alexametrics
Rabu, 15 Juli 2020
Rabu, 15 Juli 2020

Keputusan Pembukaan Sekolah Harus Libatkan Orang Tua Siswa

JAKARTA-Kemendikbud diminta untuk proaktif melakukan kajian dan assessment tentang kesiapan sekolah sambut new normal. Hal ini penting menyusul wacana pembukaan sekolah kembali di era new normal.

Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Irman Yasin Limpo menjabarkan, ada sejumlah hal yang harus menjadi catatan ketika ingin kembali membuka sekolah. Dimulai dari penelitian dan pengkajian awal tentang kesiapan. Terutama pada guru dan siswa yang akan terdampak langsung.

”Kajian tersebut harus dilakukan oleh lembaga independen serta kredibel, bukan oleh pemerintah semata,” ujarnya kemarin (9/6).

Kemudian, keputusan sekolah untuk mengaktifkan sekolah kembali ini juga wajib melibatkan komite sekolah dengan kehadiran orang tua di atas 50 persen. Sehingga,tak ada keputusan sepihak. Mengingat, pembukaan sekolah di tengah pandemi cukup berisiko.

Bukan hanya itu, kata dia, harus ada aturan yang menunjuk siapa yang bakal bertanggungjawab secara hukum dan moral jika ada anak didik yang tertular di sekolah. Apakah kepala sekolah, bupati, gubernur, atau menterinya.

”Ini harus jelas dulu siapa yang bertanggung jawab kalau ada apa-apa. Jangan guru dan kasek yang jadi tumbalnya,” tegas pria yang akrab disapa None itu.

Namun, jika memang Kemendikbud masih gamang soal pengaktifan kembali sekolah ini, ia merekomendasikan untuk mengoptimalkan penggunan sistem daring dalam kerangka home schooling. Skenario ini dapat dilakukan selama 1 semester.

”Hentikan DAK sarana dulu di sekolah, fokus pada sistem pengembangan home schooling dan pecegahan covid di sekolah,” ungkapnya.

Selain itu, dirinya juga mendorong agar Kemendikbud segara menyerdehanakan kurikulum dengan melakukan perubahan-perubahan yang cukup mendasar dari kurikulum yang ada. Diakuinya, di masa pandemi ini, capaian akademik tidak jadi fokus utama. Siswa didorong untuk memahami kompetensi dasar dan belajar dari situasi yang dihadapi saat ini.

”Banyak contoh kehidupan yang mereka bisa transformasikan ke dalam pembelajaran mereka,” tutur adik bungsu Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo tersebut.

Namun, hal itu tidak bisa jalan maksimal karena tidak ada acuan dan parameter yang spesifik dari Kemendikbud. Begitu pula dengan sistem penilaian kinerja kegiatan belajar mengajar dengan pembelajaraan jarak jauh.

Sementara itu, Analis Kebijakan Publik Wahana Visi Indonesia Tira Maya Malino menyatakan bahwa dari data hasil jajak pendapat suara anak-anak dapat diketahui sekolah merupakan tempat yang jauh lebih baik dibandingkan belajar dari rumah. Dia menyatakan selain wadah bagi anak-anak untuk melakukan relasi pertemanan, proses belajar mengajar di sekolah menjadi pilihan dibandingkan cara belajar dari rumah.

”Kembali ke Sekolah adalah saat yang ditunggu-tunggu oleh anak-anak, maka pemerintah perlu merencanakan jauh hari mengenai skenario kembali ke sekolah,” ujarnya.

Belum ditemukannya vaksin Covid-19, maka harus ada manejemen bila kembali ke sekolah diberlakukan. Tira menyarankan agar perlu memperhatikan wilayah zona penyebaran Covid-19. Selain itu juga tetap berjaga-jaga menghindari klaster baru.

Tira meminta agar pemerintah melihat kebijakan di Eropa, Denmark, dan Norwegia. Dia mencontohkan Pemerintah Denmark menyarankan sekolah memberikan prioritas kepada siswa yang akan lulus secara bertahap. Di sana, protokol diberlakukan bagi sekolah dengan menempatkan tempat duduk jarak dua meter terpisah dan membuka jendela ventilasi untuk mematuhi pedoman jarak sosial.

”Norwegia juga menerapkan prinsip bertahap dengan membuka kelas siswa yang lebih senior yang kemudian diikuti bertahap siswa dari kelas yang lebih kecil seiring dengan penurunan tingkat penularan virus Korona,” ungkapnya. Selain itu sekolah dibagi menjadi beberapa kelas dan dikelompokkan tidak lebih dari 15 siswa

Jika diterapkan di Indonesia, DKI Jakarta menurutnya sudah membuat tiga skema pembukaan di tahun ajaran abru. Pertama hanya sebagaian sekolah yang dibuka. Kedua sebagian sekolah dibuka dengan sebagian siswa yang belajar disekolah. Ketiga, semua sekolah dibuka tetapi memberi kesempatan sebagian siswa tetap belajar di rumah.

”Hal ini bisa juga menjadi pertimbangan bagi pemerintah daerah lainnya yang memiliki konteks lokal berbeda,” katanya.

 

Belum Diputuskan

 

Dikonfirmasi mengenai kepastian pembukaan sekolah kembali yang dijanjikan sebelumnya, Plt Dirjen PAUD Dikdasmen Kemendikbud Hamid Muhammad tidak berkomentar banyak. Pasalnya, belum ada keputusan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19. ”Sampai saat ini belum ada keputusan dari Gugus Tugas. Kita masih menunggu hal tersebut,” ujarnya singkat.

Hamid pun tidak memberikan kejelasan ketika ditanya mengenai perihal yang masih jadi perdebatan, sehingga mengakibatkan tak adanya kepastian ini. Termasuk soal kemungkinan jenjang SMP dan SMA yang bakal dibuka terlebih dahulu di zona hijau. Namun sebelumnya, dia sudah menegaskan bahwa pemda tidak diperkenankan untuk memaksakan sekolah dibuka jika kondisi masih belum memungkinkan.

Terpisah, Kemendikbud memastikan tahun ajaran baru akan dimulai bulan depan. ’’Tahun ajaran baru di Indonesia ini seperti tahun-tahun sebelumnya, dimulai di senin ketiga Juli,’’ terang Kabiro Kerja Sama dan Humas Kemendikbud Evi Mulyani. Namun, bukan berarti kegiatan belajar mengajar akan langsung dilakukan secara tatap muka di sekolah.

Nanti proses belajar mengajar tetap menggunakan sistem jarak jauh. Baik online maupun lewat televisi dan radio. Pihaknya masih harus mengkaji secara komprehensif  dan berkoordinasi dengan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 (GTPPC) tentang proses belajar siswa nantinya. ’’Kami mengutamakan kesehatan dan keselamatan insan pendidikan,’’ lanjutnya. Baik siswa, guru, dan orang tua.

Pandemi Covid-19, tutur Evi, justru meningkatkan penggunaan teknologi dalam sistem belajar mengajar. Dia tidak menampik masih ada daerah yang belum mampu menjangkau teknologi. Namun, kondisi pandemi pada akhirnya memaksa mereka untuk cepat beradaptasi dnegan teknologi. Pihaknya yakin dampaknya akan positif kepda dunia pendidikan.

 

Di Luar Negeri

 

Selama musim pandemic Covid-19, khususnya di periode Maret-April, Mendikbud Nadiem Makarim hampir jarang terlibat pada kegiatan di Jakarta. Berhembus kabar bahwa dalam kurun waktu tersebut, Nadiem lebih banyak di Singapura.

Ada sejumlah kegiatan formal di lingkungan Kemendikbud yang dia hadiri, namun secara virtual. Seperti saat pelantikan pejabat eselon satu pada 8 Mei lalu. Diantara pejabat yang dilantik saat itu mantan staf khusus Nadiem, Iwan Syahril menjadi Dirjen Guru dan Tenaga Kependikan (GTK). Kemudian Sekjen Kemendikbud Ainun Naim, Dirjen Kebudayaan Hilmar Farid, dan Totok Suprayitno sebagai Kepala Balitbang.

Agenda besar lain yang dihadiri Nadiem secara virtual adalah peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) 2020 pada 2 Mei lalu. Sambil mengenakan baju batik biru, Nadiem memimpin peringatan tahunan itu secara virtual.

Kabar Nadiem sering berada di Singapura kembali mencuat saat beredar foto bukti pembayaran pembuatan paspor atas nama Sierra Franklin Makarim. Nama tersebut adalah anak Nadiem yang lahir pada 22 April lalu. Bukti pembayaran pembuatan paspor biasa 48 lembar itu diterbitkan oleh KBRI Singapura dengan bandrol 35 dolar Singapura.

Terkait keberadaan Nadiem yang lebih sering berada di Singapura di tengah wabah Covid-19 itu, jajaran Kemendikbud tidak banyak komentar. Kepala Biro Kerjasama dan Hubungan Masyarakat (BKHM) Kemendikbud Evy Mulyani tidak berkomentar saat dikonfirmasi kemarin. Begitupun dengan Staf Khusus Mendikbud Bidang Komunikasi dan Media Muhammad Haikal juga tidak berkomentar.

Sementara itu Sekjen Kemendikbud Ainun Naim memberikan komentar sedikit saat ditanya tentang keberadaan Nadiem yang sering di Singapura. ’’Kemarin (Senin, 8/6) saya dapat info beliau rapat di Istana Bogor,’’ kata guru besar Universitas Gadjah Mada itu.

Ainun mengatakan detail keberadaan Nadiem setiap harinya tentu dia tidak mengetahui. Namun dia menegaskan, sepengetahuannya kegiatan di Kemendikbud berjalan normal dan progresnya baik. Saat ditanya apakah dalam kurun Maret hingga April Nadiem lebih sering di Singapura, Ainun tegas mengatakan tidak tahu.

Keberadaan Nadiem yang diduga sering di Singapura itu terjadi di tengah tuntutan yang tinggi terhadap kebijakan Kemendikbud. Sebelumnya sempat beredar tagar Mendikbud di cari mahasiswa di Twitter. Pemicunya adalah tuntutan keringanan SPP atau uang kuliah tunggal (UKT) oleh BEM seluruh Indonesia (BEM-SI).

Isu krusial lain yang ada di Kemendikbud saat ini adalah panduan new normal untuk dunia pendidikan. Sampai sekarang Kemendikbud belum merilis panduan new normal pendidikan. Sampai akhirnya sejumlah daerah membuat pandua new normal pendidikan sendiri-sendiri. (mia/lyn/byu/wan/lum/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Lomba Kampung Sehat Bawa Berkah untuk Warga

Lomba kampung sehat di Lombok Tengah ternyata membawa keberkahan bagi warga. “Salah satunya, keberkahan perputaran ekonomi,” ujar Kapolsek Pringgarata AKP Suherdi, Senin (13/7).

Katanya Gak Boleh, Kok Ritel Modern di Lotim Makin Menjamur?

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Lotim memberikan lampu hijau bagi para investor yang hendak berinvestasi. Termasuk kehadiran ritel modern yang oleh beberapa pihak dianggap membunuh pedagang kecil. “Lotim ini zona hijau untuk berinvestasi,” kata  Kepala DPMPTSP Muksin pada Lombok Post, Senin (13/7).

Yuk.. Beli Sayur Segar di Embung Bengkel, Praya : Bisa Petik Sendiri!

Petani dan Pemerintah Kelurahan Leneng, Kecamatan Praya Lombok Tengah, mencoba meniru budi daya sayur di Sembalun, Lombok Timur. Berikut ulasannya.

Sempat Bebas Korona, Lombok Utara “Merah” Lagi

Sempat zero case (nol kasus) positif Covid-19, pertahanan KLU dalam melawan virus Korona jebol lagi. Dari rilis yang dikeluarkan gugus tugas tertanggal 13 Juli, ada dua pasien positif yang tengah dirawat, dan satu orang meninggal dunia.

Polemik di Tanjung Bias, BPN Sarankan Pemdes Senteluk Gugat ke PTUN

Polemik sempadan Pantai Tanjung Bias yang belakangan diketahui memiliki sertifikat lahan milik pribadi belum menemui titik terang. Permintaan pemerintah desa agar Badan Pertanahan Nasional (BPN) Lombok Barat (Lobar) membatalkan sertifikat lahan tersebut belum bisa terpenuhi.

Warga Lobar Boleh Ikuti Pemakaman Pasien Korona, Ini Syaratnya

Kasus pemulangan paksa jenazah pasien Covid-19 kian marak. Yang terbaru kasus warga Desa Mekarsari yang memulangkan paksa jenazah pasien Covid-19 di RSUD Kota Mataram.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Korona NTB Masih Parah, Sekolah Hanya Bisa Dibuka di Kota Bima

Ketentuannya, kegiatan di sekolah pada tahun ajaran baru hanya diperbolehkan untuk daerah zona hijau. Karena itu, manakala ada pemerintah daerah yang nekat membuka sekolah non zona hijau. pemerintah pusat memastikan akan memberi sanksi.
Enable Notifications.    Ok No thanks