alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Setelah Kuota Internet, Pemrintah Siapkan Tablet Murah untuk Siswa

JAKARTA-Usai mengucurkan bantuan pulsa bagi pelajar, pemerintah berencana akan memberikan bantuan lainnya untuk siswa. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, bantuan tersebut berupa tablet murah bagi masyarakat.

“Salah satu program yang kami lihat adalah bagaimana menyediakan tablet murah untuk masyarakat,’’ ujarnya di Jakarta, Kamis (10/9).

Airlangga berharap bantuan tersebut bisa mendukung proses belajar online para siswa selama pandemi berlangsung. Pria yang juga Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) itu melanjutkan, penyediaan tablet murah itu adalah lanjutan dari program bantuan subsidi pulsa untuk para guru dan murid yang sebelumnya telah dianggarkan sebesar Rp 7,2 triliun.

Airlangga melanjutkan, pemberian tablet murah itu dilakukan agar melengkapi program bantuan pulsa supaya tepat sasaran. Sebab, selama ini banyak siswa yang menggunakan gadget milik orang tua dalam melakukan kegiatan belajar online.

“Karena keta ketahui, untuk subsidi pulsa, sebagian besar pelajar menggunakan nomor orang tua, (pemberian tablet murah) ini dilakukan agar tepat sasaran dan mekanismenya masih terus didalami,’’ imbuh Ketum Partai Golkar itu.

Dia juga menegaskan bahwa program susidi pulsa yang tahun ini telah dijalankan oleh pemerintah bakal dilanjutkan hingga kuartal II tahun 2020 mendatang.

Sementara itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) mengingatkan kembali agar sekolah dan perguruan tinggi untuk segera mendaftarkan nomor ponsel siswa, guru, mahasiswa, dan dosennya. Mengingat, batas pendaftaran dan validasi terakhir dilakukan hari ini (11/9).

Untuk pendidikan dasar dan menengah, pendataan melalui dapodik ini nantinya akan diolah kembali oleh Kemendikbud. Nomor-nomor tersebut dipilah sesuai provider, untuk kemudian diserahkan ke masing-masing perusahaan telekomunikasi. Sehingga, bantuan kuota bakal langsung dikirim ke nomor masing-masing.

Lalu, bagaimana jika besok (12/9) masih ada yang belum terdaftar? Dirjen PAUD, Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Kemendikbud Jumeri mengatakan, pihak sekolah masih diperbolehkan untuk memasukkan nomoh handphone siswa melalui dapodik. Namun, bantuan kuota baru diberikan di tahap selanjutnya.

“Diberi pulsa tahap selanjutnya, 28 September,” ujarnya singkat.

Jika merujuk pada akun media sosial pangkalan data pendidikan tinggi (PDDikti), penyaluran bakal dilakukan setiap tanggal 15 bulan ini dan akan diberikan hingga Desember 2020. Artinya, tahap pertama bakal dilakukan empat hari lagi.

Dalam kesempatan terpisah, Dirjen Pendidikan Tinggi (Dikti) Kemendikbud Nizam memaparkan bahwa secara keseluruhan program telah siap diimplementasikan. Saat ini Kemendikbud sedang menunggu update data yang dibatasi sampai 11 September 2020.

“Program tersebut pada dasarnya telah siap diimplementasikan, kami tinggal menunggu update data,” ungkapnya.

Kemendikbud, terang Nizam, menggunakan data induk data siswa, guru, dosen, dan mahasiswa agar program bantuan ini dapat tepat sasaran. Apabila nomor ponsel yang digunakan sudah tidak aktif, tentu tidak akan masuk dalam sistem pembayaran ke pihak operator.

“Kita ingin datanya memang betul-betul yang digunakan saat ini,” tegasnya. Karenanya, pihaknya akan berusaha maksimal dengan melakukan validasi dan verifikasi sambil terus mengupdate dan memperbaiki data. “Tentu tidak bisa sekali sempurna, namun kita semua bekerja keras memastikan itu terjadi,” sambungnya.

Misalnya, pihaknya melakukan update data yang akan tutup pada 11 September 2020 ini. Setelah itu Kemendikbud lakukan validasi dan verifikasi lalu diluncurkan untuk bulan pertama. Kedua, yang akan dibayarkan ke operator adalah yang betul-betul menerima bantuan agar tidak ada manipulasi angka dan seluruhnya disalurkan ke yang berhak.

Kemudian, jika ada mahasiswa yang belum mendapatkan bantuan padahal sebelumnya sudah terdata, boleh disampaikan ke Perguruan Tinggi. “Kemudian akan dilaporkan ke Kemendikbud,”katanya.

Dia menambahkan, dalam penyaluran bantuan ini akan dilakukan secara transparan dan penuh pengawasan. Pengawasannya sendiri bakal melobatkan berbagai unsur pengawas, baik dari Direktorat Jenderal, BPK, KPK, maupun auditor-auditor lain.  Sehingga dapat dipastikan bahwa program bantuan ini dilakukan dengan transparan,tepat sasaran, dan tidak ada penyelewengan. (dee/mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks