alexametrics
Selasa, 22 September 2020
Selasa, 22 September 2020

Stop Diskriminasi Masyarakat Papua

MANOKWARI—Situasi ibu kota Papua Barat, Manokwari, lumpuh total sepanjang kemarin (19/8). Sebagian besar masyarakat  turun ke jalan melakukan aksi sebagai bentuk protes atas dua insiden terhadap mahasiswa Papua di Malang dan Surabaya, pekan lalu.

Aksi berlangsung sejak pukul 05.30 WIT. Sejumlah jalan utama dipalang menggunakan pohon yang sengaja ditebang. Bahkan, tak sedikit tiang lampu dirobohkan untuk menjadi material yang digunakan untuk menutup akses jalan.

Situasi makin tak kondusif kala aksi mulai berpusat di Pertigaan Makalu, Jalan Yos Sudarso. Gerombolan massa dari berbagai wilayah berbondong-bondong mendatangi lokasi dengan membawa material masing-masing, kayu, pentungan, tak sedikit yang membawa senjata tajam.

Massa kemudian melakukan aksi long march menuju kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Papua Barat, sekra pukul 09.30 WIT. Kemarahan masyarakat seolah dilampiaskan dengan pembakaran kantor wakil rakyat. Menurut sebagian massa, aksi itu dilakukan sebagai bentuk protes terhadap lambannya pemerintah dalam merespon tindakan rasis terhadap masyarakat Papua. Tak sampai di situ, pembakaran juga dilakukan terhadap Gedung Majelis Rakyat Papua (MRP) Papua Barat yang berada tepat di depan kantor DPRD.

Massa kemudian beralih ke Lapangan Borarsi. Kemarahan massa makin memuncak. Tribun lapangan utama Kota Injil pun dibakar. Setelahnya, massa menuju kembali ke Jalan Yos Sudarso. Namun sepanjang perjalanan, gedung-gedung di sepanjang jalan menuju, Makalo, dirusak dengan pelemparan batu hingga pembakaran gerobak-gerobak makan pedagang. Bahkan sejumlah kendaraan bermotor roda empat dan roda dua dirusak serta dibakar massa.

Sekira pukul 11.40 WIT, di seputaran Jalan Yos Sudarso, terpantau, Wakil Gubernur Papua Barat Mohammad Lakotani, dan Kapolda Papua Barat Brigjen Pol Herry R Nahak bersama Pangdam XVIII/Kasuari Mayjen TNI Joppye Onesimus Wayangkau, mencoba bernegosiasi pertama kali dengan para demonstran, tapi gagal.

Kondisi semakin tegang saat drone terbang diatas massa, hal tersebut tidak diterima para demonstran. Mereka pun melempari batu ke arah drone, namun bukan mengenainya, malah menyasar ke para aparat pengamanan TNI-Polri. Imbasnya, aparat pun harus mundur untuk menghindari hujan batu dari massa. Bahkan, para warga, personil TNI-Polri, para jurnalis, dan Karoops Polda Papua Barat Kombes Pol Moch Sagi Dharma Adhyakta terkena lemparan batu. Adhyakta pun harus digotong petugas untuk mendapatkan perawatan medis. Atas kejadian tersebut, aparat Polda Papua Barat langsung menembakkan sejumlah gas air mata ke tengah-tengah massa, untuk meredam aksi anarkis. Namun, gas air mata yang ditembak aparat, malah berbalik arah, karena hembusan angin. Dan lagi-lagi, para personil harus mundur.

Pukul 13.20 WIT, saat ketegangan mulai mereda, Lakatoni kembali menuju kumpulan massa tanpa pengawalan petugas keamanan. Dirinya hanya didampingi sejumlah warga masyarakat dalam melakukan negosiasi kedua. Pukul 14.00 WIT, keadaan di Jalan Yos Sudarso mulai berangsur kondusif. Satu per satu demonstran mulai membubarkan diri, usai membacakan tuntutan mereka di depan Lakatoni.

Saat diwawancarai, Nahak mengatakan kondisi Manokwari sudah kondusif. “Massa sudah membubarkan diri usai bernegosiasi dengan Wagub Papua Barat. Tuntutan mereka, jaminan keamanan mahasiswa asal Papua di wilayah Jawa, dan di daerah lainnya. Serta permintaan maaf dari pejabat terkait pernyataan yang dilontarkan beberapa waktu lalu,” katanya.

Lanjut dia, kejadian di Malang dan Surabaya memicu massa melakukan protes di Manokwari. “Jadi, masyarakat sakit hati dengan ungkapan kata-kata yang kurang baik.  Untuk tuntutan mereka ini, sementara kami tindaklanjuti. Jadi masyarakat diharapkan bersabar, jangan terpancing provokasi, percayakan semuanya kepada kami,” ungkap Nahak.

“Sampai saat ini, kami masih mendata kerusakan bangunan di Manokwari, pasca kerusuhan tadi,” dingkatnya.

Sementara itu, Lakatoni menegaskan dirinya sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jawa Timur (Jatim). “Kami sudah berkoordinasi dengan Gubernur Jatim, terkait masalah tersebut. Tuntutan masyarakat kami tindaklanjuti, dan harapannya agar Pemda Jatim segera menyikapi tuntutan kita bersama,” tutupnya.

Serang Bandara

Dari Manokwari, kerusuhan merambat ke Sorong. Kerusuhan di Sorong, Papua, merambat ke Bandara Internasional Bandar Udara Domine Eduard Osok (DEO) Sorong, Papua. Sementara Bandara Rendani di Manokwari dinyatakan kondusif.

Dalam rekaman video yang diterima Jawa Pos, sekelompok orang tampak menyerang areal parkir bandara dengan memecahkan kaca-kaca mobil yang terparkir. Beberapa mobil polisi dan TNI pun tampak mengalami pecah kaca dan spion yang hancur. Informasi dari Ditjen Perhubungan Udara Kemenhub, aksi berlangsung sekitar  pukul 15.05 WIT.

Perusakan juga terus berlanjut ke areal terminal Bandara dimana orang-orang tak dikenal tersebut memecahkan kaca terminal. Direktur Jenderal Perhubungan Udara, Polana B. Pramesti, menjelaskan emarin petang (19/8)  kondisi Bandar Udara DEO Sorong sudah dapat dikendalikan.

“Petugas gabungan telah melakukan langkah cepat dengan melakukan pengamanan dan pengendalian di Bandar Udara DEO Sorong. Sekelompok massa sempat memasuki wilayah parkir kendaraan dan merusak fasilitas terminal,” jelas Polana kemarin.

Polana mengimbau kepada seluruh Unit Penyelenggara Bandar Udara dan Otoritas Bandar Udara (OBU) untuk terus meningkatkan pengawasan keamanan di lingkungan bandar udara dengan terus melakukan koordinasi dengan TNI/Polri. “Seluruh petugas bandara wajib memastikan keamanan dan keselamatan bandar udara dan penumpang,” tegasnya.

Beberapa saat setelahnya petugas kepolisian datang. Bekerjasama dengan pihak keamanan bandara, massa berhasil dihalau. Beberapa kendaraan yang terparkir juga ikut dibakar.

Pada pukul 16.06 WIT, Maskapai Sriwijaya Rute Sorong-Makassar telah memberangkatkan penumpang menuju Makassar. Beberapa pesawat, dengan pertimbangan keamanan dan keselamatan, penerbangan menuju Sorong ditunda untuk sementara.

Menyusul insiden di Bandara DEO, Polana menghimbau agar seluruh seluruh Unit Penyelenggara Bandar Udara  (UPBU) dan Badan Usaha Bandar Udara (BUBU) untuk terus meningkatkan kewaspadaan. Himbauan ini dikeluarkan melalui  surat edaran No SE 14 Tahun 2019.

Dalam himbautan tersebut, semua otoritas bandara harus mengetatkan pemeriksaan terhadap orang dan kendaraan serta barang bawaannya yang masuk dan keluar bandara. Berlaku juga untuk kargo dan pos. Pengamanan juga harus diperketat. Otoritas bandara juga dihimbau untuk berkoordinasi dengan TNI/Polri untuk penanganan keadaan darurat.

Sementara itu, kondisi di Bandara Rendani, Manokwari dilaporkan kondusif. Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rendani, Juli Mudjiono, menjelaskan bahwa akses masuk menuju bandar udara sudah dilakukan penjagaan yang melibatkan  petugas keamanan TNI/Polri.

Untuk calon penumpang yang terdampak kerusuhan penutupan pada akses jalan dari kota Manokwari menuju Bandar Udara Rendani, akan dipindahkan ke penerbangan berikutnya.

“Ini adalah kebijakan maskapai penerbangan untuk mengganti penerbangan calon penumpang yang terdampak kerusuhan. Sementara, kerusuhan tidak berdampak pada penumpang yang tiba di Bandar Udara Rendani,” jelas Juli.

Diusut Tuntas

Sementara itu, aksi massa berujung rusuh di Papua Barat menyedot perhatian banyak pihak. Presiden Joko Widodo turut buka suara. Tidak hanya Papua Barata, Senin (19/8) presiden meminta supaya seluruh masyarakat di Papua menahan diri. Dia mengakui, sangat wajar apabila insiden di Surabaya dan Malang memicu reaksi. Namun, sebagai bangsa dia harap hal tersebut tidak sampai memecah persatuan.

”Pace, mace, mama-mama di Papua, di Papua Barat, saya tahu ada ketersinggungan. Oleh sebab itu sebagai saudara sebangsa dan setanah air yang paling baik adalah saling memaafkan,” turut presiden kemarin. Dia juga berjanji pemerintah akan menjaga kehormatan masyarakat Papua di mana pun mereka berada. ”Dan kesejahteraan pace, mace, mama-mama yang ada di Papua dan Papua Barat,” imbuhnya.

Wapres Jusuf Kalla juga ikut menyesalkan kejadian di Manokwari. Menurut dia, yang terjadi di Papua Barat itu hanya dampak. ”Apa yang saya lihat itu, masyarakat di Papua hanya igin minta klarifikasi dan minta maaf lah,” ujar JK di kantor Wapres kemarin. Karena itu, perlu juga ada klarifikasi yang jelas dari pihak terkait insiden di Surabaya maupun Malang. Misalnya informasi bahwa para mahasiswa Papua diamankan polisi dari potensi amuk warga.

Tentu itu ada sebabnya. Hal itu lah yang menurut JK harus dicari tahu. Bila memang ada masalah yang serius, wajib diselesaikan dan dijelaskan secara terbuka. Informasi yang muncul harus dilihat secara cermat. JK memastikan tidak ada persoalan antara warga lokal di Papua Barat dengan pendatang. ”Mereka kan saling membutuhkan,” lanjutnya. Ada yang berdagang, hingga menjadi guru. Semua sudah terbiasa bekerja sama satu dengan lainnya.

Guna mencari jalan keluar terbaik, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Wiranto melaksanakan rapat dadakan di kantornya. Menteri Dalama Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dan Tenaga Ahli Kedeputian IV Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin turut hadir dalam rapat itu. Usai rapat, Wiranto menyampaikan bahwa pemerintah mengevaluasi insiden di Surabaya, Malang, maupun Papua Barat.

Menurut Wiranto, ada oknum-oknum tertentu yang sengaja mengeluarkan pernyataan tidak patut sampai memicu terjadinya sejumlah aksi di Papua Barat dan Papua. Mulai aksi demo sampai pengerusakan fasilitas umum. Berdasar informasi yang diterima koran ini, kantor DPRD Papua Barat di Manokwari dan Bandara Domine Eduard Osok di Sorong turut menjadi sasaran massa.

Wiranto menyebutkan bahwa pernyataan negatif oknum tidak bertanggung jawab itu berefek panjang. ”Mengganggu kebersamaan dan persatuan kita sebagai bangsa,” tegasnya. Karena itu, dia menyampaikan bahwa pihaknya sudah meminta supaya dilaksanakan pengusutan atas rentetan insiden yang terjadi sampai kemarin. ”Telah diinstruksikan untuk melakukan pengusutan secara tuntas dan adil,” ujarnya.

Siapa pun yang yang melakukan pelanggaran hukum dalam peristiwa ini, lanjut Wiranto, bakal diadili. ”Akan kami usut secara tuntas dan adil siapapun yg manfaatkan insiden itu utk kepentingan negatif,” imbuh mantan panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) itu. Senada dengan Jokowi, dia memastikan aparat keamanan dari TNI maupun Polri sudah diperintah menjamin keamanan seluruh masyarakat.

Karena itu, Wiranto berharap besar masyarakat tidak terpancing apalagi terpengaruh oleh berita-berita negatif dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. ”Berita hoax, bohong, dan berita yang intervensi masalah ini untuk kepentingan lain, saya imbau (masyarakat) untuk tak terpancing dan percaya dengan itu,” pintanya. Selain berkoordinasi langsung di Jakarta, dia mengaku sudah juga berkominikasi dengan pemda di Papua dan Papua Barat.

Demikian pula pimpinan daerah di Jawa Timur.  Khofifah Indar Parawansa sebagi gubernur, sambung Wiranto, sudah menyampaikan permintaan maaf. ”Saya telepon Bu Khofifah, dan beliau menyatakan pernyataan maaf terbuka yang tulus dan ikhlas,” imbuhnya. Sementara itu, Gubernur Papua Lukas Enembe juga sudah mengajak masyarakat Papua supaya tidak terus memperpanjang persoalan.

Dari Papua Barat, walau situasi sempat memanas, Wiranto meyakinkan bahwa pemerintah daerah bersama aparat di sana sudah bisa mengendalikan situasi. ”Menenangkan masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan wilayah,” imbuhnya. Staf Khusus Presiden untuk Papua Lenis Kogoya juga sudah meminta masyarakat untuk saling menghargai. Diakuinya, Papua memang masih tertinggal, namun tetap harus dihargai.

Lenis meminta supaya masyarakat daerah lain yang sudah maju diharapkan bisa menyampaikan pernyataan lebih bijak. ”Apalagi dibilang suruh pulang, usir, inikan nggak bagus kalimatnya,” ujar dia. Namun demikian, Lenis yang juga menjabat Ketua Lembaga Masyarakat Adat Papua menghimbau agar masyarakat Papua tetap tenang. Kalaupun ingin menyuarakan aspirasi, harus dilakukan tanpa merusak fasilitas umum.

Ke depan, Lenis menyebut, masyarakat Papua harus mau belajar mengejar ketertinggalan. Sehingga bisa merdeka secara ekonomi, pendidikan, ataupun kesehatan. Saat ini, lanjut dia, pemerintah pusat sudah mulai menunjukkan itikad baik untuk memberikan keadilan bagi masyarakat Papua. Di mana semakin banyak kesempatan bagi orang Papua. Mulai duduk di kementerian sampai jenderal di kepolisian. ”Negara sudah hargai kita,” imbuhnya.

Namun demikian, demi rasa keadilan, Lenis mendesak aparat kepolisian menindak pihak-pihak yang terlibat dalam insiden diskriminasi di Surabaya dan Malang. ”Siapa yang lempar batu, siapa yang bicara kasar, siapa yang kata usir pulang, siapa lempar bendera ini harus bawa ke ranah hukum,” tegasnya. Hal senada juga disampaikan oleh Persekutuan Gereja-Gerja Indonesia (PGI).

Sekretaris Umum PGI Pendeta Gomar Gultom menyampaikan bahwa tindakan main hakim sendiri tidak akan pernah menyelesaikan masalah. ”Saya mengimbau aparat negara untuk mengusut tuntas kasus ini dengan juga memperhatikan amanat UU no 40 tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnik,” katanya. Menurut Gomar, peristiwa ini kian memperkeruh penyelesaian masalah Papua yang sudah cukup ruwet.

Sejatinya, penyelesaian masalah Papua memerlukan pendekatan kultural bukan hanya oleh pemerintah, tapi juga oleh lapisan masyarakat, terutama masyarakat di luar Papua.  Hanya dengan itu, masyarakat Papua bisa merasakan, mereka adalah bagian integral dari masyarakat dan bangsa Indonesia. “Sebaliknya, segala bentuk stigma, diskriminasi, dan kekerasakan terhadap masyarakat Papua hanya akan melahirkan lingkaran kekerasan dan kebencian, dan sudah pasti menciderai kemanusiaan,” ujarnya.

Mendagri Tjahjo Kumolo menuturkan, sejak awal kejadian di Surabaya dan Malang, pihaknya sudah meminta kesbangpol setempat untuk memonitor. Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum juga berkoordinasi langsung dengan forkopimda. ”Intinya satu, kami meminta kepada para pejabat, baik gubernur, bupati, wali kota, maupun perangkatnya untuk menahan diri,” terang Tjahjo di kantor kemendagri kemarin.

Rencana mengundang gubernur Jawa Timur, Papua, dan Papua Barat hari ini (20/8) juga terpaksa batal karena insiden di Manokwari. Gubernur Papua dan Papua Barat diminta kembali untuk menenangkan warga. Yang jelas, ketiga gubernur harus segera berkonsolidasi membentuk tim bersama untuk menyelesaikan persoalan yang ada.

Tjahjo menuturkan, dia juga sudah meminta gubernur Papua dan Papua Barat untuk memastikan pelayanan publik tetap berjalan normal. ”Seluruh aparatur provinsi, kabupaten-kota, sampai tingkat kecamatan dan distrik harus tetap berjalan,’’ lanjutnya. Pihaknya mendapat laoran bahwa aksi massa hanya terjadi di kawasan kota saja, tidak sampai desa-desa. (jzy/byu/far/syn/tau/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Tagih Piutang Rp 3 Miliar PT GNE Libatkan Kejaksaan

Sekitar Rp 3 miliar uang PT Gerbang NTB Emas (GNE) tercatat sebagai piutang. Sejumlah perusahaan masih berhutang pada perusahaan daerah milik Pemprov NTB ini. “Makanya kita akan menggunakan JPN (jaksa pengacara negara) untuk menagih,” kata Direktur PT GNE Samsul Hadi, Jumat (18/9).

VIDEO : Buron ke Kalimantan, Pulang, Saen Diringkus di Lingsar

Pelarian anggota komplotan pencurian dengan pemberatan berinisial SR alias Saen, berakhir. Pria 31 tahun, asal Dusun Bagek Nunggal, Desa Peteluan Indah, Lingsar, Lombok Barat, itu dibekuk setelah setahun buron. ”Pelaku pulang karena rindu keluarga,” kata Kapolsek Lingsar AKP Dewi Komalasari, Sabtu (19/9).

WCD, Warga Lobar Bebaskan Pantai Cemara dari Sampah

Ribuan orang di Lombok Barat (Lobar) memperingati World Cleanup Day (WCD), akhir pekan kemarin. Kegiatan ini dipusatkan di Pantai Cemara. ”Semuanya terlibat. OPD, kecamatan, desa, bahkan masyarakat juga ramai ikut,” kata Bupati Lobar H Fauzan Khalid, Sabtu (19/9).

Bawaslu Dorong Pendaftaran Sengketa Online

Penetapan pasangan calon Pilkada 2020 akan dilakukan pada lusa mendatang (23/9) di Kantor KPU masing-masing daerah. Bawaslu kini mulai mempersiapkan diri menghadapi sengketa pencalonan. Sebab diperkirakan, bapaslon yang dinyatakan tidak memenuhi syarat akan membawa kekecewaannya ke Bawaslu.

Ada Apa dengan Pulau-pulau Kecil?

SAYA diundang oleh Ketua LPPM Unram, Dr. Muhammad Ali dalam diskusi untuk merevisi Rencana Induk Penelitian Universitas Mataram lima tahun ke depan. Salah satu bagian yang cukup alot diskusinya adalah ketika mendiskusikan fokus penelitian di Unram. Mengapa harus ada fokus?

Penyuntikan Vaksin Korona Untuk Warga Dimulai Januari 2021

Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Film MOHAN, Ini Dia Official Teasernya

Rumah Produksi Warna tengah merampungkan pembuatan film MOHAN. Film bergenre drama remaja tersebut tengah memasuki fase shooting. Namun demikian sebagai bocoran Warna telah meluncurkan cuplikan Official Teaser nya.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.
Enable Notifications    Ok No thanks