alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

THR untuk PNS Cair Serentak Hari Jumat

 

JAKARTA–Pemerintah memastikan tunjangan hari raya (THR) bagi para PNS, TNI, Polri, dan pensiunan akan cair dalam waktu dekat. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, pencairan THR tersebut dilakukan sebelum tanggal 15 Mei 2020.

 

‘’Peraturan Pemerintah (PP) THR sudah dikeluarkan, sudah ditandatangani Pak Presiden. PMK (Peraturan Menteri Keuangan) juga akan keluar. Kami saat ini sedang menyiapkan satuan kerja untuk eksekusi THR dan diharapkan serentak paling lambat adalah pada hari Jumat ini tanggal 15,’’ ujarnya melalui video conference di Jakarta, kemarin (11/5).

 

Dia memerinci, pemerintah menyiapkan anggaran untuk pencairan THR senilai Rp 29,38 triliun. Jumlah itu terdiri dari THR untuk ASN pada pemerintah pusat, TNI, dan Polri Rp 6,77 triliun, pensiunan Rp 8,7 triliun, serta ASN pada pemerintah daerah sekitar Rp 13,89 triliun.

 

Seperti diketahui, nilai anggaran itu juga telah mengalami penghematan hingga Rp 5,5 triliun. Penghematan itu dilakukan karena pemerintah sedang berhemat dan tak mengucurkan THR untuk presiden, wakil presiden, pejabat negara, hingga anggota DPR dan MPR.

 

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menjelaskan, penerima THR tahun ini hanya akan diberikan kepada seluruh ASN, TNI, Polri, pensiunan, dan pegawai pelaksana setara eselon 3 ke bawah. ‘’Artinya pejabat eselon 1 dan 2 atau fungsional setara dengan eselon 1 dan 2 serta pejabat negara tidak mendapatkan THR,’’ imbuh dia.

 

Dia berharap, pencairan THR itu dihadapkan bisa mendorong kosumsi dan daya beli masyarakat di tengah pandemi Covid-19 yang tak kunjung rampung. Seperti diketahui, selama kuartal I 2020, pertumbuhan ekonomi hanya 2,97 persen. Sementara, konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 2,84 persen.

 

Padahal, pada periode yang sama tahun lalu, konsumsi rumah tangga tumbuh 5,02 persen. Tren yang terjadi sebelumnya pun konsumsi rumah tangga bisa tumbuh di kisaran level 5 persen. Tertekannya konsumsi itu bisa menjadi lebih parah apabila kebijakan PSBB terus diperluas.

 

Saking tertekannya ekonomi nasional, menkeu juga menyebut dampak Covid-19 lebih parah jika dibandingkan krisis yang terjadi pada 2008-2009 silam. Kala itu, terjadi krisis keuangan global yang disebabkan oleh subprime mortgage di AS. Ekonomi Indonesia terpukul karena dari sisi permintaan ikut tertekan perdagangan global yang runtuh saat itu.

 

Ani menjelaskan, kini RI harus menghadapi kenyataan hilangnya arus modal asing dari pasar keuangan dengan jumlah yang lebih besar dibandingkan saat krisis tahun 2008 dan 2013. Dia memerinci, arus modal keluar dari pasar keuangan RI mencapai Rp 145,28 triliun sepanjang triwulan I 2020 karena dampak Covid-19. ‘’Arus modal keluar tersebut jauh lebih besar dibandingkan periode krisis keuangan 2008 dan taper tantrum 2013,’’ tambahnya.

 

Dia memerinci, saat krisis 2008, modal asing yang keluar dari Indonesia tercatat sebesar Rp 69,69 triliun. Sementara, pada taper tantrum 2013 lalu jumlah modal asing yang keluar mencapai Rp 36 triliun.

 

Taper tantrum adalah sebutan bagi ambruknyakurs sejumlah negara berkembang yang ditumbulkan karena pengumuman kebijakan moneter bank sentral AS The Federal Reserve. ‘’Ini lebih dari dua kali lipat, magnitudenya menjadi perhatian KSSK (Komite Stabilitas Sistem Keuangan) yang kemudian menjadi bahan dalam pembahasan kali pada pertemuan berkala,’’ jelas Ani.(JPG/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Desa Jurang Jaler, Juaranya Lingkungan Bersih dan Asri

Desa Jurang Jaler, meraih juara satu Lomba Kampung Sehat di Kecamatan Praya Tengah, Lombok Tengah. Desa ini memang kaya inovasi. Terutama bagaimana menggerakkan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan asri.

Turunkan Angka Pernikahan Anak, Lobar Apresiasi Program Yes I Do

"Sudah pas Peran NGO melalui Program Yes I Do sangat bagus menekan tingkat pernikahan anak," kata Kepala DP2KBP3A Lobar Ramdan Hariyanto.

Tetap Tumbuh, Sektor Tambang Topang Ekonomi NTB di Masa Pandemi

Sektor pertambangan memang tak lepas dari fondasi ekonomi provinsi NTB. Di triwulan II 2020, sektor pertambangan dan penggalian yang tumbuh sebesar 47,78 persen mampu menahan laju penurunan ekonomi NTB. Pada triwulan II, ekonomi NTB kontraksi 1,4 persen, namun tanpa sektor pertambangan dan penggalian, kontraksi akan lebih dalam lagi hingga mencapai 7,97 persen.  

Taspen Lindungi JKK JKM Non ASN

PT Taspen kini memberikan jaminan dan perlindungan penuh terhadap pegawai non Aparatur Sipil Negara (ASN)

Nomor 4, Era BARU, Industri 4.0, Menang!

Aqi berkomitmen membuat lompatan besar membawa Kota Mataram lebih maju, nyaman, dan beradab. Ia yakin dengan dukungan semua pihak yang menginginkan ibu kota provinsi NTB bersinar terang. “Sebagai putra Mataram, saya ingin memberikan karya terbaik saya buat tanah kelahiran saya,” katanya dengan suara bertenaga.

UT Mataram Beri Beasiswa KIP-K dan CSR se-NTB

“Penerima beasiswa KIP-K mendapatkan bebas biaya kuliah, buku dan uang saku Rp 700 ribu per bulan yang dibayar di akhir semester,” terang Raden.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks