alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Korona di NTB Terus Meningkat, PPKM Darurat Bisa Sampai Agustus

MATARAM-Harapan bahwa penerapan PPKM Darurat akan berakhir pada 20 Juli 2021 nampaknya sulit terwujud. Kasus positif harian dan laju penularan masih kencang di tengah-tengah masyarakat. Pemerintah pun mengisyaratkan akan memperpanjang PPKM darurat ini sampai bulan Agustus.

Sumber koran ini di Kementerian BUMN menegaskan bahwa pemerintah telah menghitung. Berkaca dari kasus India, kasus baru berhasil diturunkan dalam waktu 34 hari. Pemerintah bakal memantau waktu krusial pertumbuhan kasus ada pada tanggal 13 hingga 15 Juli ini.

Jika dalam 3 hari tersebut kasus belum berhasil diturunkan, maka PPKM akan diperpanjang sampai 10 Agustus mendatang dengan asumsi bahwa PPKM darurat baru bisa benar-benar diterapkan efektif pada 6 Juli 2021, bukan pada 3 Juli seperti yang direncanakan.

Sulit membayangkan bahwa dalam 3 hari ke depan kasus akan menurun secara signifikan. Alih-alih, pertumbuhan kasus positif kembali pecah rekor tertinggi kemarin (13/7) yakni 47.899 kasus baru. Jumlah ini semakin mendekati skenario terburuk yang diantisipasi pemerintah, yakni pertumbuhan 50 ribu kasus per hari.

Seiring perkembangan rekor yang terus terjadi di tingkat nasional, di NTB, hal serupa pun masih terjadi. Sudah dua hari berturut-turut, rekor kasus harian di Bumi Gora mencapai titik terburuknya. Kemarin, total ada 209 warga NTB yang tertular Covod-19. Jumlah ini bertambah dari rekor sehari sebelumnya di mana terdapat 188 kasus.

Lombok Tengah kali ini menjadi daerah dengan penambahan tertinggi. Total ada 73 kasus baru di sana. Baru kemudian diikuti Kota Mataram dengan 32 kasus baru. Lalu Sumbawa dengan 30 kasus baru, Sumbawa Barat 19 kasus, Kota Bima 18 kasus, Lombok Barat 12 kasus. Lalu Dompu dengan 9 kasus, Kabupaten Bima 7 kasus, Lombok Utara 5 kasus, dan Lombok Timur 3 kasus. Selain itu, terdapat 1 kasus warga luar NTB.

Terkait rencana perpanjangan PPKM Darurat ini, Jubir Kementerian Maritim dan Investasi Jodi Mahardi mengungkapkan bahwa sejauh ini belum ada rencana pemerintah untuk melakukan perpanjangan PPKM darurat. ”Namun kita akan cermati perkembangan penurunan laju penyebaran kasus,” jelasnya kemarin (13/7).

Sebelumnya, Menkeu Sri Mulyani Indrawati sempat memaparkan skenario perpanjangan PPKM darurat hingga 4-6 pekan. Hal itu dilakukan karena angka kasus positif yang masih tinggi.

“PPKM darurat selama 4-6 minggu dijalankan untuk menahan penyebaran kasus Covid-19. Mobilitas masyarakat diharapkan menurun signifikan,’’ ujarnya saat raker dengan Badan Anggaran DPR RI.

Ani menambahkan, untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian dan diperlukan akselerasi vaksinasi, efektivitas PPKM Darurat. ‘’Ini kesiapan sistem kesehatan, baik itu fasilitas kesehatan dan tenaga kesehatan,’’ imbuhnya.

Dalam skenario itu, perpanjangan itu akan berdampak pada kondisi ekonomi. Terutama pertumbuhan ekonomi yang pasti akan melambat.

Perlambatan itu disebabkan karena konsumsi masyarakat yang melemah. Dengan kondisi itu, pemerintah akan terus memperkuat APBN sebagai instrumen yang membantu masyarakat. ‘’Belanja APBN diperkuat untuk merespons dampak negatif peningkatan kasus Covid-19 kepada perekonomian,’’ tambah Ani.

 

Langkah Pengendalian

 

Sementara itu, Ketua Bidang Penanganan Kesehatan Satgas Penanganan COVID-19 Brigjen TNI (Purn) dr Alexander K Ginting bahwa pada prinsipnya tujuan penerapan PPKM darurat adalah pengendalian, pengawasan dan pemantauan pergerakan orang.

Kemudian juga pemisahan orang yang terkonfirmasi terutama yang bergejala agar tidak terjadi kontak erat dengan yang sehat sehingga kasus aktif harian bisa diturunkan. ”Positivity rate turun , BOR turun dan angka kematian turun,” jelasnya.

Idealnya, kata Ginting  kasus harian bisa turun 10 ribuan per hari yang kemudian diikuti oleh penurunan  bed occupancy ration (BOR) dibawah 40 persen dan terus melandai hingga titik terendah.

Ginting mengatakan, dalam situasi seperti ini, testing, pelacakan kontak , isolasi dan karantina di Desa dan Kelurahan tidak boleh turun. Saat ini, semua proses telah di serahkan ke Kementerian Kesehatan sejak Maret 2021 lalu.

Saat masih di satgas dulu, rasio penelusuran kontak erat adalah 1:8 alias memeriksa 8 orang per 1 kasus. Saat ini sudah bertambah menjadi 1:15 orang. Namun hal tersebut juga masih jauh dari ideal panduan WHO yakni 1:30 orang.

Ginting menyebut, saat ini sebagian besar mereka  yang positif berdiam di rumah masing masing untuk Isoman . ”Ini harus didampingi agar tidak terjadi perburukan , jika perburukan maka alamat tumpah ruah ke Rumah Sakit,” katanya.

Ia mengatakan, tim kesehatan di Posko Desa dan Kelurahan, RT/ RW bersama Satgas Covid- 19 harus melakukan pendapingan ke warga yang isoman seperti mengenali gejala, demam, dan sesak nafas. Saturasi juga tidak boleh turun dibawah 95. Pemberian obat dan tata kelola komorbid juga harus dilakukan pendampingan.

Sementara itu, wacana mengenai perpanjangan PPKM darurat selama 4-6 minggu disambut positif oleh serikat pekerja/buruh. Namun dengan sejumlah catatan.

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menyampaikan, PPKM darurat harus dilaksanakan dengan pengaturan yang jelas dan tegas. Sehingga, tujuan untuk menekan angka penularan benar-benar tercapai.

Selain itu, pemerintah juga harus memastikan agar tidak ada pelanggaran terhadap hak-hak buruh. Tidak menutup kemungkinan pula, dalam situasi PPKM darurat ini perusahaan melakukan PHK terhadap buruh.

”Terus terang, saat ini ancaman adanya ledakan PHK sudah di depan mata. Karena saat ini sudah banyak perusahaan yang mengajak serikat pekerja berunding untuk membicarakan program pengurangan karyawan,” tuturnya.

Selain itu, lanjut Iqbal, sudah ada pekerja yang dirumahkan dan bisa dipastikan upahnya terancam akan dipotong. Buruh meminta agar pengusaha nakal yang melakukan PHK di tengah pandemi dan memotong upah buruh ditindak tegas.

”KSPI meminta pelaksanaan PPKM darurat diikuti dengan perlindungan terhadap hak-hak buruh,” tegasnya.

Perlindungan ini termasuk risiko penularan covid 19 di klaster perusahaan. Dari informasi yang dihimpun KSPI, diperkirakan buruh yang terpapar Covid-19 angkanya mencapai 10 persen. Bahkan tidak sedikit buruh yang meninggal.

“Persoalannya adalah para buruh tidak mempunyai uang lebih untuk membeli vitamin dan obat-obatan saat isoman,” ungkapnya. Sehingga, diharapkan dari perusahaan juga bisa mensupport kebutuhan obat-obatan mereka.

Di sisi lain, mengenai vaksinasi berbayar, KSPI menolak tegas adanya wacana tersebut. sebab, bisa dipastikan akan terjadi komersialisasi vaksin ke depannya.

