alexametrics
Selasa, 14 Juli 2020
Selasa, 14 Juli 2020

Pandemi Korona, Pondok Pesantren Boleh Beroperasi Kembali, Ini Syaratnya

JAKARTA–Kementerian Agama (Kemenag) sudah mengeluarkan panduan pembelajaran di pesantren. Di dalam pandian tersebut, Kemenag tidak mengacu wilayah atau zona kasus Covid-19. Plt Dirjen Pendidikan Islam (Pendis) Kemenag Kamaruddin Amin menuturkan zona yang dipakai untuk panduan pembelajaran di pesantren tidak berbasis kabupaten atau kota.

 ’’Tetapi (zona Covid-19, Red) lingkungan pesantren,’’ katanya kemarin (19/6).

Dengan demikian status kabupaten yang merah, orange, kuning, atau hijau, tidak pengaruh dengan operasional pesantren di tengah pandemi. Namun Kamaruddin menegaskan pembukaan kembali pesantren harus mendapatkan izin dari pemerintah daerah (pemda) setempat. Izin itu harus mengatakan bahwa lingkungan pesantren aman dari Covid-19.

 Kemenag menentukan empat ketentuan utama dalam pembelajaran di pesantren di tengah pandemik. Selain harus mendapatkan surat izin dari pemda setempat, pesantren harus membentuk gugus tugas percepatan penanganan Covid-19.

Kemudian pesantren harus memiliki fasilitas yang memenuhi protokol kesehatan. Lalu pimpinan, pengelola, pendidik, dan peserta didik atau santri harus dalam kondisi sehat. Ketentuan ini dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.

Ketua Rabithah Ma’ahid Islamiyah Nahdlatul Ulama (asosiasi pesantren Nahdlatul Ulama) Abdul Ghaffar Rozin menyambut baik panduan pesantren yang dikeluarkan Kemenag. Dia menjelaskan panduan itu sudah ditunggu-tunggu oleh pesantren. Apalagi panduan atau pedoman untuk pendidikan umum sudah keluar.

  ’’Walaupun terkesan terlalu longgar, pedoman Kemenag berusaha menampung dan memperhatikan aspirasi banyak pesantren yang berbeda-beda,’’ katanya. Kondisi pesantren dari yang ingin aktif kembali maupun yang memilih menunda pembelajaran tatap muka dahulu.

 Dia juga menyoroti ketentuan dibukanya pembelajaran di pesantren harus ada izin aktif atau tidak aktif kepada gugus tugas atau pemda. Pada daerah yang tidak banyak populasi pesantren, dia khawatir jadi masalah. Sebab dikhawatirkan pemdanya tidak proaktif terhadap pesantren.

 ’’RMI berharap pemerintah tidak berhenti pada penerbitan panduan saja,’’ katanya.

Dia menjelaskan pelaksanaan protokol kesehatan oleh pesantren perlu dikawal oleh Kemenag dan Kemenkes secara terus menerus. Supaya bisa menghindarkan pesantren menjadi klaster baru penularan Covid-19. Dia menyadari bahwa kondisi atau kesiapan pesantren bermacam-macam. Ada yang sangat siap melakukan protokol kesehatan. Tetapi juga ada yang sebaliknya.

 Protokol atau ketentuan pembelajaran di pesantren di tengah wabah Covid-19 sebelumnya disampaikan Menag Fachrul Razi di DPR Kamis (18/6) malam. Dia membagi pesantren menjadi tiga kelopok. Yakni pesantren yang selama ini menjalankan pembelajaran tanpa libur atau memulangkan santrinya dan pesantren yang telah memulai pembelajaran.

Kemudian pesantren yang meliburkan santri dan berencana menerima santri kembali. Lalu kelompok pesantren yang memulangkan santri dan belum berencana menerima santri kembali. Pesantren kelompok ini menunggu kondisi wabah benar-benar aman.

 Untuk pesantren yang tidak pernah libur dan sudah menjalankan pembelajaran tatap muka, diminta untuk koordinasi dengan pemda atau gugus tugas daerah setempat untuk memeriksa kondisi kesehatan santri. Jika ditemukan santri atau warga pesantren lain yang tidak sehat, segera diambil langkah pengamanan sesuai prosedur kesehatan.

 Bagi pesantren yang akan menerima santri atau memulai pembelajaran tatap muka, harus dipastikan bahwa asrama atau lingkungan pesantren aman dari Covid-19. Pengamanan ini bisa dilakukan melalui koordinasi dengan pemda atau gugus tugas daerah masing-masing.

Apabila ketentuan aman dari Covid-19 dan protokol kesehatan tidak terpenuhi, maka pesantren atau pendidikan keagaaman tersebut tidak dapat menjalankan pembelajaran tatap muka. ’’(Jadi wajib, Red) Mendapatkan surat keterangan bebas Covid-19 dari gugus tugas atau pemda,’’ lanjut Kamaruddin.

  Kemenag lantas mengatur ketentuan bagi pesantren yang belum menjalankan pembelajaran tatap muka. Diantaranya pimpinan pesantren mengupayakan seoptimal mungkin pelaksanaan pembelajaran jarak jauh berbasis online.

Kemudian memberi petunjuk kepada santri yang berada di rumah untuk menjaga kesehatan dan menyiapkan perlengkapan dan peralatan yang dibutukan saat pembelajaran tatap muka dimulai kembali. (JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Banyak Warga Mataram Menyepelekan Korona

Tim Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram membubarkan kegiatan Car Free Day (CFD) di Jalan Udayana, kemarin. Sebab, kegiatan ini dinilai ilegal. Belum mendapat izin dari pemerintah dan aparat keamanan.

Bantu Nelayan Lobster, Pemprov NTB Diminta Lobi Pemerintah Pusat

Sebagian nelayan lobster di Dusun Awang Balak Desa Mertak, Pujut, Lombok Tengah beralih menjadi pekerja migran Indonesia (PMI). “Mereka berangkat sejak larangan ekspor benih lobster,” tutur salah seorang nelayan lobster Sayid Kadir Al Idrus pada Lombok Post, Minggu (12/7/2020).

Pemprov Kerahkan OPD dan Pol PP Awasi 19 Pasar di Mataram

Pemprov NTB mengerahkan pegawai dan anggota polisi pamong praja mengawasi pasar tradisional di Kota Mataram. Hal itu dilakukan untuk mencegah penularan virus korona.

Mulai Ramai Pengunjung, Perekonomian di Sembalun Menggeliat Lagi

Kawasan wisata Sembalun, Lombok Timur mulai ramai dikunjungi wisatawan lokal. Peningkatan pengunjung memang terasa sepekan terakhir.

Lembaga Pendidikan Nonformal di Mataram Dilarang Belajar Tatap Muka

Bukan hanya sekolah, Pemkot Mataram belum mengizinkan lembaga pendidikan nonformal (PNF) menggelar Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) tatap muka. ”Masih dilarang,” kata Kepala Disdik Kota Mataram H Lalu Fatwir Uzali, kepada Lombok Post Minggu (12/7/2020).

Penuhi Persyaratan, Sekolah di NTB Bisa Buka Mulai September

Tahun ajaran baru 2020/2021 tepat dimulai hari ini. Namun, karena pandemi, sekolah belum diperbolehkan menggelar KBM (kegiatan belajar mengajar) tatap muka. ”Tidak diperkenankan,” kata Gubernur NTB H Zulkieflimansyah, seperti yang tertulis dalam surat edarannya.

Paling Sering Dibaca

Usai Pemakaman, Kades Sigerongan Lobar dan Lima Warga Lainnya Reaktif

Aktivitas di Kantor Desa Sigerongan lumpuh. Menyusul hasil rapid test kepala desa dan sejumlah warganya reaktif. Selama 14 hari ke depan, pelayanan di kantor desa ditiadakan sementara.

Diserang Penjahat, Perwira Polisi di Sumbawa Meninggal Dunia

IPDA Uji Siswanto, Kepala Unit (Kanit) Reskrim Polsek Utan, Sumbawa gugur dalam bertugas. Ayah tiga anak ini diserang oleh seorang terlapor berinisial RH alias Bim kasus pengancaman. Korban diserang, setelah mendamaikan warga dengan terduga pelaku.

Ikuti Mataram, Lobar Berlakukan Jam Malam

erkembangan pandemi Covid-19 di Lombok Barat (Lobar) semakin mengkhawatirkan. Kasus positif yang mencapai 300 lebih, menjadi atensi penuh Polres Lobar dalam melakukan upaya pencegahan penularan.

Tertangkap, Buron Pembunuh Polisi di Sumbawa Ditembak

Pelarian RH alias Bim terhenti pada Minggu pagi kemarin. Tersangka kasus penganiayaan yang menewaskan Uji Siswanto, Kanit Reskrim Polsek Utan tertangkap.

Liburan di Sungai Dodokan Lobar, Bayar Rp 5 Ribu Wisata Sampai Puas

Orang kreatif bisa membuat peluangnya sendiri. Itulah yang dilakukan Siali, warga Desa Taman Ayu, Kecamatan Gerung. Ia membuat Sungai Dodokan jadi spot wisata baru di Lombok Barat (Lobar).
Enable Notifications.    Ok No thanks