alexametrics
Jumat, 4 Desember 2020
Jumat, 4 Desember 2020

Mantan Kades Kuripan Dituntut 5,5 Tahun Penjara

MATARAM tuntutan di PN Tipikor Mataram, kemarin (12/11).  Terdakwa korupsi penggunaan dana desa Kuripan tahun 2016 itu dituntut berat. ”Menuntut supaya majelis hakim memutuskan menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Mastur dengan pidana penjara lima tahun enam bulan,” kata Jaksa Penuntut Umum (JPU) Mutmainah Hasanah saat membacakan tuntutan di hadapan majelis hakim dan terdakwa.

Terdakwa juga dituntut membayar ganti kerugian negara Rp 338,93 juta. Apabila tidak dibayar maka diganti dengan penjara selama satu tahun enam bulan. ”Membabankan denda Rp 200 juta subsider enam bulan kurungan,” kata jaksa yang akrab disapa Iin itu.

Pada tahun 2016, Desa Kuripan mengelola dana desa sekitar Rp 2,16 miliar. Dana tersebut bersumber dari DD/ADD dan bagi hasil pajak dan retribusi daerah (BPHRD). Anggaran tersebut digunakan untuk menjalankan program desa. Seperti, pembangunan proyek fisik untuk pembangunan rabat, talud, jembatan, dan bronjong. ”Dari proyek itu ada kekurangan volume pekerjaan,” jelasnya.

Tak hanya itu, ada juga untuk pengadaan gawang futsal, alat penggilingan bakso, pengadaan motor roda tiga, bak sampah, perangkat komputer, dan alat pemotong rumput. ”Dari LPJ program itu setelah dicek ternyata fiktif,” jelasnya.

Terdakwa juga meminjam uang kas desa Rp 48,54 juta. Namun, yang baru dikembalikan Rp 10 juta. ”Uang itu digunakan untuk keperluan pribadi,” bebernya.

Ada juga uang dipinjam Rp 20 juta. Diperuntukkan membagi THR untuk pejabat badan permusyawaratan desa (BPD) dan petugas desa lainnya. ”Uang itu juga belum dikembalikan,” kata Iin.

Dalam pertimbangan JPU, menuntut berdasarkan pasal 2 ayat (1) juncto pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.  Menurut jaksa unsur pasal tersebut sudah terpenuhi.

Ada beberapa pertimbangan JPU sehingga menuntut lebih berat. Seperti, terdakwa masih berbelit-belit dalam persidangan serta belum mengembalikan kerugian negara.

Penasihat hukum terdakwa, Izrail mengatakan tuntutan jaksa terlalu berat. Menurutnya, kliennya itu tidak menikmati uang tersebut karena bersifat pasif. ”Kita akan upayakan melakukan pembelaan saat pembacaan pleidoi di sidang selanjutnya,” kata Izrail. (arl/r1)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Akhir Tahun, Okupansi Hotel di Mataram Masih Rendah

Bulan Desember harusnya menjadi bulan yang paling ditunggu pengusaha hotel yang ada di Kota Mataram. Di akhir tahun, hunian hotel biasanya memasuki puncaknya. Namun pandemi Covid-19 yang masih berlangsung hingga saat ini membuat okupansi masih anjlok.

Bupati Sumbawa Barat Positif Terjangkit Virus Korona

Bupati Kabupaten Sumbawa Barat (KSB) HW. Musyafirin terkonfirmasi positif covid-19. Pria yang kini kembali mencalonkan diri sebagai Bupati tersebut sedang menjalani isolasi mandiri di rumah sakit Harapan Keluarga, Kota Mataram.

Cegah Penyebaran Covid-19, Satgas Terus Tingkatkan Testing dan Tracing

Satgas penanganan Covid-19 mengklaim, 11 provinsi sudah mencapai target testing Covid-19 sesuai dengan standar Badan Kesehatan Dunia WHO yaitu 1:1.000 penduduk per minggu.

Tahun 2020, 1.460 PMI Asal NTB Dideportasi

”Karena non prosedural. Ada yang sudah habis masa kontrak tapi masih berada di sana. Ada yang sejak berangkat sudah ilegal,” kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) NTB Hj Wismaningsih Drajadiah.

Pengamat : BARU Ungguli Semua Debat

“Dan saya lihat Baihaqi, mampu tampil konsisten sejak di debat pertama sampai terakhir kemarin, saya kira semua yang berpikir jernih akan melihat keunggulannya,” tekannya.

Hibah Pariwisata Cair, Hotel di NTB Gunakan untuk Operasional

”Karyawan yang dirumahkan juga bisa dipanggil kembali. Terakhir, maintenance,” kata I Gusti Lanang Patra, ketua kehormatan dan penasehat Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) NTB.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks