alexametrics
Jumat, 10 Juli 2020
Jumat, 10 Juli 2020

Akselerasi Pembangunan di Semua Bidang, Orang Papua Bisa Jadi Presiden

JAKARTA – Isu negatif mengenai penegakan hukum dan keadilan sosial di Papua belakangan muncul kembali. Di tengah upaya pemerintah yang terus berupaya melakukan akselerasi pembangunan di segala sektor di Papua.

Deputi Kominfo Badan Intelijen Negara (BIN) Wawan Hari Purwanto menjelaskan sejauh ini pembangunan di Papua masih on the track, lewat percepatan pembangunan di sektor ekonomi, pendidikan, infrastruktur dan lain-lain agar Papua dan Papua Barat segera menjadi daerah yang maju sejajar dengan provinsi-provinsi lain.

Hal itu disampaikan dalam diskusi webinar dengan thema “Menakar Masa Depan Papua”yang berlangsung Minggu, (14/6).

Diskusi via aplikasi Zoom itu melibatkan sejumlah pembicara yakni Deputi Kominfo BIN, Dr. Wawan Hari Purwanto, S.H., M.H, Michael Menufandu – Senior Pamong Papua, Dr. Chusnul Mariyah – Akademisi Universitas Indonesia.

Diskusi yang dipandu Teguh Imawan itu juga melibatkan Prof. Dr. Imron Cotan – Duta Besar Indonesia, Boy Markus Dawir, Tokoh Pemuda Papua, dab Reno Mayor – Wakil Ketua Ikatan Mahasiswa Papua UI 2019

Dikatakan, program dana Otonomi Khusus (Otsus) Papua juga terus dilakukan secara afirmatif dan cepat karena akan segera berakhir di tahun 2021. Dengan persiapan PON (Pekan Olahraga Nasional) misalnya, pemerintah membangun venue-venue berkelas dunia. Pembangunan infrastuktur, listrik, air bersih, logistik lewat jembatan udara dan kebijakan Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga merupakan wujud dari percepatan pembangunan yang kini berlangsung di Papua.

“Kita sadari pembangunan di Papua butuh percepatan.  Kita kerjakan secara holistik, menuju kearah keadilan sosial di tanah Papua. Kita ingin pelayanan dasar di sana lebih baik dan mampu mengembangkan ekonomui lokal,” ujar Wawan.

“Kita selalu mendorong percepatan pembangunan di Papua. Kami sering ke Bappenas untuk memprioritaskan program pembangunan di Papua. Sekarang kan sudah mulai terlihat hasilnya,” sambung Wawan.

Hal yang paling penting dari pembangunan di Papua menurut Wawan adalah pembangunan sumber daya manusia orang asli Papua (OAP). ia menilai kini kemampuan dan kreativitas warga Papua dalam mengembangkan ekonomi sudah sangat berkembang.

Salah satu buktinya adalah keberadaan kawasan-kawasan terpadu di Sorong, Teluk Bintuni, Raja Ampat  yang terkenal di dunia. Hal ini menurutnya berkat pengembangan SDM di Papua yang terus digenjot dan menjadikan Papua bukan lagi daerah yang tertinggal.

“Pemuda-pemuda Papua menunjukkan punya masa depan yang cemerlang. Di Sekolah Intelijen Negara, anak-anak Papua bagus-bagus, IQ nya diatas rata-rata. Taruna-taruna Papua dikirim ke luar negeri karena prestasinya yang bagus. Maka kedepan kita jangan lagi berfikir hanya pemuda dari Jawa, Sumatera, Sulawesi yang mendominasi (kemampuannya),” ujar Wawan.

Wawan melihat peluang pemuda-pemuda Papua menjadi pemimpin masa depan Indonesia sangat besar karena pemuda-pemuda Papua dinilainya sangat kompetitif.

“Lihat Obama (mantan Presiden Amerika), dia Afro-Amerika, bisa jadi Presiden. Suatu saat nanti anak-anak Papua bisa jadi presiden. Kita berkompetisi saja. Tidak ada yang tidak mungkin.,” ujarnya.

Pembangunan pesat di Papua juga diakui oleh Senior Pamong Papua, Michael Menufandu. Pembangunan di Papua sudah dimulai sejak zaman Presiden Soeharto di tahun 1973 lewat program Inpres dengan membangun sekolah dasar dan puskesmas dan pelayanan dasar lainnya. Program lainnya seperti transmigrasi dan pembangunan jalan mulai mendekatkan masyarakat Papua dengan kehidupan yang layak setelah lama mengisolir diri.

 

Isu Separatisme

Menyikapi isu-isu mengenai separatisme yang bertentangan dengan ideologi NKRI, Wawan menilai pemerintah tetap akan memberikan perlindungan hukum bagi pemuda-pemuda Papua yang berbeda Haluan ideologi. Meskipun gerakan-gerakan separatisme melanggar konstitusi dan merupakan tindak pidana.

Dalam hal ini, pemerintah mengedepankan komunikasi lewat dialog-dialog untuk meredam isu-isu separatisme yang kerap ditunggangi oleh kepentingan-kepentingan internasional. Ayo kita bicara dari hati ke hati dengan kelompok-kelompok yang berbeda ideologi,” ujar Wawan,

Pada kesempatan yang sama, tokoh Pemuda Papua yang juga Anggota DPRD Papua, Boy Markus Dawir menilai kelompok-kelompok yang berseberangan dengan NKRI adalah pemuda-pemuda yang merasakan ketidakadilan dari negara.

Misalnya mereka ada diskriminasi dalam penerimaan ASN, TNI/Polri, atau sekolah kedinasan lainnya termasuk seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Paradigma diskriminatif yang seperti ini menurutnya harus diubah dan tidak boleh lagi terjadi di Papua.

“Bagi saya memang negara harus hadir untuk bagaimana bisa merubah maindset pemuda-pemuda Papua. Ini masalah kita bagaimana mengawal NKRI di Papua ke depan,” terangnya.

Tuduhan rasisme, diskriminasi terhadap Papua menurut Duta Besar Indonesia Imron Cotan merupakan salah persepsi karena selama ini suku-suku Papua justru sangat berkembang dan eksistensinya sudah berada di seluruh wilayah di Indonesia.

Secara hukum, Undang-Undang Nomor 21/2011 tentang Otsus Papua menyebutkan, seluruh jabatan publik di Papua harus diduduki oleh orang asli Papua. Sementara konflik-konflik yang terjadi selama ini karena adanya Gerakan-gerakan separatis yang bersenjata yang mencoba melawan pemerintah.

Akibatnya, terjadi pertumpahan daerah karena kontak senjata antara TNI/Polri dengan kelompok separatisme. Sementara akademisi dari FISIP Universitas Indonesia Chusnul Mariyah menekankan agar permasalahan di Papua agar diselesaikan dengan cara dialog dengan pendekatan persuasif, bukan dengan pendekatan kekuasaan.

“Menyelesaikan masalah di Papua itu harus duduk bareng. Dengarkan apa mau kelompok-kelompok yang punya aspirasi, harus dengan pendekatan nilai. Menyelesaikan permasalahan di Papua tidak bisa dengan pendekatan kekuasaan, dengan angkat senjata,” tegas Chusnul. (tan)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Investasi Triwulan II di NTB Turun, Sektor Pertambangan Tertinggi

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) menyampaikan data realisasi investasi sementara periode triwulan II tahun 2020 hanya mencapai Rp 788 miliar. Jumlah ini menurun dari triwulan sebelumnya Rp 2,1 triliun.

Mencuri Buat Modal Judi, Moyes Diciduk Polisi

Baru enam bulan keluar  dari penjara MR alias Moyes kembali beraksi. ”Pelaku ini mencuri handphone di kawasan Jalan Transmigrasi, Pejanggik, Mataram,” kata Kapolsek Mataram AKP Rafles Girsang, kemarin (9/7).

Kantor Bawaslu dan Gedung Wanita NTB Digugat Warga

Sengketa lahan Gedung Wanita dan Kantor Bawaslu NTB masih bergulir di persidangan. Untuk memperkuat bukti, Kejati NTB selaku jaksa pengacara negara bakal menghadirkan saksi kunci. ”Kita akan hadirkan pihak dari PT PN (Perkebunan Nusantara) X Surabaya,” kata Kasi Perdata Bidang Datun Kejati NTB Mansyur, kemarin (9/7).

Efek Positif Korona, Literasi Digital Meningkat

Selama penerapan belajar dari rumah (BDR) yang disebabkan Pandemi Covid-19, kegiatan literasi anak-anak berkurang. ”Karena aktivitas kunjungan ke perpustakaan sekarang ini, sangat dibatasi ya,” kata Kepala Kantor Bahasa NTB Ummu Kulsum, pada Lombok Post, Kamis (9/7/2020).

Dorong Kampung Sehat, Polda NTB Gelar Panen Raya di Kembang Kuning

Polda NTB menggelar panen raya di Desa Kembang Kuning, Kecamatan Sikur, Lombok Timur, kemarin (9/7). Panen raya ini bagian dari program Kampung Sehat yang dinisiasi Polda NTB yang salah satu tujuannya mewujudkan ketahanan pangan NTB di tengah pandemi Covid-19.

Polres KSB Launching Transportasi Sehat

Polres Sumbawa Barat punya terobosan lain dalam mensukseskan Lomba Kampung Sehat

Paling Sering Dibaca

Jika Masih Tak Patuh, Seluruh Pasar di Mataram Bakal Ditutup Paksa

akil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengancam akan menutup pasar yang mengabaikan protokol kesehatan. Ancaman tersebut disampaikan Wagub saat menggelar inspeksi mendadak di Pasar Mandalika, kemarin (8/7). Dia mendapati langsung banyak pedagang dan pembeli tidak mengenakan masker.

Zona Merah Korona, Wagub NTB : Mana Pol PP Mataram, Kenapa Sembunyi?

Pemkot Mataram dinilai lemah dalam merespon dan menangani Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun begitu geregetan. Meski zona merah dengan kasus positif dan kematian tiap hari, penerapan protokol kesehatan di ibu kota justru sangat longgar. Tak lagi ada pengawasan macam sedang tidak terjadi apa-apa.

Istri Model Suami Youtuber, Bantah Cari Sensasi “Mahar Sandal Jepit”

Pernikahan dengan mahar sandal jepit Iwan Firman Wahyudi dan Helmi Susanti bukan bermaksud mencari  sensasi di media sosial. Menurut mereka ikatan mereka tulus beralas kasih sayang.

Pilbup Loteng, Lale Prayatni Mulai Goyang Posisi Pathul Bahri

Lobi politik tersaji di DPP Partai Gerindra. Dari informasi yang dihimpun Lombok Post, diam-diam SK Gerindra dibidik Prayatni melalui ‘lorong’ Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hashim Djojohadikusumo.

Turun dari Rinjani, Warga Lombok Tengah Tewas Jatuh ke Jurang

Pendakian di Gunung Rinjani kembali memakan korban jiwa. Sahli, 36 tahun, warga Desa Tampak Siring, Lombok Tengah meninggal setelah terjatuh ke jurang di kawasan Gunung Rinjani, Senin (6/7).
Enable Notifications.    Ok No thanks