alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Menag “Kalah” dari Bakri

JAKARTA–Keteladanan Abdurrahman M. Bakri, penghulu Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Trucuk, Klaten, Jawa Tengah yang tahun lalu paling rutin melaporkan gratifikasi ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sedikit ternodai. Itu setelah tim KPK mengidentifikasi adanya uang tunai total Rp 607,110 juta yang tersimpan di laci meja kerja Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin, atasan tertinggi Bakri.

                Uang ratusan juta itu merupakan hasil penggeledahan KPK di kantor Lukman di kompleks Kementerian Agama (Kemenag) pada Senin (18/3). Perinciannya, Rp 180 juta dalam pecahan rupiah dan USD 30 ribu (atau sekitar Rp 427,110 juta). Temuan itu baru selesai dihitung tim KPK, kemarin (19/3). ”Penyidik mengambil uang itu untuk dilihat. Apakah ada relevansi atau tidak kita tunggu ya,” ungkap Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.

                Temuan uang tunai bernilai ratusan juta di meja kerja menteri memang patut dipertanyakan. Hal itu memunculkan beragam spekulasi terkait asal muasal uang dan kegunaannya. Pun, menteri mestinya melaporkan penerimaan sekecil apapun ke KPK bila memang sumbernya tidak jelas. Seperti dilakukan Bakri yang 59 kali melaporkan penerimaan uang “ceperan” Rp 25 ribu sampai Rp 200 ribu ke KPK.

                Sejauh ini KPK belum berhasil mengidentifikasi darimana asal uang di laci menag. Komisi antirasuah berencana memanggil menag untuk mengklarifikasi uang “misterius” itu. Dari klarifikasi itu diharapkan diketahui darimana sumber duit. Apakah dari gratifikasi atau dari sumber lain?. ”Tentu saja uang tersebut akan diklarifikasi (darimana sumber dan peruntukannya, Red),” jelas Juru Bicara KPK Febri Diansyah.

                Febri menjelaskan identifikasi bahwa uang di laci Menag itu berkaitan dengan perkara suap jual beli jabatan masih terlalu dini dilakukan. Namun, duit itu tetap akan dipelajari apakah berhubungan dengan mantan Ketua Umum (Ketum) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Romahurmuziy alias Romy dan dua pejabat Kemenag ; Haris Hasanuddin (Kepala Kantor Wilayah Kemenag Jawa Timur) dan M. Muafaq Wirahadi (Kepala Kantor Kemenag Gresik).

                Bila uang tersebut berkaitan dengan para tersangka, tidak tertutup kemungkinan akan ada pihak internal Kemenag yang ditetapkan sebagai tersangka selanjutnya karena dinilai turut memuluskan jual beli jabatan itu. ”Penyelidikan (pihak lain) masih berjalan. Nanti kalau ditemukan fakta baru dan bukti lain akan kami cermati,” paparnya.

                Febri mengakui, kasus suap jual beli jabatan itu tidak mungkin dilakukan sendiri oleh Romy yang notabene menjabat sebagai anggota DPR Komisi XI. Praktik itu hampir pasti melibatkan internal kemenag. Sebab, keputusan final dalam pengisian jabatan hanya bisa dilakukan pihak Kemenag, bukan Romy. ”Kami sudah mengidentifikasi dan sudah punya bukti pihak-pihak yang diduga bekerja bersama-sama terkait perkara ini,” terangnya.

                Peluang untuk menetapkan tersangka baru dalam kasus itu sangat terbuka. Terlebih, selain menerapkan pasal 12 huruf a dan b UU Pemberantasan Tipikor, KPK juga menyelipkan pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam mengusut kasus tersebut. Pasal 55 itu memungkinkan KPK untuk menjerat pelaku lain yang disangka bersama-sama Romy menerima suap dari Haris dan Muafaq.

                Di sisi lain, KPK mengingatkan para pihak-pihak terkait untuk bersikap kooperatif dalam kasus ini. Imbauan itu muncul seiring adanya upaya oknum yang mencoba mempengaruhi saksi-saksi yang mengetahui detail perkara ini. ”Kalau ada upaya mempengaruhi saksi, apalagi menghilangkan barang bukti itu beresiko pidana di pasal 21 UU Pemberantasan Tipikor,” imbuh mantan peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) itu.

                KPK juga mendapat tambahan barang bukti yang disita dari rumah pribadi Romy di kawasan Condet, Jakarta Timur. Yakni, berupa laptop. Barang elektronik itu nantinya akan dianalisis lebih lanjut. ”Kami akan lakukan analisis lebih lanjut karena kami duga ada bukti relevan terkait barang-barang yang disita tersebut,” imbuhnya.

                Selain itu KPK melakukan penggeledahan di Kantor Wilayah (Kanwil) Kemenag Jawa Timur di Surabaya. Hingga berita ini ditulis, penggeledahan masih berlangsung. “Dari lokasi tersebut diamankan sejumlah dokumen terkait seleksi dan pengisian jabatan,” imbuh Febri.

                Jawa Pos sudah berusaha mengklarifikasi soal temuan uang tersebut langsung ke Menag Lukman Hakim Saifuddin. Namun dia belum bisa memberikan jawaban. Baik itu saat dihubungi langsung melalu ponselnya maupun akun Twitternya. Seperti diketahui Lukman merupakan salah satu menteri yang cukup aktif di Twitter.

                Kepala Biro Humas, Data, dan Informasi Kemenag Mastuki juga enggan mengomentari soal temuan uang di ruangan bosnya itu. Dia mengatakan Menag Lukman pasti akan mengklarifikasi uang tersebut secara langsung ke KPK. ’’Pak Menteri Agama sudah meminta informasi kapan dijadwal, kapan dipanggil untuk memberi penjelasan. Sehingga kita tunggu saja,’’ tuturnya.

                Sementara itu Wakil Presiden Jusuf Kalla ikut mengomentari kasus yang terjadi di Kemenag tersebut. ’’Pertama tentu kita harus prihatin atas kasus ini,’’ katanya di kantor Wapres kemarin. Namun JK berharap Menag Lukman tidak terlibat langsung dalam pusaran kasus jual beli jabatan itu.

                Terkait ditemukannya uang di kantor Lukman, JK menanggap itu hal lazim. Dia mengatakan di mana-mana pejabat selalau menyiapkan uang tunai di kantornya. Apalagi pejabat setingkat menteri. Kemudian menteri juga memiliki alokasi dana operasional menteri (DOM) yang wujudnya tunai.

                ’’Kalau kantor saya digeledah, pasti ada uangnya,’’ tuturnya lantas tersenyum.

                Secara pribadi JK menyayangkan adanya kasus itu. Jika sampai nanti Lukman masuk dalam pusaran kasus, berarti sudah ada tiga Menag yang terlibat praktek korupsi. Sebelumnya ada Said Agil Husin al Munawar. Lalu kolega Lukman dan Ketua Umum PPP Suryadharma Ali.

                Terkait intervensi partai di lingkungan Kemenag, JK menyebutkan bahwa dalam sepuluh Menag terakhir, hanya dua terakhir yang berasal dari unsur partai politik. Yakni Suryadharma Ali dan Lukman Hakim Saifuddin.

                Untuk pengisian jabatan sendiri, JK menuturkan pengisian pejabat eselon 1 sulit untuk dilakukan praktik jual beli. Sebab proses akhirnya ada di tim penilai akhir (TPA) yang diketuai langsung oleh Presiden dan Wakil Presiden. Nah yang jadi persoalan adalah kursi pejabat eselon II ke bawah yang itu ada di internal kementerian. ’’(Kepala, Red) Kanwil (Kemenag, Red) itu di eselon dua,’’ pungkasnya. (tyo/wan/JPG/r8)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Hari Pertama Razia Masker di NTB, Pemda Kumpulkan Denda Rp 9,1 Juta

Sebanyak 170 orang tidak menggunakan masker terjaring razia di hari pertama penerapan sanksi denda bagi pelanggar protokol kesehatan di seluruh NTB, kemarin (14/9). Dari para pelanggar di semua titik operasi ini, Badan Pendapatan Daerah NTB pun mengumpulkan uang sebesar Rp 9,1 juta.

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.
Enable Notifications    Ok No thanks