alexametrics
Selasa, 1 Desember 2020
Selasa, 1 Desember 2020

Kasus Politik Uang di Pilkada Melonjak

JAKARTA-Selain pelanggaran protokol kesehatan, berbagai pelanggaran “khas” pemilihan juga mulai banyak terjadi di masa kampanye. Salah satu yang menonjol adalah money politic atau transaksi jual beli suara. Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, sejumlah kasus dugaan money politic tengah diproses jajaran di daerah.

“Modusnya masih seperti biasa, sembako dan uang tunai,” kata Ketua Bawaslu RI Abhan kepada kotan ini, kemarin (19/10).

Abhan mengatakan, dalam rekapitulasi sepuluh hari kedua masa kampanye, jumlah kasus dugaan money politik mencapai sembilan kasus. Sebarannya terjadi di Kota Tangerang Selatan, Indramayu, Pangandaran, Blitar, Berau, Kepulauan Sula, Pelalawan, Maros dan Banggai Laut.

Jumlah kasus tersebut mengalami kenaikan tipis dibanding sepuluh hari pertama kampanye. Saat itu, Bawaslu mencatat hanya ada delapan kasus dugaan money politic. “Ini perlu jadi perhatian,” imbuhnya.

Sejak awal, Bawaslu sudah memetakan money politic sebagai salah satu titik kerawanan pelanggaran. Terlebih, Pilkada 2020 di gelar di masa pandemi COVID-19 yang memukul sektor ekonomi rumah tangga. Sehingga rawan terjadi praktik jual beli suara.

Selain money politic, lanjut Abhan, Bawaslu juga mengendus adanya upaya penyalahgunaan anggaran pemerintahan untuk kepentingan kontestasi. Dugaan tersebut terjadi di Kota Tangerang Selatan, Bone Bolango, Pangandaran, Situbondo, Lampung tengah, Blaang Mongondow, dan Tanah Datar.

Sementara itu, Ketua Network for Indonesian Democratic Society (Netfid) Indonesia, Dahlia Umar mengatakan, ada atau tidaknya pandemi, money politic tidak bisa dihindari. Sebab, itu bagian dari mental elit politik di Indonesia yang berupaya mencari jalan pintas merih suara.

Namun di masa pandemi, situasinya berpotensi jauh lebih parah. Selain faktor ekonomi masyarakat, dia menilai ada potensi melemahnya pengawasan. “Karena di masa pendami pengawasan jadi lebih sulit atau lebih sedikit akibat social distancing,” ujarnya.

Selain itu, Dahlia menilai, perubahan pola kampanye juga bisa menjadi faktor pendorong money politic. Saat ini, intensitas pertemuan paslon dengan pemilihnya jauh lebih rendah. Pertemuan langsung pun dibatasi jumlah masanya.

Dalam situasi tersebut, salah satu instrumen yang berpotensi digunakan untuk mengait psikologis pemilih adalah uang. “Kalau ga bisa bertemu atau daring ga efektif, kemungkinan besar alternatif pertama adalah dengan uang,” imbuhnya.

Dahlia berharap, meski pandemi, pengawasan yang dilakukan bawaslu tidak kendor. Dia menyebut, ada sejumlah hal yang bisa dimaksimalkan seperti pelaporan melalui teknologi. Dan yang tak kalah penting, sekecil apapun indikasinya harus diusut.

Terakhir, Dahlia meminta KPU-Bawaslu untuk tidak kendor mengkampanyekan pilkada berintegritas. Bahkan jika perlu dilakukan secara besar-besaran dan masif. (far/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kolaborasi dan Pemasaran Digital Bantu Dongkrak Produk Produk Lokal

Delapan bulan lebih pandemi COVID-19 melanda Indonesia. Situasi ini tidak hanya  berpengaruh pada sektor kesehatan, tapi juga dunia usaha. Meski kondisi sulit, beberapa UMKM masih mampu bertahan bahkan berkembang dengan sejumlah inovasi. Profesional, kolaborasi dengan berbagai pihak dan pemanfaatan teknologi digital jadi jurus yang banyak dipakai para UMKM lokal dalam mendongkrak penjualan produk-produk mereka.

Kisruh Aset Pemprov di Trawangan, Kejati Diminta Telusuri Aliran Dana

”Informasi dari kami banyak, Kejati juga banyak yang sudah didapatkan,” kata Koordinator Wilayah III KPK Aida Ratna Zulaiha.

Ekspor Ditutup, Ratusan Ribu BBL di NTB Tertahan di Penampungan

”Satu bulan saja tidak ada kejelasan, pasti ekspor ilegal terjadi. Barang yang tertahan sekarang itu kan duit semua,” kata Ketua Dewan Pembina Lombok Lobster Association (LLA) Mahnan Rasuli, Minggu (29/11/2020).

UMKM Lokal Bisa Pamer Produk di NTB Mall Offline

”Ini potensi pasar baru yang menjanjikan untuk menjual produk lokal,” ujar Fathurrahman, kepala Dinas Perdagangan NTB.

Guru Honorer Ikut BPJS Ketenagakerjaan, Dikbud Lobar Masih Berhitung

”Iya, kami telah menerima arahan dari Pak bupati dan sedang kami tindak lanjuti,” kata Sekretaris Dinas Dikbud Lobar Khairuddin, pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Sumo Sale Nissan, Diskon Terbesar di Tahun 2020

"Promo diskon Sumo Sale ini untuk All New Nissan Livina promonya sampai akhir tahun," kata Branch Head Indomobil Nissan Sandubaya Ryo Hadiyanto pada Lombok Post, Minggu (29/11/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Selamat! Ini Pemenang Simpedes BRI Periode 1 Tahun 2020

”Mudah-mudahan dengan acara ini, nasabah BRI semakin loyal, semakin berkembang, dan semakin semarak bertransaksi,” tuturnya.

Bantuan Subsidi Upah, Guru Honorer dapat Rp1,8 Juta

Pemerintah memperluas sasaran penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU). Kali ini, giliran tenaga pendidik dan guru non-PNS yang akan mendapat bantuan hibah sebesar Rp 1,8 juta. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim menyebutkan, bantuan ini diharapkan mampu meningkatkan kemampuan ekonomi para dosen, guru, dan tenaga kependidikan non-PNS yang selama ini ikut terdampak pandemi COVID-19.
Enable Notifications    OK No thanks