alexametrics
Minggu, 12 Juli 2020
Minggu, 12 Juli 2020

Pilkada 9 Desember, Pusat Tambah Rp 1,02 Triliun

JAKARTA–Kebutuhan anggaran tambahan Pilkada untuk memenuhi protokol kesehatan mendapat kucuran Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Dana APBN akhirnya diberikan untuk menutup kekurangan akibat Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) di sejumlah daerah tak mampu membiayai.

“Kami putuskan untuk memberi Rp 1 triliun,” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) secara virtual, kemarin (11/6). Dana tersebut akan diberikan kepada jajaran KPU dan Bawaslu memenuhi kebutuhan alat pelindung diri untuk pelaksanaan Pilkada yang tahapannya dimulai pada 15 Juni mendatang.

Berdasarkan hasil pendataan Kementerian Dalam Negeri terhadap 270 daerah pelaksana Pilkada, 204 diantaranya sudah memberikan respon. Dari 204 daerah itu, ada 65 daerah yang menyatakan APBD tak sanggup menambah dana pilkada, dan 42 daerah meminta sebagian dana tambahan disuplai APBN.

Sementara 97 daerah menyatakan mampu memenuhi. Baik dengan ditanggung penuh APBD maupun dengan mengefisiensikan kebutuhan sebelumnya. “Itu belum termasuk sisa 66 daerah lainnya yang belum selesai,” kata Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.

Dengan demikian, jumlah kucuran APBN untuk menambal kebutuhan dana Pilkada masih terbuka. Apalagi, dalam RDP kemarin, jumlah dana tambahan yang diusulkan KPU mencapai Rp 4,77 triliun dan Bawaslu Rp 478 miliar.

Hanya saja, rapat memutuskan agar sisa kebutuhan tambahan itu dibahas lebih lanjut mengingat Menteri Keuangan baru memberi persetujuan Rp 1,02 triliun. Sri Mulyani berdalih akan terlebih dahulu melakukan review terhadap dokumen pengajuan tambahan dana yang diajukan KPU dan Bawaslu.

Selain itu, pemerintah juga masih menunggu jawaban dari 66 daerah yang belum menyampaikan laporan kesanggupannya. Mendagri menegaskan, APBN hanya bersifat membantu jika daerah benar-benar tidak memenuhi tambahan anggaran. “Kami mengutamakan APBD lebih dulu,” kata Tito.

Jalannya rapat sendiri berjalan sangat alot. Dimulai pukul 13.00 WIB, rapat baru tuntas pada pukul 20.30 tadi malam. Sikap pemerintah yang menginginkan penggunaan APBD terlebih dahulu tidak sejalan dengan penyelenggara. KPU ingin tambahan anggaran sepenuhnya dicover APBN. Ketua KPU Arief Budiman beralasan, proses penganggaran melalui APBN lebih mudah mengingat tahapan empat hari lagi.

Selain itu, Arief juga sempat tidak setuju dengan sikap pemerintah yang baru bersedia mengucurkan Rp 1,02 triliun. Jauh dari usulannya sebesar Rp 4,77 triliun. Dia berharap ada kepastian anggaran. “Dalam pilkada ada prinsip kepastian, kalau anggaran ga cukup bisa berhenti di jalan,” tuturnya.

Namun pada akhirnya, KPU menerima setelah Mendagri memberikan jaminan adanya realisasi anggaran tahap selanjutnya. Rencananya, pemerintah bersama penyelenggara akan melakukan rapat lanjutan selambat-lambatnya 17 Juni 2020.

Meski sudah ada kesepakatan pendanaan pemenuhan kebutuhan protokol kesehatan, kesiapan pelaksanaan Pilkada masih jauh dari ideal. Yang paling terlihat, pengadaan protokol kesehatan belum diputuskan meski tahapan dimulai Senin (15/6) mendatang.

Dalam Rapat sendiri, belum diputuskan apakah pengadaan dilakukan oleh penyelenggara atau pemerintah. Penyelenggara sendiri mengaku kesulitas jika harus melakukan pengadaan ditengah berlangsungnya tahapan. Ketua Bawaslu RI Abhan mengusulkan pengadaan dilakukan pemerintah melalui Gugus Tugas. “Sehingga kami tinggal menerima,” ujarnya.

Kepala Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo sendiri menyatakan kesiapannya. “Kalau kami diberi tugas, ya kami siap saja. Yang penting kami diberi payung hukum agar tidak menjadi masalah dikemudian hari,” ungkapnya. Namun hingga rapat ditutup, keputusan soal pengadaan belum dapat diambil keputusan.

Terpisah, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mohammad Mahfud MD menuturkan, pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan Mahkamah Agung (MA) terkait potensi sengketa dalam pilkada tersebut. ”Kami mendiskusikan tentang proses peradilan yang cepat,” ungkap dia.

Mahfud mencontohkan sengketa pilkada terkait persyaratan peserta. ”Tentang keabsahan ijazah, tentang orang memenuhi syarat sebagai peserta atau tidak. Itu agar peradilannya bisa cepat,” imbuhnya. Dia berharap besar MA bisa memproses sidang terkait hal itu dengan cepat. Berdasar hasil koordinasi yang sudah dilaksanakan, MA menyanggupi. ”MA sedang menyiapkan schedule untuk itu,” tambah dia.

Meski belum ada catatan pasti, mereka sudah mengantongi gambaran umum. Dari pengajuan sengketa, sidang, sampai dengan putusan. ”Semuanya nanti akan disesuaikan dengan apa yang dimungkinkan undang-undang,” terang Mahfud. Khusus sengketa terkait hasil pilkada, dia menyampaikan bahwa ranahnya berbeda. Sengketa terkait hasil pilkada diserahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi (MK).

Pejabat asal Jawa Timur itu pun menyampaikan, kesiapan MA sudah diketahui oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, KPU, Bawaslu, serta DKPP. Semuanya sudah bertemu langsung dengan pimpinan MA. Mahfud menegaskan, pelaksanaan pilkada serentak Desember tahun ini juga sudah disiapkan oleh masing-masing daerah. Baik di level kabupaten, kota, maupun provinsi.

Dari total 270 daerah yang harus pilkada , Mahfud mengklaim, sebagian besar sepakat tidak ada pengunduran jadwal. ”Kalau dilihat persentasenya lebih dari dua per tiga bersemangat untuk segera dilaksanakan (pilkada),” kata dia. Sementara pro dan kontra di masyarakat dianggap biasa oleh Mahfud. ”Setiap ada apa-apa pasti ada yang setuju ada yang tidak,” imbuhnya.

Pemerintah, penyelenggara pemilu, maupun DPR sepakat tidak memundurkan pelaksanaan pilkada serentak tahun ini. Mereka yakin 9 Desember agenda pesta demokrasi tersebut bisa dilaksanakan. Walau saat ini pemerintah masih sibuk mengurus masalah pandemi virus korona, Mahfud percaya persiapan penyelenggaraan pilkada tetap bisa dilaksanakan. ”Kalau menunggu kapan korona selesai juga tidak ada yang tahu kapan,” ujarnya.

Setiap daerah yang diagendakan melaksanakan pilkada serentak, lanjut dia, butuh kepala daerah definitif. Bila pilkada ditunda, potensi masalah semakin banyak. Sebab, harus ada pelaksana tugas kepala daerah di banyak daerah. Untuk itu, pilihan melaksanakan pilkada Desember nanti harus dilaksanakan. ”Kalau Plt semua itu (kepala daerah) tidak bisa mengambil langkah-langkah tertentu yang itu sangat diperlukan di dalam pemerintahan,” tegasnya. (far/dee/syn/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Ke Praya Tak Pakai Masker, Siap-siap Dihukum Push Up

Menurunnya kesadaran warga menggunakan masker membuat jajaran Polres Lombok Tengah menggelar razia. “Kami sasar pasar-pasar dan pusat pertokoan di wilayah Praya,” kata Kasatnarkoba Polres Loteng Iptu Hizkia Siagian, Jumat (10/7).

JPS Gemilang III Segera Disalurkan, Mudah-mudahan Tepat Sasaran

antuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) Gemilang tahap III segera disalurkan. Gubernur NTB H Zulkieflimansyah meminta penyaluran JPS yang terakhir ini dilakukan tanpa cela.

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7

Kompak Lawan Korona, Kelurahan Cakra Timur Bertahan di Zona Hijau

Kelurahan Cakranegara Timur patut dicontoh. Saat keluarahan lain di Kota Mataram zona merah Covid-19, justru Cakra Timur berada pada zona hijau. Strategi para pemimpin di wilayah ini membuat virus Korona tak berani mendekat. Apa resepnya?

Berkurban di Masa Korona, Ini Fatwa MUI

Jumat (10/7) malam Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa terbaru bernomor 36/2020 tentang salat Idul Adha dan penyembelihan hewan kurban. MUI di antaranya meminta kegiatan penyembelihan tidak tekonsentrasi pada saat Idul Adha saja.

Batal Berangkat, 16 Jamaah NTB Tarik Ongkos Haji

Karena ibadah haji ditiadakan, 16 orang jamaah calon haji (JCH) asal NTB menarik ongkos haji yang telah dilunasi. ”Masing-masing lima orang dari Mataram, Lombok Barat, Sumbawa, dan satu orang dari Bima,” kata Kepala Bidang Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag NTB H Ali Fikri, Jumat (10/7).

Paling Sering Dibaca

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Duka di Lombok Utara, Suami Tewas Tergantung, Istri Tergeletak di Ranjang

Warga Dusun Sumur Jiri, Desa Santong Mulia, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, geger. Pasangan suami istri (pasutri) berinisial S, 25 tahun dan R, 20 tahun ditemukan tewas di dalam rumahnya, Minggu malam (5/7).

12 Karyawan Bank di Cilinaya Mataram Positif Korona

Di Kelurahan Cilinaya misalnya. Di sini tercatat ada 12 karyawan salah satu bank terpapar virus Korona. “Sebenarnya hanya satu. Namun setelah kita tracing, menjadi 12 orang yang positif,” kata Lurah Cilinaya I Gusti Agung Nugrahini, Kamis (9/7)

Pakai Narkoba, Satu Anggota Polisi Ditangkap di Mataram

Tim Subdit II Ditresnarkoba Polda NTB menangkap jaringan narkoba di salah satu hotel di mataram dua pekan lalu. Sebanyak empat orang berinsial E, LA, AD, dan SL. “E adalah polisi aktif, LA dan AD pecatan polisi, SL warga sipil,” kata Dirresnarkoba Polda NTB Kombes Pol Helmi Kwarta Kusuma Putra Rauf, kemarin (10/7).

PKS Berpeluang Kocok Ulang Figur di Pilbup Lombok Tengah

Peta kekuatan politik Bakal Pasangan Calon (Bapaslon) di Lombok Tengah (Loteng) tampak berimbang. Ini terlihat dari hasil survei yang dilakukan PKS bekerja sama dengan Olat Maras Institute (OMI).
Enable Notifications.    Ok No thanks