alexametrics
Minggu, 27 September 2020
Minggu, 27 September 2020

Fokus Tangani Korona Pemerintah Tunda Proyek Ibu Kota Negara

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk menunda proyek pemindahan ibu kota negara (IKN). Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas) Suharso Monoarfa memastikan penundaan tersebut.

‘’Mengenai IKN, sampai hari ini IKN programnya masih di-hold,’’ ujarnya  pada rapat dengar pendapat dengan Komisi IX DPR, kemarin (8/9).

Penundaan itu disebabkan karena pemerintah masih fokus untuk menanggulangi pandemi Covid-19. Meski begitu, dia memastikan bahwa pembangunan berbagai infrastruktur pendukung di sejumlah daerah penyangga IKN akan tetap berjalan.

Hal itu juga tertuang dalam agenda masterplan yang telah disusun pemerintah. Namun, dia tak memerinci sampai kapan penundaan itu dilakukan.

‘’Tapi kita tetap dalam rangka persiapan, dan kita tetap melanjutkan masterplan (IKN). Seperti pembangunan infrastruktur dasar di kota penyangga di Samarinda dan Balikpapan,’’ tutur dia.

Peneliti geografi ekonomi dan pekotaan Pusat Penelitian Kebijakan dan Manajemen Iptekin LIPI Galuh Syahbana Indraprahasta mengatakan keputusan pemerintah menunda proyek IKN saat ini adalah langkah yang bijak. Menurut dia saat ini memang tepat untuk menunda program-program yang bisa membebani keuangan negara. Sebab keuangan negara sedang dikonsentrasikan untuk penanganan Covid-19 dan dampaknya.

Menurut dia terlepas dengan adanya Covid-19, pemindahan ibu kota negara perlu dirembuk lebih lanjut. ’’Karena selama ini pengalaman negara lain, termasuk di negara maju, proses pemindahan ibu kota negara waktunya tidak sebentar,’’ jelasnya. Dia mencontohkan di Korea Selatan butuh waktu sekitar 10 tahun untuk memindahkan ibu kota dari Seoul ke Sejong.

Galuh mengatakan ada dua hal yang perlu dibahas lebih dalam terkait proyek IKN itu. Yaitu aspek sosial dan lingkungan hidup. Menurut dia aspek sosial sangat penting untuk dibahas lebih lanjut. Baginya sampai saat ini pembahasan aspek sosial terkait ibu kota negara baru belum dibahas dengan matang.

’’Memindahkan sesuatu yang baru di tempat baru akan berpotensi konflik,’’ katanya. Dia menjelaskan proyek IKN sebagian besar menggunakan anggaran non APBN atau milik sektor swasta. Galuh menjelaskan sektor swasta tentu dalam menggelontorkan dananya ada aspek bisnis. Mereka menyasar kelompok ekonomi menengah atas supaya investasinya cepat balik modal.

Padahal menurut Galuh proyek IKN harusnya bersifat inklusi. Artinya semua golongan ekonomi masyarakat bisa menikmatinya. Mulai dari lapisan masyarakat kelas bawah, menengah, sampai atas. ’’Jangan sampai (proyek IKN, Red) jadi BSD (Bumi Serpong Damai, Red) baru,’’ tuturnya. Seperti diketahui BSD adalah komplek kota mandiri yang menyasar kelompok ekonomi tertentu.

Kemudian soal lingkungan menuruntya juga penting. Galuh mengatakan kondisi di Jakarta atau Jabodetabek sampai saat ini belum menunjukkan contoh pengelolaan lingkungan ibu kota negara yang baik. Dia khawatir jika dipaksanakan membangun ibu kota baru di Kalimantan, maka nasibnya sama seperti di Jakarta.

Galuh juga mengatakan saat ini hutan lindung yang tersisa di Kalimantan Timur (Kaltim) hanya ada di dekat lokasi proyek IKN. Dia tidak ingin kawasan itu rusak sebagaimana kondisi di puncak Bogor yang terimbas pembangunan metropolitan Jabodetabek.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira menambahkan, alangkah baiknya jika pemerintah mengalihkan anggaran pembangunan IKN untuk pos-pos yang lebih penting dan mendesak. Salah satunya yakni untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

‘’Lebih baik dialihkan ke PEN, khususnya ke stimulus kesehatan. Di tengah situasi resesi dan pandemi, tidak ada urgensinya untuk melanjutkan proyek IKN,’’ tuturnya.

Bahkan, lanjut Bhima, kalaupun kondisi tekanan ekonomi sudah mereda, dia tak melihat ada urgensi yang benar-benar mendesak untuk melanjutkan proyek IKN. Data Bappenas pada 2019 mencatat, pemindahan ibu kota membutuhkan anggaran sebanyak Rp 466 triliun.

‘’Mungkin empat sampai lima tahun ke depan pun nggak mendesak untuk pemindahan ibu kota. Bahkan, alokasi PEN 2021 hanya Rp 356,5 triliun. Angka itu bahkan lebih kecil daripada yang dialokasikan di tahun ini. Jadi ya proyek IKN nggak mendesak untuk dilakukan,’’ kata Bhima. (dee/wan/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Pilwali Mataram, HARUM satu SALAM dua MUDA tiga BARU empat

Pengundian nomor Pasangan Calon (Paslon) Wali Kota Mataram dan Wakil Wali Kota Mataram berjalan di bawah protokol Pandemi Covid-19 dengan ketat, pukul 19.00 wita-selesai semalam.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks