alexametrics
Minggu, 20 September 2020
Minggu, 20 September 2020

Gubernur, Wali Kota, Bupati diminta Benahi Data Penerima Bantuan Tunai

BANTUAN sosial tunai (BST) gelombang I ditargetkan seselai sebelum lebaran. Mulai kemarin, Kementerian Sosial bersama PT Pos Indonesia berupaya untuk memperluas akses. Di sisi lain, Kementerian Dalam Negeri Mendesak agar pemerintah daerah cekatan dalam memperbaiki data.

Menteri Sosial Juliari P. Bartubara  kemarin meminta Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono agar mengakselerasi penyaluran BST. “Saya sudah menempuh sejumlah langkah baik terkait dengan PT Pos maupun dengan satuan kerja terkait di Kementerian Sosial,” katanya.

Upaya yang dilakukan untuk PT Pos adalah  menambah  loket-loket di Kantor Pos dan titik penyaluran di komunitas. Selama ini PT Pos sudah melakukan penjangkuan melalui komunitas. Selain itu juga memperbanyak tempat penyaluran bisa di kantor desa, di sekolah, di RW atau lokasi yang mudah diakses Keluarga Penerima Manfaat (KPM) setempat. “Hal ini untuk memperluas jangkauan dan cover layanan,” kata Mensos.

Untuk meningkatkan volume penyaluran, dan memberikan kesempatan lebih luas melayani KPM yang menerima BST, Mensos juga meminta agar PT Pos memperpanjang durasi penyaluran. “Bisa dimulai dari jam 07.00 sampai dengan malam setiap hari. Dengan demikian akan semakin banyak masyarakat yang bisa dilayani,” ujar Julianri.

Dia juga memerintahkan kepada Direktorat Jenderal Penanganan Fakir Miskin (PFM) untuk terus memonitor dan melaporkan setiap  waktu percepatan penyaluran BST. “Dengan langkah-langkah ini mudah-mudahan penyaluran BST bisa berlangsung cepat dan lancar, dengan  mematahui  protokol Kesehatan dalam penyaluran BST,” ucapnya. Harapannya dengan langkah tersebut sebelum Hari Raya Idul Fitri, BST Tahap I telah selesai disalurkan.

BST disalurkan kepada warga miskin dan rentan terdampak Covid-19 di luar Jabodetabek sebanyak 9 juta KK. Mereka adalah KPM di luar penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Selain itu mereka juga ikut dalam progam sembako, dengan indeks bantuan Rp600 ribu per kepala keluarga perbulan selama tiga bulan. Bantuan dimulai April hingga Juni.

Semenntara di wilayah Jabodetabek menerima bantuan sembako. Ada 1,3 juta kepala keluarga di Jakarta dan 600 ribu kepala keluarga di Kabupaten Bogor, Kota Tangerang dan Tangsel, Depok dan Bekasi  menjangkau 600.000 kepala keluarga. Bantuan sembako ini diberikan untuk setiap masyarakat Jabodetabek senilai Rp 600 ribu.

“Presiden  berharap,  masyarakat yang terdampak Covid-19 bisa  berbahagia bersama keluarga saat hari Lebaran, ” kata ayah dua anak itu. Dia meminta masyarakat agar bersikap bijak dalam membelanjakan uang yang mereka terima. “Nah ini untuk yang bapak-bapak, saya minta tolong agar bantuan yang sudah diterima tidak dibelikan rokok ya.  Belikan untuk kebutuhan makan atau sembako, ” kata Juliari.

Untuk data penerima bantuan, dia berharap kepada pemerintah daerah agar meningkatkan validitas data. Tujuannya agar tepat sasaran.

Selain bantuan sosial yang berkaitan dengan Covid, Kemensos juga membagikan bantuan sosial reguler. Misalnya saja program keluarga harapan untuk 10 juta oran. Ada juga bantuan sembako yang menargetkan 20 juta KPM.

Sebelumnya Menko PMK Muhadjir Effendi memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran. Muhadjir dalam tinjauannya ke beberapa daerah menadapati warga miskrin yang belum masuk Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan belum menerima bantuan sosial regular. Dia merekomendasikan kepada pemerintah daerah agar warga miskin yang benar-benar membutuhkan dimasukkan ke dalam DTKS. Sementara untuk warga yang tergolong sudah mampu tetapi masih terdata di DTKS agar dikeluarkan.

“Dengan didaftarkannya mereka yang benar-benar membutuhkan ke dalam DTKS, maka setelah Covid selesai, warga tersebut dapat memperoleh bantuan regular. Jadi ini dijadikan sebagai momentum memperbaiki data sasaran perlindungan sosial,” ujarnya.

Muhadjir mengaku, masih ada beberapa penyaluran bantuan yang tidak tepat sasaran dari data penerima bansos. Meski jumlahnya sedikit. Namun demikian, proses verifikasi dan perbaikan data harus terus dilakukan sehingga penyaluran pada tahap berikutnya sudah dapat menggunakan data yang tepat usulan RT/RW.

Guna memastikan ketepatan sasaran, saat ini Kemendes PDTT dan Kemensos akan membuat kebijakan setiap penerima datanya akan dipasang di balai desa setempat atau ada uji publik. “Sehingga orang bisa menyaksikan ini pantas atau tidak menerima. Sehingga kalau ada Kepala Desa yang mau main-main tidak akan bisa,” pungkasnya.

 

Cekatan Perbaiki Data

 

Sementara itu, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mempercepat proses perbaikan data penerima bansos. Dia menilai peran daerah dalam proses penyaluran bansos sangat penting. Pasalnya, setidaknya ada delapan jenis bantuan yang saat ini didistribusikan. Dan diakuinya, bukan hal yang mudah bagi jika sepenuhnya dilakukan pemerintah pusat mengingat cakupannya sangat luas.

Oleh karenanya, sebagai perwakilan pemerintah yang paling dekat dengan masyaralat, Pemda harus memainkan peran maksimal dalam melakukan validasi data. “Kepala daerah memegang peranan penting untuk melaksanakan validasi, sinkronisasi dan eksekusi penyaluran ini agar tepat sasaran”, ujar Tito, kemarin (17/5).

Dia menambahkan, pemda juga perlu memastikan agar bansos yang bersumber dari APBD dilakukan sinkronisasi datanya dengan bantuan yang berasal dari pusat. Dengan demikian, diharapkan pembagiannya bisa dilakukan secara merata. “Sehingga diperlukan validasi dan sinkronisasi data serta pengaturan waktu penyaluran bantuan antara pusat daerah,” imbuhnya.

Dari sisi pusat, pihaknya sudah memfasilitasi koordinasi antara kementerian teknis yang menangani bansos dengan kepala daerah. Namun Tito menegaskan, keberhasilan eksekusi penyaluran akan ditentukan oleh kemampuan manajerial dan kepemimpinan Kepala Daerah yang lebih paham situasi daerahnya masing-masing.

Salah satu daerah yang dinilai positif oleh Tito adalah Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur. Dia menilai langkah bupati banyuwangi Abdullah Azwar Anas melakukan validasi data dengan melibatkan kepala desa sangat baik. “Saya sudah mendapat informasi tentang inovasi Bupati Anas. Saya puji beliau dengan terobosan ini karena bisa mensinkronkan berbagai skema bansos,” tuturnya.

Untuk di ketahui, Azwar Anas membangun papan pengumuman yang berisi daftar nama, alamat warga KPM (Keluarga Penerima Manfaat) yang diurut berdasarkan jenis program bantuan sosial. Mulai dari Program PKH, Bansos Tunai, Kartu Sembako, BLT Dana Desa, Bansos Pemda hingga Kartu Pra Kerja yang ditempatkan di objek vital. Dengan cara itu, warga leluasa mengecek kebenaran data sekaligus melaporkan diri bila terjadi data ganda belum terdaftar.

Tito menilai cara kerja yang transparan dan partisipatif sangat dibutuhkan dalam situasi sekarang. Mantan Kapolri itu meminta para kepala daerah mencontoh terobosan tersebut atau bahkan membuat inovasi lainnya. “Saya berharap para Kepala Daerah terus berinovasi, sejauh itu di dalam koridor hukum dan efektif untuk mencapai tujuan program,” pungkasnya. (far/lyn/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

14 Ribu UMKM Lombok Utara Diusulkan Terima Banpres

Jumlah UMKM KLU yang diusulkan menerima bantuan presiden (Banpres) Rp 2,4 juta bertambah. Dari sebelumnya hanya 4. 890, kini tercatat ada 14 ribu UMKM. ”Itu berdasarkan laporan kabid saya, sudah 14 ribu UMKM yang tercatat dan diusulkan ke pusat,” ujar Plh Kepala Diskoperindag KLU HM Najib, kemarin (18/9).

Cegah Penyimpangan, Bupati Lobar Amankan 640 Dokumen Aset Daerah

Dinas Arsip dan Perpustakaan Lombok Barat (Lobar) terus mencari dokumen-dokumen aset milik pemkab. ”Kalau arsip (dokumen) hilang, aset daerah juga melayang,” kata Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Lobar H Muhammad Yamil.

Penuh Sampah, Warga Dasan Geres Turun Bersihkan Sungai

Pola hidup bersih digalakkan warga di Lingkungan Dasan Geres Tengah. Salah satunya melalui program sungai bersih. ”Kita ciptakan lingkungan bersih dan asri,” kata Lurah Dasan Geres Hulaifi, kemarin.

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

Senggigi Telah Kembali (Bagian-2)

SELAMA berminggu-minggu “kegiatan tidak berarti ini” dilaksanakan tanpa ada maksud apa-apa kecuali biar sampah tidak menumpuk. Namun keberartian “kegiatan tidak berarti ini” justru menjadi simpul efektif dari kebersamaan dan rasa senasib sepenangungan seluruh komponen yang ikut bergotong royong.

Paling Sering Dibaca

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.
Enable Notifications    Ok No thanks