alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Terima Rp 26,5 M, Menpora Ditetapkan Tersangka

JAKARTA–Meskipun diterpa sengkarut, KPK membuktikan bisa tetap melakukan penanganan perkara. Kemarin (18/9), lembaga antirasuah itu kembali menjerat pejabat tinggi negara sebagai tersangka. Yakni Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

                Imam ditetapkan sebagai tersangka bersama asisten pribadinya, Miftahul Ulum. Imam diduga telah menerima uang sejumlah Rp 26,5 miliar. Uang tersebut masuk ke kantong pribadi Imam dalam rentang waktu 2014-2018 sebesar Rp 14,5 miliar. Selain itu, selama 2016-2018 dia juga diduga meminta uang sebesar Rp 11,8 miliar.

                Lagi-lagi, kasus yang menjerat pejabat negara kali ini adalah terkait commitment fee. “Jumlah tersebut diduga merupakan commitment fee atas pengurusan proposal hibah yang diajukan pihak KONI kepada Kemenpora tahun anggaran 2018,” terang Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Merah Putih kemarin.

                Penerimaan uang itu diduga terkait beberapa kepentingan selain dana hibah KONI tahun anggaran 2018. Jumlah tersebut juga mencakup penerimaan terkait Ketua Dewan Pengarah Satlak Prima, serta penerimaan lain yang berkaitan dengan jabatan Imam sebagai Menpora. Lembaga Satlak Prima sendiri resmi dibubarkan pada 2017 lalu.

                Penetapan tersangka terhadap Imam dan Miftahul bermula dari penyelidikan kasus dana hibah KONI. Pada Maret 2019, lima orang ditetapkan sebagai tersangka. Yakni Deputi IV Kemenpora Mulyana, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Kemenpora Adhi Purnomo dan Staf Kemenpora Eko Triyanto. Selain itu, ada Sekretaris Jenderal KONI Ending Fuad Hamidy dan Bendahara KONI Johnny E Awuy.

                KPK melakukan penyelidikan lebih lanjut pada Juni lalu ke Kemenpora sebagai pihak yang menerima proposal pengajuan dana hibah dari KONI. Alex menjelaskan, KPK telah memanggil Imam selama tiga kali untuk proses penyelidikan. Yakni pada 31 Juli, 2 Agustus, dan 21 Agustus 2019. Namun, Imam tidak hadir. ”KPK memandang telah memberi ruang cukup bagi IMR untuk memberi keterangan dan klarifikasi pada tahap penyelidikan,” lanjut Alex.

                Selama proses penyelidikan, KPK menduga proposal dana hibah yang diajukan KONI hanya akal-akalan saja dan tidak didasari kebutuhan dan kondisi sebenarnya di lembaga tersebut. Kemudian, selama proses persidangan, muncul pula dugaan penerimaan dari pihak ketiga kepada Kemenpora atau pihak lain terkait penggunaan anggaran Kemenpora dalam kurun waktu 2014-2018. “Penerimaan tersebut diduga digunakan untuk kepentingan pribadi,” jelasnya.

                KPK menemukan bukti permulaan dan melakukan penyidikan dugaan keterlibatan pihak lain dalam tindak pidana korupsi oleh Kemenpora. Khususnya dalam hal penerimaan hadiah terkait penyaluran pembiayaan. Uang tersebut disalurkan dengan skema pemberian bantuan pemerintah melalui Kemenpora kepada KONI tahun anggaran 2018.

                Saat ini, KPK telah menahan Miftahul sebagai tersangka. Juru Bicara KPK Febri Diansyah menerangkan, Miftahul telah diinapkan di tahanan KPK sejak pekan lalu. “Tersangka MIU selaku aspri sudah diperiksa sebagai tersangka dan dilakukan penahanan sekitar minggu lalu selama 20 hari pertama,” terang Febri dalam kesempatan yang sama.

                Sementara proses persidangan terhadap tiga tersangka awal dari Kemenpora masih berlanjut. Dua tersangka dari KONI, yakni Ending dan Johny telah diputus bersalah oleh Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat. Ending divonis 2 tahun 8 bulan penjara. Kemudian Johnny divonis 1 tahun 8 bulan penjara dan denda Rp 50 juta subside 2 bulan kurungan.

                Sementara itu, Sekjen PKB M Hasanuddin Wahid menyatakan, partainya menghormati putusan KPK atas penetapan Menpora sebagai tersangka. Namun, pihaknya mengajak semua pihak untuk mengedepankan azas praduga tak bersalah dalam kasus yang menjerat salah satu kader PKB itu.

                Dalam menghadapi kasus korupsi itu, kata Hasan, PKB akan memberikan advokasi atau pendampingan hukum terhadap Imam Nahrawi. “Kami akan melakukan pendampingan apa saja yang diperlukan untuk menghadapi proses hukum. Semoga proses hukum ini berjalan di atas keadilan,” terangnya saat dikonfimrasi Jawa Pos kemarin.

                Hasan menambahkan, partainya juga akan melakukan tabayyun, yaitu meminta penjelasan secara langsung kepada Imam terkait kasus yang menjeratnya. Klarifikasi kepada Imam sangat penting, sehingga PKB mengetahui secara jelas duduk perkara yang sekarang dihadapi mantan sekjen PKB itu.

                Setelah ini, terang Hasan, partainya akan menggelar rapat dan mendalami kasus tersebut. Pendalaman terhadap perkara itu penting untuk menentukan langkah-langkah yang akan diambil setelah penetapan tersangka dilakukan KPK. “Langkah-langkah akan kami ambil setelah melakukan kajian secara mendalam,” terang mantan Wasekjen PKB itu. (deb/lum/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks