alexametrics
Selasa, 29 September 2020
Selasa, 29 September 2020

Tujuh Provinsi Defisit Beras, Bagaimana Dengan NTB?

JAKARTA-Satgas Pangan Polri memastikan terjadinya kenaikan harga beras di sejumlah daerah. Padahal, stok beras nasional masih aman dengan jumlah 1,4 juta ton. Distribusi beras akan didorong lebih cepat.

Kabagpenum Divhumas Polri Kombespol Ahmad Ramadhan menuturkan, dari deteksi yang dilakukan satgas diketahui tujuh provinsi defisit atau kekurangan beras. Yakni, Riau, Bangka Belitung, Kalimantan Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua dan Papua Barat. “Padahal di Bulog stok beras nasional cukup,” jelasnya.

Jumlah stok beras itu mencapai 1,4 juta ton di Bulog. Jumlah itu diprediksi cukup hingga lebaran. Karena itu defisit beras di tujuh provinsi ini kemungkinan karena distribusinya. “Satgas mendorong distribusi lebih cepat,” paparnya.

Lalu, saat ini stok gula mencapai 700 ribu ton. Jumlah itu diprediksi kurang hingga lebaran. Kekurangannya mencapai 8.400 ton. “Kemungkinan akan dipenuhi dengan impor,” jelasnya.

Satgas Pangan Polri akan mengawasi proses impor tersebut. Sekaligus distribusi gula ke daerah-daerah.”walau sempat naik harga gulanya tapi sudah mulai turun,” urainya.

Dari harga Rp 17.500 per kg, harga gula turun menjadi Rp 16. 300 per kg. Dia mengatakan bahwa inspeksi mendadak akan dilakukan untuk mencegah terjadinya penimbunan. “Kami tindak kalau ada penimbun,” urainya.

Sementara Kadivhumas Polri Brigjen Argo Yuwono menegaskan, Polda jajaran telah dikerahkan untuk turun ke pasar dan setiap pusat bahan pangan. Hal itu sesuai interuksi presiden agar bisa menstabilkan harga. “Distribusi hingga pasar dicek semua,” jelasnya.

Penyebab kenaikan harga ini akan diketahui, apakah ada yang mencoba memainkannya. Tindakan tegas akan diambil bila ditemukan adanya pidana. “Tidak ada ruang untuk orang yang mencoba ambil keuntungan dengan cara tidak benar,” tegasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menginstruksikan Satgas Pangan mendeteksi penyebab kenaikan harga sejumlah pangan. Seperti gula, beras dan bawang merah. Presiden mencurigai ada pihak yang memainkan harga tersebut.

 

Bagimana Dengan NTB?

 

Sebelumnya  April lalu Pemprov NTB mengklaim stok pangan NTB masih cukup. Bahkan cukup hingga setahun ke depan. ”Setelah kami turun mengecek gudang-gudang sembako, alhamdulillah seperti beras masih bisa sampai 12 bulan ke depan,” kata Kepala Dinas Perdagangan (Disdag) NTB H Fathurrahman (16/4) lalu.

Terlebih saat ini, para petani sedang panen raya di seluruh kabupaten/kota. Hasil panennya cukup bagus. Faktor cuaca sangat mendukung sehingga panen tidak tergganggu. ”Dalam waktu dekat akan ada penyerapan hasil panen petani,” katanya.

Demikian juga dengan gula, NTB menurutnya tidak memiliki persoalan, sebab pabrik gula di Dompu sudah beroperasi. ”Kami tetap komunikasi dengan PT SMS untuk mengantisipasi kekurangan gula,” jelasnya.

Sebagai daerah agraris, NTB diuntungkan dengan situasi itu. Produksi pertanian lancar sehingga kebutuhan pokok di daerah bisa tercukupi selama pandemi Covid-19. ”Petani terus berproduksi agar stabilitas pangan tetap terjaga,” katanya.

Karena itu, warga diminta tidak panik dan memborong dalam jumlah banyak (panic buying). Jika itu terjadi, para spekulan akan menaikkan harga. ”Ini yang perlu kita hindari,” katanya.

Kepala Dinas Ketahanan Pangan NTB H Aminurrahmah juga memastikan, dari data produksi pangan, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. ”Pangan pokok strategis aman,” sebutnya.

Ketersediaan pangan  menurutnya cukup dinamis karena sangat tergantung pada produksi. Tidak hanya produksi pertanian, tapi juga peternakan. Tahun ini tidak gangguan panen dan  penyakit hewan menular hewan. ”Produksi jalan terus,” jelasnya.

Dia berharap pandemi Covid-19 segera berakhir dan kondisi kembali pulih, sehingga warga tidak merasa resah lagi. ”Intinya jangan terlalu panik,”  imbuhnya.(ili/idr/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Memenangkan Pilkada dengan Survei

ADALAH sahabat saya satu almamater, Denny JA, yang pertama kali memopulerkan survei untuk pemilihan umum melalui lembaganya yang bernama Lingkaran Survey Indonesia.  Baik untuk pemilihan Presiden, pemilihan kepala daerah, ataupun pemilihan anggota DPR, DPD, dan DPRD.

Kisah Wenri Wanhar, Lima Tahun Kaji Sejarah Borobudur

Borobudur bukan sekadar mahakarya untuk wisata atau ber-selfie ria. Tapi, secara tersembunyi merekam ajaran dan teknologi masa lampau. Wenri menemukan ajaran dan teknologi itu tersebar di pelosok Indonesia.

Lomba Kampung Sehat NTB Bangkitkan Semangat dan Kekompakan

WAKAPOLDA NTB Brigjen Pol Asby Mahyuza mengunjungi dua Kampung Sehat di Sumbawa. Yakni Kampung Sehat Lingkungan Maras, Kelurahan Samapuin, di Sumbawa Besar, dan Kamung Sehat Desa Moyo, Kecamatan Moyo Hilir, di Pulau Moyo.

Pelibatan Tiga Pilar, Kunci Teggakkan Protokol Kesehatan

PENEGAKAN protokol kesehatan terus dimaksimalkan Polres Lombok Barat. Salah satunya dengan mengoptimalkan peran tiga pilar.

Proyek Pembangunan Dermaga Senggigi Tak Jelas

Dermaga Senggigi berpotensi mangkrak lebih lama. Meski Dinas Perhubungan (Dishub) Lombok Barat (Lobar) tetap mengupayakan kelanjutan pembangunannya. ”Mau tidak mau harus kita lanjutkan. Itu kewajiban kita,” kata Kadishub Lobar HM Najib.

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks