alexametrics
Kamis, 22 Oktober 2020
Kamis, 22 Oktober 2020

Penyuntikan Vaksin Korona Untuk Warga Dimulai Januari 2021

Pemerintah telah bekerja sama dengan Uni Emirat Arab dan mendapatkan vaksin untuk Covid-19 sebanyak 20 juta dosis. Rencananya, vaksin mulai didistribusikan pada Desember.

————————

 

PRIORITAS utama adalah tenaga kesehatan dan petugas-petugas yang berurusan langsung dengan pasien.

”Sudah dapat 20 juta. Tapi, kita ingin tambah 10 juta. Jadi 30 juta, maka akan cukup,” kata Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan pada pertemuan virtual.

Jika Januari 2021 bisa dilakukan injeksi vaksin, kata Luhut, Covid-19 di Indonesia akan bisa dikendalikan. ”Jangan sampai ada lagi dokter atau perawat kita yang menjadi korban. Untuk awal (kita berikan, Red) ke Jawa dan Bali karena penularan Covid-19 tertinggi,” jelasnya.

Indonesia saat ini mengikuti aliansi global untuk vaksin dan imunisasi (GAVI) sehingga akan memperoleh akses vaksin 20 persen dari populasi atau sebanyak 52 juta dosis. Selain itu, Indonesia telah mengamankan 390 juta dosis vaksin dari kerja sama dengan Tiongkok. Tidak hanya dengan Tiongkok, pemerintah melalui Kementerian Luar Negeri dan Kementerian BUMN juga sedang mematangkan kerja sama pengadaan vaksin dengan Korea Selatan dan Australia.

Sementara itu, pasien Covid-19 terus berdatangan ke Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet Kemayoran, Jakarta. Data terakhir dari Satgas Penanganan Covid-19, tower 5 telah terisi lebih dari 90 persen dari total kapasitas atau 1.442 pasien. Sebagian besar merupakan orang tanpa gejala (OTG).

Kapasitas maksimal tower 5 adalah 1.570 tempat tidur. Dengan demikian, saat ini keterisian tower 5 telah mencapai 91,84 persen. Upaya perbaikan untuk tower 4 terus dikebut. Satgas mematok target tower 4 bisa dioperasikan pekan depan.

Upaya menekan jumlah kasus Covid-19 juga belum linier dengan testing dan tracing. Ketersediaan alat tes PCR di daerah belum memadai.

Hal itu terungkap dari hasil kunjungan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy ke Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kabupaten Kediri, Jawa Timur, akhir pekan lalu. Dalam kesempatan itu, Muhadjir mengecek ketersedian fasilitas penanganan Covid-19 seperti mesin polymerase chain reaction (PCR) dan laboratorium uji spesimen PCR.

’’Salah satu fasilitas yang harus dipenuhi RS rujukan adalah laboratorium PCR untuk menguji spesimen dari penderita Covid-19,’’ ujar Muhadjir dalam keterangannya kemarin.

Muhadjir mendapatkan laporan bahwa ketersediaan alat tes PCR dan perangkat tes sekali pakai yang dikirimkan pusat belum cukup memadai. Kondisi itu kemudian disiasati daerah dengan melakukan pengadaan sendiri. ’’Menurut saya suatu terobosan. Saya kira daerah harus berinisiatif kalau memang fasilitas yang turun dari pemerintah pusat belum memadai,’’ ungkap mantan Mendikbud tersebut.

Dia menjanjikan, laporan soal kekurangan alat-alat pendukung penanganan Covid-19 itu dibawa ke Jakarta. Kondisi tersebut bakal jadi bahan masukan bagi pemerintah pusat dalam penanganan Covid-19.

 

Kemandirian Industri Kesehatan

 

Sementara itu, persebaran virus SARS-CoV-2 meningkatkan kinerja industri kesehatan tanah air. Utamanya sektor farmasi. Sebagai penopang penting kesehatan nasional, pemerintah harus menciptakan ekosistem yang pas agar industri kesehatan bisa lebih mandiri.

Salah satu kendala farmasi adalah tidak tersedianya bahan baku dari dalam negeri. Selama ini, bahan baku obat-obatan selalu dipasok dari luar negeri alias impor. Karena itu, pemerintah melalui Kementerian Perindustrian (Kemenperin) perlu menjajaki kemampuan industri domestik dalam menyediakan substitusi bahan baku impor.

Direktur Jenderal Industri Kimia, Farmasi, dan Tekstil (IKFT) Kemenperin Muhammad Khayam menyebut pandemi Covid-19 sebagai pemicu kesigapan semua negara terhadap industri kesehatan masing-masing. Termasuk Indonesia. Tiap negara menjadi peduli pada ketersediaan obat-obatan dan kemampuan industri farmasinya.

Pemerintah, menurut Khayam, terus berusaha memperkuat struktur manufaktur industri farmasi di dalam negeri. Antara lain, dengan memacu riset untuk melahirkan produk inovatif. ”Kami mengapresiasi PT Pertamina yang menjalin kerja sama dengan PT Kimia Farma Tbk untuk mengembangkan industri bahan baku obat parasetamol dari bahan baku benzene,” ujarnya.

Dia menambahkan bahwa Kemenperin mendukung penuh segala upaya pengotimalan potensi nilai tambah pengolahan produk turunan petrokimia menjadi bahan baku farmasi. Contohnya adalah pengembangan bahan baku obat parasetamol. Langkah itu merupakan salah satu program Prioritas Riset Nasional (PRN) 2020?2024 yang disinergikan dengan Kementerian Riset dan Teknologi/Badan Riset dan Inovasi Nasional (Kemenristek/BRIN).

Khayam menyambut baik sinergi dua BUMN tersebut. Apalagi, ada dukungan dari stakeholder terkait. ’’Ini bisa meningkatkan daya saing industri kimia nasional. Terutama pada lini industri fine chemical maupun specialty chemical,” harapnya.

Substitusi impor dapat menurunkan defisit neraca perdagangan Indonesia, khususnya pada sektor farmasi. ”Selama ini, industri farmasi nasional mampu memproduksi sekitar 90 persen kebutuhan obat domestik,” ungkap Khayam.

Sebelumnya, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita menegaskan bahwa sektor industri alat kesehatan dan industri farmasi masuk dalam program prioritas pengembangan Industri 4.0. ”Ini sebagai wujud konkret kami untuk Indonesia yang mandiri pada sektor kesehatan,” tuturnya.

Kemenperin mencatat bahwa industri kimia, farmasi, dan obat tradisional mampu tumbuh paling gemilang sebesar 5,59 persen pada triwulan I 2020. Di samping itu, industri kimia dan farmasi juga menjadi sektor manufaktur yang menyetor nilai investasi cukup signifikan pada kuartal I tahun ini. Yakni, Rp 9,83 triliun.

Sementara itu, Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir menyatakan bahwa rangkaian produksi parasetamol oleh industri domestik akan melibatkan pembangunan pabrik. ”KAEF fokus ke kimia dan menekan kebutuhan impor dari obat-obatan. Kami akan bangun pabrik parasetamol yang selama ini diimpor,” tegasnya.

Erick juga menyebutkan bahwa pemerintah membagi tugas BUMN farmasi untuk memenuhi kebutuhan obat-obatan di Indonesia. Jika Kimia Farma berfokus pada obat seperti parasetamol, Indofarma akan memprioritaskan obat herbal.

Di samping itu, dia juga memaparkan rencana pemerintah melakukan konsolidasi BUMN kesehatan. Misalnya, menggabungkan Bio Farma dan melakukan penyesuaian fokus Kimia Farma dan Indofarma. Dia juga meminta BUMN farmasi bersinergi dengan grup BUMN rumah sakit yang totalnya ada 70 perusahaan.

Di lain pihak, Ketua Komite Perdagangan dan Industri Bahan Baku Farmasi Gabungan Pengusaha GP Farmasi Vincent Harijanto mengakui bahwa mayoritas bahan baku obat Indonesia memang berasal dari impor. Impor bahan baku dari Tiongkok dan India bahkan sempat menyentuh 95 persen dan sisanya baru dari Eropa.

Namun, pada masa pandemi, komposisi itu berubah. Sekitar 10?15 persennya berasal dari Eropa. Lalu, sisanya berasal dari Tiongkok dan India. Porsi Tiongkok berada di kisaran 60?65 persen dan sisanya berasal dari India.

Vincent menegaskan bahwa asosiasi farmasi sendiri mengalami kesulitan memperoleh bahan baku. Pertama, adanya penurunan aktivitas produksi dari Tiongkok karena pandemi. Hambatan kedua terkait syarat dokumen BPOM dan Bea Cukai. ”Untungnya, hambatan itu berhasil diatasi dan sebagian farmasi masih memiliki stok untuk bertahan beberapa bulan,” tegasnya. (tau/mia/agf/c7/fal/JPG/r6)

Akses Vaksin Indonesia

 

UNI EMIRAT ARAB

Siap 20 Juta Dosis

 

ALIANSI GLOBAL UNTUK VAKSIN DAN IMUNISASI (GAVI)

Komitmen 52 Juta Dosis

CHINA

Siap 390 Juta Dosis

KOREA SELATAN

Sedang penjajakan kerja sama oleh Kementerian BUMN

AUSTRALIA

Sedang penjajakan kerja sama oleh Kementerian BUMN

 

Sumber: Kemenko Maritim dan Investasi

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Kenali La Nina, Waspadai Dampaknya

HUJAN dengan intensitas sedang hingga tinggi mengguyur sebagian wilayah Indonesia beberapa waktu belakangan ini. Tentu banyak pihak yang bertanya-tanya, apakah memang musim hujan telah datang ? Berdasarkan prakiraan awal musim kemarau tahun 2020/2021 oleh BMKG, musim kemarau tahun 2020 ini sifatnya memang tidak sekering tahun sebelumnya.

17 Ribu Tenaga Kesehatan NTB Bakal Divaksin Lebih Dulu

Pemprov NTB telah menyetor nama-nama tenaga kesehatan untuk diberikan vaksin anti Covid-19. ”Daftar tenaga medis sudah saya serahkan ke pusat,” kata Kepala Dinas Kesehatan NTB dr Hj Nurhandini Eka Dewi, kemarin (20/10).

Kampanye Sehat di Dompu Pasangan Eri-HI Bagi Masker untuk Para Lansia

PASANGAN Calon Bupati dan Wakil Bupati Dompu Eri Aryani-H Ichtiar (Eri-HI) terus menyuarakan kampanye sehat. Salah satunya dengan bagi-bagi masker saat ada kegiatan kampanye tertutup.

Juri Kampung Sehat NTB Mulai Menilai Pemenang di Sumbawa

Tim Penilai Lomba Kampung Sehat tingkat provinsi sedang berada di Sumbawa. Penilaian kini sedang dilakukan pada tiga pemenang Lomba Kampung Sehat tingkat kabupaten di wilayah tersebut. Yang sudah dinilai hingga kemarin Kelurahan Samapuin dan Desa Moyo Hilir.

XL Axiata, Pertama di Asia Tenggara yang Pakai SAP S/4HANA Cloud

“XL Axiata berhasil melakukan transformasi menjadi pemimpin dalam hal penyedia layanan digital dan data. Kami sangat percaya dan berkomitmen penuh terhadap transformasi digital sebagai bagian dari strategi bisnis perusahaan,” kata Yessie D. Yosetya, Director & Chief Information-Digital Officer XL Axiata.

Anggota DPR RI Ragukan NTB Siap Selenggarakan MotoGP

”Kami belum melihat ada promosi besar-besaran di tengah masyarakat,” katanya dalam keterangan pers di restoran Taliwang H Moerad, Rabu (20/10/2020).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

52 Ribu UMKM NTB Bakal Dapat Bantuan Presiden Rp 2,4 Juta

Pemprov NTB mengusulkan 52.661 UMKM sebagai penerima bantuan presiden (banpres) produktif. ”Data ini terus kita perbarui sampai minggu kedua bulan September,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB H Wirajaya Kusuma, pada Lombok Post, kemarin (23/8).

Bantuan Presiden, Pedagang Kaki Lima Bakal Diberi Rp 2,4 Juta

Kucuran bantuan pemerintah dalam rangka stimulus ekonomi di tengah pandemi Covid-19 semakin beragam. Kemarin (19/8) sore di halaman tengah Istana Merdeka bersama sejumlah pedagang kecil, Presiden Joko Widodo (Jokowi) memperkenalkan Bantuan Presiden (Banpres) Produktif.

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Pemerintah Janji Bantu UMKM NTB Terdampak Korona, Ini Syaratnya

encairan bantuan Rp 800 triliun bagi UMKM dan IKM masih menunggu petujuk pemerintah pusat. ”Kita tunggu petunjuk teknisnya dari kementerian koperasi UKM,” kata Kepala Dinas Koperasi dan UKM NTB Wirajaya Kusuma, Jumat (10/7
Enable Notifications    Ok No thanks