alexametrics
Selasa, 11 Agustus 2020
Selasa, 11 Agustus 2020

Kalah Gugatan, Kemenag Wajib Cabut Aturan Pendaftaran Umrah

JAKARTA–Kementerian Agama (Kemenag) wajib mencabut Surat Keputusan (SK) Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) 323/2019 tentang Pedoman Pendaftaran Jamaah Umrah. Sebab, mereka kalah dari gugatan travel umrah sampai tingkat Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Jakarta.

Pengumuman hasil putusan PTTUN Jakarta itu disampaikan Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umrah Republik Indonesia (Kesthuri) Asrul Azis Taba di Jakarta kemarin (17/7). Dia mengatakan regulasi pedoman pendaftaran umrah tersebut digugat karena menimbulkan hambatan dalam proses operasional penyelenggaraan umrah.

’’Padahal sesungguhnya penyelenggaraan umrah sudah berjalan baik selama ini,’’ katanya. Di antara ketentuan yang mereka persoalkan adalah adanya ketentuan setoran awal perjalanan umrah Rp 10 juta/jamaah. Aturan ini membuat jamaah yang uangnya kurang dari Rp 10 juta tidak bisa mendaftar umrah. Apalagi tidak boleh ada sistem talangan.

Uang pendaftaran itu kemudian masuk ke virtual account (VA) travel. Masalahnya uang tersebut mengendap di bank dan tidak bisa diotak-atik. Ketentuan di dalam (SK) 323/2019 menyebutkan uang itu baru bisa dicairkan travel ketika jumlahnya Rp 15 juta. Kondisi ini menimbulkan masalah bagi travel. Mereka tidak bisa menyiapkan penyelenggaraan umrah, karena uangnya masih ada di dalam rekening VA.

Asrul berharap Kemenag segera menjalankan putusan dari PTTUN Jakarta itu. Yakni mencabut SK 323/2019. Dia menegaskan gugatan tersebut bukan sebuah proses pertarungan menang-kalah dengan Kemenag. Bagaimapun juga dia mengatakan travel umrah adalah mitra dari Kemenag. Sebaiknya sebelum menelurkan kebijakan, Kemenag mengajak asosiasi travel untuk berdiskusi.

Ketua Dewan Pembina Silaturamhi Asosiasi Travel Haji dan Umrah (SATHU) Fuad Masyhur mengatakan aturan 323/2019 tentang Pedoman Pendaftaran Umrah itu diskriminatif. Dia mengatakan selama ini orang berkunjung ke negara di Kawasan Eropa, Asia, atau negara lainnya tidak ada peraturan wajib menyetor uang. Sementara ini untuk mendaftar umrah, diwajibkan menyetor uang Rp 10 juta dahulu.

Padahal banyak jamaah yang untuk sementara memiliki uang Rp 5 juta dahulu, kemudian dia ingin mendaftar umrah. Dia berharap keputusan pengadilan itu menjadi pintu untuk memperbaiki regulasi umrah. ’’Mari sama-sama kita taati dan terima. Ini sudah memiliki kekuatan hukum,’’ jelasnya.

Dari Kemenag tidak banyak komentar soal kekalahan di pengadilan itu. Direktur Bina Umrah dan Haji Khusus Kemenag Arfi Hatim mengatakan Kemenag tentu menghormati keputusan pengadilan itu. Untuk tindak lanjut, dia belum memberikan jawaban tegas. ’’Nanti kami pelajari dulu. Karena belum terima (salinan putusan, Red),’’ jelasnya.

Kasubdit Pemantauan dan Pengawasan Ibadah Umrah dan Haji Khusus Kemenag Noer Alya Fitra mengatakan SK Dirjen PHU 323/2019 itu diterbitkan untuk mengatur pendataan jamaah umrah. Meliputi pendaftaran, pembayaran biaya umrah, sampai proses keberangkatan dan kepulangan.

Terkait dengan adanya ketentuan kewajiban menyetor uang pendaftaran Rp 10 juta dan ditempatkan dalam rekening VA travel, tujuannya untuk melindungi jamaah. ’’Agar uang jamaah tidak digunakan untuk hal-hal selain untuk keberangkatan jamaah bersangkutan,’’ kata pejabat yang akrab disapa Nafit itu. (wan/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kapal Tenggelam di Tarakan, Satu Polisi Asal Lombok Tengah Meninggal

Kabar duka datang dari Ditpolairud Polda NTB. Satu anggotanya yang sedang bawah kendali operasi (BKO) di Ditpolairud Polda Kalimantan Utara (Kaltara) meninggal dunia.

Penjualan Mobil Toyota di NTB Masih Stagnan, Avanza Paling Diminati

”Dibanding saat kondisi normal, penjualan mobil baru pulih di angka 40-50 persennya saja. Kondisi ini bisa dibilang masih jauh dari situasi penjualan saat normal dulu,” kata Kepala Cabang Krida Toyota NTB Samsuri Prawiro Hakki, kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Data Kemiskinan NTB Belepotan, Verifikasi dan Validasi Sangat Lambat

Verifikasi dan validasi data kemiskinan atau data terpadu kesejahteraan sosial (DTSK) di NTB rupanya masih lambat. Hingga kemarin, baru lima daerah yang melaporkan hasil verifikasi dan validasi DTSK tersebut. Dari lima daerah itu, progres tiga daerah belum sampai 50 persen.

Kurikulum Darurat, Materi Belajar Siswa Dipangkas Hingga 70 Persen

LAMA DINANTI, Kurikulum darurat secara resmi telah diluncurkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Pada kurikulum ini, banyak materi yang dipangkas bahkan lebih dari separo.

Lale Sileng, Figur Pemimpin Perempuan Kaya Pengalaman Birokrasi

Kenyang pengalaman di dunia birokrasi, Hj Lale Prayatni punya modal mumpuni untuk memimpin daerah. Urusan mengelola birokrasi, anggaran, hingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, sudah lekat dengan kesehariannya. ”Sudah khatam saya soal itu,” kata Prayatni.

Harga Emas Naik, Aktivitas Pegadaian di Mataram Ikut Melonjak

Kondisi ini membuat jumlah penggadai yang mendatangi PT Pegadaian (Persero) terus bertambah. ”Dalam sehari, cabang atau unit besar yang ada di Mataram, biasa melayani lebih dari 50 orang nasabah. Kalau unit kecil sekitar 30-40 saja,” kata Suciati Triastuti, Asisten Manager Pegadaian Kota Mataram kepada Lombok Post, Senin (10/8/2020).

Paling Sering Dibaca

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Cucu Bupati Pertama Loteng Siap Mengabdi untuk Lombok Tengah

Menjadi satu-satu sosok perempuan, Hj Lale Prayatni percaya diri maju menjadi calon bupati Lombok Tengah. Birokrat perempuan ini ingin membawa perubahan bagi Lombok Tengah ke arah lebih baik. ”Saya terpanggil untuk mengabdi di kampung halaman saya,” kata Hj Lale Prayatni, Minggu (9/8).

Digerebek Polisi, Doyok dan Tutik Gagal Nyabu di Karang Bagu

Terduga pengedar sabu berinisial H alias Doyok ditangkap tim khusus (Timsus) Ditresnarkoba Polda NTB. Dia diringkus bersama seorang perempuan berinisial HT alias Tutik, Jumat sore (7/8) lalu.

Lale Sileng Pilih Yusuf Saleh Sebagai Wakil di Pilbup Loteng

Lale Prayatni memutuskan untuk menggandeng HM Yusuf Saleh. “Ya,” kata Lale singkat saat dihubungi, Minggu (9/8).
Enable Notifications.    Ok No thanks