alexametrics
Rabu, 4 Agustus 2021
Rabu, 4 Agustus 2021

Wacana Vaksin Berbayar terus Tuai Polemik

Di sisi lain, polemik vaksin Covid-19 program gotong royong individu masih menjadi polemik. Program ini muncul lantaran Vaksinasi Gotong Royong tidak sukses. Hal tersebut disampaikan Budi Sadikin saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi IX DPR RI Selasa lalu (13/7).

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Bidang Hubungan Internasional Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, salah satu kendala eksekusi vaksin gotong royong adalah pendataan peserta. Sejumlah perusahaan melaporkan bahwa pekerjanya telah menerima vaksin Covid-19 gratis. Padahal, peserta penerima vaksin gotong royong tidak boleh tumpang tindih dengan skema program pemerintah itu.

“Saya lihat banyak perusahaan ingin vaksinasi yang cepat. Jadi mereka mendaftar di keduanya. Karena saat verifikasi tidak boleh ikut vaksin gotong royong jika sudah mengikuti skema program pemerintah,” jelas Shinta.

Kadin mencatat, sudah 28 ribu perusahaan dan 10,5 juta orang peserta yang terdaftar vaksin gotong royong. Mencakup karyawan dan keluarga karyawan. Dari jumlah tersebut alokasi untuk tahap 1 yakni 330 ribu dosis untuk 165 ribu peserta. Tahap 2 sebanyak 600 ribu dosis untuk 300 ribu peserta. Dan tahap 3 di bulan ini sebesar 1 juta dosis untuk 500 ribu peserta.

Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasjid berharap pelaksanaan vaksin gotong royong dipercepat. Sehingga segera memenuhi kebutuhan perusahaan yang terdaftar. Dengan masifnya vaksinasi, maka akan mendongkrak pemulihan ekonomi nasional.

Lalu pada 5 Juli, Kemenkes mengubah Permenkes No 10 Tahun 2021 menjadi Permenkes No 19/2021. Ada beberapa pasal terkait vaksinasi gotong royong individu.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) secara terpisah tidak mendukung pola vaksin Gotong Royong (GR) melalui Kimia Farma karena efektivitas yang rendah. Dan tata kelolanya berisiko tinggi. Sebelum vaksin berbayar dilakukan, KPK menyarankan Kemenkes memiliki data peserta vaksin dengan berbasis data karyawan yang akuntabel dari badan usaha, swasta, instansi, lembaga organisasi pengusaha atau asosiasi.

“KPK mendorong transparansi logistik dan distribusi vaksin yang lebih besar,” kata Ketua KPK Firli Bahuri melalui keterangan tertulis. Menurut Firli, penjualan vaksin GR ke individu berisiko tinggi dari sisi medis maupun pengawasan. Meski penjualan itu sudah dilengkapi dengan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes). “Karena reseller (vaksin) bisa muncul. Jangkauan Kimia Farma juga terbatas,” ujarnya.

KPK menyarankan perluasan vaksin GR ke individu tidak boleh menggunakan vaksin hibah, baik bilateral maupun skema Covid-19 Vaccines Global Access (COVAX). Lembaga antirasuah itu juga menyarankan pihak terkait membuka secara transparan data alokasi dan penggunaan vaksin GR secara by name, by address dan berdasar badan usaha. “Pelaksanaan (vaksinasi) hanya melalui lembaga/institusi yang menjangkau kabupaten/kota,” jelasnya.

Instansi yang dapat menjangkau pelaksanaan itu, misalnya, rumah sakit swasta se Indonesia atau kantor pelayanan pajak. “Mereka (kantor pajak) punya database wajib pajak yang mampu secara ekonomis,” imbuh perwira tinggi polisi bintang 3 itu. Dia juga menyarankan perbaikan logistik vaksin untuk mencegah vaksin mendekati kadaluarsa. “Data menjadi kunci untuk itu,” paparnya.

 

Bebas Pajak

 

Terpisah, Menkeu Sri Mulyani Indrawati telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 92/PMK.02/2021 tentang Pemberian Fasilitas Pajak terhadap Barang dan Jasa yang Diperlukan dalam rangka Penanganan Pandemi Corona Virus. Dalam aturan tersebut, berbagai pembebasan pajak impor diberikan untuk berbagai produk penanganan Covid-19.

Ada 26 jenis barang yang dapat diberikan fasilitas kepabeanan dan/atau cukai serta fasilitas perpajakan. Beberapa di antaranya yakni impor oksigen, isotank, obat-obatan, PCR test, swab, termometer, hingga alat pelindung dini (APD) seperti masker.

Terpisah, Kementerian Perindustrian pun mengapresiasi pemberian insentif fiskal itu. Sebab, hal itu merupakan fasilitas khusus yang diberikan oleh pemerintah selama masa pandemi Covid-19 untuk dapat membantu percepatan pemulihan ekonomi nasional.

Pemberian fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BM DTP) juga dalam rangka meningkatkan daya saing industri nasional. Di samping itu, fasilitas ini juga merupakan bukti dukungan pemerintah terhadap industri nasional.

“Pemerintah berkomitmen untuk semakin menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi para pelaku industri di tanah air. Langkah strategis ini misalnya melalui pemberian insentif fiskal dan nonfiskal,” ujar Menperin Agus Gumiwang.

Berdasarkan lampiran dalam PMK tersebut, ada lima kelompok jenis barang yang pajaknya dibebaskan. Pertama, test kit dan reagen laboratorium atau PCR test. Kedua, virus transfer media. Ketiga, obat yang terdiri dari Tocilizumab, Intravenous Immunoglobulin, Mesenchymal Stem Cell, Low Molecular Weight Heparin, obat mengandung regdanvimab, Favipiravir, Oseltamivir, remdesivir, insulin serta Lopinavir and Ritonavir.

Kemudian kelompok barang keempat yaitu peralatan medis dan kemasan oksigen yang terdiri antara lain oksigen, iso tank, pressure regulator, humidifier, termometer, ventilator, thermal imaging hingga swab. Terakhir alat pelindung diri (APD) berupa masker N95. Adapun aturan itu mulai berlaku sejak PMK ini diundangkan pada Senin (12/7). (kus/lyn/han/tyo/mia/dee/tau/JPG/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks