alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Tunggakan BPJS Kesehatan Boleh Dicicil

Pemerintah melalui Peraturan Presiden 64 tahun 2020 memberi relaksasi pembayaran tunggakan iuran bagi peserta PBPU. Peserta JKN-KIS dapat mengajukan relaksasi pembayaran tunggakan iuran dengan cukup membayar enam bulan tagihan bulan menunggaknya. Aneka bantalan sosial yang terus dikeluarkan pemerintah telah menumbuhkan optimisme masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

————————————-

 

SELAIN itu, peserta juga dapat memanfaatkan pembayaran tunggakan iurannya tersebut melalui program cicilan ringan melalui kartu kredit BRI selama 12 bulan.

Bank Rakyat Indonesia (BRI) memberikan kemudahan bagi peserta Program Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS). Khususnya peserta menunggak melalui program cicilan pembayaran tunggakan iuran tanpa bunga melalui Kartu Kredit BRI.

Direktur Keuangan dan Investasi BPJS Kesehatan Kemal Imam Santoso menyatakan, berbagai pilihan pembayaran iuran telah kami sediakan untuk peserta.

”Inovasi layanan perbankan diharapkan dapat membantu dan memperkuat keberlangsungan implementasi Program JKN-KIS,” ujar Kemal.

Kemal berharap peserta dapat memanfaatkan program ini untuk membantu memastikan status kepesertaan tetap aktif. Menurut Kemal, program ini bisa dikhusus bagi peserta segmen Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU).

Pada kesempatan yang sama, Direktur Konsumer BRI Handayani menjelaskan syarat peserta JKN-KIS yang ingin program cicilan melalui kartu kredit BRI ini adalah memiliki transaksi minimum pembayaran tunggakan iuran adalah Rp1.000.000 pada aplikasi Mobile JKN. Caranya peserta atau pemegang kartu kredit mengunduh aplikasi BRI Credit Card Mobile dan memilih jangka waktu cicilan. Penawaran ini berlaku mulai bulan September sampai Desember 2020.

”Nasabah dapat setiap saat melakukan pengecekan transaksi maupun tagihan Kartu Kredit BRI dan mengubah transaksinya menjadi cicilan melalui smartphonenya,” kata Handayani. Menurut Handayani, BRI optimis dapat membantu peserta JKN-KIS untuk melakukan pembayaran iuran secara rutin.

”Ke depannya kami berencana memperluas area kerja sama,” ungkapnya. Salah satunya berupa integrasi sistem BRI Digital Saving untuk mempermudah calon peserta JKN-KIS yang akan mendaftar tapi belum memiliki rekening sebagai sumber pembayaran. Di sisi lain, dia berharap kerja sama ini mampu meningkatkan penetrasi produk konsumer dan layanan perbankan BRI.

 

Kondisi Ekonomi

 

Sementara itu, masyarakat yakin krisis ekonomi nasional akan terlewati. Perekonomian bakal kembali pulih. Salah satu indikasinya adalah naiknya Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Bank Indonesia (BI) pada Agustus meskipun tipis. Angkanya mencapai 86,9. Sebulan sebelumnya, IKK tercatat 86,2.

Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Onny Widjanarko menuturkan bahwa keyakinan konsumen menguat. Khususnya, pada masyarakat dengan pengeluaran Rp 2 juta–Rp 4 juta per bulan. Didorong oleh keyakinan terhadap penghasilan, ketersediaan lapangan kerja, dan pembelian barang tahan lama.

”Secara spasial membaik di delapan kota. Kenaikan tertinggi terjadi di Surabaya. Disusul Manado dan Denpasar,” kata Onny kemarin (8/9).

Kendati demikian, ekspektasi konsumen terkait kondisi perekonomian dalam enam bulan mendatang tetap lemah. Pada Agustus, angkanya hanya 118,2. Itu lebih rendah ketimbang indeks Juli yang sebesar 121,7. Bersamaan dengan itu, pertambahan kasus harian Covid-19 pada akhir Agustus mencapai 3 ribu orang per hari.

”Akibatnya, ekspektasi penghasilan dan kegiatan usaha ke depan tidak sekuat bulan sebelumya,” beber Onny.

Peneliti Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Bhima Yudhistira Adhinegara mengatakan, kenaikan IKK belum mencerminkan tingkat keyakinan konsumsi rumah tangga. Apalagi, menurut dia, kenaikan itu ada kaitannya dengan program bantuan sosial (bansos), subsidi gaji pemerintah, serta stimulus bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan memengah (UMKM).

Rangkaian stimulus itu bisa mensubstitusi kehilangan pendapatan masyarakat menengah ke bawah selama pandemi. Namun, ada masyarakat menengah ke atas dengan pengeluaran di atas Rp 5 juta per bulan yang juga butuh perhatian. Dengan begitu, keyakinan dan konsumsi mereka ikut terkerek naik. Mengingat, kelompok tersebut menguasai 83 persen dari total konsumsi nasional.

”Nah, mereka ini belum percaya untuk belanja karena pandemi. Kedua, memang ada faktor risiko ekonomi sendiri. Jadi, mereka lebih banyak untuk saving. Bansos dan subsidi gaji tidak menyentuh kelompok itu,” bebernya kepada koran ini tadi malam.

Sementara itu, ekonom Bank Permata Josua Pardede berpendapat bahwa tingkat konsumsi masyarakat masih lemah. Penyaluran anggaran perlindungan sosial yang diharapkan mendorong konsumsi masyarakat prasejahtera malah kontribusinya rendah. Apalagi, masyarakat kelas menengah atas cenderung menunda belanja akibat meningkatnya kasus Covid-19.

”Yang notabene penghasilannya tidak terganggu cenderung menahan belanja karena khawatir terhadap persebaran virus,” terang Josua.

Terbukti, tren laju uang kuasi, khususnya simpanan berjangka (rupiah dan valas), yang meningkat dari 5,8 persen menjadi 8,5 persen year-on-year (YoY). Hal tersebut terkonfirmasi oleh data Lembaga Penjamin Simpanan terkait distribusi simpanan bank umum dengan deposito tumbuh 6,3 persen YoY.

Dia berharap, pemerintah tetap berfokus mengendalikan kasus Covid-19. Menerapkan sanksi agar disiplin mematuhi protokol kesehatan. Dengan begitu, mampu menurunkan kurva kasus yang nantinya memberikan kenyamanan bagi masyarakat secara umum. ”Sehingga mereka yang memiliki uang mau melakukan konsumsi dan mempercepat pemulihan ekonomi,” tandas Josua.

 

Stok Beras

 

Di sisi lain, untuk memastikan kesiapan pelaksanaan Bantuan Sosial Beras, Menteri Sosial Juliari Batubara mulai roadshow ke sejumlah gudang Bulog. Akhir pekan ini, Gudang  Bulog di Cimindi, Kabupaten Cimahi, Jawa Barat jadi sasarannya.

Juliari mengungkapkan, pengecekan ini bertujuan untuk memastikan stok beras aman sebelum disalurkan ke 10 juta keluarga penerima manfaat (KPM). Selain itu, beras juga dalam kondisi layak. Seperti diketahui, mulai Agustus, KPM program keluarga harapan (PKH) bakal menerima tambahan bantuan sosial (bansos) berupa beras sebesar 15 kilogram/ bulan. Tambahan bansos beras diberikan selama tiga bulan mendatang.

”Stok di Bulog terpantau aman, khususnya untuk penyebaran di wilayah Bandung dan Cirebon,” tutur pria yang akrab disapa Ari tersebut.

Mensos mengungkapkan, program ini bukan hanya sekadar skema jarring pengaman sosial. Menurut dia, bansos beras ini merupakan kombinasi antara bansos dan strategi penyerapan hasil petani lokal. Yang nantinya diharapakan dapat meningkatkan kesejahteraan petani.  Selain itu, program ini jadi bentuk upaya pemerintah yang terus memberikan inovasi dan solusi untuk menghadapi masalah-masalah sosial yang timbul akibat Covid-19.

”Bansos Beras membantu mendorong distribusi stok beras di gudang-gudang Bulog. Selanjutnya Bulog bisa menyerap beras petani,” paparnya.

Direktur Jenderal Pemberdayaan Sosial(Dayasos) Kementerian Sosial (Kemensos) Edi Suharto menambahkan, pihaknya memang memiliki tanggungjawab untuk memastikan kualitas beras bansos baik dan layak konsumsi. Sehingga ketika ada yang rusak bisa langsung diantisiapasi.

Karenanya, Kemensos akan terus melakukan pengecekan ke gudang-gudang Bulog. ”Ini harus diperhatikan betul dimulai dari sini, pengemasan dan pendistribusian,” tutur Edi.

Edi mengungkapkan, tujuan dari diluncurkannya bansos beras ini adalah untuk mengurangi beban pengeluaran KPM PKH. Khususnya, dalam memenuhi kebutuhan pangan berupa beras untuk kebutuhan sehari-hari selama pandemi Covid-19. Sebagai informasi, KPM PKH biasanya menerima dana bantuan sebesar Rp 200 ribu per bulan.

Sementara itu, Plt. Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Triyana turut memastikan bahwa stok beras Bulog aman. Khususnya untuk penyebaran di wilayah Bandung dan Cirebon. ”Taste, aroma, dan visual berasnya bagus,” ujarnya saat menemani mensos.

Dia menjelaskan, gudang Bulog Cimindi merupakan salah satu gudang untuk menyiapkan bansos beras di wilayah Jawa Barat. Di provinsi ini, terdapat 1.737.884 KPM PKH. Nantinya, dalam pemenuhan bansos beras, mereka dilayani oleh 7 Kantor Cabang Bulog Jawa Barat yang terdapat di Bandung, Cianjur, Cirebon, Indramayu, Subang, Ciamis, dan Karawang.

”Setelah melalui proses pengemasan di Gudang Bulog, bansos beras tersebut akan dikirimkan dengan menggunakan transporter untuk disalurkan secara door to door,” ungkapnya. (lyn/han/mia/c13/hep/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Belum Terima Bantuan Kuota, Siswa Diminta Lapor ke Sekolah

Bantuan subsidi kuota internet 2020 dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) resmi dikucurkan sejak Selasa (22/9). Kuota diberikan bertahap. Bila hingga batas waktu belum menerima, peserta didik dan pendidik dipersilahkan lapor.

Penataan Kawasan Wisata Senggigi Dimulai

Penataan kawasan wisata Senggigi direalisasikan Dinas Pariwisata (Dispar) Lombok Barat (Lobar). Sayang, dari tujuh proyek dalam perencanaan, hanya lima yang bisa dieksekusi.

LPPOM MUI NTB Target Sertifikasi Halal 125 Usaha Rampung Tahun Ini

”Rinciannya, dari Dinas Perindustrian NTB dan pusat sebanyak 75 usaha, serta Dinas Koperasi Lombok Barat sebanyak 50 usaha,” katanya, kepada Lombok Post, Rabu (23/9/2020).

Solusi BDR Daring, Sekolah Diminta Maksimalkan Peran Guru BK

Jika terkendala akses dan jaringan internet, layanan dilaksanakan dengan pola guru kunjung atau home visit. ”Di sanalah mereka akan bertemu dengan siswa, orang tua, keluarga. Apa permasalahan yang dihadapi, kemudiann dibantu memecahkan masalah,” pungkas Sugeng.

Subsidi Kuota Internet, Daerah Blank Spot di NTB Pertanyakan Manfaat

”Kalau jangkauan towernya luas, tentu ini sangat menunjang sekaligus mendukung pemanfaatan kebijakan pusat,” tandasnya.

Anugerah Pewarta Astra 2020 Kembali Digelar

Astra mengajak setiap anak bangsa untuk menebar inspirasi dengan mengikuti Anugerah Pewarta Astra 2020. ”Di NTB sendiri kami membina warga Kelurahan Dasan Cermen yang merupakan wilayah Kampung Berseri Astra. Harapannya, masyarakat dapat menggambarkan dukungan Astra untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang lebih optimis demi kemajuan dan kesejahteraan bangsa,” ujar Gusti Ayu.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Trailer Film MOHAN Bikin Baper

Kreativitas sineas Kota Mataram terasa bergairah. Ditandai dengan garapan film bergenre drama romantic berjudul ‘Mohan’ yang disutradai Trish Pradana. Film yang direncanakan berdurasi sekitar 35 menit ini mengisahkan perjalanan asmara Wakil Wali Kota Mataram H Mohan Roliskan dengan istrinya Hj Kinastri Roliskana. Film Mohan dijadwalkan mulai tayang Bulan Oktober mendatang.
Enable Notifications    Ok No thanks