alexametrics
Kamis, 1 Oktober 2020
Kamis, 1 Oktober 2020

Catat, Belum Ada Obat Spesifik yang Terbukti Bisa Mengobati Korona

BANYAK pihak yang mencoba untuk menaklukkan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). Berbagai penelitian dilakukan untuk mencoba menemukan penangkal atau obat Covid-19. Sayangnya sampai Selasa (18/8) belum ada yang dideklarasikan secara spesifik obat yang pasti dapat menyembuhkan penyakit dari Wuhan, Tiongkok itu.

Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek Ali Gufron Mukti. Dia menyatakan bahwa belum ada satupun yang bisa mengklaim adanya satu obat yang mengobati Covid-19. Dia tidak memungkiri bahwa saat ini banyak penelitian yang dilakukan. ”Ini termasuk imunomodulator,” ujarnya kemarin.

Kemenristek sendiri membentuk konsorsium. Tujuannya untuk melakukan penelitian imunomodulator, vaksin, alat kesehatan, obat, dan terapi untuk Covid-19. Berbagai lembaga terlibat dalam konsorsium ini. Mulai dari Kementerian, lembaga, universitas, hingga industri.”Intinya obat yang berguna untuk antivirus, antibiotik, dan yang lain masih dalam proses penelitian,” ujarnya.

Pernyataan Ali juga diamini Anggota Komite Nasional Penilaian Obat BPOM Anwar Santoso.  Dia menegaskan bahwa sampai kemarin belum ada yang menyatakan satu obat itu manjur dan aman untuk Covid-19. Bahkan badan kesehatan dunia (WHO) pun tidak menyatakan satu pernyataan resmi untuk merekomendasikan satu obat tertentu.

BPOM sendiri mempunyai tugas untuk menyetujui apakah suatu obat bisa diedarkan dan telah uji klinis. ”Uji klinik ada dua variabel yang penting, yakni manfaat secara sains dan manfaat sosial,” ujarnya. Dua hal ini harus terpenuhii semuanya. Harapannya keselamatan dan kesehatan masyrakat jadi terjamin.

Anwar menyatakan bahwa BPOM memang sedang melakukan review beberapa uji klinik.  Proses ini tak bisa sembarangan. Sebab dalam uji klinis harus dibandingkan dengan standar kontrolnya. Artinya ada pasien yang diobati sesuai kesepakatan profesi kedokteran dan ada pasien yang diobati dengan bahan uji klinik. Jika tampa pembanding maka tidak bisa disebut uji klinis yang baik. “Dalam penelitian harus mendapatkan hubungan sebab akibat. Faktor penyembuhan penyakitnya ada banyak,” ujarnya.

BPOM sendiri menurut Anwar mengacu pada standar regulator Food and Drug Administration dari Amerika dan European Medicines Agency dari Eropa dalam melakukan pemantauan obat. Dua lembaga ini reputasinya diakui dunia. Sebelum ada lampu hijau dari dua lembaga itu, dia menghimbau agar periset termasuk universitas tidak mengumumkan hasilnya kepada masyarakat. ”Sebab akibatnya bisa jadi ada mis informasi di masyarakat. Seperti yang saya katakana tadi, uji klinik harus memberikan social value,”  ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Perhimpunan Dokter Paru Indonesia Agus Dwi Santoso menambahkan bahwa sudah ada pedoman untuk mengobati pasien Covid-19 di tanah air. Pedoman itu dikeluarkan sejak April lalu. Macam terapi sudah dirincikan mulai yang tanpa gejalan hingga yang kritis. ”Obatnya ini berdasarkan kondisi masing-masing pasien,” tuturnya.

Dia juga menyatakan bahwa sejauh ini belum ada terapi spesifik untuk Covid-19.  Berdasarkan penelitian yang dilakukan persatuan profesi kedokteran, 99 persen sembuh dengan panduan yang dikeluarkan profesi.

Juru Bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito menanggapi obat dari Unair bersama BIN dan TNI AD yang diklaim ampuh mengobati Covid-19. Dia mengatakan riset obat Covid-19 telah dilakukan banyak pihak di dunia. ’’Termasuk di Indonesia,’’ katanya di pressroom Kantor Presiden kemarin (18/8).

Wiku mengatakan Unair dalam menjalankan testing atau uji klinis telah melalui kaji etik. Dia menekankan bahwa dalam proses uji klinis itu diperlukan transparansi publik. Menurut Wiku, jajaran Unair maupun TNI AD dan BIN tidak akan keberatan menjelaskan proses uji klinis dan prosedur uji etiknya.

’’Tentu uji klinis harus dijalankan dengan protokol yang benar. Sesuai standar internasional yang benar,’’ kata guru besar Universitas Indonesia (UI) itu. Tujuannya supaya nantinya obat yang dihasilkan aman dan efektif. Dalam arti obat tersebut harus efektif untuk menyembuhkan penyakit Covid-19.

Wiku menegaskan sampai sekarang obat dari Unair itu belum memiliki izin edar. Sebab masih di-review oleh BPOM untuk mendapatkan izin edar. Dia menegaskan obat tersebut harus memiliki prinsip aman dan efektif. Wiku juga menjelaskan sampai sekarang Badan Kesehatan Dunia (WHO) belum menemukan obat standar yang paling efektif untuk bisa menyembuhkan Covid-19.

Wakil Ketua Komite Pelaksana Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Jenderal TNI Andika Perkasa menyambangi Balai Kota DKI kemarin. Bersama wakil kepala Polri Komjen Gatot Eddy Pramono, dia datang menemui Gubernur DKI Anies R. Baswedan. “Intinya kami ingin mendapat update tentang hal tadi, penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi daerahnya,” ungkap Andika.

Ketika ditanya soal obat Covid-19 yang ditemukan Unair, TNI AD, dan BIN, Andika hanya menjawab singkat. “Penawaran obat (Covid-19) nggak ada, belum itu,” beber pria yang juga menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut. Sampai kemarin obat itu masih menunggu izin BPOM untuk produksi massal. TNI AD bersama BIN juga masih terus berusaha mendapat dukungan dana untuk produksi massal obat tersebut.

Sejalan dengan ikhtiar memproduksi obat Covid-19, TNI AD juga terus melaksanakan donor plasma convalesence. Serupa dengan uji klinik obat Covid-19 yang diteliti Unair, pasien Covid-19 dari Sekolah Calon Perwira (Secapa), Bandung, Jawa Barat yang menjadi relawan. Setelah dinyatakan sembuh, mereka ikut mendonorkan plasma convalesence yang dilakukan di RSPAD Gatot Soebroto, Jakarta Pusat.

Sampai kemarin, sudah 214 perwira TNI AD yang terkena Covid-19 di Secapa yang ikut mendonor. “Selasa (kemarin) ada 28 perwira mantan (pasien kluster) Secapa yang donor,” kata Kepala Dinas Penerangan TNI AD (Kadispenad) Brigjen TNI Nefra Firdaus. Jumlah tersebut bisa jadi akan terus bertambah. Mengingat jumlah pasien Covid-19 klaster Secapa lebih dari seribu orang. Mereka juga sudah diberi pemahaman mengenai donor plasma convalesence.

 

Pemerintah Atur Harga Tes Swab

 

Pada kesempatan itu Wiku juga menyampaikan pemerintah saat ini sedang membahas pengaturan harga tes swab. Khususnya tes swab yang dilakukan di fasilitas kesehatan atau rumah sakit swasta. Sementara tes swab di fasilitas kesehatan pemerintah dan untuk keperluan kontak tracing sudah diputuskan gratis.

’’(Pengaturan harga, Red) Agar tidak terlalu tinggi. Sehingga menyebabkan keberatan di masyarakat,’’ jelasnya. Saat ini tarif tes swab beragam. Misalnya di RS Pusat Pertamina (RSPP) Rp 2,5 juta. Di RS Sari Asih dibandrol Rp 2,1 jutaan, RSPAD Gatot Soebroto berkisar Rp 1,5 juta sampai Rp 2,8 juta, RS Bunda Menteng Rp 2,4 juta,

Wiku mengatakan jika regulasi itu sudah ditetapkan, akan langsung disampaikan ke masyarakat. Dia juga menjelaskan pemerintah saat ini sedang mengkaji penggunaan rapid test untuk pelaku perjalanan. Dia mengatakan sampai saat ini Satgas sedang mengkaji sejumlah opsi terbaik untuk pelaku perjalanan. Opsi itu dibahas semata untuk mencegah penularan Covid-19 dari satu daerah ke daerah lainnya.

Masih terkait mobilitas di tengah pandemi, Wiku juga menanggapi rencana pemda Bali yang akan membuka akses untuk wisatawan mancanegara pada 11 September mendatang. Wiku mengatakan sebagai bagian dari pemerintah, dia berpesan untuk membuka suatu daerah untuk kegiatan wisata, sosial, dan ekonomi harus betul-betul dijalankan secara bertahap. ’’Pertama adalah prakondisi,’’ tuturnya. Dalam tahap ini pemda harus memastikan situasi terkini, kemampuan fasilitas kesehatan dan testing, serta mematikan bisa menjalankan protokol kesehatan dengan ketat.

Begitu juga untuk sarana pendukung lain, seperti transportasi. Baik itu transportasi udara, darat, maupun laut. Wiku berharap timing 11 September itu benar-benar tepat. Artinya semua persiapan sudah dipenuhi. Termasuk oleh pelaku usaha, seperti perhotelan, transportasi, dan lainnya. Kemudian juga sudah dilakukan proses simulasi.

’’Kemudian (dibuat, Red) prioritas,’’ katanya. Maksudnya adalah ditetapkan daerah atau kabupaten mana di Bali yang diprioritaskan untuk dibuka terlebih dahulu. Tidak harus langsung dibuka semuanya. Sambil lalu pemda melakukan monitoring serta evaluasi. Dia menjelaskan pembukaan wisata di tengah pandemi Covid-19 harus secara bertahap dan bertanggung jawab. (lyn/wan/syn/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Dompu Zona Merah, Simulasi KBM Tatap Muka Dua Sekolah Distop

Rinciannya, SMAN 1 dan 2 Kilo, SMAN 1 dan 3 Pekat, SMAN 1 Kempo, SMKN 1 Manggalewa, SMKN 2 Dompu, dan SMAN 1 Hu’u. Namun, hanya simulasi di SMKN 2 Dompu dan SMAN 1 Hu’u yang dihentikan. ”Pertimbangannya, karena sekolah itu ada di wilayah kota dan dekat kota, sebagai pusat penyebaran Covid-19,” jelasnya.

Cegah Penyakit Jantung di Masa Pandemi

dr. Yusra Pintaningrum, SpJP(K),FIHA,FAPSC,FAsCC

Sah! Gaji dan Tunjangan PPPK Sama dengan PNS

Penantian panjang honorer K2 yang lulus seleksi tes Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) 2019 lalu akhirnya usai sudah. Payung hukum terkait gaji dan tunjangan PPPK telah diterbitkan.

Antisipasi Penyebaran Covid Klaster Kampus!

KONDISI masyarakat pada era tatanan kehidupan baru (new normal) saat ini seolah-olah menggambarkan situasi masyarakat telah beradaptasi dengan tenangnya, kembalinya kehidupan normal saat ini kesadaran kita sebagai masyarakat dalam menghadapi pandemi covid-19 sedikit demi sedikit sudah mulai abai dalam menerapkan pola hidup sehat dalam upaya pencegahan dan memutus rantai penularan virus corona.

Penurunan Kasus Korona di NTB Ternyata Semu

Perubahan warna zona Covid-19 di NTB tidak menentu. Kabupaten Dompu yang sebelumnya digadang-gadang sebagai daerah percontohan kini malah masuk zona merah kasus penularan Covid-19.

Pemerintah Harus Turunkan Harga Tes Swab

TARIF uji usap atau tes swab dinilai masih terlalu mahal. Ketua DPR RI Puan Maharani pun meminta pemerintah mengendalikan tarif tes sebagai salah satu langkah pengendalian dan penanganan penyebaran Covid-19. Jumlah masyarakat yang melakukan tes mandiri akan meningkat ketika harganya lebih terjangkau.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Zona Hijau Korona di NTB Kian Berat

”Indikatornya lebih tajam lagi. Kemarin, yang dihitung hanya pasien positif (Covid-19) saja. Sekarang probable juga dihitung,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, usai rapat evaluasi penanganan Covid-19, di kantor gubernur NTB, kemarin (28/9).

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks