alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Ngebet New Normal, Pemerintah Longgarkan Aturan Bepergian

JAKARTA-Menindaklanjuti Surat Edaran (SE) Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Nomor 7 Tahun 2020 tentang kriteria dan persyaratan perjalanan orang dalam masa adaptasi kebiasan baru menuju masyarakat produktif dan aman Covid, Kemenhub juga menerbitkan aturan baru.

Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 41 Tahun 2020 ini merupakan perubahan atas Permenhub Nomor 18 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi. Aturan ini diklaim menitikberatkan pada aspek kesehatan.

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menyatakan dengan dibukanya kembali sejumlah aktivitas ekonomi, akan berdampak pada terjadinya peningkatan aktivitas perjalanan orang melalui transportasi. Untuk itu Kemenhub melakukan antisipasi dengan melakukan penyempurnaan aturan sebelumnya.

”Kami berupaya untuk menyediakan transportasi agar masyarakat baik itu petugas transportasi maupun penumpang tetap bisa produktif namun tetap aman dari penularan Covid-19,” katanya.

Secara umum ruang lingkup pengendalian transportasi yang dilakukan adalah untuk seluruh wilayah dan untuk wilayah yang ditetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Penumpang angkutan umum dan kendaraan pribadi, para operator sarana dan prasarana transportasi wajib melakukan penerapan protokol kesehatan, penerapan pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk, dan penerapan physical distancing.

Dalam SE Gugus Tugas Nomor 7/2020, telah ditetapkan kriteria dan persyaratan bagi individu untuk bepergian. Dimana kriteria yang harus dipenuhi bagi semua orang yang akan bepergian yaitu wajib mengenakan masker, jaga jarak, dan cuci tangan.

Kemudian, ada aturan individu yang harus dipenuhi. Untuk perjalanan orang dalam negeri wajib menujukkan identitas KTP atau tanda pengenal lainnya yang sah, menunjukkan surat keterangan uji tes PCR dengan hasil negatif yang berlaku tujuh hari atau surat keterangan uji Rapid test dengan hasil non reaktif yang berlaku tiga hari pada saat keberangkatan, atau dapat menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter Rumah Sakit atau Puskesmas bagi daerah yang tidak memiliki fasilitas tes PCR dan Rapid Test. Hal itu tidak berlaku pada perjalanan orang komuter dan perjalanan orang di dalam wilayah/kawasan aglomerasi.

Sedangkan persyaraatan perjalanan orang kedatangan dari luar negeri, diharuskan melakukan tes PCR pada saat ketibaan bila tidak dapat menujukkan surat hasil tes PCR dari negara keberangkatan.

”Pemeriksaan PCR dikecualikan pada Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tidak memiliki peralatan PCR, digantikan dengan tes rapid dan menunjukkan surat keterangan bebas gejala influenza yang dikeluarkan oleh dokter rumah sakit atau puskesmas,” ujarnya.

Gugus Tugas juga meminta masyarakat untuk mengunduh dan mengaktifkan aplikasi “Peduli Lindungi” pada perangkat telepon seluler yang bisa diunduh melalui Playstore atau Appstore. Budi juga mengingatkan bagi masyarakat yang akan bepergian keluar masuk DKI Jakarta, sesuai Pergub DKI Jakarta 47/2020 tentang Surat Izin Keluar/Masuk DKI Jakarta (SIKM).

Menindaklanjuti Permenhub 41/2020 Direktorat Jendral di lingkungan Kementerian Perhubungan menerbitkan surat edaran untuk mengatur hal yang lebih teknis. Di lingkungan Direktorat Jenderal Perhubungan Udara misalnya, terdapat Surat Edaran Nomor: 13 Tahun 2020 tentang Operasional Transportasi Udara dalam Masa Kegiatan Masyarakat Produktif dan Aman dari Corona Virus Disease 2019.

”Kami membuat peraturan-peraturan teknis dan spesifik mengenai operasional transportasi udara dalam masa adaptasi kebiasaan baru yang terdiri dari panduan operator penerbangan, penanganan penumpang pesawat udara dan pengaturan slot time dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19 melalui transportasi udara,” ungkap Dirjen Perhubungan Udara Novie Riyanto.

Dijelaskannya, operator penerbangan nasional yang terdiri dari operator angkutan udara, operator bandar udara dan operator layanan navigasi penerbangan diwajibkan untuk melengkapi seluruh personel yang bertugas dengan peralatan kesehatan antara lain masker dan sarung tangan.

Selain itu operator penerbangan juga diwajibkan untuk memberikan pelatihan mengenai protokol kesehatan dalam mencegah penyebaran COVID-19 sesuai dengan protokol kesehatan yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan.

Pengaturan slot time yang dilakukan oleh operator navigasi penerbangan berdasarkan surat edaran ini mengacu terhadap pencegahan penumpukan calon penumpang di bandar udara.

”Kapasitas maksimal di bandara yang diperbolehkan adalah 50 persen dari keadaan normal. Untuk pesawat wide body dan narrow body kapasitas maksimalnya adalah 70 persen. AirNav, operator bandar udara dan operator angkutan udara kami koordinasikan untuk mengatur slot time guna memastikan tidak terjadi penumpukan orang di bandara keberangkatan maupun kedatangan,” paparnya.

Dirjen Perkeretaapian Zulfikri juga menyampaikan bahwa selama ini sektor kereta api (KA) menerapkan kereta luar biasa (KLB) untuk melayani pelanggan. Kedepan, KA reguler akan diterapkan secara bertahap.

Sama halnya dengan pesawat, jumlah penumpang pun meningkat sampai 70 persen. Sementara saat KLB hanya 50 persen. ”Jumat nanti KA reguler dioperasikan,” ujarnya.

Pada penerapan ini, ada beberapa catatan yang harus dipenuhi. Calon penumpang harus memenuhi persyaratan sesuai SE Gugus Tugas. Selanjutnya, PT KAI sebagai operator harus menyediakan face shield. Di stasiun juga harus ada gerai penjualan masker yang tidak berorientasi pada keuntungan. ”Penumpang dianjurkan pakai baju lengan panjang,” ungkapnya.

Kereta pun akan dirombak. Gerbong kereta makan akan digunakan sebagai gerbong isolasi jika dalam perjalanan ada penumpang yang menunjukkan gejala. Bagi penumpang berusia 50 tahun lebih akan ditempatkan pada gerbong khusus.

”Sementara untuk kereta perkotaan, jumlah penumpang hanya 45 persen,” katanya. Zulfikri menambahkan bahwa pihaknya telah berkonsultasi pada ahli. Salah satu hasil diskusi adalah posisi penumpang.

Nanti pada kereta perkotaan seperti KRL penempatan penumpang berdiri boleh dua baris namun penumpang yang berdiri menghadap kursi kosong. Di dalam gerbong juga tidak diperbolehkan bicara.

Di sektor darat, salah satu yang menonjol adalah aturan mengenai ojek daring. Sebelumnya, ojek daring tidak diperkenankan membawa penumpang terutama di daerah PSBB. Ke depan ojek bisa membawa penumpang dengan berbagai ketentuan.

”Harus ada posko kesehatan di tiap kota yang nantinya membantu driver untuk menyemprot motor dan memberikan handsanitizer,” ujar Dirjen Perhubungan Darat Budi Setiyadi.

Budi menambahkan untuk bus AKAP, AKDP, dan pariwisata sudah boleh membawa penumpang dengan kapasitas 70 persen. Karena jumlah penumpang lebih banyak maka dia merekomendasikan agar tidak ada kenaikan tarif.

”Kemungkinan Agustus sudah bisa 80 persen,” ungkapnya.

Pada sektor laut sedikit berbeda. Dirjen Perhubungan Laut Agus H Purnomo mengungkapkan bahwa hal itu sesuai dengan desain kapal. Kalau secara umum, ada pembatasan penumpang. Namun Syahbandar di masing-masing wilayah yang akan menentukan sesuai dengan desain kapal.

”Kalau untuk penumpang yang menggunakan kapal sebagai saranan transportasi tiap hari tidak memerlukan surat namun akan dicek dengan thermal gun,” katanya.

 

Dilema Transportasi

 

Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menilai, dilema transportasi di masa transisi adalah mengatur kegiatan manusia. Makanya, butuh kebijakan untuk mengatur mobilitas masyarakat. Seperti mengatur dan memadukan pola work form home (WFH) dengan work from office (WFO).

Sektor yang menuntut pekerja harus datang ke tempat kerja, perlu diatur jadwal kerjanya. Sehingga pergerakan pekerja yang masuk bervariasi. Tidak menumpuk pada jam yang sama.

”Artinya, pemerintah harus dapat mengendalikan aktivitas publik pada masa new normal. Agar intensitasnya tidak sama seperti pada masa sebelum pandemi. Jadi tidak semuanya harus kembali kerja ke kantor seperti sebelum pandemi,” kata Djoko melalui pesan singkat, kemarin.

Dalam masa pandemi saat ini, masyarakat dituntut untuk mengikuti protokol kesehatan. Yakni, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun, dan memakai masker. Begitu pula dengan sarana transportasi darat yang melakukan perbaikan untuk menunjang protokol kesehatan. Seperti, memperluas ruang halte bus dan stasiun KRL, menambah jumlah gerbong KRL dalam setiap rangkaian, hingga memperpanjang layanan KRL.

Selain itu, Pemda DKI mengeluarkan Surat Keputusan (SK) Dinas Perhubungan Nomor 105 tahun 2020 mengenai pengendalian sektor transportasi untuk pencegahan Covid-19 di masa transisi.

Dalam SK tertanggal 5 Juni itu membolehkan ojek daring membawa penumpang asal mengikuti protokol kesehatan. Menurut Djoko, pernyataan tersebut malah menunjukkan lemahnya perlindungan kesehatan, baik bagi pengemudi maupun penumpang.

”Ojek daring membawa penumpang tidak memenuhi kriteria jaga jarak fisik. Keselamatan dan keamanan pengemudi dan penumpang dipertaruhkan. Sangat berisiko tertular. Apakah sudah dapat rekomendasi dari ahli kesehatan dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19?” beber Djoko.

Dia menilai, transportasi darat syarat dengan banyak kepentingan. ”Kepentingan politis dan bisnis lebih menguat daripada pertimbangan kesehatan dan kesejahteraan rakyat,” tambah dosen Universitas Katolik Soegijapranata Semarang itu.

Sementara Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Awi Setiyono menuturkan, memang Operasi Ketupat dengan penyekatan daerah PSBB telah usai. Namun begitu, Polri berharap masyarakat tetap patuh terhadap protokol kesehatan. “Tetap jaga jarak dan gunakan masker, kendaraan juga maksimal isinya 50 persen,” urainya.

Yang pasti, Polri akan mendukung penuh upaya pemerintah mencegah penyebaran covid. Sekaligus upaya memperbaiki perekonomian dengan new normal. “Kami akan berupaya maksimal,” jelasnya.

 

Bantah Abaikan Kesehatan

 

Terpisah, pemerintah kembali meluruskan soal tudingan mengesampingkan urusan kesehatan dalam penanganan Covid-19. Terlebih, setelah dimulainya masa transisi menuju era tatanan baru (new normal) di mana  aturan PSBB muali dilonggarkan.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, pemerintah tidak mengorbankan urusan kesehatan dalam penanganan pandemi. Justru, pemerintah terus menjaga keseimbangan antara kesehatan dan ekonomi sosial.

”Sebab, keduanya bukan sesuatu yang harus dipilih dalam menghadapi pandemi. Itu bukan pilihan tapi simalaka,” tuturnya dalam diskusi online kemarin (9/6).

Diakuinya, kondisi saat ini cukup sulit. Mantan Mendikbud itu mengibaratkan, saat ini Indonesia sedang mendayung di sungai sempit yang kanan kirinya langsung diapit karang. Sehingga, pemerintah berupaya bagaimana caranya agar perahu yang dikendarai tidak terlalu mepet ke kiri tapi kanan babak belur, atau mepet kanan lalu kiri terabaikan.

”Kita terus pantau provinsi yang PDP, namun di sisi lain bansos terus dikebut,” paparnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pengarah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 ini juga turut menyinggung soal kenormalan baru. Menurutnya, kenormalan baru ini juga bukan pilihan dalam melaksanakan tatanan kehidupan di saat pandemic maupun sesudah pandemic.

Apalagi jika istilah new normal ini mengacu pada buku the new normal: great opportunities in time of great risk milik Roger Mcnamee. Pasalnya, dalam buku tersebut justru mengajarkan tentang bagaimana mengambil keuntungan ketika orang lain susah.

”Tidak relevan. Kalau itu digunakan sebagai dasar mengajari kita ya kacau. Jadi harus hati-hati. Jangan sampai maknanya digunakan,” ungkapnya.

Muhadjir menjelaskan, sebetulnya dalam undang-undang kebencanaan, istilah yang ada ialah rehabilitasi dan rekonstruksi. Misalnya, ketika bencana gempa bumi atau gunung meletus. Ketika bencana berakhir, maka daerah tersebut akan mengalami rehabilitasi dan rekonstruksi.

Artinya, harus membangun tatanan kehidupan yang baru. “bukan kenormalan yang baru. Jadi mereset kembali semua aspek kehidupan,” katanya. Oleh karenanya, untuk melakukan perubahan tersebut tidak berarti semuanya serab baru. ”T api bagaimana mengulangi atau merestart beberapa bagian yang harus dibenahi,” sambungnya. (lyn/han/idr/JPG/r6)

 

Garis besar Permenhub 41/2020

  • Revisi terkait pembatasan jumlah penumpang dari jumlah kapasitas tempat duduk yang semula pada Permenhub 18/2020 maksimal 50 persen, pada Permennub 41/2020 akan diatur selanjutnya oleh Menteri Perhubungan melalui Surat Edaran. Misalnya: di transportasi udara menetapkan pembatasan jumlah penumpang maksimal 70 persen dari total jumah kapasitas tempat duduk dengan penerapan protokol kesehatan.
  • Terkait penggunaan sepeda motor yang dapat membawa penumpang dengan tujuan melayani kepentingan masyarakat maupun kepentingan pribadi dengan syarat tetap memenuhi protokol kesehatan.
  • Terkait pengendalian transportasi udara yaitu penyesuaian kapasitas (slot time) bandara berdasarkan evaluasi yang dilakukan Kemenhub.
  • Terkait pengenaan sanksi administratif yang akan dikenakan kepada para operator sarana/prasarana transportasi dan para pengelola angkutan barang yang melanggar ketentuan. Sanksi administratif tersebut mulai dari mulai dari peringatan tertulis, pembekuan izin, pencabutan izin, dan denda administratif.
  • Terkait sosialisasi, pengendalian, dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini dilakukan oleh berbagai unsur seperti Panglima TNI, KaPolri, Gubernur, Bupati/Walikota, Gugus Tugas Percepatan Penanganan covid-19 pusat dan daerah, Unit Pelaksana Teknis Kemenhub dan para operator transportasi.
- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks