alexametrics
Jumat, 4 Desember 2020
Jumat, 4 Desember 2020

Alhamdulillah, 475 Ribu Guru Swasta Dapat Subsidi Upah

JAKARTA–Kabar baik untuk para guru dan tenaga kependidikan (GTK) non PNS atau swasta di bawah naungan Kementerian Agama (Kemenag). Baru-baru ini Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menyetujui usulan Rp 1,152 triliun untuk bantuan subsidi gaji.

Sekjen Kemenag Nizar mengatakan persetujuan dari Kemenkeu itu tertanggal 12 November 2020. ’’Sesuai arahan Menag, kita ajukan usulan untuk bantuan subsidi gaji bagu GTK non PNS,’’ tuturnya kemarin (15/11). Dia bersyukur karena usulan anggaran dari Kemenag sudah disetujui Kemenkeu. Artinya tinggal proses pencairan.

Nizar menegaskan tahap pencarian bisa dijalankan secepatnya. Sebab sebelumnya Kemenag sudah melakukan verifikasi dan validasi kepada 745.415 orang GTK non PNS. Proses tersebut juga meliatkan BPJS Ketenagakerjaan. Mantan Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) itu berharap dana tersebut segera dicairkan.

Dirjen GTK Kemenag Muhammad Zain menuturkan 745 ribuan GTK non PNS madrasah pengajuan ke Kemenag itu setelah melaliu proses validasi oleh BPJS Ketenagakerjaan. Diantara validasi itu untuk melihat apakah calon penerima subsidi gaji dari Kemenag belum menerima program serupa dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker).

Zain bersyukur proses validasi BPJS Ketenagakerjaan berjalan lancar. Proses pengusulan sampai pencairan anggaran bantuan subsidi gaji juga diawasi oleh Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemenag selaku aparat pengawas internal pemerintah (APIP).

Dia mengatakan program pemberian subsidi gaji itu harus dikawal dari hulu sampai hilir. ’’Bantua ini sebagai wujud keberpihakan pemerintah kepada warganya. Terlebih di tengah pandemi Covid-19,’’ tuturnya.

Sebelumnya jumlah usulan yang dimasukkan Kemenag ke BPJS Ketenagakerjaan untuk divalidasi mencapai 864 ribuan orang GTK. Diantara temuan validasi BPJS Ketenagakerjaan per September 2020 ada 55.242 orang sudah menerima bantuan program Kartu Prakerja. Kemudian ada 43.895 orang menerima bantuan subsidi upah Kemenaker.

Zain juga mengatakan skema pencairan anggarannya nanti mampir dahulu ke Kemenag. Skema ini sesuai dengan arahan dan hasil diskusi dengan tim Staf Khusus Wakil Presiden. Skema ini diambil supaya jelas nantinya siapa yang bertanggung jawab. Menteri Agama selaku pengguna anggaran (PA) dan kuasa pengguna anggaran (KPA) adalah para dirjen di Kemenag termasuk Dirjen Pendidikan Islam (Pendis). (wan/JPG/r6)

 

Statistik Penerima Bantuan Subsidi Upah GTK Non PNS Kemenag

 

GURU RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH

543.928 Orang

GURU PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DI SEKOLAH

93.480 Orang

DOSEN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

17.476 Orang

USTAD PENDIDIKAN DINIYAH FORMAL

2.111 Orang

DOSEN MA’HAD ALY

532 Orang

TENAGA KEPENDIDIKAN RAUDLATUL ATHFAL DAN MADRASAH

73.714 Orang

TENAGA KEPENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM

7.444 Orang

GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN KRISTEN

2.134 Orang

GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN HINDU

1.618 Orang

GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN BUDDHA

832 Orang

GURU PENDIDIKAN KEAGAMAAN KONGHUCU

141 Orang

 

Sumber: Kementerian Agama

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

HARUM Masukkan Program Mitigasi Bencana dalam Kurikulum Sekolah

Program-program yang dicetuskan pasangan nomor urut 1, H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum) selalu bikin takjub. Salah satunya, memasukkan Mitigasi Bencana dalam kurikulum sekolah.

Industri Kreatif, Solusi Muda Hadirkan Lapangan Kerja

Debat publik putaran ketiga Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Mataram telah selesai digelar. Pasangan HL Makmur Said dan H Badruttamam Ahda tampil maksimal dalam debat pamungkas.

Percepat Pemulihan Ekonomi, HARUM Prioritaskan Penggunaan Produk Lokal

Pandemi Covid 19 telah membuat perekonomian di Kota Mataram melambat. Sejumlah sektor utama yang menjadi tulang punggung perekonomian Mataram mengalami penurunan cukup signifikan.

Kampus Kemungkinan Dibuka Pertengahan Januari

Mulai pertengahan Januari 2021, kampus diizinkan kembali buka. Pada semester genap tersebut, perkuliahan akan menerapkan hybrid learning. Yaitu, kombinasi antara tatap muka dan pembelajaran dalam jaringan (daring).

Lagi Kader PDIP Ditangkap KPK, Kali ini Bupati Banggai Laut Wenny Bukamo

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Bupati Banggai Laut, Wenny Bukamo, Kamis (3/12). Tim penindakan KPK mengamankan Kader PDI Perjuangantersebut  sekitar pukul 13.00 WIB.

Survei Indikator, Pathul-Nursiah Unggul di Pilbup Loteng

Hasil survei Indikator sejak 25-29 November lalu menempatkan pasangan calon bupati dan wakil bupati HL Pathul Bahri-HM Nursiah unggul telak dengan perolehan 45,9 persen. Terpaut jauh dari pasangan di posisi kedua.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Debat Pamungkas, BARU Sindir SALAM Takut Pajang Logo PDI Perjuangan

Debat terakhir pasangan calon wali kota dan wali kota Mataram telah berakhir Senin (30/12) lalu. Seluruh paslon telah menyampaikan visi misi dan program kerja jika mereka terpilih memimpin Mataram di periode mendatang.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks