alexametrics
Jumat, 27 November 2020
Jumat, 27 November 2020

Kenali BSU, Subsidi untuk Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non-PNS

JAKARTA – Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bersama Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Kementerian Keuangan meluncurkan program Bantuan Subsidi Upah (BSU). Bantuan dengan total anggaran Rp3,6 triliun ini menyasar dua juta Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PTK) non-PNS di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud).

“Agar guru-guru (honorer) kita juga mendapatkan subsidi, khususnya non-PNS, karena kita tahu persis bahwa masyarakat kita, khususnya tenaga pendidik dan tenaga kependidikan kita saat ini sangat terdampak dengan COVID-19 ini,” ujar Dr. Abdul Kahar, Kepala Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan Kemendikbud dalam Dialog Produktif bertema ‘Subsidi Upah Mendukung Pendidik dan Tenaga Kependidikan Non PNS’ di Media Center Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN), Kamis (19/11/2020).

BSU disalurkan pada 162 ribu dosen perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta, 1,6 juta guru dan pendidik pada satuan pendidikan negeri dan swasta, dan 237 ribu tenaga perpustakaan, tenaga laboratorium, dan tenaga administrasi. Besaran yang diterima setiap PTK sebesar Rp 1,8 juta sebanyak satu kali.

“Kami mengacu pada bantuan BSU yang ada di Disnaker. Bantuan yang diluncurkan tempo hari, 600 ribu per bulan. Tetapi kalau di Disnaker dikali 4 bulan, sehingga dapatnya 2,4 juta. Karena kita belakangan, dikali 3 bulan, makanya nilainya 1,8 juta,” terang Kahar.

Syarat PTK yang mendapat BSU sangat sederhana, Warga Negara Indonesia (WNI), berpenghasilan di bawah Rp5 juta per bulan dan berstatus non-PNS, serta tidak menerima bantuan subsidi upah/gaji dari Kementerian Tenaga Kerja dan bukan penerima kartu pra kerja sampai 1 Oktober 2020.

“Sebenarnya tiga kelompok ini saja yang kami sasar. Setelah itu baru kami lihat secara administratif bahwa mereka ini terdaftar di Info GTK kemudian PDDikti,” ungkap pejabat Kemendikbud tersebut.

“Penyaluran sudah kita laksanakan sejak tanggal 16 November. Pada tanggal itu langsung kita eksekusi, karena datanya sudah ada di kami, tidak perlu menunggu data dari lapangan. Tinggal kita lakukan pemadanan dengan BPJS dan Pra Kerja saja,” jelas Kahar yang menargetkan pencairan dana BSU akan selesai pada akhir November 2020.

Syarat mencairkan dana juga sangat sederhana. Penerima bantuan cukup membawa KTP, NPWP (jika ada), mengunduh SK di info GTK atau PDDikti dan menandatangani SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak). Setelah melengkapi keseluruhan proses, penerima bantuan akan diberikan waktu mengaktifkan rekening dan mencairkan bantuan senilai Rp1,8 juta dipotong pajak hingga 30 Juni 2021.

“Data-data di kami mudah-mudahan valid. Apalagi kami setelah melakukan validasi dengan pemadanan data melalui BPJS Ketenagakerjaan, kemudian kartu pra kerja, kami semakin yakin data-data kami gak ada double. Karena kita sudah sama-sama berkoordinasi di data yang ada,” ungkap Kahar.

Dia juga menambahkan, Dinas Pendidikan setempat akan segera memperbaharui data jika ada calon penerima bantuan yang yang sesuai syarat tetapi belum terdaftar. “Tentu di kami melihat bahwa data tersebut sudah terdaftar di tanggal 30 Juli.Tapi kalau baru meng-input data tentu tidak,” tutupnya.(*)

 

- advertisement mobile-

Berita Terbaru

Rumah Ditandai, Ratusan Penerima PKH Mendadak Mengaku Mampu

Langkah yang dilakukan Dinas Sosial Kota Mataram cukup ampuh untuk memverifikasi data penerima Program Keluarga Harapan (PKH). Setelah melakukan labelisasi di rumah warga penerima PKH, ratusan warga mendadak menyatakan diri sebagai keluarga mampu alias memutuskan keluar dari program PKH.

Makmur : Warga Mataram Pemilih Cerdas

Kritik terhadap jalannya debat Pilkada Kota Mataram yang telah terlaksana dua kali datang dari sejumlah pihak. Banyak yang menilai debat monoton, datar bahkan ada yang mensinyalir debat sebagai sebuah konspirasi.

Ini Dia Morikai, Masker Wajah dari Daun Kelor Bikin Wajah Kinclong

Nurul Rahmadani begitu kreatif. Perempuan jebolan Agri Bisnis Universtas Mataram ini memanfaatkan daun kelor sebagai bahan kosmetik. Terutama masker wajah.

Peluang Raih Hati Pemilih Mataram di Debat Terakhir

Sejauh ini, beberapa lembaga survei mengunggulkan H Mohan Roliskana-TGH Mujiburrahman (Harum). Elektabilitas pasangan ini disebut jauh meninggalkan tiga pasangan lain.

HARUM Buka Ruang Kreatif untuk Pemuda MATARAM

Gelombang revolusi industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental pada berbagai tatanan kehidupan global. Hal ini ditandai dengan semakin berkembangnya kreativitas dan inovasi berbasis pemanfaatan teknologi informasi.

JPS Mataram Disalurkan Setelah Pilkada

Wali Kota Mataram H Ahyar Abduh patut mendapat dua jempol. Kebijakannya terkait bpenyaluran bantuan Jaring Pengaman Sosial (JPS) tahap enam patut diapresiasi. “Penyaluran JPS tahap keenam akan dilakukan setelah Pilkada Kota Mataram 9 Desember mendatang,” tegas Ahyar, Selasa (25/11).

Paling Sering Dibaca

Perubahan Sosial di Era Pandemi

KEHADIRAN pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) telah mengubah tatanan dunia dalam waktu singkat. Barangkali juga tidak ada yang pernah membayangkan bahwa pandemi ini akan menyebabkan derita kemanusiaan yang begitu mendalam. Bahkan dalam waktu yang tidak lama, pandemi ini telah menyebar secara cepat dalam skala luas dan menimbulkan banyak korban jiwa.

Kisah Sukses Juragan Lobster NTB : Sekali Panen Rp 1 Miliar

Budi daya lobster sungguh menjanjikan. Inilah hikayat mereka-mereka yang hidupnya berbalik 180 derajat karena lobster. Sekali panen, ratusan juta hingga Rp 1 miliar bisa...

Perkembangan Bahasa Indonesia sebagai Pemersatu Bangsa

Kongres pemuda kedua pada 28 Oktober 1928 menyatakan pengakuan terhadap tumpah darah yang satu, tanah air indonesia; satu bangsa, bangsa Indonesia; dan menjunjung bahasa...

Korona Meningkat, Libur Panjang Akhir Tahun Ini Bisa Dibatalkan

Pemerintah mempertimbangkan untuk memperpendek atau meniadakan sama sekali libur panjang pada periode Natal dan Tahun Baru (Nataru) tahun 2020 ini jika penerapan protokol kesehatan pada liburan Maulid Nabi akhir Oktober lalu dianggap tidak efektif.

Akta Kelahiran Anak Kini Bisa Dibuat tanpa Buku Nikah

Akta kelahiran anak kini bisa dibuat tanpa melampirkan buku nikah atau akta nikah orang tua. “Sekarang ada namanya SPTJM (Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak) pernikahan sebagai syarat buat akta kelahiran,” kata Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) Kota Mataram Chairul Anwar.
Enable Notifications    OK No thanks