 

Skenario Terburuk

 

Sementara itu, pemerintah memiliki skenario penanganan Covid-19 jika kondisinya memburuk dari sekarang. Penambahan kapasitas tempat tidur perawatan pasien Covid-19 menjadi satu pilihan. Konsekuensinya adalah penambahan tenaga kesehatan yang rencananya diambil dari mereka yang baru lulus sekolah.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin kemarin (13/7) mengatakan bahwa varian delta menjadi biang dari ledakan kasus Covid-19 di Indonesia. Dia menyebutkan, ada beberapa provinsi di luar Jawa Bali yang sudah terlihat lonjakan kasus Covid-19. “Kami sudah membuat skenario ke depan,” ujarnya.

Budi menyatakan bahwa pihaknya telah berdiskusi dengan seluruh gubernur secara rutin. Jika dalam dua minggu kedepan laju kasus terus meningkat, Jakarta dan DI Jogjakarta akan kualahan. “Akan terjadi kekurangan tempat tidur,” ungkapnya.

Jika terjadi peningkatan kasus di suatu daerah, maka menambah fasilitas tempat tidur khusus pasien Covid-19 diharuskan. Langkah selanjutnya adalah mengkonversi rumah sakit untuk seluruhnya melayani Covid-19. Hal ini seperti yang dilakukan di Jakarta dengan tiga rumah sakit yang dikonversi. Jika kasus Covid-19 masih terus naik, Budi menyatakan akan menambah rumah sakit darurat. “Penambahan rumah sakit ini juga memerlukan alat dan yang paling penting adalah oksigen,” tuturnya.

Lalu bagaimana dengan tenaga kesehatannya? Dia menjelaskan bahwa sekarang banyak tenaga kesehatan yang terinfeksi Covid-19. Belum lagi ada yang meninggal. Ini  tentu mengurangi jumlah tenaga kesehatan yang ada. “Rencananya minggu ini,  kami akan melakukan vaksinasi booster untuk nakes,” ucapnya.

Vaksinasi yang ketiga ini akan diberikan dalam waktu cepat. Yang digunakan adalah vaksin dari Moderna. Budi mengaku sudah membicarakan kepada organisasi profesi terkait hal ini. “Ini untuk memproteksi mereka,” ucapnya.

Selain itu, Kemenkes juga telah menghitung kebutuhan nakes. Untuk perawat dibutuhkan 16.000 hingga 20.000 yang ditugaskan di tujuh provinsi Jawa Bali. “Kami telah memetkan yang sudah lulus tapi belum uji kompetensi dan (mahasiswa keperawatan) yang tingkat akhir ada 19.000-an,” kata Budi.

Dia sudah meminta agar ada pembicaraan dengan Kemendikbud. Tujuannya agar bisa mengakselerasi 19.000 calon perawat. “Kalau bisa apa yang mereka lakukan ini dihitung kreditnya mereka,” bebernya.

Selain perawat, jika ada pertumbuhan kasus mencapai 30 persen, akan kekurangan 2.200 hingga 2.900 dokter. Menurut data Kemenkes, dokter yang akan selesai internship sejumlah 3.900 orang. “Ini akan kita percepat proses administrasinya agar bisa cepat masuk ke rumah sakit untuk merawat pasien,” tutur Budi.

Menanggapi pernyataan Menkes, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadillah mengatakan bahwa pelibatan mereka yang belum lulus uji kompetensi atau mahasiswa akhir adalah jalan terakhir. Mobilisasi perawat dari luar Jawa-Bali perlu dilakukan. Selain itu juga mempercepat uji kompetensi oleh Kemendikbud. “Tiga hal.ini bisa dilakukan secara paralel jika mendesak,” ucapnya.

Selain itu yang perlu diperhatikan lagi adalah menyegerakam pembayaran insentif bagi yang sudah mengabdi untuk perawatan Covid-19. Menurutnya, perawat yang bekerja di rumah sakit milik daerah ada yang belum dibayarkan. “Untuk yang pusat, kata Kemenkes sudab dikucurkan. Saya cek, memang sebagian besar sudah dibayarkan,” katanya. (tau/dee/mia/lyn/JPG/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks