alexametrics
Sabtu, 19 September 2020
Sabtu, 19 September 2020

Dijerat Pasal Suap dan Gratifikasi, Imam Nahrawi Mundur dari Jabatan Menpora

JAKARTA–Imam Nahrawi harus bersiap dengan jeratan pasal berlapis. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menegaskan bahwa kasus yang membelit mantan menteri pemuda dan olahraga (Menpora) tersebut tidak hanya terkait dengan korupsi dana hibah Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) tahun anggaran 2018.

                Dugaan aliran uang yang diterima Imam ditengarai juga berkaitan dengan Satlak Prima (Satuan Pelaksana Program Indonesia Emas) yang dibubarkan pada 2017. Ada juga gratifikasi terkait dengan jabatannya. ”Karena itu, pasal yang kami gunakan tidak hanya pasal suap, tapi juga ada pasal gratifikasi,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah kemarin (19/9).

                Secara aturan, lanjut dia, sebenarnya penyelenggara negara bisa terbebas dari jerat hukum gratifikasi apabila mengembalikan penerimaan tersebut ke negara dalam kurun waktu 30 hari sejak diterima.

                Saat ini penyidik sudah menyiapkan rencana pemeriksaan politikus PKB tersebut. Namun, Febri belum menyebutkan tanggal pasti pemanggilan Imam. ”Tersangka akan kami periksa, tapi jadwal persisnya bergantung penyidik. Penyidik punya rencana siapa yang akan diperiksa terlebih dulu. Saksi, misalnya,” papar Febri.

                Saat ini KPK telah melakukan pencegahan untuk bepergian ke luar negeri terhadap dua tersangka, yakni Imam dan Miftahul Ulum (aspri Imam).

                Mantan aktivis Indonesia Corruption Watch (ICW) itu mengingatkan, yang paling penting adalah tersangka kooperatif. Termasuk dalam memberikan keterangan terkait kasus di luar dana hibah KONI. ”Bahwa nanti kalau, misalnya, (ada) informasi dari masyarakat atau fakta-fakta baru yang terungkap, itu bisa klarifikasi lebih lanjut,” ujar Febri.

                Sementara itu, Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif berharap Imam Nahrawi akan memenuhi panggilan penyidik. Sebab, sebelum ditetapkan sebagai tersangka atau saat tahap penyelidikan, sekali pun dia tidak hadir meski telah dipanggil tiga kali.

                Dia menegaskan, penetapan tersangka Imam Nahrawi murni proses hukum. Tidak ada kaitannya dengan politik. ”Kalau mau motif politik, mungkin kami umumkan sejak masih ribut-ribut kemarin,” kata Laode.

                Selain menyidik kasus, lanjut Laode, KPK melakukan sejumlah langkah pencegahan dan penyelamatan aset Kemenpora. Sebab, lembaga antirasuah menemukan dugaan korupsi terkait pengadaan barang atau alat-alat sebagai persiapan pesta olahraga. Alat-alat tersebut justru datang setelah event selesai. Namun, Laode tidak menyebutkan secara gamblang pesta olahraga apa yang dimaksud.

                Sementara itu, tim pencegahan akan diturunkan untuk mengurus perbaikan tata kelola Kemenpora. Sebab, ada lebih dari satu dugaan kasus yang menjerat Imam serta dua pejabat Kemenpora yang telah divonis bersalah. ”Memang banyak sekali tata kelola yang harus diperbaiki di Kemenpora,” ujarnya.

Sudah Pamit

Kurang dari 24 jam setelah ditetapkan sebagai tersangka, Imam Nahrawi menyatakan mundur dari jabatan Menpora. Kemarin dia menyampaikan permohonan pengunduran diri secara langsung kepada Presiden Joko Widodo. ”Tadi sudah disampaikan kepada saya surat pengunduran diri dari Menpora,” kata Jokowi setelah menerima pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Istana Merdeka.

                Jokowi menyatakan menghormati proses hukum yang diambil KPK. Terkait kursi menteri yang ditinggalkan Imam, presiden sedang mempertimbangkan dua opsi: mengganti dengan menteri baru atau menunjuk pelaksana tugas. Sebab, masa tugas Kabinet Kerja tinggal sebulan. ”Kami pertimbangkan dalam sehari,” tuturnya.

                Sementara itu, setelah menemui presiden, Imam langsung meluncur ke gedung Kemenpora. Tiba sekitar pukul 12.00, dia langsung menuju masjid untuk menunaikan salat Duhur. Setelah itu, dia mengadakan pertemuan dengan para pejabat eselon di auditorium Wisma Kemenpora.

                Dalam pertemuan itu, Imam menyampaikan permohonan maaf sekaligus berpamitan. ”Beliau (Jokowi, Red) bertanya tentang status saya. Bapak, alhamdulillah saya ditetapkan sebagai tersangka. Tapi, saya bertanggung jawab karena risiko sebagai menteri harus bisa bertanggung jawab. Cukup saya,” kata Imam dalam pertemuan itu.

                Imam kemudian menuju ruangannya untuk berkemas. Sekitar pukul 16.00 dia menemui awak media yang sudah menunggu di luar. ”Saya sudah melapor ke presiden dan menyerahkan surat pengunduran diri agar bisa fokus (menghadapi kasus, Red). Saya belum berpikir apa pun, kecuali mengikuti proses hukum yang ada,” ungkapnya.

                ”Saya ikuti proses hukum yang ada dengan sebaik-baiknya dengan terus-menerus mendorong prinsip praduga tak bersalah. Sekaligus, kita menunggu nanti alat bukti yang dimiliki KPK dengan tanpa membuat wacana terlebih dulu karena saya tidak seperti yang dituduhkan mereka,” imbuh Imam. (deb/far/gil/c10/fal/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Proyek Pasar ACC Ampenan Terancam Molor

Pengerjaan konstruksi fisik Pasar ACC Ampenan masih dalam proses sanggah. Belajar dari pengalaman tahun lalu, Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Mataram tidak ingin gegabah mengerjakan proyek yang anggarannya dari Kementerian Perdagangan itu. “Kita tidak ingin kejadian seperti  tahun lalu di Pasar Cakarenagara. Molor,” kata Kepala Disdag Kota Mataram H Amran M Amin, kemarin (18/9).

Saat Pandemi, Anak 14 Tahun di Mataram Nikah Dini

Fenomena pernikahan usia anak masih terjadi di Kota Mataram. Seperti yang terjadi di Kelurahan Karang Baru pekan lalu. AA, perempuan usia 14 tahun juga memilih menikah dengan IW, 20 tahun warga kelurahan Selagalas. Keduanya enggan dipisahkan dengan alasan cinta.

Kasus Korona di Mataram Kembali Meningkat

Tren kasus Covid-19 dalam sepekan terakhir mengalami peningkatan. Terjadi penambahan kasus tiap hari. “Biasanya kasus baru positif satu, dua. Tapi tadi malam sepuluh orang yang positif,” kata Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kota Mataram I Nyoman Suwandiasa, kemarin (17/9).

TGB Minta Kasus Penusukan Syaikh Ali Jaber Diusut Tuntas

Mantan Gubernur NTB yang juga ulama TGB M Zainul Majdi menyinggung kasus penusukan terhadap salah satu ulama nasional Syaikh Ali Jaber. Menurutnya, di balik kasus penusukan ini, ada upaya untuk memecah belah umat dan bangsa Indonesia.

Kampung Sehat NTB Jadi Energi Baru Penanganan Covid-19

Program Kampung Sehat yang diinisiasi Polda NTB mendapat sambutan hangat dari masyarakat dan telah memberi dampak nyata pada upaya memutus mata rantai penyebaran Covid-19. Wakil Gubernur NTB Hj Sitti Rohmi Djalilah pun tak sungkan memberikan apresiasi yang tinggi pada Polda NTB atas program inovatif ini.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Di Tengah Pandemi Korona, Dua Murid SMP di Lombok Tengah Menikah

Saat sekolah tak kunjung dibuka karena Pandemi Korona dua pelajar SMP di Lombok Tengah memilih untuk melangsungkan pernikahan Sabtu (12/9) lalu. Mereka adalah Suhaimi, kelas 2 SMP asal  Desa Pengenjek, Kecamatan Pringgarata menikahi Nur Herawati, kelas 1 SMP.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Siswa SMP di Loteng Menikah, Kenal Lewat HP, Pacaran Cuma Empat Hari

Meski belum cukup umur, Suhaimi dan Nur Herawati telah resmi menjadi pasangan suami istri. Bagaimana kisahnya sampai mereka memutuskan menikah? Berikut ulasannya.

Pemda di NTB Wajib Daftarkan Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan

"Seluruh tenaga kerja di NTB, baik yang ada di lingkungan pemerintah atau pun swasta, baik sektor formal maupun informal wajib mendapatkan jaminan sosial ketenagakerjaan," tegas Wisma.
Enable Notifications    Ok No thanks