alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Pemerintah Bantu Pesantren, Ponpes Kecil Rp 25 Juta Besar Rp 50 juta

JAKARTA–Proses verifikasi pesantren penerima bantuan senilai Rp 2,599 triliun sudah selesai. Kementerian Agama (Kemenag) memperkirakan hari ini  Kamis 13/8 surat keputusan (SK) sudah keluar. Sehingga dana bantuan dapat segera disalurkan ke pesantren penerima.

Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Waryono mengatakan Kemenag menerima amanah anggaran bantuan pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam Rp 2,599 triliun. Dana itu untuk membantu pesantren menangani dampai pandemi Covid-19.

Waryono mengatakan proses verifikasi sudah dilakukan secara teliti dan cermat. Untuk memastikan bantuan diberikan dengan tepat sasaran. ’’SK sudah mencantumkan nama pesantren dan lembaga pendidikan keagamaan Islam,’’ tuturnya kemarin (11/8). Termasuk dengan nomor rekening, sehingga nanti uang bantuannya langsung ditransfer.

Anggaran tersebut diberikan sebagai bantuan operasional (BOP) 21.173 pesantren. Perinciannya 14.906 pesantren kategori kecil mendapatkan Rp 25 juta/pesantren. Kemudian 4.032 pesantren kategori sedang menerima Rp 40 juta/pesantren. Lalu ada 2.235 pesantren kategori besar menerima Rp 50 juta/pesantren.

Kemudian ada BOP untuk 62.153 unit madrasah diniyah takmiliyah (MDT) masing-masing Rp 10 juta. Kemudian juga bantuan untuk 112.008 lembaga pendidikan Al-quran (LPQ) masing-masing menerima Rp 10 juta.

Ketua Umum Pimpinan Pusat Rabithah Ma’ahid Al Islamiyah (RMI) PBNU Abdul Ghaffar Rozin mengatakan sebagian pesantren tentu sudah menunggu dukungan konkrit dari pemerintah atau Kemenag. ’’RMI berharap peme8rintah membantu pesantren secara adil dan proporsional.

Bantuan yang disalurkan jangan hanya berpegang pada data yang dimiliki Kemenag saja. Tetapi juga memperhatikan usulan dari pesantren yang riil. Sebab bisa terjadi ada sebuah usulan bantuan untuk pesantren, namun pesantren yang diusulkan ini tidak masuk dalam basis data Kemenag.

 

Pria yang akrab disapa Gus Rozin itu juga mengatakan RMI berharap Kemenag mempermudah proses manajemen bantuan tersebut. Karena sifat bantuan itu adalah insentif di tengah pandemi atau kondisi darurat, maka pencairan sampai pertanggungjawaban jangan terlalu administratif. Bahkan sampai mengabaikan substansi dari insentif itu sendiri.

 

Dia juga menjelaskan pesantren paling rentan terdampak Covid-19 adalah pesantren yang kecil. Dengan jumlah santri kurang dari 500 orang. Dia berharap Kemenag memberikan prioritas kepada pesantren-pesantren kecil itu.

 

Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mengatakan, kualifikasi data dan syarat-syarat bagi pesantren yang menerima BOP harus dipenuhi secara baik dan pencairannya dilakukan secara transparan. Menurut dia, anggaran yang disiapkan pemerintah tidak bisa mencukupi untuk semua pesantren di Indonesia, karena jumlahnya cukup banyak.

 

Jazilul menyatakan, bantuan tersebut diharapkan bisa memberikan manfaat bagi kegiatan belajar mengajar di pesantren dan bisa kembali berjalan normal. Dia tidak mengetahui, peruntukan anggaran tersebut. Apakah untuk kuota internet, alat kesehatan atau untuk yang lainnya. “Tapi anggaran segitu itu mudah-mudahan bisa memberikan manfaat agar pesantren-pesantren kembali normal,” tuturnya.

 

Wakil Ketua Umum PKB itu menjelaskan bahwa selama ini sebagian pesantren sudah memaksakan diri untuk kembali beroperasi seperti biasa. Namun, ada pula beberapa pesantren yang lebih berhati-hati dan belum membuka kegiatan belajar mengajar secara langsung. Menurut dia, memang harus ada keberanian dalam memulai pembelajaran. “Korona ini bisa diatasi dengan keberanian, imunitas, dengan menjaga kesehatan tanpa harus menutup,” jelas dia.

 

Apalagi, selama enam bulan terakhir, kegiatan belajar-mengajar di pesantren dan lembaga pendidikan lainnya sudah tidak berjalan dengan normal. Jadi, hitungannya sudah satu semester para siswa tidak masuk sekolah. Tentu, akan sulit dalam melaksanakan evaluasi belajar dan ujian.

 

Jazilul juga mengkritik Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Anwar Makarim yang dinilai kurang jelas dalam menangani persoalan pendidikan di tengah pandemi Covid-19. Menurutnya, Nadiem kurang memahami dunia pendidikan. Dia meminta Mendikbud fokus menangani permasalahan pendidikan. “Tidak boleh sambilan atau kebijakannya hanya dirapatkan melalui online. Ini semua serba online. Rapat online, ketemu wartawan online, semua online, janganlah,” tegasnya.

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks