alexametrics
Sabtu, 28 Mei 2022
Sabtu, 28 Mei 2022

Utang Daerah Makin Menumpuk, Pemprov NTB Siap-siap Jual Aset

MATARAM-Fiskal Pemerintah Provinsi (Pemprov) NTB mulai oleng. Terungkap beban utang APBD mencapai Rp 300 miliar belum terbayar di tahun 2021 lalu.

Secara umum tekanan hebat pada fiskal NTB disebabkan dua hal: beban utang di PT SMI dan belanja yang tidak sesuai dengan pemasukan di APBD 2021.

Namun Ketua Komisi 3 Bidang Keuangan dan Perbankan DPRD NTB Sambirang Ahmadi, meyakini pemprov masih akan mampu mengatasinya.

“Memang tekanan bersumber dari dua hal: pertama, dana pinjaman kita mencapai Rp 750 miliar di mana bayar bunganya sudah kita mulai tahun ini. Sedangkan bayar pokok dan bunga akan dimulai tahun 2023,” katanya, kemarin (19/1).

Kedua, kesepakatan antara DPRD dengan Pemprov NTB menaikkan target pendapatan pada tahun anggaran 2021.

“Dari pendapatan di APBD murni 2021 Rp 5,4 triliun menjadi di APBD perubahan Rp 5,7 miliar,” jelasnya.

Dalam perjalanannya, kata Sambirang sampai akhir tahun 2021, realisasi belanja mencapai 92 persen.

“Sementara ada kesenjangan antara realisasi target dengan belanja yang cukup besar (karena masih situasi Pandemi),” tuturnya.

Baca Juga :  Innalillahi, Positif Korona, Bayi asal Aikmel Lotim Meninggal Dunia

Dari sana akhirnya muncul utang Rp 300 miliar yang belum dapat terbayarkan. “Sehingga hal ini harus dituntaskan (dengan tingginya tekanan itu), maka wajar bila akhirnya ada kawan-kawan (anggota DPRD) menyarankan kita merilis (jual, Red) beberapa aset,” paparnya.

Tetapi kemudian, Sambirang menekankan opsi jual aset ini akan menjadi pilihan terakhir. Saat berbagai skema dan langkah yang lain tidak mampu menjawab tuntutan utang yang menumpuk.

Opsi itu antara lain: pertama, dengan melihat dampak keekonomian dari keberadaan sirkuit Mandalika. Jika sirkuit itu berhasil membangkitkan ekonomi masyakat maka ada pulang PAD dapat terealisasi sesuai target.

“Geliat ekonomi meningkat, masyakat akhirnya dapat kembali membeli kendaraan bermotor, yang dari sana ada pajak dan sumber PAD,” katanya.

Jika lonjakan ekonomi akibat sirkuit mampu melampaui ekspektasi, Sambirang menegaskan pemerintah tidak perlu sampai jual aset.

Tetapi bila opsi ini belum menjawab peluang bayar utang, maka opsi kedua, dengan mengevaluasi kerja sama aset yang tidak produktif.

“Seperti yang kita lakukan pada aset Gili Trawangan yang akhirnya dikerjasamakan dengan rakyat, maka ada peluang kita melakukan hal yang serupa dengan aset-aset kita yang lain, yang kerja samanya berjalan tetapi hasilnya tidak sesuai harapan,” ulasnya.

Baca Juga :  Penerapan SAKIP Bantu Hemat Anggaran Rp 65,1 Triliun

Barulah jika dua opsi itu tidak mampu mengatasi impitan utang, pemprov dapat melakukan langkah terakhir yakni menjual aset.

“Saat kondisi terdesak dan emergency,” tekannya.

Saat ini politisi asal Sumbawa itu menilai situasinya belum mendesak. Pemerintah dianggap masih mampu mengatasi utang dengan dua opsi.

“Tetapi kalaupun akhirnya kita harus rilis aset, ya bukan sesuatu yang tidak wajar, negara juga dalam kondisi tertentu kan menerbitkan surat utang sebagai jaminan,” kata politisi PKS itu.

Sejumlah aset yang mangkrak itu sudah sewajarnya digerakkan. Membantu percepatan pemulihan ekonomi masyarakat.

“Seperti yang diamanatkan kementerian keuangan, aset itu memang tidak boleh diam statis, harus digerakkan,” ujarnya lagi.

Terlebih Banggar DPRD NTB telah mendorong untuk membentuk pansus optimalisasi aset daerah.

“Semoga tahun ini menjadi tahun keberkahan ekonomi di NTB,” harapnya. (zad/r2)

Berita Terbaru

Paling Sering Dibaca

Enable Notifications    OK No thanks
/