alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Perintah Menteri, RT Wajib Bentuk Satgas Penaganan Covid-19

Upaya menekan penyebaran virus COVID-19 masih harus gencar. Salah satu kebijakan baru yang digagas adalah mewajibkan membentuk satgas penanganan COVID-19 hingga level kelurahan, dusun atau RT/RW. Satgas tersebut nantinya bertugas mengawal pelaksanaan kebijakan satgas pusat di lapangan.

———————————————–

 

KEWAJIBAN ini tertuang Surat Edaran Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur dan Bupati/Wali kota Nomor 440/5184/SJ tentang pembentukan Satgas Daerah. Dalam SE tersebut disebut secara eksplisit keharusan membentuk Satgas COVID-19 hingga level RT/RW.

Dirjen Administrasi Wilayah Kemendagri Safrizal ZA menjelaskan bahwa surat edaran tersebut menindaklanjuti Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020. “Sehingga Menteri Dalam Negeri mengeluarkan aturan yang menjadi dasar pembentukan Satgas) Penanganan Covid-19 di daerah,” ujarnya kepada koran ini, kemarin.

Pembentukan satgas penanganan Covid-19 di daerah diharapkan mampu menyelesaikan permasalahan penanganan Covid -19 dan mempercepat pengambil langkah –langkah kebijakan srategis. “Sehingga pelaksanaan penanganan menjadi efektif, efisien dan tepat sasaran,” imbuhnya.

Terkait pembentukan Satgas di level bawah Dusun/RW/RT, Safrizal menyebut harus dilakukan. Dia menilai Satgas dibutuhkan hingga level terendah untuk mempermudah penanganan. “Untuk keselamatan sebaiknya diupayakan agar semua membentuk. Saling menjaga,” tuturnya.

Untuk itu, Kemendagri meminta Bupati/Wali Kota untuk membentuk Satgas Covid -19 tingkat kecamatan dan kelurahan. Kemudian camat diminta mengkoordinasikan pembentukan Satgas tingkat Desa, Dusun/RW/RT sesuai dengan kebutuhan, karakteristik, dan kearifan lokal daerah.

Untuk strukturnya, Safrizal menyebut Satgas di RT/RW setidaknya berisi 7 orang. Yakni satu ketua, satu bendahara, satu Sekretaris dan 4 seksi. Yakni seksi komunikasi informasi dan edukasi, kesejahteraan sosial, kesehatan, serta penegakan hukum dan pendisiplinan.

Jumlah tersebut jauh lebih ramping dibanding Satgas Covid-19 di tingkat daerah yang wajib berisi minimal 11 orang. Meliputi satu ketua, tiga wakil ketua, satu Sekretaris, dan enam enam bidang. Yakni data dan informasi, komunikasi publik, perubahan perilaku, penanganan kesehatan, penegakan hukum dan pendisiplinan.

Selain Satgas RT/RW, kata Safrizal, SE juga mengatur sejumlah ketentuan dalam pembentukan Satgas Daerah. Yakni mewajibkan kepala daerah menjadi Ketua Satgas dan tidak dapat didelegasikan kepada pejabat lain.

Terakhir, Safrizal juga menegaskan bahwa dengan diterbitkan SE yang baru, maka SE Nomor 440/2622/SJ tanggal 29 Maret 2020 dinyatakan dicabut. “Struktur baru Satgas Penanganan COVID-19 kiranya dapat dibentuk selambat-lambatnya tanggal 30 September 2020,” pungkasnya.

 

Banyak Kasus di Kementerian

 

Sementara itu, hingga kemarin, menurut data corona.jakarta.go.id jumlah kasus positif Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di kementerian dan lembaga negara cukup tinggi. Kementerian Kesehatan, Kementerian Perhubungan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menduduki rangking tiga teratas.

Menurut website corona.jakarta.go.id ada 252 karyawan Kementerian Kesehatan yang positif Covid-19. Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit P2P Kemenkes Achmad Yurianto membenarkan hal itu. Namun dia menampik kalau jumlah itu yang terjadi kemarin (18/9). ”Itu akumulasi sejak Mei,” ujarnya kemarin.

Ketika ditanya lebih lanjut terkait jumlah pegawai Kemenkes yang masih positif, Yuri menyatakan tak membawa data. Menurutnya, mereka yang positif ditemukan sejak awal. Kementrian tersebut rutin menggelar swab test. Teritama bagi pegawai yang berisiko atau sepulang dari kegiatan luar kota.

”Banyak yang isolasi mandiri di rumah,”  jawabnya ketika ditanya mengenai perawatan. Hal ini menurut Yuri disebabkan karena diketahui secara dini.

Dia juga membantah adanya klaster di kantor Kemenkes yang berada di Jalan Rasuna Said, Jakarta. Yuri beralasan bahwa tak ada penularan di dalam kantor. Mereka tertular ketika bertugas atau dari luar daerah. Untuk itu tak ada ruangan atau gedung yang ditutup karena ada karyawan positif Covid-19. ”Kalau penyemprotan desinfektan rutin,” bebernya.

Yuri sendiri mengatakan bahwa sejauh ini kondisinya sehat. Meski dari awal dia sibuk mengatasi Covid-19, tubuhnya masih mendukung.

Sementara itu, peningkatan jumlah kasus positif Covid-19 di lingkungan KPK naik drastis dalam waktu lima hari terakhir. Sebelumnya, KPK mengonfirmasi ada 69 pegawai yang terpapar Covid-19 pada Senin (13/9) lalu. Nah, kemarin (18/9) komisi antirasuah tersebut menyebutkan bahwa ada 115 kasus positif yang terdiri dari pegawai dan pihak-pihak yang bekerja di lingkungan KPK.

Jumlah kasus positif itu menempatkan KPK di urutan ketiga klaster penularan Covid-19 di DKI Jakarta. Dibawah Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dan Kementerian Perhubungan (Kemenhub). Namun, merujuk data penularan itu, jumlah kasus positif di klaster KPK sebanyak 106. Bukan 115 seperti yang disampaikan pihak KPK.

Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri menerangkan data kasus positif itu perubahan data itu kemungkinan besar menyesuaikan hasil tes swab. Dia menjelaskan, ada 1.931 pegawai dan pihak-pihak terkait (BKO Polri, outsourcing, TNI Pomdam Jaya dan tahanan) yang telah mengikuti tes swab dalam rentang waktu 7-14 September. ”Dari sekian itu, tidak bareng keluarnya (hasil tes swab),” ungkapnya.

Ali menjelaskan, jika diakumulasi sejak Maret lalu hingga kemarin telah diperoleh hasil tes sebanyak 1.898 orang. Dari data tersebut, 115 terkonfirmasi positif, 33 orang telah sembuh, 81 orang positif menjalani isolasi mandiri dan seorang meninggal. Korban meninggal adalah Kompol Pandu Hendra Sasmita (35), penyidik di KPK.

Terkait dengan penanganan perkara kasus korupsi di KPK, Ali menyebut hal itu harus tetap dilakukan meski dalam situasi pandemi. Sebab, sesuai ketentuan undang-undang, ada batasan waktu penanganan perkara. ”Sehingga akan tetap segera diselesaikan tetapi dengan protokol kesehatan ketat, baik itu terhadap saksi dan tersangka yang diperiksa maupun penyidik,” ujarnya.

Di sisi lain, salah seorang penyidik KPK mengatakan situasi pandemi sekarang ini menimbulkan kekhawatiran. Meski KPK telah menerapkan kebijakan bekerja dari rumah (BDR) untuk 50 persen pegawai, kekhawatiran itu tetap menghantui. ”Kasihan teman-teman, sudah ada yang meninggal juga (Kompol Pandu Hendra Sasmita, Red),” tuturnya kepada Jawa Pos.

 

Klaster KPU

 

Sementara itu, kluster penyebaran COVID-19 di lingkungan KPU RI terus meluas. Ketua KPU RI Arief Budiman dinyatakan terinfeksi COVID-19 pada Kamis (17/9) lalu. Dia menyusul Komisioner KPU Evi Novida Ginting Manik yang juga dinyatakan terinfeksi satu pekan sebelumnya.

Meski dinyatakan positif, Arief hanya menjalani karantina mandiri di kediamannya di daerah Jakarta Selatan. Dia memilih menjalani karantina mandiri karena tidak mengalami keluhan apapun. “Karena tidak terdapat gejala, batuk, panas, pilek ataupun sesak nafas,” ujarnya, kemarin.

Karena tidak ada gejala apapun, pria asal Surabaya itu tidak menyadari terpapar covid-19. Hanya saja, Arief harus menjalani tes swab sebagai syarat menghadiri rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Bogor, kemarin. “Kehadiran dalam rapat selanjutnya diwakili oleh anggota KPU,” imbuhnya.

Untuk menghindari penyebaran lebih meluas, Arief sudah mengambil kebijakan mengosongkan kantor KPU RI hingga 22 September mendatang untuk sterilisasi. “Saya tetap menjalankan tugas dengan cara WFH daring,” pungkasnya.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo angkat bicara soal munculnya klaster penularan di kantor kementerian. Menurutnya, pihaknya sudah menekankan agar aparatur sipil negara (ASN) mematuhi dan secara disiplin menerapkan protocol kesehatan. Terutama di area kantor.

Hal ini pun sudah tertuang dalam surat edaran MenPANRB nomor 58/2020, yang kemudian diubah dengan SE nomor 67/2020. ”Seperti penggunaan masker, perilaku hidup bersih dan sehat, serta pembatasan tatap muka secara langsung,” ujarnya. Yang di dalamnya juga diatur mengenai kewajiban pengawasan ketat atas penerapan protocol kesehatan ini oleh masing-masing pejabat Pembina kepegawaian (PPK).

Selain itu, PPK di kementerian, lembaga, dan pemda juga diminta melaporkan efektivitas pelaksanaan penyesuaian sistem kerja dalam tatanan normal baru di masa pandemi ini. Khusus untuk Jabodetabek, PPK bahkan diwajibkan untuk meberikan laporan lebih rinci mengenai pembagian tugas kedinasan dan shif kerja ASN secara rutin.

”Hal tersebut untuk mencegah terjadinya penularan yang bisa terjadi di transpoertasi umum maupun di kantor,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.

Sementara itu,  juru bicara pemerintah untuk penanganan Covid-19 Prof Wiku Adisasmito mengatakan, saat ini klaster penyumbang kasus terbanyak Covid-19 adalah RS. Meskipun demikian, diakui pula bahwa klaster perkantoran semakin meningkat.

Kontribusi terhadap klaster perkantoran bisa dari mana saja. Bisa dari salah satu karyawan yang positif tanpa gejala sehingga dia tidak sadar bila sedang sakit. Lantas berinteraksi jarak dekat di dalam kantor yang ruangannya tertutup. Bisa juga dari pihak luar yang bertamu dan tidak menyadari bahwa dia positif Covid. Mereka bisa terkena dari mana saja. Bisa di dalam perjalanan ke kantor atau saat berinteraksi di luar kantor.

Karena itu, Wiku meminta publik agar melakukan pencegahan dengan baik agar tidak jatuh korban. Sejak keluar dari rumah dan selama di kantor, protokol kesehatan harus benar-benar diterapkan. ’’Hindari menggunakan transportasi umum untuk mencegah penularan,’’ ujar Wiku.

Sementara, para pimpinan di masing-masing kantor diminta membuat sistem perlindungan yang mampu mencegah penularan covid-19 di antara sesama karyawan. Sehingga mereka tidak sampai menulari keluarganya saat tiba di rumah. ’’Tergantung pada kita semuanya dalam mengubah perilaku untuk menjalankan protokol kesehatan,’’ tambah Wiku.

 

Kesiapan Hotel

 

Di sisi lain, akomodasi pasien di hotel terus disiapkan. Maulana Yusran, Sekjen PHRI mengatakan bahwa saat ini pihaknya tengah fokus menyiapkan hotel-hotel di sekitar DKI Jakarta. “Kami terus melakukan konsolidasi secara internal. Sementara ini sudah ada total 27 hotel dengan total kapasitas sekitar 3.700 an orang,” jelas Yusran kemarin.

Yusran merinci persebaran hotel bervariasi per masing-masing wilayah. Jakarta Utara terbanyak dengan 11 hotel dengan kapasitas sekitar 1.605 kamar. Jakarta Selatan 5 hotel dengan 557 kamar. Jakarta Timur 4 hotel 587 kamar. Jakarta barat 5 hotel dengan 602 kamar. Sementara Jakarta Utara 2 hotel dengan sekitar 360 kamar.

Ini  tidak serta merta diambil semua. Bertahap. Kita melihat BOR (bed occupancy ration,Red) Wisma Atlet Dulu. Kami usulkan kita pakai limit kalau sudah 80 persen di wisma atlit misalnya, baru kita ambil (pasien,Red),” jelas Yusran.

Terpisah, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menuturkan, pemerintah tengah menyiapkan regulasi terkait pengadaan dan pelaksanaan vaksin Covid-19 berupa Peraturan Presiden (Perpres).

Pemerintah menyiapkan Perpres untuk pengadaan dan pelaksanaan vaksinasi dan ini akan mengatur berbagai proses mulai pengadaan, pembelian dan distribusi serta mengatur pelaksanaan dan pemberian imunisasi,’’ ujarnya usai rapat Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), kemarin (18/9).

Pemerintah akan melakukan koordinasi lebih lanjut terkait hal tersebut. Penanganan pandmei di beberapa provinsi pun masih menjadi perhatian. Sebab, ada beberapa provinsi yang recovery ratenya di bawah rata-rata nasional.

Namun, ada juga beberapa provinsi yang tingkat fatality ratenya di atas rata-rata nasional. Terkait recovery rate, pemerintah mendorong peningkatan manajemen perawatan dan vaksinasi nantinya.

Untuk penyaluran anggaran PEN, Airlangga menyebut saat ini telah penyaluran telah mencapai Rp 254,4 triliun atau 36,6 persen dari pagu Rp 695,2 triliun. (lyn/tyo/far/mia/tau/byu/dee/JPG/r6)

 

Satgas di Rukun Tetangga

 

JUMLAH ANGGOTA

Minimal 7 Orang

 

STRUKTUR

  • Satu Orang Ketua
  • Satu Orang Bendahara
  • Satu Orang Sekretaris
  • Empat Seksi. Yakni Seksi Komunikasi Informasi dan Edukasi, Seksi Kesejahteraan Sosial, Seksi Kesehatan, dan Seksi Penegakan Hukum dan Pendisiplinan

 

Sumber: Kemendagri

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks