alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Debat Pilpres Ketiga Akhir Pekan Ini

JAKARTA-Rangkaian debat kandidat pilpres akan berlanjut pada Minggu (17/3). Dua cawapres bakal saling berhadapan membahas tema-tema dasar kesejahteraan rakyat (kesra). Yakni, pendidikan, kesehatan, dan ketenagakerjaan. Ditambah dengan tema sosial dan kebudayaan.

Cawapres nomor urut 01 KH Ma’ruf Amin akan berada satu panggung dengan cawapres nomor urut 02 Sandiaga Salahuddin Uno. Hingga kemarin (10/3), belum bisa dipastikan kehadiran para capres sebagai penonton saat pelaksanaan debat nanti. Pada debat kedua 17 Februari lalu, Ma’ruf hadir sebagai penonton ketika capres Joko Widodo berdebat dengan Prabowo Subianto. Sebaliknya, Sandiaga absen.

Debat kali ini diprediksi sejumlah pihak tidak kalah seru dengan dua debat pertama. Meski, yang bertarung adalah cawapres. Sebab, untuk kali pertama, dua cawapres bakal bertemu tanpa didampingi capres masing-masing di atas panggung. Terlebih, tema-tema yang dibahas menyangkut hak-hak dasar warga negara.

Sejumlah perubahan juga dilakukan KPU selaku penyelenggara. Salah satu yang paling krusial adalah pengurangan jumlah tim hore hingga nyaris separo dari debat kedua. “Setiap kandidat akan mendapat alokasi undangan 75 orang,” terang Komisioner KPU Wahyu Setiawan saat dimintai konfirmasi. Lalu, jumlah undangan di bawah koordinasi KPU tetap 300 orang.

Kebijakan itu diambil setelah debat kedua menuai sejumlah kritik dari masyarakat. Penonton dinilai terlalu gaduh. Penyebabnya, setiap kandidat memperoleh jatah tim hore 140 orang. Beberapa kali suara capres kalah oleh tim hore yang berada satu ruangan. Bahkan, sempat terjadi insiden kecil antar pendukung ketika jeda debat.

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks