alexametrics
Senin, 26 Oktober 2020
Senin, 26 Oktober 2020

Wabah Korona, 143 Perusahaan Asing Pindah Usaha ke Indonesia

PANDEMI Covid-19 nyatanya membawa pelajaran bahwarantai pasok barang tidak bisa terpusat di satu negara. Indonesia pun dilirik sebagai negara tujuan realokasi investasi.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyebut, ada 143 perusahaan yang berencana melakukan realokasi investasi ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan itu di antaranya berasal dari AS, Taiwan, Korea Selatan, Hong Kong, Jepang, dan China.

‘’Data dari Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM) terdapat 143 perusahaan yang memiliki rencana realokasi investasi ke Indonesia dengan potensi penyerapan tenaga kerja lebih dari 300 ribu orang,’’ ujarnya pada HSBC Economic Forum di Jakarta, kemarin (16/9).

Airlangga menilai, Indonesia memiliki peluang besar untuk menggantikan posisi China sebagai tujuan investasi dan hub rantai pasok global baru. Sebab, tak bisa dipungkiri bahwa banyak perusahaan multinasional yang mulai merelokasi industrinya dari China ke negara-negara Asia lain, terutama kawasan Asia Tenggara.

‘’Untuk mengatasi tantangan eksternal dan internal serta menangkap peluang relokasi industri dari Tiongkok ke Asia Tenggara, kami menyadari pentingnya meningkatkan iklim investasi dan daya saing Indonesia,’’ imbuh dia.

Kepala BKPM Bahlil Lahadalia menambahkan, sudah ada tiga perusahaan asing yang merelokasikan investasinya ke Kawasan Industri Batang, Jawa Tengah. ‘’Ada pabrik kaca, otomotif, dan baterai. Dan akan launching di akhir tahun ini. Ini akan mendorong investasi bisa berjalan baik,’’ imbuh dia. Tiga perusahaan itu bahkan memanfaatkan sekitar 140 hektar lahan dari total lahan yang disediakan pemerintah yaitu sekitar 4.000 hektar.

Pada kesempatan yang sama, Menteri BUMN Erick Thohir memastikan seluruh perusahaan pelat merah akan terus bertransformasi. Upaya transformasi salah satunya juga dilakukan pada industri farmasi.

Erick menyebut, pihaknya tengah menyusun pembangunan pabrik obat paracetamol di Indonesia. Rencana itu dilakukan dengan menggabungkan industri farmasi negara yakni Bio Farma dan Kimia Farma.

‘’Kita akan membangun pabrik paracetamol yang selama ini diimpor. Indofarma akan fokus di herbal dan juga kita sinergikan dengan grup rumah sakit kita yang jumlahnya ada 70,’’ tutur dia.

Dia menyebut, sudah ada pembagian dalam 12 klaster. Hal itu juga disesuaikan dengan rantai pasok satu kesatuan di tiap perusahaan BUMN. Pengelompokan berdasar klaster itu diyakini akan membangun ekosistem bisnis yang lebih baik.

Erick yakin dengan kebijakan itu maka proyek strategis nasional (PSN) bisa semakin mulus. ‘’Misalnya seperti yang disampaikan Pak Presiden bagaimana kita akan mengkonsolidasi klaster pariwisata dan pendukung. Di mana kita mengkonsolidasikan airport, hotel, ritel, kawasan wisata dengan juga penerbangan menjadi satu atap,’’ tutur mantan ketua Inasgoc itu.

 

Daftar Prioritas Investasi

 

Airlangga melanjutkan, untuk mewujudkan iklim investasi, pemerintah tengah mempersiapkan berbagai kebijakan. Pertama, segera menyelesaikan pembahasan RUU Cipta Kerja dengan DPR RI. Hal yang disasar adalah penciptaan lapangan kerja, peningkatan kompetensi pencari kerja dan kesejahteraan pekerja, peningkatan produktivitas pekerja, serta peningkatan investasi.

Kedua, menyusun Daftar Prioritas Investasi. Daftar ini disusun dengan pendekatan “picking the winners”, yang nantinya akan mencakup bidang-bidang usaha yang akan didorong dan diberikan fasilitas, baik perpajakan maupun non-perpajakan.

Kriterianya antara lain industri yang berorientasi ekspor, substitusi impor, padat karya, padat modal, high-tech dan berbasis digital. ‘’Diharapkan dengan adanya daftar prioritas investasi ini akan menarik investasi yang bukan hanya besar, tapi juga berkualitas dan mampu menciptakan lapangan pekerjaan,’’ imbuh Airlangga.

Ketiga, untuk menguatkan pengembangan industri dan konektivitas transportasi dan logistik, pemerintah melakukan pengembangan koridor di sepanjang Pulau Jawa bagian utara.  Secara total koridor Jawa bagian utara merupakan penyumbang 38,7 persen dari total Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan 53,56 persen terhadap total sektor industri nasional.

Dengan pengembangan koridor ekonomi Jawa bagian utara diharapkan akan mendorong pemanfaatan Kawasan Peruntukan Industri (KPI) sebagai pusat pertumbuhan ekonomi baru, mendukung investasi sektor industri, perdagangan dan jasa, meningkatkan ekspor melalui peningkatan daya saing industri dan interkoneksi supply chain dan value chain, serta mengintegrasikan Kawasan Industri dengan sistem pengembangan infrastruktur transportasi dan logistik.

Keempat, pemerintah menyusun inisiatif pembangunan Super Hub sebagai sentra produksi, perdagangan, teknologi dan keuangan. Saat ini terdapat lima potensi lokasi Super Hub di Indonesia yaitu Koridor Bali – Nusa Tenggara, Koridor Sulawesi Utara (Manado – Likupang – Bitung), Batam – Bintan – Karimun – Tanjungpinang (BBKT), Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) Kalimantan Timur, dan Kawasan Segitiga Rebana di Jawa Barat. Pengembangan industri berbasis klaster melalui Super Hub di daerah-daerah tersebut akan mendorong pemerataan ekonomi antar daerah.

‘’Saya yakin ekonomi Indonesia, melalui kebijakan konkret dan tepat, akan dapat mengatasi tantangan yang sedang terjadi di 2020. Bersama-sama, kita harapkan ke depannya ekonomi Indonesia makin kuat dan sukses,’’ kata dia.

Sementara itu, Satgas Pemulihan dan transformasi Ekonomi Nasional (PEN) mengklaim pemerintah telah menggelontorkan dana dalam jumlah besar selama tujuh pekan terakhir. Nilainya Rp 87,5 triliun untuk tiga klaster pemulihan ekonomi. Yakni, perlindungan sosial, UMKM, serta sektoral K/L dan pemda.

’’Kami akan berusaha keras agar kami bisa tingkatkan menjadi Rp 100 triliunan di akhir September ini,’’ ujar Ketua Satgas PEN Budi Gunadi Sadikin di kantor presiden kemarin. Secara keseluruhan, anggaran yang telah disalurkan mencapai Rp 240,9 triliun hingga 14 September lalu.

Sejauh ini, progres terbesar ada di klaster perlindungan sosial. Dari anggaran Rp 203,9 triliun, 59,03 persennya sudah disalurkan. Atau senilai Rp 120,36 triliun. Budi yakin serapan anggaran perlindungan sosial bisa 100 persen pada akhir tahun ini. Klaster UMKM sudah terealisasi 47,52 persen atau senilai Rp 58,67 triliun dari pagu Rp 123,47 triliun. Yang masih minim serapan adalah klaster sektoral. Karena baru terealisasi Rp 26 triliun atau 24,46 persen dari pagu Rp 106,06 triliun.

Menurut Budi, masih ada waktu kurang lebih dua pekan untuk menggelontorkan setidaknya Rp 15 triliun hingga akhir September. Sehingga bisa tercapai target Rp 100 triliun. ’’Efek multipliernya bisa sangat membantu untuk menopang pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal III ini,’’ lanjut wakil menteri BUMN itu.

Bila pemerintah menyalurkan uang Rp 100 triliun, dengan angka fiskal multiplier saat ini 2,1, maka dalam hitungan kasar akan memberi dampak ke GDP Indonesia setidaknya Rp 220 triliun. Tentu ada variabel lain yang bisa saja membuat kontraksi pertumbuhan ekonomi menjadi lebih dalam. Namun, dengan penyaluran Rp 100 triliun anggaran, diharapkan setidaknya ada daya ungkit ekonomi yang signifikan di kuartal III.

Di tempat yang berbeda, Sekretaris Jendral Kementerian Kesehatan dan Kepala Perwakilan UNICEF di Indonesia menandatangani perjanjian kerjasama untuk pengadaan vaksin dengan harga terjangkau. Sekjen Kemenkes Oscar Primadi menyatakan bahwa perjanjian kali ini merupakan pembaharuan dari MoU pada 2004. Dalam perjanjian tersebut salah satunya adalah pembelian vaksin.

Pengadaan dan pembelian caksin akan dilakukan melalui supply division UNICEF yang berada di Denmark. Oscar yakin dengan cara ini dapat membeli vaksin dengan jumlah yang lebih besar dan murah. Kemitraan ini akan memungkinkan Indonesia membeli vaksin baru seperti pneumococcal conjugate vaksin dengan harga 1/3 dari pasar. Vaksin ini dapat mencegah hanpir 10.000 kematian anak setiap tahun.

Sebenarnya sejak adanya Covid-19, Indonesia telah rutin menjalin kerjasama internasional. Misalnya saja melalui WHO Access to Covid-19 Tools (ACT) Accelerator dalam COVAX Facility untuk mengupayakan kemudahan, keamanan, dan harga vaksin yang murah untuk 20 persen populasi berisiko pada akhir 2021.

Dalam kesempatan yang sama Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyatakan dalam konteks Covac Facility, UNICEF memiliki peran sangat penting. Sebab setiap negara yang masuk akan memiliki akses terhadap vaksin Covid-19. ”Semoga ipaya kita bersama dalam memerangi Covid-19 dapat mengakhiri pandemi,” tuturnya.

 

Warga Miskin

 

Di sisi lain, Kementerian Sosial akan menambah porsi pendaftaran warga miskin dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) tahun depan. Jumlahnya diupgrade hingga 20 persen dari saat ini. Artinya, tahun depan, pencatatan DTKS akan mengakomodir sampai 60 persen masyarakat dengan pendapatan terbawah.

Menteri Sosial Juliari P. Batubara mengatakan, pemerintah akan melanjutkan program perlindungan sosial dengan dukungan anggaran sebesar Rp 419,3 triliun. Anggaran ini diarahkan untuk percepatan pemulihan sosial dan mendukung reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap. Di mana, penyempurnaan DTKS menjadi kunci penting dalam mewujudkannya.

”Penyempurnaan kualitas DTKS termasuk di dalamnya, selain juga perbaikan mekanisme penyaluran program perlindungan sosial, serta penguatan monitoring dan evaluasi,” ujarnya.

Sebagai informasi, selama ini DTKS hanya mencakup 40 persen masyarakat miskin dengan pendapatan terbawah.

Karenanya, pihaknya memberikan perhatian serius dalam penyempurnaan DTKS mulai Tahun Anggaran 2021. Kemensos bahkah telah menganggarkan sebesar Rp 1,272 triliun untuk penyempurnaan kualitas DTKS ini.

Sekretaris Jenderal Kemensos Hartono Laras menambahkan, anggaran ini dialokasikan untuk dua tujuan. Yakni penyempurnaan kualitas DTKS dan peningkatan cakupan DTKS.

Lebih jauh dia menjelaskan, dalam pengelolaan DTKS pada tahun 2021, Kemensos menetapkan sasaran warga miskin dalam DTKS ditingkatkan hingga 60 persen dari masyarakat dengan pendapatan terbawah.

”Persentase tersebut setara dengan 41.697.344 rumah tangga, atau 162.003.487 jiwa,” papar Hartono.

Untuk mengakselerasi, Kemensos akan memulai tahapan awal penyempurnaan DTKS pada Oktober 2020 ini. Dimulai dengan pengadaan hardware/software pendukung DC/DRC/SIKS dan penyiapan prelist DTKS. Kemudian, dilanjutkan proses pengadaan jasa konsultan dan penyiapan prelist DTKS 2021 pada November 2020.

”Tahapan proses ini terus bergerak hingga Agustus 2021,” katanya.

Menurutnya, usulan tentang perbaikan DTKS ini mendapat dukungan luas. Tak terkecuali mitra Kemensos di DPR. Sebab, dengan kualitas DTKS yang baik diyakini akan meningkatkan ketepatan sasaran bantuan. Lebih jauh, reformasi sistem perlindungan sosial secara bertahap sangat penting mendukung upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di tahun 2024. (dee/byu/lyn/mia/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Nyoman: Gonta Ganti Kendaraan Tidak Masalah, yang Penting Rasanya

“Baru di motor Forza 250 CC ini saya rasakan sama sekali tidak ada getarannya ketika sudah kita berkendara dan sangat cocok dengan kondisi kesehatan saya yang memiliki penyakit jantung. Sebelumnya pernah saya memakai sepeda motor  jenis lain namun karna ada getarannya sangat terasa membuat saya tidak nyaman,” aku Nyoman.

Warga Antusias Hadiri Peresmian Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan

Ratusan warga tumpah di jalan Saleh Sungkar, Dayen Peken Ampenan Kamis (22/10) sore kemarin. Warga hadir menyambut kedatangan pasangan H Mohan Roliskana – TGH Mujiburrahman (HARUM). Kedatangan pasangan ini untuk meresmikan Rumah Besar Relawan HARUM Ampenan.

Satgas Covid-19 : Masyarakat Harus Taat 3M Ketika Liburan

Kebijakan yang dibuat pemerintah dalam menghadapi pandemi Covid-19 dinilai cukup baik. Tantangan selanjutnya adalah pengawasan terhadap implementasi di lapangan. Khususnya terkaitpenerapan 3M yaitu memakai masker, mencuci tangan pakai sabun, dan menjaga jarak.

Tiga Bank Syariah Digabung, Bersiap Jadi yang Terbesar di Nasional

”Mengawal dan membesarkan tidak hanya sampai legal merger, tapi juga memastikan hadirnya bank syariah nasional terbesar ini benar-benar dapat memberikan manfaat bagi orang banyak dan membawa nama Indonesia ke kancah global sebagai pusat ekonomi syariah dunia,” katanya.

Honda Genio Makin Fashionable

”Tampilan Honda Genio yang semakin atraktif mewakilkan ekspresi anak muda,” ujar Thomas. 

UN Diganti, Pemerintah Didorong Intensifkan Sosialisasi

”Supaya apa yang kurang dan kendala yang muncul, bisa segera dievaluasi,” ujar dosen Program Studi (Prodi) Pendidikan Bahasa Inggris dan Pasca Bahasa FKIP Unram ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...
Enable Notifications    Ok No thanks