alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Deklarasi dan komitmen para bakal calon kepala daerah tersebut dilakukan di Mapolda NTB, kemarin (17/9). Deklarasi tersebut disaksikan Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah, Kapolda NTB Irjen Pol Muhammad Iqbal, dan Anggota Forum Komunikasi Pimpinan Daerah tingkat provinsi lainnya.

Ada beberapa poin yang tercantum dalam deklarasi yang kemudian ditandatangani para pasangan kandidat. Di antaranya, bertanggung jawab dan mengendalikan massa pendukung pada setiap kegiatan dan semua tahapan Pilkada Serentak. Bersedia membentuk Satgas pengendalian massa yang dilengkapi sarana pendukung protokol kesehatan. Bersedia menerima sanksi administratif maupun pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah mengatakan, dengan deklarasi tersebut, maka semua yang ikut berkontestasi telah berkomitmen untuk patuh terhadap protokol kesehatan. Artinya kata dia, semua bakal calon memiliki keteguhan dan tekad yang kuat untuk mencegah penyebaran Covid-19.

”Ingat, Pilkada di masa pandemi bukan lagi ajang pamer dukungan massa di lapangan. Tetapi, unjuk rasa kemanusiaan,” kata Rohmi.

Dia menegaskan, pilkada di masa pandemi merupakan ujian nafsu politik. Melalui deklarasi itu, semua Bapaslon pun kini telah menunjukkan bahwa mereka menempatkan keselamatan masyarakat di atas segalanya.

”Keselamatan masyarakat menjadi yang paling utama di masa pandemi ini,” tegasnya.
Kemenangan tidak ditunjukkan dengan banyaknya orang berkerumun. Tak hanya itu, banyaknya massa juga tidak menunjukkan kekuatan. “Tetapi itu (pengumpulan massa) menunjukkan bentuk ketidakpedulian pada keselamatan rakyat,” kata orang nomor dua di Bumi Gora itu.

Memang, kampanye di masa Pilkada ini, kandidat harus pandai-pandai mengatur langkah dan taktik. Kata Wagub, seluruh kandidat harus memanfaatkan sumber daya teknologi. ”Tunjukkan visi misi dengan inovasi yang tidak mengorbankan rakyat di masa pandemi ini,” tandasnya.

Dia meminta kepada seluruh bakal pasangan calon untuk menjaga keselamatan masyarakat. Sehingga, klaster pilkada bisa dihindari. ”Ingat, virus ini belum ada vaksinnya. Harus tetap mematuhi protokol kesehatan,” kata dia.

Melanggar, Bakal Ditindak

Di tempat yang sama, Kapolda NTB Irjen Pol Mohammad Iqbal mengingatkan agar seluruh kandidat jangan sekali-sekali abai dengan protokol kesehatan. Semua Bapaslon harus mematuhi protokol kesehatan dalam menjalanan setiap tahapan pilkada.

”Pilkada ini dapat memunculkan klaster baru. Itu yang harus kita cegah,” kata Iqbal.
Dia sudah memetakan potensi kerawanan yang terjadi pada proses Pilkada. Yakni, pada tahapan penetapan paslon, pengambilan nomor urut, masa kampanye, tahap pemungutan suara, dan penghitungan suara.

“Untuk mengantisipasi potensi kerawanan itu, semua Bapaslon sudah mendeklarasikan diri dan berkomitmen untuk tetap mematuhi protokol kesehatan di setiap tahapan Pilkada,” ungkapnya.

Komitmen itu harus dipegang. Jangan sampai dilanggar. ”Jangan hanya sekedar berkomitmen saja. Semua harus dijalankan sesuai dengan apa yang sudah diikrarkan,” peringatnya.

Dia menjelaskan, Pilkada di masa pandemi menjadi tantangan. Para kontestan harus membuat terobosan baru untuk menarik simpati masyarakat. “Strategi itu harus elegan. Tidak mengorbankan masyarakat,” imbuhnya.

Iqbal mengingatkan, bagi bapaslon yang tidak mematuhi protokol kesehatan dapat dikenakan sanksi. Instrumen hukum yang dipakai meliputi Pergub 50 Tahun 2020, Perda NTB Nomor 7 Tahun 2020, Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit, UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang karantina kesehatan, dan PKPU Nomor 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 tahun 2020, pasal 212 KUHP, dan pasal 218 KUHP.

“Hati-hati bagi Bapaslon yang melanggar. Ada sanksi menanti. Baik sanksi administrasi maupun pidana,” tandasnya mengingatkan.

”Kami tidak akan segan segan. Bila perlu kita pidanakan bila ada pelanggaran,” tegas Iqbal.
Sanksi pidana itu bukan untuk menakut-nakuti. Itu sebagai alternatif jalur penyelesaian pelanggaran protokol kesehatan. ”Sebab, tujuan Pilkada kali ini untuk menciptakan Pilkada yang lancar tanpa memunculkan klaster baru penularan Covid-19,” kata jenderal bintang dua itu.
Sementara itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum NTB Suhardi Soud mengatakan, aturan mengenai Pilkada Serentak di masa pandemi itu sudah diatur dalam PKPU No 6 Tahun 2020 dan PKPU Nomor 10 Tahun 2020. Untuk rapat terbatas maksimal peserta 50 orang dan rapat umum paling banyak 100 orang.

”Kalau masih agak rewel, nanti akan kita ingatkan. Bawaslu nanti akan intensif mengawasi,” kata Suhardi.

Ketua Badan Pengawas Pemilu NTB M Khuwailid mengatakan, para Bapaslon harus komit menjalankan apa yang sudah dideklarasikan. ”Jangan hanya sekedar janji. Harus dilaksanakan,” kata Khuwailid.

Jangan sampai tidak patuh. Kalau tidak patuh, bisa terkena sanksi adiministratif, sanksi pidana. “Bahkan bisa didiskualifikasi,” kata dia.

Pilkada ini tidak boleh membuat NTB terpuruk. Gara-gara klaster Pilkada yang banyak memakan korban karena tertular virus Korona. ”Harus bersama bersatu demi kemajuan NTB,” ungkapnya. (arl/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks