alexametrics
Sabtu, 23 Oktober 2021
Sabtu, 23 Oktober 2021

Rp 178 Triliun Dana APBD Nganggur, Uang Daerah Banyak “parkir” di Bank

JAKARTA-Triliunan uang pemerintah daerah (Pemda) yang mengendap di bank menjadi sorotan banyak pihak termasuk presiden Joko Widodo. Sebab, serapan anggaran daerah memasuki sepertiga akhir 2021 masih minim.

Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri Mochamad Ardian Noervianto mengatakan, memasuki September, realisasi APBD 2021 belum tembus 50 persen. Saat ini, rata-rata serapan daerah ada diangka 44 persen.

Akibatnya, jumlah uang yang mengendap di bank cukup besar. Menurut data Bank Indonesia (BI), per 31 Agustus 2021, angkanya mencapai Rp 178,55 triliun. Masing-masing, pemerintah provinsi Rp 56,42 triliun dan pemerintah kabupaten/kota Rp 122,42 triliun. “Kami minta melakukan mempercepat akselerasi APBD,” ujarnya dalam diskusi virtual, kemarin (16/9).

Dia menjelaskan, masih besarnya dana di perbankan disebabkan kecenderungan pemda yang kerap menunda belanja. Di sisi lain, ada juga yang sengaja menyediakan ruang keuangan guna pembiayaan pemda dua bulan mendatang.

Ardian menyebut, boleh-boleh saja jika uang di depositokan selama hanya sebatas manajemen cash. Namun jika ada indikasi kesengajaan untuk mendapatkan imbal hasil, maka hal itu tidak dapat dibenarkan.

“Misalnya insentif nakes belum dibayarkan tapi ada deposito di perbankan. Itu sengaja untuk mendapatkan pendapatan,” jelasnya.

Untuk Pemprov NTB sendiri, dari total APBD NTB tahun 2021 sebesar Rp 5,46 triliun, realisasi keuangan hingga 31 Agustus lalu baru mencapai 47,53 persen. Sementara realisasi fisik 60,32 persen.

Realisasi keuangan Pemprov NTB tersebut belum mencapai target. Sebab, harusnya pada 1 Agustus 2021, realisasi keuangan ditargetkan sudah mencapai 60 persen, sama dengan realisasi fisik. (Selengkapnya lihat grafis)

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengakui, ada sekitar Rp 2 triliun dana pemprov Jateng tersimpan di bank. Namun dia menegaskan hal itu bukanlah kesengajaan. Melainkan karena siklus anggaran. Secara aturan, uang yang belum digunakan harus disimpan di bank.

“Memangnya boleh gak saya simpan di peti lemari besi?,” ujarnya.

Ganjar mengatakan, adanya uang yang belum digunakan sulit dihindari. Contohnya, untuk proyek lelang mayoritas dibayar di akhir. Pemerintah juga dilarang melakukan pembayaran sebelum barang sudah di tangan. “Uang yang belum dilakukan pembayaran ya disimpan di bank,” tegasnya.

Meski demikian, diakuinya, situasi di setiap daerah bisa jadi berbeda. Jangan-jangan, di tempat lain memang ada pihak yang sengaja deposito untuk mengambil keuntungan. Namun dia memastikan pemprov Jateng tidak melakukannya. “Kami cari bunga enggak sama sekali,” jelasnya.

 

Hidup Berdampingan

 

Sementara itu, Presiden Joko Widodo mengakui kalau situasi ekonomi memang belum pulih seperti sedia kala. Karena itu, Presiden meminta agar seluruh masyarakat untuk belajar hidup berdampingan dengan Covid-19.

“Artinya bahwa protokol kesehatan itu menjadi kunci, vaksinasi itu menjadi kunci,” ujar Jokowi kemarin. Dua hal ini menjadi kunci utama untuk dapat terhindar dari penularan virus SARS CoV 2.

Jokowi meyakini bahwa Covid-19 tak akan benar-benar hilang. Maksudnya, dari pandemi akan menjadi endemi. “Kita memang harus mulai belajar hidup berdampingan Covid-19,” ungkapnya.

Masa transisi, pemerintah dan masyarakat harus bergandeng tangan. Tujuannya agar tak ada lonjakan kasus. Sebelumnya, Jokowi mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk menyiapkan peralihan pandemi menjadi endemi dilakukan karena penyakit ini akan lama bertahan. Sementara kehidupan harus terus berlanjut.

“Ini penting saya sampaikan agar kita tidak euforia berlebihan,” beber mantan Gubernur DKI Jakarta itu. Dia menjelaskan bahwa seluruh pihak harus waspada karena Covid-19 masih mengintip. Kementerian Kesehatan masih menyusun protokol kesehatan berbasis teknologi. Ini untuk mengontrol penerapan protokol kesehatan ketika masyarakat beraktivitas di tempat publik.

Sementara itu, bicara soal pemanfaatan aplikasi PeduliLindungi di tempat publik yang semakin luas, dinilai masih ada sejumlah persoalan di lapangan. Di antaranya, masih banyaknya masyarakat yang belum memiliki ponsel pintar sampai akses internet belum merata. Sehingga mereka kesulitan mengakses aplikasi tersebut.

Wakil Presiden Ma’ruf Amin berharap ke depan disiapkan sejumlah alternatif lain bagi yang tidak bisa menggunakan aplikasi PeduliLindungi. Dia mengatakan untuk berikutnya setiap orang yang mengikuti vaksinasi Covid-19 langsung dibuatkan sertifikat atau sejenis KTP. Dokumen tersebut sebagai bukti bahwa yang bersangkutan sudah mengikuti vaksinasi. ’’Jadi orang tidak sekadar divaksin saja. Tetapi sekaligus dibuatkan sertifikatnya,’’ katanya dalam kunjungan ke Tangerang, Banten kemarin.

Dalam kesempatan itu Ma’ruf Amin didampingi Kepala BNPB Ganip Warsito. Dia menegaskan bahwa aplikasi PeduliLindungi adalah karya anak bangsa. Aplikasi itu diantaranya bertujuan untuk mengetahui warga sudah divaksin atau belum. Aplikasi itu juga untuk tracking bagi masyarakat yang baru melakukan uji sampel PCR. ’’Karena seluruh lab PCR sudah terkoneksi. Datanya masuk ke PeduliLindungi,’’ katanya.

Ganip mengatakan supaya kasus Covid-19 di Indonesia tidak melonjak kembali, maka pembukaan akses publik menggunakan layanan aplikasi PeduliLindungi. Untuk sementara aplikasi tersebut hanya bisa diakses bagi masyarakat yang memiliki ponsel pintar. ’’Ke depan akan dikembangkan untuk masyarakat yang tidak memiliki gadget,’’ katanya.

 

Pengunjung Pusat Perbelanjaan

 

Di sisi lain, pembukaan kembali bioskop di sejumlah wilayah di Indonesia diharapkan pelaku usaha dapat mengembalikan perputaran roda bisnis di pusat perbelanjaan. Dengan dibukanya salah satu tempat hiburan tersebut, kunjungan di pusat belanja diproyeksikan akan mampu meningkat.

Ketua Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia (APPBI) Alphonzus Widjaja mengatakan bahwa dampak peningkatan kunjungan mall karena pembukaan bioskop memang tidak instan, namun setidaknya hal tersebut bisa menjadi harapan baru bagi pengusaha. ”Beroperasinya bioskop dengan kapasitas maksimal 50 persen ini kita harapkan bisa meningkatkan kunjungan ke pusat perbelanjaan,” ujar Aphonzus, kemarin (16/9).

Saat ini, lanjut Aphonzus, jumlah pengunjung pusat perbelanjaan di DKI Jakarta terus meningkat meskipun bertahap dan cenderung lambat. ”Sampai akhir pekan lalu, rata-rata tingkat kunjungan sekitar 35 persen,” tambahnya.

Menurut Alphonzus, salah satu alasan yang menyebabkan peningkatan kunjungan mall masih lambat adalah masih dibatasinya anak usia di bawah 12 tahun untuk masuk ke dalam mall. Alphonzus mengungkapkan, pada saat akhir pekan di masa normal, hampir separuh dari pengunjung ke pusat perbelanjaan adalah keluarga yang datang bersama dengan anak – anak.

Dari pantauan koran ini langsung di lapangan, hari pertama pembukaan kembali bioskop tampaknya memang belum disambut antusiasme masyarakat. Seperti yang tampak di mall Senayan City, Jakarta, misalnya.

Tak tampak kerumunan masyarakat yang antusias menonton bioskop seperti sebelum pandemi. Jadwal pemutaran film terakhir pun hanya sampai pukul 19.30. Jadwal itu bisa berubah di kemudian hari tergantung film yang ditampilkan dan durasi film yang diputar. Meski begitu, tak ada lagi jadwal midnight seperti sebelum pandemi. Kapasitas studio juga dibatasi hanya 50 persen penonton. Praktis, tak ada antrean maupun penonton yang lalu lalang di area bioskop.

Suasana lengang juga tampak di bioskop Plaza Senayan. Sore kemarin, hanya ada beberapa pengunjung yang masuk di area bioskop. Tak seluruhnya datang untuk menonton film, ada juga yang datang hanya untuk melihat daftar judul film beserta jam penanayangan.

Iit Septyaningsih salah satunya. Perempuan 30 tahun itu mengaku mendatangi bioskop Plaza Senayan mengaku masih ingin ‘cek ombak’ terlebih dahulu. Dia mengaku belum terlalu tertarik menonton film dalam waktu dekat. Meski sudah dua kali vaksin dan dalam kondisi sehat, Iit belum memutuskan untuk menonton di hari pertama pembukaan bioskop kemarin.

“Kalau sekarang jujur masih takut nonton bioskop, masih awal buka juga. Sejak pandemi jadi terbiasa untuk tidak menonton film di bioskop, padahal sebelum pandemi lumayan sering ke bioskop. Tapi kemungkinan bulan depan pengen juga sih nonton bioskop. Ini saya lihat masih sepi sekali,” ujarnya.

Sejumlah peraturan harus dilakukan pihak mal dalam membuka bioskop, sehingga bisa ditaati para pengunjung. Calon penonton juga wajib melakukan scan barcode terlebih dulu melalui aplikasi PeduliLindungi. Pengunjung dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop. Selain itu, pengunjung usia 12 tahun juga dilarang masuk. (agf/dee/wan/lyn/far/bay/JPG/r6)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks