alexametrics
Senin, 21 September 2020
Senin, 21 September 2020

Ayo, Pekerja NTB Setor Nomor Rekening Dapat Bantuan Rp 600 Per Bulan

Para pekerja yang merupakan karyawan swasta di NTB tak boleh ketinggalan. Bagian Sumber Daya Manusia (HRD) di setiap perusahaan di NTB diingatkan agar proaktif menyetorkan rekening karyawan untuk mendapatkan bantuan Rp 600 ribu per bulan dari pemerintah.

——————–

 

SECARA keseluruhan pengumpulan nomor rekening (norek) pekerja calon penerima bantuan subsidi upah (BSU) memang bertambah pesat. Hingga Selasa (11/8), tercatat sudah 3,5 juta norek yang terkumpul di BPJamsostek. Jumlah ini meningkat tajam dari sehari sebelumnya sebanyak 700 ribu norek.

Diakui Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, pengumpulan norek dan validasi jadi tantangan utama dari program bantuan ini. Sebab nantinya, penyaluran bantuan bakal diserahkan langsung pada pekerja.

”Langsung gak pakai mampir,” ujarnya ditemui usai diskusi bersama pelaku industri pariwisata, di Jakarta, kemarin (11/8).

Melihat penambahan yang cukup signifikan dalam satu hari ini, Ida optimis, proses pengumpulan norek ini bisa cepat. Pada bulan ini, ditargetkan bisa di atas 5 juta norek. Sehingga, bantuan sebesar Rp 600 ribu per bulan ini bisa segera dikucurkan. ”Semua secara paralel bergerak. Mudah-mudahan Agustus bisa mulai (dicairkan, red),” ungkapnya.

Meski begitu, dia tetap meminta agar HRD perusahaan dapat proaktif untuk menyetor norek pekerjanya yang memenuhi syarat untuk menerima BSU ini. Di antaranya, merupakan peserta aktif BPJamsostek dan upah dibawah Rp 5 juta per bulan.

Untuk syarat peserta aktif, Ida menyebut, tidak akan terbatas pada yang aktif mengiur saja. Bagi yang menunggak pun bakal diperhitungkan untuk menjadi penerima subsidi. ”Sepanjang dia masih jadi peserta BPJS Ketenagakerjaan (BPJamsostek, red) ya,” jelas Ida.

Sementara untuk penetapan batas upah di bawah Rp 5 Juta ini, lanjut dia, tujuannya ialah memperluas coverage penerima bantuan. Selain itu, banyak juga pekerja yang meski bergaji Rp 5 juta namun berkurang drastis pada masa pandemi ini. Entah karena efisiensi kantor ataupun pengurangan jam kerja yang akhirnya berpengaruh pada besaran upah yang diterima.

”Kami memprioritaskan yang di bawah Rp 5 juta. Karena, kalau yang di atas itu dan mengalami pengurangan kan masih bisa survive ya sepertinya,” papar Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tersebut.

Kebijakan ini pun tak lepas dari polemik. Ida mengaku, ada pertanyaan yang mampir soal kenapa harus pekerja yang masih aktif? Bukan mereka yang di-PHK ataupun lainnya. Menurutnya, justru kebijakan bantuan ini menyempurnakan treatment yang diberikan oleh pemerintah sebelumnya dalam rangka menghadapi pandemi Covid-19 ini.

”Semua sudah. Tinggal pekerja yang memang pendapatannya banyak yang turun drastis,” ungkap Ida.

Pada bagian lain, mantan Anggota DPR RI ini menyampaikan jika DIPA usulan BSU ini segera rampung. Kemarin, usulan sudah disampaikan pada menteri keuangan dan akan dilengkapi dengan peraturan menteri ketenagakerjaan (permenaker) soal BSU tersebut.

Meski begitu, permenaker ini belum bisa dikeluarkan. Karena masih akan dilakukan harmonisasi terlebih dahulu dengan peraturan pemerintah lainnya di Kementerian Hukum dan HAM.

Terpisah, Presiden Joko Widodo menjelaskan, semua bantuan sosial akan diupayakan agar bisa segera dikeluarkan. Termasuk di dalamnya bantuan subsidi upah kepada sekitar 15,7 juta pekerja non-ASN dan BUMN yang gaji bulanannya di bawah Rp 5 juta.

’’Insya Allah dalam seminggu dua minggu ini ini sudah akan keluar,’’ terangnya di Makodam III Siliwangi kemarin.

Begitu pula bansos produktif untuk 13 juta UMKM senilai Rp 2,4 juta dan bantuan-bantuan lainnya. Diharapkan, bantuan tersebut mampu menjaga daya beli masyarakat di bawah. ’’Konsumsi domestik kita juga akan naik,’’ lanjut mantan Gubernur DKI Jakarta itu. sehigga diharapkan mampu mendongkrak pertumbuhan ekonomi nasional.

Karena itu, Presiden meminta agar para kepala daerah segera merealisasikan belanja APBD-nya. Karena secara umum, dia melihat anggaran-anggaran itu masih banyak yang disimpan di bank.

’’Masih Rp 170 triliun di bank,’’ tuturnya. Artinya perlu kecepatan untuk menggunakan APBD, khususnya di kuartal ketiga yang akan berakhir pada September mendatang.

Gubernur Jabar Ridwan Kamil menjelaskan, kebutuhan subsidi di wilayahnya memang tergolong besar. ’’Sebelum Covid, subsidi itu hanya 25 persen kepada populasi. Sekarang 72% rakyat Jawa Barat itu tangannya di bawah,’’ ujarnya. Dari 14 juta KK di Jabar, 10,7 juta di antaranya memerlukan bansos. untuknya, ada fasilitas pinjaman daerah sehingga ada cadangan untuk menggerakkan ekonomi setidaknya sampai Desember.

Provinsi Jawa Barat sendiri pertumbuhan ekonominya -5,9 persen di kuartal kedua. Menurut Emil, itu karena 40 persen Produk Domestik Regional Bruto Jabar ditopang industri manufaktur. Sehingga ada ketergantungan dengan pasar global. Meskipun demikian, pertanian Jabar tumbuh 9 persen. begitu juga beberapa sektor lain seperti logistik, infokom, dan pajak kendaraan bermotor.

Sementara itu Wakil Presiden Ma’ruf Amin menyampaikan dampak pandemi Covid-19 telah menyasar sendi-sendi kehidupan. ’’Terutama di sektor kesehatan dan ekonomi,’’ katanya saat memberikan pengarahan pada Rapat Koordinasi Penyederhanaan Birokrasi yang digelar secara virtual kemarin (11/8).

Untuk itu Ma’ruf menyampaikan pemerintah mengalokasikan anggaran yang cukup besar untuk memulihkan sektor kesehatan dan ekonomi itu. Jumlahnya mencapai Rp 695 triliun. Dia mengakui dalam praktiknya penyaluran atau penggunaan anggaran pemulihan tersebut masih mengalami hambatan.

’’Salah satu sumbatan itu adalah birokrasi yang lambat,’’ tegasnya. Khususnya birokrasi yang lambat dalam merespon keadaan dan menyikapi kondisi genting atau urgency yang terjadi saat ini. Ma’ruf menuturkan beberapa masalah birokrasi itu seperti lambatnya proses perencanaan dan penganggaran. Kemudian data yang tidak akurat. Serta jam kerja di tengah pandemi yang tidak tidak selaras antara kementerian, lembaga, atau pemerintah daerah terkait.

Selain itu Ma’ruf mengungkapkan adanya kelambatan dalam pengadaan barang dan jasa. Lalu terjadi tumpeng tindih atau overlapping program antara kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah.

Ma’ruf mengingatkan pandemi Covid-19 harus menjadi momentum untuk memaksa birokrasi melakukan akselerasi. Birokrasi harus mengubah cara kerja dan melakukan penyesuaian dengan keterbatasan yang terjadi. Ma’ruf selaku Ketua Komite Reformasi Birokrasi Nasional juga meminta ada peningkatan kualitas SDM aparatur.

’’Lakukan kolaborasi kerja,’’ tuturnya. Kolaborasi kerja itu mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanana, pengawasan, sampai pengendalian program. Kemudian birokrasi juga harus melakukan sejumlah inovasi dalam melaksanakan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga pelayanan dapat cepat, mudah, murah, sekaligus akuntabel. Serta tetap mengikuti protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19.

 

Bantuan untuk UMKM

 

Sementara itu, dana bantuan subsidi bunga bagi UMKM melimpah. Pusat mengalokasikan dana subsidi hingga Rp 35,28 triliun bagi 60,66 juta tebitur UMKM se-Indonesia.

”Bantuan ini harus dimanfaatkan untuk meringankan beban pelaku usaha di daerah,” kata Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) NTB Syarwan, kemarin (11/8).

Sayangnya, pemanfaatan program subsidi bunga UMKM itu masih minim. Secara nasional baru Rp 654,06 miliar kepada 4,37 juta debitur. ”Di NTB baru terpakai Rp 11,88 miliar kepada 71.267 debitur,” katanya.

Dengan demikian masih tersedia dana subsidi bunga sekitar Rp 34 triliun lebih yang belum termanfaatkan. Masih terbuka lebar bagi UMKM di daerah untuk memanfaatkannya.

Pihaknya telah meminta Dinas Koperasi dan UKM NTB memanfaatkan program tersebut. Bantuan itu bisa meringankan beban pinjaman para UMKM yang terdampak Covid-19. ”Kami sudah koordinasi, sekarang mereka sudah gerak,” katanya.

Syarwan menjelaskan, akibat pandemi Covid-19 banyak UMKM terdampak. Banyak diantara mereka yang kesulitan membayar iuran bulan, bahkan sampai nunggak.

Data secara nasional menunjukkan, total outstanding kredit penerima subsidi bunga Rp 1.601,75 triliun. Jumlah jumlah iuran pokok yang tertunda Rp 285,09 triliun. ”Untuk itu pemerintah meringankan, membantu meringankan beban pinjaman,” katanya.

Bantuan itu berupa subsidi bunga pijaman bagi UMKM dalam program pemulihan ekonomi nasional (PEN).  Dengan bantuan itu, bunga pinjaman selama enam bulan tidak perlu dibayar UMKM. ”Sebab bunga pinjaman itu dibayar oleh pemerintah,” jelasnya.

Penyaluran subsidi bunga dilakukan perbankan 102 bank umum, 1570 BPR, 176 BPRS, serta 110 perusahaan pembiayaan. Mereka menyalurkan Rp 32,162 triliun bagi 36,689 juta debitur.

Kemudian BUMN penyalur kredit UMKM Rp 2,592 triliun bagi 16,68 juta debitur, dan BLU dan koperasi menyalurkan Rp 526 miliar bagi 7,289 juta debitur. ”Program ini berlaku sejak 1 Mei hingga 31 Desember, setelah itu tidak ada lagi,” katanya.

Kuota penerima bantuan per daerah tidak ditentukan. Siapa yang mengajukan dan memenuhi syarat akan diberikan. ”Tidak ada kuota tapi cepat cepatan,” katanya.

Lebih lanjut Syarwan menjelaskan, ada tujuh kriteria penerima subsidi. Antara lain, UMKM dengan kredit sampai dengan Rp 10 miliar memiliki baki debet kredit/pembiayaan sampai 29 Februari 2020. ”Tidak termasuk dalam daftar hitam nasional untuk plafon kredit di atas Rp 50 juta,” katanya.

Memiliki kategori performing loan lancar dihitung per 29 Februari. Memiliki nomor pokok wajib pajak atau mendaftar untuk mendapatkan nomor pokok wajib pajak.

Harus memperoleh restrukturisasi dari penyalur kredit untuk debitur memiliki akad kredit di atas Rp 500 juta sampai Rp 10 miliar. ”Debitur yang memiliki plafon kredit kumulatif melebihi Rp 10 miliar, tidak dapat memperoleh subsidi bunga ini,” katanya.

Debitur koperasi selain kriteria sebagaimana di atas, debitur harus memenuhi kriteria yang diatur Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Terkait itu, Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma belum memberikan penjelasan secara rinci terkait hal itu. Namun pemda tentu akan membantu UMKM mengakses bantuan subsidi tersebut.

Bantuan-bantuan dari pemerintah pusat akan melengkapi upaya pemerintah daerah menangani dampak ekonomi Covid-19. ”Kami siap mensupport dan melakukan pendampingan  tehadap UMKM,” katanya. (ili/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Simulasi KBM Tatap Muka SMA Sederajat di NTB Pekan Kedua Dimulai

Simulasi KBM tatap muka untuk SMA sederajat di NTB memasuki pekan kedua. ”Sambil kami tetap memantau perkembangan penyebaran Pandemi Virus Korona,” kata Kepala Dinas Dikbud NTB H Aidy Furqan, pada Lombok Post, Minggu (20/9/2020).  

Mendikbud Pastikan Wacana Penghapusan Mapel Sejarah Hoaks

”Tidak ada sama sekali kebijakan regulasi atau perencanaan penghapusan mata pelajaran sejarah di kurikulum nasional,” tegas dia.

HARUM Goda Pemilih Millenial Lewat Lomba Film Pendek dan E-Sport

Bakal Calon Wali Kota Mataram H Mohan Roliskana mencoba menggoda pemilih milenial. Caranya, dengan menggelar film pendek dan e-sport. "Orang yang menggeluti dunia film tidak banyak. Bagi sebagian orang ini ekslusif. Prosesnya panjang," kata Mohan Sabtu malam (19/9) lalu.

Cerita Shaina Babheer saat Memerankan Sosok Kikin dalam film MOHAN

Shaina Azizah Putri dipilih untuk memerankan sosok Kikin Roliskana dalam film pendek berjudul "Mohan". Ini menjadi tantangan baru bagi dara yang sudah membintangi beberapa sinetron dan FTV nasional ini.

“Menara Eiffel”di Desa Seruni Mumbul Lombok Timur Ramai Pengunjung

Pengelola wisata Denda Seruni, Desa Seruni Mumbul, Kecamatan Pringgabaya tak ingin puas dengan keberhasilannya menyedot wisatawan. Realisasi target PADes Rp 30 juta per bulan harus dapat bertambah.

Bale Mediasi Lotim Damaikan Delapan Perselisihan

SELONG-Permohonan mediasi terus berdatangan ke Bale Mediasi Lotim. “Sudah ada 36 permohonan yang masuk,” kata Koordinator Administrasi Bale Mediasi Lotim Lalu Dhodik Martha Sumarna pada Lombok Post, kemarin (18/9).

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.
Enable Notifications    Ok No thanks