alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Penyerang Syekh Ali Jaber Dijerat Pasal Berlapis

BANDAR LAMPUNG–Polisi memastikan bahwa proses pidana terhadap Alfin Andrian, tersangka penyerang Syekh Ali Jaber, berlanjut. Meski, pihak keluarga menyatakan bahwa Alfin menderita gangguan mental.

’’Secara pidana tetap dipertanggungjawabkan oleh tersangka,” tegas Kabidhumas Polda Lampung Kombes Zahwani Pandra Arsyad yang dilansir dari Radar Lampung kemarin (15/9).

Dia menambahkan, pihaknya menghadirkan saksi ahli dari Rumah Sakit Jiwa Lampung dan Mabes Polri terkait pengakuan gangguan kejiwaan tersebut. ’’Kami on the track. Saksi ahli dihadirkan. Hasilnya menunggu 14 hari,” kata dia.

Polisi menjerat pelaku dengan pasal 340 juncto pasal 53 KUHP subsider pasal 338 juncto 351 subsider pasal 351 ayat 2 juncto pasal 53 KUHP. Kemudian, pasal 2 ayat 1 UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951. ’’Pasal berlapis itulah yang dipersangkakan kepada tersangka AA untuk mempertanggungjawabkan perbuatan di muka hukum. Pasal berlapis diterapkan agar tidak ada lagi celah terhadap tersangka. Itu yang dilakukan,” tegas Zahwani. ’’Unsurnya sudah terpenuhi. Adanya niat, kesempatan, suatu tindakan yang mengakibatkan orang mengalami luka dan dapat mengancam jiwanya,” lanjut dia.

Berdasar pengakuan, kata Zahwani, Alfin melakukan penyerangan karena terbayang dan terbebani dengan tayangan ceramah Syekh Ali Jaber. ’’Itu motifnya. Namun, informasi yang disampaikan orang tuanya harus dibuktikan,” jelasnya.

Senin (14/9), saat dimintai keterangan oleh penyidik di Mapolresta Bandar Lampung, ayah Alfin, M. Rudi, bersikukuh bahwa anaknya menderita gangguan mental sejak 2017. ’’Ya, masih sampai sekarang,” katanya. Bahkan, menurut dia, Alfin pernah dirawat di rumah sakit jiwa.

Namun, pihak Rumah Sakit Jiwa (RSJ) Lampung belum menemukan arsip rekam medis Alfin. Menurut Kabaghumas RSJ Lampung David, pihaknya sudah memeriksa arsip rekam medis hingga empat tahun terakhir dan tidak menemukan nama Alfin. Informasinya, Alfin pernah berobat ke RSJ, tapi tidak menjalani rawat inap.

’’Karena itu, kami minta pihak keluarga datang untuk menjelaskan kapan yang bersangkutan pernah berobat. Bisa jadi namanya tidak terdata karena menggunakan nama panggilan,” tuturnya.

Dari Jakarta, Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan bahwa proses hukum terhadap Alfin akan dilakukan dengan transparan dan cepat. ”Mudah-mudahan dalam waktu yang tidak lama sudah terungkap dan prosesnya bisa lebih cepat,” kata Mahfud.

Senin malam Mahfud menjenguk Syekh Ali Jaber. Dia berharap insiden penusukan tersebut tidak menyurutkan langkah untuk terus berdakwah. Menurut mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu, Syekh Ali Jaber merupakan salah seorang ulama yang ikut membantu pemerintah dalam banyak kesempatan. ”Mudah-mudahan segera pulih dan berkiprah kembali,” harapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Syekh Ali Jaber menyampaikan bahwa masyarakat tidak boleh terpancing oleh insiden yang dialaminya. Dia meminta masyarakat menyerahkan sepenuhnya proses hukum kepada Polri. Syekh Ali Jaber yakin aparat kepolisian mampu menuntaskannya. (syn/mel/ais/c7/fal/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Koreksi DTKS, Pemprov NTB Coret 215.627 Rumah Tangga

”Data ini dari hasil verifikasi dan validasi yang dilakukan kabupaten/kota,” kata Kepala Dinas Sosial (Dinsos) NTB H Ahsanul Khalik, Kamis (16/9/2020).

53 SPBU di NTB Sudah Go Digital

”Upaya ini untuk menjawab tantangan di era digital. Pertamina memantau distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) end to end process, yang akan memberikan layanan kepada pelanggan lebih aman, mudah dan cepat,” kata Unit Manager Communication Relations & CSR Pertamina MOR V Rustam Aji, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks