alexametrics
Senin, 28 September 2020
Senin, 28 September 2020

Kian Enteng Saja Penjarakan Orang

JAKARTA–Makin tingginya gelombang penolakan pada Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU KUHP) membuat pemerintah melunak. Kemarin Presiden Jokowi akhirnya memutuskan untuk menunda pengesahan RUU kontroversial tersebut.

                Jokowi mengatakan, dirinya telah mengikuti perkembangan pembahasan RUU KUHP secara seksama. Setelah mencermati masukan berbagai kalangan, dia menilai masih ada materi yang butuh pendalaman. “Saya perintahkan Menkum HAM untuk sampaikan sikap ini pada DPR. Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda,” ujarnya di Istana Kepresidenan, Bogor, kemarin (20/9).

                Setidaknya, lanjut dia, ada 14 pasal yang masih perlu didalami. Namun, mantan Wali Kota Solo itu tidak merinci 14 pasal tersebut. “Nanti ini yang akan kami komunikasikan dengan DPR maupun masyarakat yang tidak setuju,” imbuhnya.

                Jokowi meminta agar RUU KUHP tidak dipaksakan disahkan pada DPR periode 2014-2019. Namun bisa di-carry over di periode selanjutnya. Di sisa waktu yang ada, dia memerintahkan Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly untuk menjaring masukan masyarakat, khususnya yang tidak sepakat dengan pasal per pasal.

                Kebijakan itu langsung direspons legislator. Ketua DPR Bambang Soesatyo menyampaikan, dirinya telah berkomunikasi dengan para pimpinan fraksi. Para pimpinan fraksi, kata dia, sepakat untuk mengkaji kembali pasal-pasal dalam RUU KUHP yang dianggap presiden perlu pendalaman. Dengan sikap presiden itu, tambah dia, rencana mengesahkan RUU KUHP pada Selasa pekan depan (24/9) akan ditunda. ’’Bukan dibatalkan lho. Tapi ditunda untuk pendalaman pasal-pasal,” kata Bambang Soesatyo kemarin.

                Bamsoet mengaku tidak tahu norma-norma yang menjadi catatan Presiden Jokowi. Namun, secara sepintas, tambah dia, ada beberapa pasal yang menjadi catatan. Yaitu, pasal-pasal terkait kumpul kebo, kebebasan pers, dan delik penghinaan terhadap presiden. ’’Saya kira itu yang menjadi catatan beliau. Dan akan kita selaraskan dengan panja (panitia kerja, Red),” paparnya.

                RUU KUHP memang mendapat perhatian luas. Selain publik dalam negeri, tekanan pihak luar sepertinya juga mempengaruhi dinamika pembahasan RUU tersebut. Salah satunya terkait dengan pasal yang menyangkut LGBT. Bamsoet mengakui, pasal tersebut menjadi perhatian pihak asing. Terutama dari negara-negara Eropa. Beberapa waktu lalu, tutur dia, beberapa aktivis dari Eropa berkunjung ke DPR. Mereka menanyakan langsung pasal-pasal yang terkait erat dengan LGBT. ’’Ketika kita masuk dalam pasal-pasal itu, mereka menentang keras. Jadi itulah yang saya bisa katakan,” ungkap politikus Golkar itu.

                Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyayangkan penundaan pengesahan RUU KUHP. Dia bilang, pembahasan RUU tersebut sudah melalui proses panjang. Karena itu, ketika DPR dan pemerintah sepakat dalam pengambilan keputusan Rabu lalu (18/9), tahapannya tinggal disampaikan dalam rapat paripurna yang diagendakan Selasa depan. ’’Bayangkan, seratus tahun lebih kita pakai KUHP tinggalan Belanda. KUHP itu sudah tidak dipakai lagi di negara asalnya. Kok kita masih mempertahankannya menjadi induk hukum pidana di Indonesia,” kata Fahri.

                Menurut dia, jika ingin menunda pengesahan RUU KUHP, presiden harus menggelar rapat konsultasi dengan DPR. ’’Sebelum memutuskan untuk ditunda, sebaiknya presiden rapat dulu dengan DPR,” imbuhnya. Menurut dia, Presiden Jokowi belum memahami maksud RUU KUHP tersebut. DPR dan pemerintah, kata dia, bermaksud melakukan kodifikasi UU melalui RUU KUHP. ’’Apa yang selama ini dikeluhkan Jokowi bahwa UU kok banyak dan bertele-tele. Melalui RUU KUHP kita ingin menjawab keraguan itu,” tegas politikus asal Sumbawa, NTB, itu.

                Pada bagian lain, fraksi-fraksi pendukung pemerintah kompak setuju dengan permintaan Jokowi. Ketua Fraksi PPP Arsul Sani menyampaikan, pihaknya akan mempertimbangkan permintaan presiden tersebut. ’’Yang berwenang membahas UU kan DPR dan pemerintah. Kalau salah satu pihak tidak setuju ya harus ditunda,” kata Arsul.

                Anggota Fraksi PDIP Masinton Pasaribu menambahkan, tidak masalah RUU KUHP ditunda. Menurut dia, penundaan bisa dilakukan untuk menyempurnakan pembahasan pada pasal-pasal yang dinilai kontroversial. Apalagi, kata dia, pengesahan RUU KUHP Selasa pekan depan belum pasti karena hanya rencana. ’’(Pengesahan RUU KUHP, Red) kan masih berupa usulan. Kan belum masuk di Bamus (Badan Musyawarah),” kilahnya.

Minta Dibatalkan

Menurut Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, RUU KUHP tegas harus ditolak. ”Sebaiknya dibatalkan, tidak ditandatangani,” ungkap dia kemarin. Menurut dia, Presiden Jokowi harus belajar dari almarhum Presiden B. J. Habibie. Oleh teknorat yang belum lama berpulang itu, RUU Keamanan, Keselamatan, dan Penanggulangan Keadaan Bangsa tidak ditandatangani.

                Sehingga RUU tersebut tidak berlaku. Usman menyebut, Jokowi harus melakukan hal serupa terhadap RUU KUHP. Dengan isi RUU KUHP saat ini, dia menyebutkan bahwa penundaan tidak cukup. Dia menyatakan, RUU itu harus ditolak. ”Harus ada perombakan besar-besaran,” imbuhnya. Jangan sampai aturan tersebut kemudian disahkan. Sebab, hal itu bisa menjadi kemunduran bagi Indonesia.

                Usman menyatakan, napas RUU KUHP saat ini adalah kolonialisme. Tidak lebih baik ketimbang KUHP warisan Belanda. ”Artinya, watak undang-undang yang kolonialisme itu harus dihapuskan terlebih dahulu di dalam RUU KUHP,” beber pria yang concern di bidang HAM tersebut. ”Baru kemudian kita duduk kembali, membahasnya dengan kepala dingin,” jelas dia.

                Penundaan oleh presiden Jokowi, lanjut Usman, melegakan. Namun, tetap ada catatan. Dia menyampaikan bahwa keputusan tersebut harusnya diambil sejak awal. Tidak menunggu sampai banyak energi keluar.

”Harusnya energi yang dikeluarkan itu diarahkan untuk memperhatikan masalah yang jauh lebih serius, yaitu kebakaran hutan dan lahan,” bebernya. Ke depan, dia berharap hal serupa tidak dilakukan pemerintah.

                Managing Director Paramadina Public Policy Institute Ahmad Khoirul Umam menjelaskan, pasal-pasal dalam RUU KUHP digunakan untuk melemahkan KPK. ”Diarahkan supaya korupsi tidak lagi jadi kejahatan luar biasa,” imbuhnya. Para legislator yang menggodok RUU KUHP, lanjut dia, ingin semua lembaga penegak hukum berada di bawah eksekutif. ”Itu sudah jelas,” tambah dia.

                Dengan tambahan Revisi UU KPK yang belum lama disahkan, niatan itu semakin mulus. ”Itu (RUU KUHP) yang kemudian selama ini digunakan oleh parpol untuk melakukan pelemahan KPK secara tidak langsung. Sekarang mereka bisa langsung (melemahkan KPK) dengan UU KPK,” bebernya. Karena itu, dia memastikan, pihaknya akan concern mengawal pembahasan RUU KUHP. Khususnya yang terkait dengan KPK.

                Kemarin, lanjut Umam, Universitas Paramadina secara terbuka sudah menyatakan deklarasi mendukung KPK. Mereka menolak semua bentuk pelemahan KPK. Baik lewat UU KPK maupun RUU KUHP. Untuk itu, mereka mengajak masyarakat bergerak bersama. Meski UU KPK sudah disahkan, masih ada jalan menyelamatkan KPK lewat MK. Juga melalui pengawalan ketat terhadap RUU KUHP.

Menkum HAM Membantah

Sementara itu, Menkum HAM Yasonna H. Laoly kembali meminta publik untuk tidak memutarbalikkan definisi beberapa pasal dalam RUU KUHP. Dia menegaskan bahwa RUU tersebut sudah dibahas oleh para pakar selama empat tahun. Menteri dari PDIP itu menjelaskan satu persatu pasal yang dianggap kontroversi oleh publik.

Pasal 218, misalnya, merupakan delik aduan yang tidak akan dapat diberlakukan kalau dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri. “Penghinaan kepada presiden bukan penghinaan istilahnya, adalah merendahkan martabat presiden dan wapres personally,” jelasnya.

                Menurut Yasonna, pasal itu secara umum mengatur penyerangan nama baik atau harga diri presiden atau wapres di muka umum. Termasuk menista dengan surat, memfitnah, dan menghina dengan tujuan memfitnah.

“Penghinaan pada hakikatnya merupakan perbuatan yang tercela dilihat dari aspek moral agama, nilai-nilai kemasyarakatan dan nilai-nilai HAM,” ungkap dia. Dia menyebut pasal itu bukan untuk membungkam kebebasan pers. “Bukan berarti seorang presiden bisa bebas dicaci maki harkat martabatnya. Mengkritik kebijakannya tidak ada masalah ya,” imbuh dia.

                Begitu pula soal pasal yang mengatur tentang hewan ternak yang memasuki kebun orang. Menurut dia, hal itu dibuat karena banyak orang membiarkan hewan peliharaan, terutama unggas, dilepas bebas.

“Masyarakat kita banyak yang agraris, banyak petani, banyak masyarakat yang nyawah dan lain-lain. Jadi jangan dikatakan mengkriminalisasi,” ujarnya.

                Yasonna meminta publik untuk tidak melihat RUU KUHP seolah-olah membuat pasal pidana baru yang menjadi celah mengkriminalisasi semua orang. “Ini yang kita mau jelaskan. Kadang-kadang dilihat pasalnya tanpa dibaca penjelasannya,” imbuh dia.

                Soal travel advice pemerintah Australia, Yasonna mengaku bertemu dengan seorang duta besar (dubes). Dia menjelaskan kepada dubes tersebut bahwa jangan salah mempersepsikan RUU KUHP. Dia menegaskan pasal terkait perzinaan, seperti yang dipersoalkan banyak orang, adalah delik aduan. “Ini klarifikasi, jadi jangan seolah-olah dunia ini akan kiamat kita tangkapi semua orang. Nggak ada tujuan kita semua itu,” paparnya. (far/mar/syn/tyo/oni/JPG/r6)

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Distribusi Bantuan Beras Lelet, Dewan Minta Pemprov NTB Ambil Alih

”Pemda harus secepatnya koordinasi ke pusat, kalau ada kemungkinan ambil alih, take over secepatnya, kasihan masyarakat,” tegas Anggota Komisi V DPRD NTB Akhdiansyah, Minggu (27/9/2020).

Kantongi Persetujuan Mendagri, Pjs Bupati Boleh Lakukan Mutasi

”Bisa (rombak) tetapi ada kendali di situ yakni rekom KASN. Pejabat definitif saja harus ada rekom KASN,” katanya.

Akhir September, Tren Konsumsi BBM dan LPG di NTB Meningkat

”Jumlah ini meningkat dibandingkan Bulan Mei 2020, ketika Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dilaksanakan di berbagai daerah,” kata Unit Manager Communication, Relations, & CSR MOR V Jatimbalinus Rustam Aji, Jumat (25/9/2020) lalu.

LEM Hadirkan Baby Crab dan Gelar Plants Exhibition

Kami terus menghadirkan apa pun yang menjadi kebutuhan dan keinginan konsumen. Terpenting bisa menghibur mereka selama masa pandemi ini,” imbuh Eva.

Soal Kuota Gratis, Sekolah di Mataram Masih Validasi Data

”Verval ini kita lakukan  secara bertahap juga, setiap hari ada saja yang divalidasi,” jelas Suherman.

Simulasi Pembukaan Sekolah di NTB, Kerumunan Siswa Masih Terjadi

”Kalau di dalam lingkungan sekolah, semuanya tertib, tetapi pada saat pulang, masih ada kita temukan (kerumunan) meski tidak terlalu banyak ya,” ujarnya.

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Bantuan Uang Tunai untuk Warga Terdampak Korona Diperpanjang Sampai Desember

JAKARTA–Pemerintah memutuskan untuk memperpanjang pemberian bansos. Awalnya, bansos hanya diberikan tiga bulan dari April sampai Juni, namun akhirnya diperpanjang hingga Desember 2020. Sehingga, total...

Karyawan Swasta Gaji di Bawah 5 Juta Bakal Dapat Bansos Rp 600 Ribu

KONSUMSI masyarakat yang rendah membuat pemerintah memutar otak mencari solusi. Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Kacaribu menuturkan, pemerintah tengah memfinalisasi pemberian bansos bagi karyawan non PNS dan BUMN senilai Rp 600 ribu per bulan.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.
Enable Notifications    Ok No thanks