alexametrics
Jumat, 18 September 2020
Jumat, 18 September 2020

Indonesia Pesan 500 Ribu Alat Tes Korona dari China

AKARTA—Sementara itu, terbatasnya jumlah alat tes virus korona membuat Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengambil langkah. Melalui PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI), mereka telah memesan 500 ribu alat rapid test korona dari Tiongkok/China. Namun, alat tersebut belum bisa masuk ke Indonesia karena menunggu izin dari Kementerian Kesehatan.

’’Kalau sudah diizinkan, bisa langsung kami kirim (didistribusikan). Izinnya kami registrasi sejak 10 Maret,’’ kata Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga kemarin (18/3).

Arya memastikan, jika izin sudah dikantongi, alat yang dipesan dari Hangzhou tersebut bisa tiba dalam hitungan hari. ’’Kalau dikasih izin Kemenkes, kami langsung ambil. Kalau sudah oke, dua hari sampai,’’ tegas Arya.

Dengan alat rapid test tersebut, Kementerian BUMN berharap persebaran virus korona di Indonesia dapat ditekan. ’’Alat tes itu hasilnya bisa keluar hanya 15 menit sampai 3 jam,’’ jelasnya.

Menurut Arya, alat tersebut sangat dibutuhkan saat ini. Meski disebut tidak akan menjadi satu-satunya untuk mendeteksi positif atau negatif Covid-19, alat tes itu sangat membantu untuk mempercepat pengecekan dini terhadap pasien. ’’Alat rapid test itu bukan tes terakhir. Karena kalau dilihat positif, tetap harus melangkah ke tes lab,’’ ujar Arya.

Juru Bicara Pemerintah untuk Penanganan Wabah Covid-19 Achmad Yurianto menyatakan, pemerintah sedang melakukan kajian dalam menerapkan sistem rapid test seperti beberapa negara, termasuk Korea Selatan. Caranya berbeda dengan pengujian konvensional yang selama ini diterapkan.

Rapid test akan didasarkan pada sampel spesimen darah. Bukan lagi carian tenggorokan maupun kerongkongan. Keuntungan sistem itu, pengujian bisa dilakukan di laboratorium mana pun tanpa persyaratan biosecurity level 2. ’’Pengujian ini bisa diakukan semua laboratorium kesehatan maupun RS di seluruh Indonesia,’’ jelasnya.

Tes tersebut bisa memberikan hasil dengan cepat. Kelemahannya, karena pengujian dilakukan berbasis imunoglobulin dalam darah, infeksi baru bisa diketahui jika virus sudah masuk ke tubuh minimal seminggu. Kurang dari seminggu, kata Yuri, sangat mungkin pembacaannya negatif.

Yang tidak kalah penting, tambah Yuri, rapid test harus disertai kesadaran masyarakat untuk melakukan isolasi diri dengan monitoring oleh puskesmas atau faskes terdekat yang disepakati. ’’Tanpa kesepakatan isolasi mandiri ini, semua masyarakat yang dicurigai tertular akan berbondong-bondong ke RS. Padahal belum tentu membutuhkan layanan RS,’’ katanya.

Yuri belum memberikan hasil kajian tentang rapid test tersebut. Karena itu, pihaknya juga tak bisa memastikan izin pembelian alat oleh Kementerian BUMN tersebut akan turun.(JPG/r6/r2)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Langgar Protokol Kesehatan, Kandidat Bupati Wali Kota Bisa Dipidana

MATARAM-Semua bakal pasangan calon yang akan bertarung dalam Pilkada serentak di tujuh Kabupaten/Kota di NTB, mendeklarasikan komitmen dan kesiapan mereka mematuhi protokol kesehatan dalam setiap tahapan pilkada. Mereka pun siap menerima sanksi administratif ataupun pidana yang diatur undang-undang.

Empat Hari Razia di NTB, Pelanggar Protokol Korona Capai 1.222 Orang

BARU empat hari operasi yustisi oleh tim gabungan, warga yang terjaring razia masker sudah mencapai 1.222 orang. Sebanyak 30 orang di antaranya merupakan aparatur sipil negara (ASN). Sisanya 1.292 orang masyarakat umum.

Pilwali Mataram, Polres Petakan 12 Potensi Kerawanan

Polresta Mataram memetakan 12 titik potensi kerawanan di Kota Mataram. “Sebenarnya ini kejadian (yang kami himpun) dulu dan pernah terjadi,” kata Wakasat Intelkam Polres Mataram, Ipda Gunarto, kemarin (17/8).

Pilkada Serentak NTB, Potensi Saling Jegal Masih Terbuka

Bawaslu NTB mengantisipasi potensi sengketa usai penetapan Pasangan Calon (Paslon) 23 September mendatang. Baik sengketa antara penyelenggara pemilu dengan peserta dan peserta dengan peserta.

Bukan Baihaqi, Isvie Akan Menangkan HARUM di Pilwali Mataram

Golkar dipastikan solid memenangkan setiap pasangan yang diusung. “Sebagai kader Golkar kita harus loyal (pada perintah pertai),” kata Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi NTB Hj Baiq Isvie Rupaeda.

Gubernur Ingatkan Jaga Kerukunan di Musim Pilkada!

”Partai boleh beda, calon boleh beda, tapi senyum kita harus senantiasa semanis mungkin dengan tetangga-tetangga kita," kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah saat menyapa umat Hindu di Pura Dalem Swasta Pranawa, Abian Tubuh, Kamis (17/9/2020).

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks