 selama 14 hari,” tandas legislator asal Dapil Jatim XI itu.

Keputusan pemerintah memberikan kelonggaran akses transportasi umum di tengah pembatasan sosial berskala besar (PSBB) menuai respon negatif dari sejumlah kalangan. Diantaranya disampaikan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (DP-MUI) Provinsi Se-Indonesia. Mereka mengeluarkan lima poin dalam pernyataan sikap terkait penanganan terkini wabah Covid-19.

Ketua Umum DP-MUI Provinsi DKI Jakarta Munahar Muchtar menjelaskan salah satu yang mereka sorot adalah layanan moda transportasi. ’’Kami meminta dengan tegas kepada Presiden untuk membatalkan kebijakan Menteri Perhubungan yang membuka dan melonggarkan moda transportasi,’’ katanya.

Pelonggaran moda transportasi darat, laut, dan udara bisa dilakukan ketika penyebaran dan penularan wabah Covid-19 sudah terkendali. Kemudian pemerintah juga harus bisa menjamin tidak akan ada lagi penularan Covid-19 baru kembali.

DP-MUI Provinsi Se-Indonesia juga menyoroti akses masuknya kembali tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Mereka menolak dibukanya kembali akses masuk TKA, khususnya dari Tiongkok ke Indonesia. Sebab negara tirai bambu itu titik pertama penyebaran virus korona sampai akhirnya masuk ke Indonesia.

Sekretaris Jenderal MUI Anwar Abbas juga meminta supaya pemerintah tidak melakukan pelonggaran PSBB. Diantaranya dengan kebijakan membuka kembali operasional moda angkutan umum darat, laut, dan udara. Tujuannya supaya tidak terjadi kebingungan di kalangan umat.

Dia mengatakan ketika pemerintah membuka kembali akses transportasi tersebut, harus diperkuat dengan kajian bahwa wabah Covid-19 di Indonesia sudah terkendali. Sebaliknya jika pemerintah belum bisa mengendalikan wabah Covid-19, sebaiknya pelonggaran akses transportasi tersebut tidak dijalankan dahulu. (ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks