alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Pemerintah Kaji Bantu Ponsel dan Pulsa untuk Siswa Miskin

JAKARTA–Pemerintah tengah menggodok bantuan bagi sektor pendidikan. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan, bantuan tersebut yakni berupa pulsa hingga ponsel untuk pelajar dari keluarga miskin.

Ani menjelaskan, masih banyak pelajar dari keluarga miskin yang kesulitan mengikuti pelajaran daring karena tak memiliki ponsel. Dengan adanya bantuan tersebut, diharapkan proses belajar mengajar secara daring bisa dilakukan dengan lancar.

‘’Ini jadi tantangan baru yang harus kita pecahkan dan kita sedang bahas dengan kementerian terkait gimana kita bisa bantu keluarga-keluarga ini,’’ ujarnya di Jakarta, Selasa (11/8).

Mantan direktur pelaksana Bank Dunia itu menambahkan, pembahasan terkait bantuan itu tengah dilakukan bersama dengan kementerian terkait. ‘’Kita sedang membahas, di mana mereka tidak bisa sekolah, tidak bisa mendapatkan akses pembelajaran secara digital, karena teknologi, atau tidak punya HP atau nggak bisa bayar pulsa,’’ imbuhnya.

Ani menambahkan, persoalan yang terjadi saat ini juga terkait dengan kelengkapan data dan sistem yang mumpuni. Dia mencontohkan dengan tersebarnya data di lingkup kementerian/lembaga.

Misalnya data masyarakat tidak mampu yang dimiliki Kemensos. Lalu, data pelaku UMKM yang tak hanya dimiliki oleh Kemenkop, tapi juga di perbankan, non-koperasi, maupun non-perbankan yang belum terkonsolidasi. Persoalan itu disebutnya menjadi tantangan tersendiri pada proses pemberian bantuan yang cepat dan akuntabel. ‘’Semua policy akan lebih mudah eksekusi kalau kita punya data lengkap dan sistem relatif established,’’ jelas Ani.

Sejalan dengan hal itu, pelaksanaan pembelajaran jarak jauh (PJJ) diprediksi masih akan berlangsung hingga akhir tahun. Pasalnya, 57 persen peserta didik untuk jenjang sekolah dasar dan menengah masih berada di zona merah dan oranye. Selain itu, para masiswa pun diputuskan bakal menjalani PJJ hingga awal tahun depan.

Bahkan yang mengejutkan, para dosen dan mahasiswa ternyata berharap pembelajaran secara daring tetap dilanjutkan usai pandemi ini rampung. Hal tersebut diungkap oleh Guru Besar Universitas Terbuka (UT) Tian Belawati dalam acara Bedah Buku Potret Pendidikan Tinggi di masa Covid-19 di Jakarta, kemarin (11/8).

”Yang menarik, 75 persen dosen dan 43 persen mahasiswa ingin cara ini diteruskan,” ungkap perempuan yang juga editor buku Potret Pendidikan Tinggi di masa Covid-19 tersebut. Survey ini dilakukan pada sekitar 1.200 responden yang terdiri dari dosen dan mahasiswa pada April 2020 lalu. ”Tapi ada juga yang menginginkan blended, online dan tatap muka,” sambungnya.

Menurutnya, fakta ini cukup unik. Karena, meski ada kendala-kendala yang sering dikeluhkan seperti masalah teknis hingga kualitas internet, dosen dan mahasiswa tetap mau melakukan pembelajaran secara daring. Dari alasan yang dipaparkan, seluruhnya mengaku bahwa pembelajaran daring sangat bermanfaat. Terutama soal fleksibiltas waktu belajar. Dosen juga sudah mengetahui cara menyampaikan materi tanpa berbusa-busa dan dimengerti oleh mahasiswa.

Prof Tian mengungkapkan, aturan soal PJJ ini sebetulnya sudah ada sejak 2001. Namun, tidak ada perguruan tinggi yang tertarik untuk memakai. Hingga akhirnya seluruhnya dipaksa untuk mau beralih menggunakannya saat pandemi berlangsung. ”Ya mungkin kita harus hard way untuk menuju ke sana,” paparnya.

Pembelajaran daring ini, lanjut dia, bukan berarti menghilangkan tatap muka sepenuhnya. Justru, kunci sukses PJJ berada pada tatap muka yang sudah kokoh. Kendati demikian, nantinya pembukaan kampus kembali tidak akan pernah sama.

Kepala Asosiasi Pendidikan Tinggi Ilmu Komputer Indonesia (Aptikom) Prof. Zainal A. Hasibuan menambhakan, yang perlu diingat adalah perbaikan-perbaikan yang harus dilakukan dalam implementasinya nanti. Misal, penggunaan media sosial untuk pembelajaran. ”Tentu tidak asing menggunakan facebook, whatsapps, instagram, dan lainnya. Tapi jadi asing kalau itu untuk pembelajaran,” ungkapnya. Sebab, selama ini medsos cenderung untuk narsis diri sendiri saja.

Nah, perubahan-perubahan ini yang dituntut untuk dilakukan ke lebih produktif. Hal ini tentu dibarengi dengan persiapan konten untuk mengajar. Jadi, dosen bisa memasukkan video atau pun gambar-gambar lainnya. namun perlu diingat, harus tetap disesuaikan dengan kondisi mahasiswa. ”Jangan semua video dikasih, jatah kuota pulsa murah sebulan habis untuk seminggu bisa-bisa,” tandasnya. (dee/mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks